Connect with us

Opini

CANDU GAME DAN DRAMA KOREA (DRAKOR) SEBAGAI PELARIAN

Mitra Wacana WRC

Published

on

This post is also available in: Indonesia

Nofi Tri Susanti S.Pd Aud

          Nofi Tri Susanti S.Pd Aud

Nofi Tri Susanti _ Tidak dipungkiri lagi bahwa saat ini banyak sekali penikmat game dan drakor baik dari kalangan remaja maupun orang tua, dari laki-laki maupun perempuan, mereka lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain game ataupun untuk menonton drakor, sehingga banyak waktu berkumpul dengan keluarga yang terbuang, dari beberapa sumber menyatakan bahwa mereka mendapatkan kepuasan tersendiri ketika bermain game atau pada saat menonton drakor, mereka merasa lupa dengan segala permasalahan yang sedang dihadapinya.

Bagaimanakah membaca gejala seseorang terutama anak mengalami kecanduan game?

Dilansir dari Kompas.com menurut Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa di RS Gading Pluit Kelapa Gading Utara yaitu dr. Dharmawan AP,SPKJ mengatakan kecanduan game online masuk ke dalam kategori behavior addiction, kalau kecanduan obat itu, obatnya yang dirangsang tapi kalau kecanduan game maka perilaku yang dirangsang terus menerus ke pusat brain reward system yang terdiri dari system limbic, neucleus accumbent serta VTA ( Ventral Tegmental Area ). Dijelaskan beberapa ciri kecanduan game antara lain anak akan bermain game lebih dari 30 jam dalam seminggu, durasi waktu ini hampir menyamai orang bekerja yang rata – rata menghabiskan waktu 40 jam dalam seminggu, disampaikan dalam detikinet kecanduan game masuk dalam International Statistical Classification Of Diseases and Related health Problem ( ICD-11 ), sebagai informasi ICD merupakan daftar penyakit, gejala, tanda dan penyebab yang dikeluarkan oleh organisasi yang berada di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ), sedangkan menurut Dr. John Jiao dalam cuitannya di twiter menyatakan bahwa kecanduan game disebut sebagai Video Game Addiction ( VGA ) disorder, VGA bukan terkait jumlah waktu yang dihabiskan untuk bermain, melainkan saat game lebih dipentingkan ketimbang kesehatan, kebersihan, hubungan finansial dan lainnya.

Selain kecanduan terhadap game, akhir – akhir ini juga marak kecanduan terhadap drakor atau drama korea, alur ceritanya yang menarik dan romantis, selain itu wajah menawan para pemainnya juga tentunya menjadi salah satu alasan mengapa drakor menjadi disukai banyak orang, penggemar drakor memilihi sederet nama artis drakor favorit yang akan selalu ditunggu informasi terkininya, menonton drakor dan selalu mengikuti perkembangannya tentunya akan menyita banyak waktu yang berharga, kecanduan umumnya terjadi tanpa disadari, dalan tahap kecanduan yang parah maka drakor ini bisa saja membuat produktifitas menurun dengan drastis yang pastinya akan memberikan dampak buruk pada manusia, berikut ini beberapa dampak buruk akibat kecanduan drakor :

  1. Kurang Tidur, kondisi ini tentunya menjadi hal yang biasa dilakukan oleh para pecandu drakor tidak hanya siang hari, waktu tengah malam hingga pagi juga selalu dihabiskan dengan menonton, tentunya hal ini akan membuat kurang tidur.
  2. Tidak Produktif, saat merasa lelah dan mengantuk akibatnya kebanyakan begadang untuk menonton drakor maka pikiran dan otak tidak bisa bekerja dengan maksimal dan sulit untuk konsentrasi.
  3. Melewatkan Moment Berharga dan Kebersamaan dengan Orang Terdekat, sibuk menonton drakor dan tenggelam di dalam ceritanya yang menarik, bisa saja menghabiskan waktu berjam – jam di dalam kamar, tidak keluar dan menemani orang – orang terdekat untuk menghabiskan waktu bersama mereka.

Masih banyak dampak buruk lainnya bagi para pencandu game dan drakor yang pastinya akan sangat berdampak dalam kehidupan sehari – hari baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain yang ada disekitarnya.

Sebagai pelarian mungkin anda akan sesaat lupa dengan permasalahan yang dialami, tapi dampak buruknya lebih besar akan merubah anda menjadi pribadi yang tidak baik, pada saat seperti ini anda perlu orang terdekat atau psikolog untuk merubah anda kembali menjadi pribadi yang baik dan produktif.

Beberapa solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi kecanduan dan membuat anda menjadi kembali produktif :

      a.Pahami Dampaknya dan Bulatkan Tekad untuk berubah

Menyadari berbagai dampak buruk dari kecanduan adalah hal pertama yang akan membuat anda lebih mudah untuk mengatasi itu sendiri, luangkan waktu untuk berpikir dan melihat kembali apa saja yang telah dilakukan dan lewatkan selama ini, selanjutnya milikilah tekad yang besar untuk berubah.

     b. Hindari Berbagai Informasi Mengenai Game Terbaru dan Drakor Terbaru

Mulailah membatasi berbagai informasi sehingga anda bisa mengurangi dan menahan diri untuk selalu mengikuti perkembangan game dan drakor melalui internet.

     c. Alihkan Perhatian pada Aktifitas Lainnya yang Lebih Bermanfaat

Sibuk adalah salah satu cara yang paling ampuh untuk melupakan sesuatu, sibuklah untuk melakukan berbagai hal menarik dan lebih bermanfaat termasuk hobi atau aktifitas baru yang memberikan tantangan yang belum sempat dicoba.

    d. Hidupkan Kehidupan Sosial di Dunia Nyata

Keluar rumahlah untuk menikmati kehidupan sosial, bermain dengan teman – teman sebaya atau orangg – orang terdekat yang ada disekitar rumah atau di sekolahan, dengan permainan – permainan yang memerlukan aktifitas fisik.

Dengan mengetahui penyebab kecanduan dan mengetahui solusi terhindar dari kecanduan maka anda akan menjadi orang yang bisa berpikir produktif untuk mengambil jalan keluar untuk setiap permasalahan – permasalahan yang dihadapi, sehingga anda tidak perlu lagi mencari pelarian untuk lepas dari permasalahan kehidupan yang sifatnya hanya lupa untuk sesaat.

 Selalu ada kemudahan dibalik setiap masalah ( Q.S. Al – Insyirah: 6 )

Sumber:

https://www.cermati.com/artikel/kecanduan-drakor-bikin-gak-produktif-ini-solusinya

https://inet.detik.com/games-news/d-4566628/kecanduan-game-ditetapkan-sebagai-gangguan-mental

[red.robi]

 

 

 

 

 

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

DEMOKRASI DANGKAL ‘ITU’ BUTUH PARADIGMA PEREMPUAN !!!

Mitra Wacana WRC

Published

on

This post is also available in: Indonesia

Yoseph N. Benny

           Yoseph N. Benny

Perayaan Demokrasi Politik Hari-Hari Ini

Periode baru pemerintahan Jokowi-Ma’ruf; publik—khususnya perempuan—dipertontonkan pada teater politik klasik; menyajikan perdebatan-perdebatan seputar sistem legislasi nasional, yang melahirkan sejumlah rancangan produk-produk hukum kontroversial: sebut saja Omnibus Law, RUU Ketenagakerjaan dan RUU Ketahanan Keluarga.

Dari ketiga produk rancangan undang-undang yang diinisiasi pemerintahan, RUU Ketahanan Keluarga rupanya tak kalah sukses memancing “amarah” segenap elemen masyarakat: politikus, akademisi, maupun agen-agen sosial yang berkiprah di bidang advokasi dan perlindungan hak-hak perempuan.

Reaksi emosional ini sebetulnya hanya konsekuensi logis saja dari sikap publik merespons muatan ide patriarkis-misoginik yang termaktub dalam produk material RUU. Khususnya dalam rancangan RUU Ketahanan Keluarga; ada semacam gejala anti klimaks terhadap perjuangan advokasi perlindungan hak perempuan di ranah privat maupun publik. Ironisnya RUU ini justru diinisiasi oleh perwakilan dari sejumlah partai politik besar, termasuk perwakilan kelompok perempuan: Netty Prasetiyani dan Ledia Hanifa dari Fraksi PKS, Endang Maria Astuti dari Fraksi Partai Golkar.

Pasal kontroversial yang paling disoroti adalah soal pembagian kerja suami dan istri, dalam Pasal 25 ayat (3) yang berbunyi: Kewajiban istri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain: Wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya; Menjaga keutuhan keluarga; serta Memperlakukan suami dan anak secara baik, serta memenuhi hak-hak suami dan Anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aneh memang, manakala konstruksi ideologi politik global (demokrasi global de facto)—khususnya belahan dunia selatan (Development Countries)—tengah dirancang ulang lewat adopsi cara berpikir perempuan sebagai worldview baru, muncul tendensi pembalikan justru dari praktik demokrasi politik kita hari-hari ini. Spirit reaksioner dangkal (tendensi perlawanan) ini tentu saja incompatible dengan arah baru peradaban politik global saat ini, di samping turut pula menyumbang tren negatif indeks demokrasi global. Ironisnya, perlawanan terhadap “demokrasi-feministik” (demokrasi yang mengadopsi nilai-nilai perempuan) ini justru berkembang dalam situasi politik di negara yang menyandang atribut global “negara ke-3 demokratis”.

Pada titik ini perlu diperiksa logikanya: kira-kira tendensi pembalikan reaksioner praktik politik lokal terhadap isu demokrasi-feministik  global ini utamanya disebabkan oleh problem epistemik, yakni secara konseptual, makna historis demokrasi yang berkembang dalam kultur  patriarkat Barat itu tak mampu berdamai dengan cara berpikir feminisme, atau ini hanya gejala cacat praktik yang muncul secara partikular saja dalam konteks tradisi politik tertentu, akibat kerancuan berpikir elite-elite politik lokal.

Demokrasi Dangkal Butuh Paradigma Perempuan

“Demokrasi adalah permainan di antara orang-orang rasional”, ucap Rocky Gerung, pengamat politik, dalam salah satu pidatonya,—dan saya sepakat pada proposisi ini. Memang demikianlah status eksistensial—das sein (faktual) pun das solen (ideal normatif)—demokrasi. Demokrasi mengandaikan kesepakatan rasional  para pemegang kontrak—sekurangnya-kurangnya kesepakatan bahwa pemegang kontrak (individu, kelompok individu) berdasarkan pertimbangan rasional memilih demokrasi sebagai kerangka paradigmatik mengenai cara pandang (worldview) tertentu, sebagai norma etis mengenai cara bertindak, selain fungsi administratifnya sebagai sistem pengaturan politik.

Celakanya, makin meriap gelagat aneh sedemikian tak terelakkan dalam perayaan politik demokratis kita hari-hari ini.  Di satu pihak—bisa jadi ini secara intrinsik menyingkap kelemahan-kelemahan praktis dan cacat konsepsional sistem demokrasi liberal.

Manakala penggunaan nalar kritis menjadi fitur penting masyarakat politik modern; ketika segala sistem keyakinan mulai merelativisasi diri ke arah pengadopsian prinsip-prinsip nalar kritis sebagai langkah metodik merefleksi sekaligus merumuskan pengalaman-pengalaman sosial-politik secara baru; ketika sistem-sistem tradisi kultural me-reinvensi (penemuan kembali) diri dalam pengalaman-pengalaman politik rasional—sebagai hasil perkawinan silangnya dengan sistem pengetahuan ilmiah-rasional; pendeknya, ketika akal sehat menjadi semacam nafas peradaban modern, kenyataannya dalam penyelenggaraannya di negara ini, kehadirannya terus menerus dikangkangi, dicurigai, dianggap berbahaya—mengancam budaya bangsa, “ke-Barat-Baratan”, murtad, dan sekuler—,sehingga perlu diboikot operasionalisasinya; atau perlu dihalang-halangi penggunaannya.

Celakanya, pengangkangan terhadap akal sehat ini berarti bahwa paradigma politik masyarakat dijejali kembali dengan kerangka pikir dan cara baca sosial-politik lama, di mana simbol-simbol kedangkalan dianggap suci; keyakinan-keyakinan dogmatik yang melahirkan logika teologi-politik tertentu— bersandar pada teks-teks religi yang sebetulnya multi-tafsir, ketat dengan acuan referensialnya pada dimensi metafisik—dianggap sebagai kebenaran absolut; praktik “politik paternal” dinilai ritual politik sakral; dsb.,dsb..

Manifestasi kerancuan berpikir di atas berakar pada pedagogi politik yang buruk dari rezim politik berkuasa (The Rulling Government), di samping ketakmampuan rezim politik untuk memperkatakan secara jelas duduk perkara persoalan epistemik isu-isu strategis, misal: apakah Demokrasi-Pancasila berarti bahwa negara berpendirian, atau sekuler, atau teokratis, atau sekuler-teokratik; dan bagaimana duduk persoalannya, jika yang terakhir menimbulkan perkara: manakala di satu pihak legislasi hukum nasional menuntut pertimbangan rasional, di pihak lain tafsir Pancasila (ayat 1) menghendaki ketundukan akal sehat pada wahyu-wahyu dogmatis ketat; lantas, etika politik jenis mana yang mau dipakai: atau wahyu dogmatis menjadi landasan utama pengaturan perilaku politik masyarakat ilmiah rasional modern—dengan asumsi bahwa demokrasi kontemporer menghasilkan kultur masyarakat ilmiah-rasional, atau sebaliknya, dengan mengandaikan bahwa masyarakat  kita umumnya “berpola pikir” religius-mistik, sebaiknya diatur menggunakan tata cara ilmiah rasional; atau secara konsisten saja, masyarakat ilmiah rasional diatur lewat dalil ilmiah rasional, dan masyarakat religius-mistik diatur berdasarkan wahyu-wahyu dogmatis tadi.

Tapi, kerumitannya tak berhenti di situ: bagaimana pengaturan politik demokrasi di muka diterjemahkan dalam konteks, di mana sebagian masyarakat berkultur ilmiah-rasional, tetapi juga  sekaligus berkultur religius-mistik, bagaimana semestinya kebijakan politik hukum nasional dirumuskan dalam konteks ini. Tiap-tiap pilihan punya konsekuensi, termasuk penerapan Demokrasi Pancasila, yang secara terminologis kontradiktif (Contradictio in terminis) dan tumpang tindih itu.

Memang, platform demokrasi menyediakan ruang gerak bermain bebas (free interplay) bagi segala bentuk sistem berpikir di muka. Demokrasi menghendaki kemajemukan berpikir, pluraritas cara pandang, dan keanekaragaman bentuk ekspresi politik-kultural. Demokrasi  adalah medium politik, tempat segala macam sistem keyakinan berdialog dalam spirit “kebebasan” dan “kesetaraan” (kendati dua spirit ini ada dalam ketegangan paradoksal kontinual); tempat validitas dalil-dalil aksiomatis dari ragam keyakinan itu diuji, diverifikasi, ataupun dibatalkan lewat percakapan rasional. Ini berarti “yang rasional” dan “yang irasional” itu punya kesempatan yang sama untuk berjibaku dalam forum demokrasi, digaransi spirit kebebasan dan kesetaraan.

Demokrasi merupakan tempat tukar tambah pikiran, ruang kemungkinan hibridasi ragam keyakinan. Tapi juga sebaliknya, demokrasi dapat menjadi ‘Flavian Amphiteatre’, arena tempur “gladiator politik,”—ruang kemungkinan perang habis-habisan berbagai sistem keyakinan itu—bukan hanya dalam tataran ide abstraktif, tapi juga pertempuran fisik, antara para partisan yang tergabung dalam fragmen kelompok budaya, politik, dll., tempat ide abstraktif tadi mengaktualisasi diri menjadi tindakan praktis. Memang demikian, algoritma demokrasi diatur berdasar prinsip “Natural Selection” Darwinian.  “Darwinian Politik” ini berkiprah diam-diam dalam ruang politik demokrasi, menyediakan ruang kemungkinan bekerjanya mekanisme ‘survival of the fitest’, yang berarti bahwa ketegangan dan kompetisi menjadi keniscayaan politik demokratis . Aturannya, hanya yang “kuat” yang dapat bertahan dalam medan ekstrem demokrasi itu, sementara  “yang lemah” bagaimanapun akan dengan mudah tersingkirkan.

Akibat konsekuensial dari mekanisme macam ini adalah munculnya politik hegemoni di ruang publik, dan penguasa tunggalnya adalah kelompok politik dengan corak keyakinan tertentu, yakni kelompok yang secara kuantitatif terakumulasi sebagai suara mayoritas . Kelompok ini memonopoli percakapan publik, membabat habis wacana-wacana marginal tandingan, dan tampil dengan wacana-wacana dominan eksklusif. Sebetulnya, memang demikian pengertian dasar demokrasi. Demokrasi adalah kekuasaan eksklusif yang dijalankan oleh kelompok mayoritas, berdasarkan ras, etnis, suku bangsa, keyakinan religius, dll. Demikian, sistem ini rapuh, ringkih, kontradiktif dalam beberapa aspek, dan tumpang tindih dalam operasionalisasinya.

Celakanya, praktik budaya politik demokrasi kita mempertontonkan fenomena unik: kekuasaan mayoritas (ditranslasi menjadi kekuasaan rakyat) dikooptasi oleh kelompok minoritas, persisnya oleh elite oligarkis dalam lingkaran kekuasaan eksekutif. Secara substansial atribut kekuasaan memang berada pada kelompok mayoritas, tapi itu dibatalkan oleh kerja teknis prosedural kelompok kecil yang punya akses pada kekuasaan formal representatif; pada institusi dan birokrasi politik demokrasi. Implikasinya, logika pengaturan politik demokrasi pun berubah haluan: landasan pengaturan politik demokrasi tidak lagi didasarkan pada kerangka pikir substansial, alih-alih pada kerangka pikir pragmatis, dengan varian kepentingan politik di belakangnya. Politik diatur berdasarkan prinsip kepentingan kelompok oligarkis, demikian pula, rasio politik demokrasi persisnya adalah aktualisasi cara pikir elite penguasa; sementara penyelenggaraan keadilan dan kesetaraan tak lain adalah presentasi keyakinan ideologis entitas kelompok penguasa itu, bukan penyelenggaraan praktis kategori-kategori ide imperatif termaktub dalam sistem politik demokrasi—yang dengan alasan itu rakyat melandaskan rasionalitasnya dalam kesepakatan kontraktual pengadopsian sistem politik demokrasi.

Cacat praktis dan konseptual demokrasi di muka—yang saya sajikan sebagai prolog singkat tulisan ini—mengandaikan upaya baru perumusan ulang gagasan dasar secara radikal. Tepat pada posisi ini saya beranggapan bahwa demokrasi dangkal ini butuh asupan gagasan baru, yang dapat melengkapi sekaligus menuntun penyelenggaraan politik domestik kita  kembali pada  gagasan-gagasan substansial, yakni kontrak politik awal. Persis pada titik ini perspektif feminisme merupakan jawaban untuk segala carut marut dan cacat cela itu.

Editor: Arif Sugeng Widodo
[red.robi]

 

Continue Reading

Trending