web analytics
Connect with us

Opini

Fenomena Kehamilan Tidak Dikehendaki

Mitra Wacana WRC

Published

on

Ilustrasi KTD

This post is also available in: Indonesia

Waktu dibaca: 3 menit
Purwanti

Purwanti

Oleh Purwanti

HAMPIR semua orang sepakat, pernikahan adalah sebuah impian bagi setiap pasangan dengan tujuan untuk membina keluarga yang sakinah (penuh ketenangan), mawaddah (penuh cinta), wa-rahmah (penuh kasih sayang).

Secara teologis, menikah merupakan satu dari sekian banyak perintah agama. Tidak terlalu berlebihan apabila menikah adalah mekanisme-proses melahirkan keturunan yang lebih baik. Sementara secara sosiologis dan biologis manusia membutuhkan kelompok atau grup sebagai bentuk eksistensi, yaitu dimulai dari lingkungan terkecil yang lazim disebut keluarga.

Yang menjadi persoalan, pernikahan akibat dari Kehamilan Tidak Dikehendaki (KTD). Tentu saja hal ini menjadi persoalan serius di tengah masyarakat. Anak perempuan yang mengalami kehamilan biasanya akan ‘dipaksa’ menikah oleh keluarga terdekatnya. Dengan alasan yang kerapkali dibuat-buat sebagai alat untuk melegitimasi seperti dengan menaikkan status umur.

Secara global menurut Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) ada sekitar 16 juta remaja di dunia yang hamil di luar nikah setiap tahun. Sementara di Indonesia, menurut hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) 2012, kehamilan pada remaja usia 15-19 tahun mencapai 48 dari 1.000 kehamilan.

Tingginya angka kehamilan remaja merupakan penyumbang jumlah kematian ibu dan bayi di tanah air. Pada tahun 2013, jumlahnya meningkat drastis. Selama 2013, tercatat anak-anak usia 10-11 tahun yang mengalami kehamilan di luar nikah mencapai 600 ribu kasus. Remaja usia 15-19 tahun yang hamil di luar nikah mencapai 2, 2 juta.

Kita semua mafhum, jumlah remaja di Indonesia berdasarkan proyeksi penduduk 2014 mencapai 65 juta jiwa atau sekitar 25 persen dari total penduduk. Artinya ada sekian juta remaja yang terancam atau bahkan berisiko mengalami kehamilan tidak diinginkan.

Menurut saya, persoalan kehamilan remaja seperti fenomena gunung es di tengah lautan. Kehamilan di luar nikah bukanlah hal yang aneh-salah, bahkan secara kasat mata dapat kita saksikan betapa seringnya menjumpai persoalan itu. Memang benar belum ditemukan sebab pasti makin meluasnya kehamilan di luar nikah. Entah karena keadaan zaman yang makin liberal, demoralisasi, atau bahkan karena adanya pergeseran budaya yang menganggap jika hamil di luar nikah merupakan peristiwa ‘biasa’ saja. Atau boleh jadi karena sudah menjadi gaya hidup. Lalu pertanyaan yang muncul dalam benak kita adalah ketika jumlah kehamilan di luar nikah makin bertambah, siapakah yang bertanggung jawab?

Sementara ini, ada pendapat yang tengah berkembang di sebagian masyarakat yaitu zaman siki nek ra metengi disit ya ora gaul, mengko ora mbojo-mbojo (zaman sekarang kalau tidak hamil duluan tidak gaul, nanti sulit menikah).

Menurut saya, pendapat ini merupakan ungkapan ketidakberdayaan-keputusasaan yang tidak bisa kita benarkan. Bayangkan, bagaimana bila kehamilan tersebut karena kasus perkosaan atau perbuatan lain yang tidak bisa dibenarkan? Bukankah tidak adil rasanya menggeneralisir setiap kehamilan di luar nikah?

Saya khawatir merebaknya kehamilan remaja di luar nikah telah menjadi tanda-tanda ketidak-berkahan dalam masyarakat. Dengan kata lain telah mulai muncul benih-benih permisivisme. Tentu saja adanya pendapat yang menyatakan remaja memiliki karakter khas yaitu ingin mencoba sesuatu yang baru. Namun bukan berarti kita akan memaklumi apabila tindakan yang dilakukan oleh remaja tersebut jauh dari kata benar atau merugikan orang lain.

Dalam kacamata sosiologis ada beberapa faktor yang mendorong meningkatnya jumlah kehamilan di luar nikah di kalangan remaja. Pertama, pengetahuan kesehatan reproduksi yang tidak benar dan komprehensif. Kita tahu, remaja biasanya lebih terbuka, senang bertanya dengan teman sebayanya karena merasa lebih nyaman meskipun belum tentu informasi yang didapatkan benar.

Kedua, remaja belum dibiasakan untuk berperilaku asertif oleh orang tua. Kita semua mafhum sebagian besar orang tua masih menganggap tabu membicarakan seputar pubertas. Ketiga makin mudahnya akses teknologi informasi. Teknologi ibarat dua sisi mata uang yang apabila digunakan secara positif maka akan menambah pengetahuan. Sebaliknya, bila kita gunakan untuk mengakses informasi yang berbau pornografi, saya khawatir hal tersebut akan menstimulus melakukan tindakan-tindakan yang tidak bertanggungjawab. Keempat adalah pergaulan bebas (gonta-ganti pasangan) yang seolah tengah menjadi ‘tren’, tidak hanya di kalangan remaja namun juga dewasa.

Tidak ada jalan keluar lain untuk mengurangi atau setidaknya merespon supaya tidak main merebaknya kehamilan remaja di luar nikah, yaitu dengan terus-menerus meningkatkan pengetahuan yang cukup untuk ilmu kesehatan seksual dan reproduksi. Supaya kelak di masa yang akan datang, remaja semakin paham bagaiamana dan apa risiko kehamilan di luar nikah serta risiko pernikahan dini yang saat ini tengah menjadi ‘momok’ menakutkan terutama bagi orangtua, penggiat kemanusiaan,dan praktisi kesehatan. Saya meyakini apapun alasannya kehamilan di luar nikah pasti berdampak besar bagi perkembangan-pertumbuhan remaja. (*)

opini ini pernah dimuat di http://satelitnews.co/berita-fenomena-kehamilan-tidak-dikehendaki.html

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

Darurat Perkawinan Anak di Era Pandemi Covid-19.

Mitra Wacana WRC

Published

on

Sumber: Bright

This post is also available in: Indonesia

Waktu dibaca: 6 menit

 

A. Latar belakang terjadinya perkawinan anak.

Rindang Farihah PSG UNU Yogyakarta

Rindang Farihah PSG UNU Yogyakarta

Pembahasan tentang perkawinan anak kembali menghangat dimasa pandemi ini, para pemerhati hak anak dan perempuan kembali gencar menyuarakan kasus ini sebagai persoalan sosial yang harus segera ditangani. Data Kementrian PPPA menyebutkan pada tahun 2019 terdapat 24 ribu angka perkawinan anak,[1] data ini didapatkan dari data Badilag (Badan Peradilan Agama). Data kenaikan juga terlihat dari data yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Wonosari, Gunung Kidul menyebutkan pada tahun 2020 terhitung dari bulan maret hingga bulan agustus terdapat 150 permohonan dispensasi usia pernikahan yang diajukan.[2]

Lies Marcoes dari Rumah KitaB menyatakan, Indonesia hari ini darurat perkawinan anak.[3] Menurutnya fenomena perkawinan anak saat ini tidak hanya disebabkan kemiskinan, namun juga konservatisme dalam beragama.  Lies menyatakan praktek perkawinan anak saat ini juga terjadi di kota, tidak hanya di pedesaan, kenyataan inilah yang menurutnya Indonesia tengah mengalami darurat perkawinan anak.  Konservatisme sendiri terjadi akibat budaya patriarki yang mendorong terciptanya pandangan konservatif. Gejala konservatisme ditandai dengan munculnya kelompok-kelompok ‘penjaga moral’ yang mengatasnamakan moral dan agama. Gerakan ini menjadikan kaum remaja khususnya perempuan sebagai sasarannya dengan propaganda ‘daripada berzina’. Argumentasi berbasis pandangan agama terkait konsep baligh, hak ayah untuk memaksa anak (ijbar), dan hamil diluar nikah menjadi alat dalam melakukan dakwah nikah diusia muda (baca: anak).

Sebuah riset menjelaskan angka perkawinan anak menyebar di wilayah-wilayah di Indonesia (baik pedesaan maupun perkotaan). Riset yang dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia menampilkan data 1 dari 9 anak menikah di Indonesia, mereka ini perempuan dengan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun di tahun 2018 diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900.[4]  Angka ini sekaligus menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia.

Budaya patriarki yang mempengaruhi cara pandang beragama masyarakat mengakibatkan pandangan bias gender dan memproduksi argument serta perilaku konservatif. Sebagaimana diungkapkan di atas seruan atas nama moral dan agama tidak menunjukkan adanya kesadaran tentang dampak (madharat, dalam bahasa agama) dari kawin anak. Padahal ketika kita mencoba melihat dampak yang ditimbulkan, maka akan jauh dari maslahat, sebaliknya dekat dengan kemadharatan. Hal ini amat disayangkan, karena belum menjadi kesadaran bersama para pemangku agama terkait dakwah mencegah praktek nikah anak. Lebih lanjut praktek perkawinan anak berkontribusi menambah persoalan baru, yakni kemiskinan, keterbelakangan, stunting, aborsi, berat badan bayi lahir kurang serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). 

Sebagaimana dipaparkan diatas, praktek perkawinan anak tidak memandang status sosial, ekonomi dan pendidikan serta wilayah dimana tinggal ‘pedesaan atau perkotaan’. Nikah anak juga terjadi di salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan, yang mana di wilayah ini poligami dan perkawinan anak menjadi sesuatu yang legal dan diizinkan secara adat dan agama. 

Dalam budaya masyarakat setempat, perkawinan anak menjadi bagian dari tradisi budaya setempat.[5] Secara khusus terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi tingginya angka kawin anak di wilayah ini,  diantaranya: pertama, di wilayah ini terdapat budaya Jujuran, yaitu budaya tabu menolak lamaran yang datang pertama kali ditambah stigma yang berlaku, yakni jika menolak lamaran akan sulit mendapatkan jodoh, sehingga dalam situasi ini perempuan tidak kuasa menolak lamaran yang datang kepadanya. Kedua, tradisi menikah muda lebih dihargai, tradisi ini mendorong adanya praktek menikah dibawah usia 20 tahun.

Praktek budaya ini tidak menjadi persoalan bagi anak yang berasal dari keluarga kaya, karena mereka akan mendapatkan dukungan ekonomi dari orang tuanya, tentunya berbeda dengan keluarga dengan ekonomi lemah. Ketiga, kesadaran pentingnya pendidikan, kesadaran memperoleh pendidikan di daerah ini masih rendah, ditambah lagi mahalnya biaya pendidikan. Masyarakat berpendapat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin mahal pula biaya pendidikan yang harus dikeluarkan. Keempat, pandangan konservatisme beragama, yakni dukungan tokoh agama untuk mengatur moral remaja dengan pernikahan.

B. Potensi dan resiko perkawinan anak

Dalam kajian keadilan dan kesetaraan gender disebutkan bahwa budaya patriarki telah memposisikan anak perempuan dan perempuan mengalami kerentanan akibat diskriminasi, stigma dan praktek subordinasi dalam struktur sosial masyarakat. Tidak hanya kemiskinan dan keterbelakangan, praktek perkawinan anak berpotensi menyebabkan terjadinya kekerasan seksual dalam rumah tangga; misalnya pemaksaan hubungan seksual, pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape), poligami dan seterusnya. Selain itu, perkawinan anak juga menjadikan perempuan mengalami penderitaan secara biologis terkait dengan kesehatan organ reproduksinya.

Praktek kekerasan seksual seperti marital rape atau perkosaan dalam perkawinan nyaris tidak pernah terungkap. Realitanya praktek marital rape hampir terjadi diseluruh dunia, hal ini terjadi dikarenakan dampak budaya yang cenderung permisif dan tidak memandangnya sebagai tindakan salah atau criminal. Budaya patriarki membuat praktek marital rape diperbolehkan atau dianggap sah, sehingga tidak ada sangsi bagi para pelaku. Saat ini Marital Rape menjadi perhatian banyak pihak terutama ketika dikaitkan dengan tingginya angka isteri yang terpapar HIV/AIDs.[6] Dalam sebuah relasi gender yang timpang, perempuan rentan terpapar dari suami mereka, hal ini sekaligus sebagai contoh praktek subordinasi akibat patriarki dimasyarakat. Ketidakmampuan dan ketidakberdayaan seorang perempuan sebagai istri dalam menolak pasangan mereka menjadi salah satu faktor. Contohnya perempuan tidak berdaya dalam melakukan negosiasi dalam hal penggunaan kondom, ketika melakukan hubungan seksual dengan suami.

Perkawinan anak terkait erat dengan kesehatan reproduksi perempuan, yakni dalam hal menjaga kesehatan organ reproduksi, kesiapan memiliki anak, dan seterusnya.  Pertama, data inisiasi menyusui dini lebih banyak dilakukan perempuan usia 20-24 tahun mencapai 28,76 persen, jauh berbeda dengan mereka yang menikah sebelum usia 18 tahun yaitu hanya sebesar 18,83 persen.[7] Kedua, kesadaran melahirkan dengan menggunakan layanan faskes/nakes, perempuan umur 20-24 tahun yang menikah pada usia 18 tahun ke lebih tinggi dibandingkan yang menikah sebelum usia 18 tahun.[8] Ketiga, praktek aborsi dan keguguran lebih banyak terjadi pada kehamilan pertama dan kehamilan yang tidak terencana.[9] Rendahnya kesadaran yang diakibatkan minimnya pengetahuan tentang Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) menjadi penyebab terjadinya aborsi dan keguguran. Realita tentang rendahnya inisiatif melakukan inisiasi menyusui dini, akses layanan medis dan aborsi serta keguguran diatas, menjadi legitimasi pentingnya mendorong adanya kesadaran dan diberikannya pengetahuan tentang Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi sejak dini.

C. Maraknya perkawinan anak dimasa pandemi covid-19.

Sebagaimana yang terjadi di seluruh belahan dunia, praktek kawin anak juga terjadi di Indonesia. Di Indonesia praktik perkawinan anak mengalami peningkatan di masa pandemi covid-19, beberapa pihak mengkaitkannya dengan kebijakan ditutupnya pembelajaran disekolah (pembelajaran daring). Sebelumnya Indonesia telah memiliki UU No. 16/2019 bahwa dispensasi pernikahan minimal berusia 19 tahun, dalam parkteknya kebijakan ini justru dipandang memicu terjadinya perkawinan anak. Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menyebutkan terdapat 34.000 permohonan dispensasi yang diajukan mulai bulan Januari hingga Juni 2020. Sebanyak 97% permohonan dikabulkan dan 60 % berusia dibawah 18 tahun.[10]

Kebijakan ditutupnya sekolah telah membuat anak memiliki waktu luang lebih banyak untuk bermain dan pembelajaran daring yang berbasis media online, telah mendorong anak menghabiskan waktu lebih lama berselancar di Internet. Kebijakan daring yang tidak diimbangi dengan literasi media, mengakibatkan anak rentan dan menjadi korban sekaligus pelaku pada kasus dan persoalan yang diakibatkan pemanfaatan internet yang kurang tepat. Perilaku trend masyarakat yang mempublish segala aktifitas bersifat pribadi dengan memposting foto pribadi (selfie) bertemu dengan budaya konsumtif berkontribusi pada terjadinya gaya hidup semu.  Bagi anak, pemanfaatan media internet tanpa dilengkapi pengetahuan literasi media dan teknologi bisa berdampak pada perilaku kurang baik, salah satunya terkait perlilaku seksualitas yang menyimpang. Tentunya hal ini harus dipikirkan secara bersama-sama, bagaimana pendidikan memberikan pengaruh terbaik bagi anak dan remaja.

D. Penutup

Paparan di atas menunjukkan bahwa akar persoalan terjadinya praktek perkawinan anak tidaklah tunggal, sebaliknya sangat komplek. Faktor pendidikan, sosial, ekonomi, pandangan agama dan budaya berkontribusi pada sulitnya menyelesaikan kasus perkawinan anak yang terjadi. Indonesia telah memiliki beberapa kebijakan nasional terkait perlindungan anak dan pemenuhan hak anak, namun nyatanya belum sepenuhnya terimplementasikan sesuai tujuan. Program mengurangi angka perkawinan anak sejatinya memerlukan kebijakan inovatif yang datang dari pemerintah lokal sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat. Sebuah kebijakan berupa beasiswa pendidikan misalnya merupakan praktek baik sebagai strategi menunda perkawinan anak. Sejatinya masa depan bangsa ditentukan oleh bagaimana cara kita memperlakukan generasi muda kita di hari ini. Perkawinan anak bukanlah solusi namun menambah daftar problem sosial yang dihadapi masyarakat dan negara kita, tentunya tugas kita semua untuk melakukan pencegahan dan pembelaan terhadap anak-anak yang dikorbankan dengan mengatasnamakan moral dan agama.

 

Sumber:

[1] https://news.detik.com/berita/d-5049836/kementerian-pppa-sebut-angka-perkawinan-anak-meningkat-di-masa-pandemi-corona

[2] https://jurnalgunungkidul.com/gadis-pantai-selatan-dalam-jebakan-perkawinan-anak-/422/

[3] Lies Marcoes, Merebut Tafsir. Amongkarta bekerjasama dengan Yayasan Rumah Kita Bersama, 2021. hal 40.

[4] Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), UNICEF, dan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA) bekerja sama untuk menerbitkan laporan “Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda” ini. januari 2020.

[5] wawancara aktifis Rahim Bumi. Juli 2021

[6] understanding marital rape in global context. hal 4

[7] Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), UNICEF, dan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA) bekerja sama untuk menerbitkan laporan “Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda” ini. Januari 2020.

[8] Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), UNICEF, dan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA) bekerja sama untuk menerbitkan laporan “Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda” ini. Januari 2020.

[9] Dokumentasi “Workshop Membangun Keterlibatan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Kelurahan Siaga dalam upaya mendukung perencanaan kehamilan yang aman dan sehat bagi perempuan”, 21-23 Oktober 2020, Mitra Wacana  program IPAS.

[10] https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5f6175a8a15b5/pernikahan-dini-melonjak-selama-pandemi.

Continue Reading

Who is Online

No one is online right now

Advertisement
Advertisement

Twitter

Trending

Mari bergabung bersama Mitra Wacana

Silahkan bergabung dan menjadi bagian dari Mitra Wacana.
Akan ada penghargaan untuk tulisan yang terpilih.
Terima Kasih

Gabung