Connect with us

Berita

Gebyar Kesehatan Reproduksi: Peran Media dalam Menyuarakan Kesehatan Reproduksi

Mitra Wacana WRC

Published

on

This post is also available in: English Indonesia



YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) sejatinya bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilindungi. Hanya saja, publik belum banyak mendapatkan pemahaman yang komprehensif terkait hak tersebut.

Di sisi lain, media massa memiliki peran kunci untuk menyampaikan edukasi HKRS ini ke masyarakat yang seluas-luasnya.

Namun, jurnalis dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta, Pito Agustin Rudiana menganggap, hingga kini belum banyak pemberitaan yang mengupas tuntas mengenai permasalahan tersebut.

Jurnalis dari AJI Yogyakarta, Pito Agustin Rudiana (kiri) saat menyampaikan Edukasi HKSR melalui Gebyar Kesehatan Reproduksi, di Taman Bangirejo Yogyakarta, Sabtu (14/9/2019). (dok. kabarkota.com)
Jurnalis dari AJI Yogyakarta, Pito Agustin Rudiana (kiri) saat menyampaikan Edukasi HKSR melalui Gebyar Kesehatan Reproduksi, di Taman Bangirejo Yogyakarta, Sabtu (14/9/2019). (dok. kabarkota.com)

“Jurnalis hanya memotret kasus pada hilir atau permukaannya saja, tidak mencoba mengulik penyebab atau hulunya,” kata Pito dalam Edukasi HKSR melalui Gebyar Kesehatan Reproduksi, di Taman Bangirejo Yogyakarta, Sabtu (14/9/2019).

Akibatnya, lanjut Pito, informasi yang sering muncul di media lebih banyak menyoroti angka-angka kasus, ketimbang menyajikan informasi yang komprehensif tentang HKSR untuk masyarakat.

Namun itu menurutnya, tak lepas dari kurangnya literasi wartawan tentang permasalahan gender dan kesehatan reproduksi. Pito mencontohkan, ketika melakukan peliputan tentang kasus pemerkosaan, akar masalahnya justru sering luput dari pemberitaan

“Padahal, informasi yang clear dari jurnalis itu bisa berbahaya bagi masyarakat,” tegasnya.

Salah satu kegiatan di Gebyar Kesehatan Reproduksi (dok. Kabarkota.com)

Sementara Direktur Mitra Wacana Yogyakarta, Imelda Zuhaida berpendapat bahwa derasnya arus informasi yang bisa diakses dari berbagai media, termasuk di internet tidak serta-merta membuat membuat masyarakat paham tentang HKSR.

Imelda menambahkan, perempuan dan perempuan muda yang rentan menghadapi masalah HKSR, seperti Kehamilan Tak Direncanakan (KTD) itu salah satu penyebabnya karena kurang akses informasi dan pemahaman tentang itu.

“Mereka lebih banyak mengakses informasi itu dari internet yang tidak selalu bisa dipertanggung-jawabkan kebenarannya.Kemudian baru mereka sharing ke teman-teman sebayanya. Jadi larinya bukan ke keluarganya,” sesal Imelda.

Hal itu, kata Imelda, yang justru berakibat fatal bagi keseharan reproduksi mereka, atau bahkan mengancam keselamatan jiwa mereka, saat menghadapi permasalahan ataupun melakukan tindakan-tindakan untuk mengakhiri masalah KTD.

Oleh karenanya, Mitra Wacana bersama Yayasan Ipas Indonesia menggagas Program penguatan Reproduksi Terintegrasi berbasis masyarakat. Pihaknya juga menggandeng Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, melalui layanan kesehatan reproduksi di puskesmas-puskesmas.

Imelda mengaku, hingga sekarang Mitra Wacana telah mendampingi masyarakat dari 10 kelurahan di kecamatan Tegalrejo, Jetis, dan Mergangsan Kota Yogyakarta.

“Kuncinya, dengan menjadikan mereka sebagai subyek dalam mengkampanyekan HKSR ini di media,” jelasnya. (Rep-01)
(Sumber: https://kabarkota.com/pemahaman-minim-hak-kesehatan-seksual-dan-reproduksi-terabaikan/ )



Berita

Mitra Wacana adakan Edukasi PTPPO (Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang) di balai desa Hargorejo, Kulon Progo

Mitra Wacana WRC

Published

on

This post is also available in: English Indonesia

Minggu (16/2/2020), Mitra Wacana mengadakan sosialisasi PTPPO (Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang) di balai desa Hargorejo, Kulon Progo.

Acara ini dihadiri oleh P3A Sekar Melati dan karang taruna desa Hargorejo yang berasal dari karang taruna unit (dusun) dengan rentang usia 18 sampai 30 tahun sebagai calon tenaga kerja. Sebagai pembicara yaitu Bu Sri Purwanti, S.E dari BP3TKI DIY dan Muhammad Mansur dari Mitra Wacana. Acara tersebut mengupas tentang proses perekrutan dan penempatan tenaga kerja dan tentang perdagangan orang.

Dalam acara tersebut juga disampaikan peranan desa dalam proses perekrutan dan penempatan adalah untuk memberikan akses kepada warga desa terkait syarat administrasi kerja keluar negeri, informasi lowongan kerja dari disnaker, dan pendataan warga desa yang bekerja merantau keluar desa.

Sementara itu peranan komunitas warga desa seperti Karang Taruna dan P3A adalah mengkampanyekan mengenai proses perekrutan sampai penempatan tenaga kerja agar terhindar dari perdagangan orang (trafficking).

Perlu diketahui Kulonprogo adalah kabupaten dengan angka Pekerja Migran tertinggi se-DIY. Dan pembangunan kota bandara dengan infrastrukturnya akan mengubahnya menjadi kota industri yang menunjang pariwisata yang rentan akan praktek perdagangan orang. Sehingga diupayakan tindakan pencegahan perdagangan orang dengan pembinaan dan pemberdayaan masyarakatnya akan meminimalisir hal tersebut.

Credit foto : Restu Baskara

 

 

 

Continue Reading

Trending