web analytics
Connect with us

Rilis

Jadwal Pelatihan Legal Drafting Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Trafficking Di Kulon Progo, DIY

Mitra Wacana WRC

Published

on

Pelatihan Penyusunan Naskah Hukum Pencegahan Trafficking Di Kokap, Kulon Progo. Foto: Astriani

This post is also available in: Indonesia

Waktu dibaca: 2 menit

A. Latar Belakang

Kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk trafficking merupakan persoalan lama dan hingga sekarang terkesan belum memperoleh perhatian yang serius. Meski telah muncul UU No 11 tahun 2012 tentangSistemPeradilanPidanaAnak, UU No. 23 Tahun 2004 tentangPengapusanKekerasanDalamRumahTangga (KDRT), UU No. 35 Tahun 2014 tentangPerubahan UU No. 23 tahun 2002 tentangPerlindunganAnak, UU nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan diikuti oleh perda DIY nomor 3 tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, namun kekerasan itu masih saja berlangsung. Setidaknya ada tiga persoalan yang menyebabkan adanya ketimpangan antara perundangan dan kenyataan: pertama Kondisi ini tidak lepas dari berbagai masalah peraturan di Indonesia, antara lain: pertama, minimnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan perundangan; kedua,peraturan bersifat pendisiplinan dari pada penyelesaian : ketiga, peraturan yang muncul justru menambah beban masyarakat. Kondisi yang demikian, sudah barang tentu tidak sejalan dengan semangat demokrasi dan prinsip kesetaraan yang mengandaikan adanya partisipasi dalam setiap pembuatan perundangan, termasuk di tingkat desa.

Partipasi masyarakat dibutuhkan bukan saja untuk membangun kesepahaman untuk adanya suatu aturan bagi mereka, tetapi juga memuat bagaimana aturan itu dilaksanakan dan bagaimana solusi atas persoalan mereka dapat diselesaikan dengan adanya peraturan tersebut. Implementasi partisipasi di tingkat desa bisa dilakukan melalui mekanisme rembug desa dengan melibatkan semua stake holder, termasuk perempuan dan anak. Sayangnya, mekanisme seperti ini masih berjalan secara formalistik, dan pelibatan perempuan masih minim dalam proses pembuatan perundangan di desa. Sehingga, kesan yang muncul adalah persoalan perempuan dan anak diselesaikan dengan perundangan yang dibuat dengan tanpa melibatkan perempuan dan anak itu sendiri. Akibatnya, peraturan yang demikian bisa jadi hanya menyentuh pada aspek pendisiplinan dan bukan jawaban, dan lebih jauh lagi dapat berakibat menambah beban bagi mereka.

Mitra Wacana WRC adalah lembaga yang memiliki komitmen penegakan demokrasi, kesetaraan gender, dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk trafficking. Upaya ini dilakukan dengan penguatan kelompok perempuan di sembilan desa di tiga kecamatan; Kokap, Sentolo, dan Galur. Untuk terciptanya iklim demokratis dan hadirnya kesetaraan gender, diperlukan adanya pelatihan ini. Pelatihan ini di desain untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap semua stakeholder di desa dalam proses penyusunan peraturan di lingkungan desa yang mampu menjawab persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk trafficking.

B. Tujuan

1. Mendorong terciptanya ruang partisipasi dalam proses pembuatan peraturan di desa.
2. Mendorong perempuan desa terlibat aktif dalam proses perumusan dan pengambilan kebijakan desa
3. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan aparat desa dan tokoh masyarakat dalam proses penyusunan peraturan di desa.
4. Membangun dukungan positif dari pemerintah desa dan tokoh masyarakat untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk trafficking.
5. Merumuskan draft peraturan desa terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk trafficking.

C. Pelaksanaan

Kegiatan ini akan dilaksanakan di 9 desa di tiga kecamatan pada bulan Juli 2017 dan lama pelaksanaan di masing-masing desa 2 hari.

1. Nomporejo (18-19 Juli)
2. Banaran (2-3 Agustus)
3. Tirto Rahayu, (Dalam konfirmasi)
4. Sentolo (25-26 Juli)
5. Salamrejo (19-20 Juli)
6. Demangrejo 8-9 Agustus
7. Hargorejo (17-18 Juli)
8. Hargotirto (3-4 Agustus)
9. Kalirejo (24-25 Juli)

D. Fasilitator
Fasilitator kegiatan ini adalah :

1. Tri Wahyu KH (Forum Lsm DIY)
2. Imam Munandar (Advocat, Lex Specialist)
3. Luthfi (Advocat)

E. Peserta

Di masing-masing desa, pelatihan ini akan diikuti25 orang peserta dari pemerintah desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, dan anggota P3A.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Arsip

Pelayanan Kesehatan Reproduksi Yang Inklusif Bagi Difabel

Mitra Wacana WRC

Published

on

This post is also available in: Indonesia

Waktu dibaca: 2 menit
Ada apa dengan KPK ?

Agus Rahmad Hidayat
Mahasiswa

Jum’at (9/7/2021) Talkshow sinau sareng #36 Mitra Wacana kali ini ditemani oleh narasumber Solih Muhdlor, Koordinator Divisi GEDSI Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) Yogyakarta, dengan tema yang diangkat “Pelayanan Kesehatan Reproduksi Yang Inklusif Bagi Difabel” selama satu jam.

Dalam talkshow kali ini, narasumber mengungkapkan problem pelayanan kesehatan reproduksi dan informasi bagi disabilitas saat ini sering sekali tidak memiliki akses pelayanan kesehatan reproduksi yang memadai. Kebutuhan-kebutuhan seperti pendidikan, KTP, perawatan dan lain-lain sangat sulit mereka dapatkan, apalagi menyangkut kebutuhan kesehatan reproduksi. 

Pemenuhan layanan kesehatan reproduksi memiliki banyak hambatan dan tantangan bagi teman-teman penyandang disabilitas, seperti layanan dalam mengakses informasi. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh faktor eksternal dalam sulitnya mengakses informasi terkait dengan layanan-layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang berada di dekat mereka. Informasi yang didapatkan belum tentu dimengerti dan dipahami dalam tindak lanjut informasi tersebut. 

Penyandang disabilitas membutuhkan informasi kesehatan reproduksi yang lengkap, ramah, inklusif dan mudah di pahami. Penting juga mendapatkan sosialisasi kesehatan reproduksi agar terhindar dari kekerasan seksual, penyakit menular seksual, kekerasan fisik, aborsi tidak aman, beban ganda, nikah dini yang tentunya sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas.

Pemenuhan layanan kesehatan reproduksi bagi disabilitas memiliki hak yang sama seperti haid, kehamilan yang bermasalah, menghadapi sistem reproduksi yang bermasalah sejak awal dan lain sebagainya. Upaya pemenuhan kesehatan seksual reproduksi dapat dilakukan dengan memberikan aksesbilitas informasi, pelayanan dan fasilitas, pelibatan pendampingan atau orang tua, lembaga pendidikan untuk sosialisasi dan peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi, dan  kerjasama pemerintah  

Layanan yang diperlukan bagi disabilitas adalah layanan yang inklusif dan ramah bagi disabilitas serta memiliki program layanan yang menjangkau disabilitas, akomodasi dalam akses layanan yang penuh, memanfaatkan dan mencegah kondisi disablitas agar tidak menjadi lebih buruk.

Continue Reading

Who is Online

No one is online right now

Advertisement
Advertisement

Twitter

Trending

Mari bergabung bersama Mitra Wacana

Silahkan bergabung dan menjadi bagian dari Mitra Wacana.
Akan ada penghargaan untuk tulisan yang terpilih.
Terima Kasih

Gabung