web analytics
Connect with us

Uncategorized @id

Jalur Hukum bagi Perempuan dan Anak Pedesaan Korban Kekerasan

Mitra Wacana WRC

Published

on

Pelatihan penyusunan peraturan desa pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Banjarnegara. Foto oleh Septy W

This post is also available in: Indonesia

Waktu dibaca: 2 menit

Di Indonesia, terutama di kawasan pedesaan, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak lebih banyak diselesaikan lewat jalur kekeluargaan. Pilihan ini sebenarnya sangat merugikan korban.

BANJARNEGARA —Ibu Andini, warga Bondolharjo, Banjarnegara di Jawa Tengah paham betul bagaimana posisi perempuan korban kekerasan di sekitar tempat tinggalnya. Sudah menjadi semacam tradisi untuk menutupi tindakan kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak-anak. Jika pun ada upaya untuk melaporkan ke aparat desa, tujuannya justru untuk melakukan perdamaian.

“Karena di sini, kalau ada masalah seperti itu, seperti kekerasan para perempuan, itu kan dibilang sebagai aib. Jadi, kalaupun dari korban itu ada yang meminta pertolongan kepada perangkat desa, itu juga dilakukan secara diam-diam. Dan jika memang mereka maunya itu berdamai, ya perangkat desa melakukan mediasi untuk menjembatan permasalahan itu, sehingga masalah itu tidak sampai tersebar keluar,” ujarnya.

Kondisi ini tentu tidak ideal, apalagi di banyak kawasan pedesaan Banjarnegara yang jauh dari pusat kota. Akses terhadap bantuan hukum sangat kurang, dan kesadaran untuk memperkarakan tindakan kekerasan masih belum ada.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Mitra Wacana Women Crisis Centre berupaya merubah kondisi itu. Caranya dengan melakukan pelatihan kesadaran hukum, dimana Ibu Andini menjadi salah satu pesertanya. Tujuannya adalah menciptakan peraturan desa yang melindungi perempuan dan anak korban kekerasan.

Eka Septi Wulandari, manajer program Mitra Wacana di Banjarnegara kepada VOA mengatakan, program ini mendorong masyarakat membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Desa.

“Kita memang masih menggali potensi masalah yang ada, kemudian apa saja yang perlu untuk dimasukkan dalam pasal-pasal dan diatur dalam Peraturan Desa. Sebagai contoh, adalah adanya ketetapan jika ada korban kekerasan di desa, itu bagaimana pola penanganannya. Kita mendorong semua itu masuk dalam pasal-pasal Peraturan Desa. Selain itu, tentu kita mendorong lahirnya PPT Desa,” ujarnya.

Pusat Pelayanan Terpadu Desa ini penting karena banyak kasus di Banjarnegara tak tertangani dengan baik. Layanan terpadu ini mengumpulkan peran tokoh masyarakat, mulai aparat desa, polisi, pemuka agama dan aktivis perempuan desa.

Desa bahkan didorong agar menggunakan sebagian dana yang dimiliki untuk menjalankan lembaga pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat ini. Tujuannya adalah menekan aksi kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terus terjadi.

“Di Banjarnegara itu ada banyak kasus. Yang terakhir ada gadis yang disekap selama lima hari di hutan. Kemudian ada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimana perempuan tidak diberi nafkah oleh suaminya, sampai ditemukan pingsan di tengah hutan. Kasus ini seringkali terjadi di desa-desa yang ada di pedalaman, di gunung-gunung yang lokasinya jauh,” katanya.

Salri Zulhendra, pegiat hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta yang turut mengisi pelatihan mengaku langkah ini tidak akan mudah. Ada kendala budaya yang harus dihadapi, dimana masyarakat punya cara sendiri untuk menyelesaikan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Cara ini sudah dipraktekkan bertahun-tahun. Buruknya, kata Salri, masyarakat kurang memahami bahwa cara kekeluargaan semacam itu justru menyuburkan tindakan kekerasan.

“Ini semua butuh penyesuaian-penyesuaian. Cara penyelesaian yang dipakai oleh masyarakat selama ini, itu sebenarnya juga tidak murni muncul dari masyarakat. Justru cara penyelesaian secara kekeluargaan itu, inisiatifnya lebih banyak muncul dari perangkat desa atau polisi di sektor kecamatan. Yang namanya masyarakat desa itu, ya sudah, kalau pamong desa sudah bicara, polisi sudah bicara, ya mereka tidak bisa menolak,” katanya.

Salri menambahkan, dorongan agar masyarakat menyelesaikan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak lewat jalur hukum tidak bisa menuai hasil secara cepat. Selain langsung ke masyarakat, kesadaran juga harus dimiliki perangkat desa dan aparat kepolisian. Tindakan penyelesaian yang mendukung korban, dalam hal ini perempuan dan anak, harus diambil dengan tetap melindungi mereka agar terhindar dari kemungkinan tuduhan mengumbar aib keluarga.

Sumber: http://www.voaindonesia.com/a/jalur-hukum-perempuan-anak-desa-korban-kekerasan/3743125.html

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Pola Asuh Anak di Masa Pandemi Covid-19

Mitra Wacana WRC

Published

on

This post is also available in: Indonesia

Waktu dibaca: 2 menit

   

Ada apa dengan KPK ?

Agus Rahmad Hidayat
Mahasiswa Magang

Selasa (29/06/2021), Pada Sinau Sareng#34 Mitra Wacana kali ini menghadirkan Yusmashfiyah, S.Ag., MPd. (CO-Founder Karima Center For Parenting Literacy) di Podcast Mitra Wacana membahas tema “Pola Asuh Anak di masa Pandemi Covid-19 selama satu jam lebih. 

Tema ini diambil seiring dengan penyebaran wabah Covid-19 yang belum usai selama satu tahun lebih yang merubah kebiasaan kita sehari-hari. Ada begitu banyak dampak yang dirasakan  selama  wabah covid-19 mulai dari kegiatan berkumpul dibatasi, pembelajaran jarak jauh dan himbauan untuk bekerja di rumah. Sementara itu imbauan untuk menjaga jarak fisik yang aman dari orang lain terus diserukan. Situasi ini tidak mudah bagi siapapun, khususnya orang tua dalam mengasuh anaknya. 

Dalam Sinau Sareng tersebut, Yusmashifyah mengungkapkan bahwa pademi ini saat ini berdampak pada beberapa hal dalam kehidupan kita.  Dampak kesehatan mental yang terganggu akibat banyaknya pemberitaan media terkait covid-19 yang belum tentu benar dan terkadang membuat kita takut. Selain itu Covid-19 berdampak pada sektor ekonomi yang mengakibatkan terbatasnya akses untuk bekerja, keluar rumah maupun fluktuasi secara keuangan sangat berbeda pada kondisi sebelumnya. Orang tua juga harus memberikan edukasi kepada anak tentang bahayanya Covid-19 agar terhindar dari penularan virus tersebut.

Dampak-dampak tersebut sangat berpengaruh pada siklus kehidupan kita terutama di keluarga yang berdampak pada meningkatnya tekanan atau beban dalam keluarga yang mempengaruhi psikologi orang tua. Dampak psikologi ini terkadang membuat kedua orang tua mudah tersulut emosinya ketika anak melakukan kesalahan, dampak-dampak tersebut sedikit banyak berubah pada pola asuh anak oleh kedua orang tua. 

Dimasa pademi ini orang tua harus lebih sensitif terhadap kondisi mental anak karena sebelum ada wabah ini mereka biasa bermain dengan teman-temannya setiap saat tetapi saat ini hampir dua tahun mereka tidak bisa melakukannya.

Disini asa asi asuh sangat penting bagi anak, memberikan stimulasi untuk perkembangan anak, memberikan kasih sayang walaupun beban semakin meningkat, mengajak anak bermain dengan memanfaatkan fasilitas di rumah orang tua harus responsif dan kreatif. 

Disini ada peran ayah dan ibu yang harus dilakukan, pengasuhan bukan peran ibu saja tetapi kehadiran dan kasih sayang ayah dalam mengasuh anak sangat dibutuhkan.  

Ada banyak hal yang bisa dipelajari dari peran kedua orang tua di saat pandemi ini, anak bisa melihat iklim yang harmonis tercipta dalam keluarga sehingga membuat nyaman berada di rumah. Pola asuh anak ini sangat menentukan terhadap tumbuh kembang anak sehingga  orang tua harus berhati-hati dalam menjaga pola asuh tanpa kekerasan. 

Continue Reading

Who is Online

No one is online right now

Advertisement
Advertisement

Twitter

Trending

Mari bergabung bersama Mitra Wacana

Silahkan bergabung dan menjadi bagian dari Mitra Wacana.
Akan ada penghargaan untuk tulisan yang terpilih.
Terima Kasih

Gabung