web analytics
Connect with us

Opini

Kartini dan Sejarah Perubahan Indonesia

Mitra Wacana WRC

Published

on

R.A-Kartini

This post is also available in: Indonesia

Waktu dibaca: 9 menit
arif sugeng widodo

Arif Sugeng Widodo

Oleh Arif Sugeng Widodo

Kartini sebagai salah satu tokoh nasional dan tercatat sebagai penggerak pemikiran emansipasi generasi awal di Indonesia mempunyai peranan penting dalam kesejarahan Indonesia pra dan pasca kemerdekaaan. Peran Kartini tidak saja dilihat dalam pemikiran mengenai keadilan dan kesetaraan jender tapi juga mengenai kebangsaan dan upayanya mempertanyakan adanya penjajahan. Gerak pemikirannya bukanlah sesuatu yang sederhana dijamannya. Sebagai perempuan jawa yang secara kultural terikat dengan berbagai aturan kebudayaan, kartini tampil dalam ranah pemikiran yang jauh melebihi jamannya khususnya di Indonesia. Surat-surat yang ditulisnya untuk sahabatnya yang orang Belanda menunjukkan bagaimana Kartini waktu itu sudah mempunyai akses yang luas yang tidak semua orang mempunyainya. Gejolak jiwa dan hatinya telah membuka ruang berpikir baginya untuk berdiskusi dengan sahabatnya yang orang belanda tersebut.

Dalam catatan sejarah Indonesia, Kartini merupakan tokoh perempuan yang menarik untuk dikaji, apalagi Kartini muncul di jaman feodalisme yang masih begitu kental dan imperialisme modern mulai muncul. Kartini membawa konsep kemajuan dan kebebasan dalam ranah pemikiran dan perkembangan Indonesia melalui titik tekannya yang sangat memperhatikan pendidikan bagi bangsanya. Kartini merupakan catatan waktu tak terlupakan bagi Indonesia yang secara tidak langsung maupun langsung meletakkan fondasi pemikiran dan gerakan terhadap perubahan perkembangan Indonesia baik sebagai negara maupun pengaruhnya dalam kebudayaan. Kartini menjadi sosok yang futuristik dijamannya dengan melihat bahwa dengan pendidikanlah bangsa Indonesia bisa maju dan tidak dalam posisi yang dihinakan. Sehingga menjadi penting melihat Kartini tidak saja sebagai tokoh emansipasi tapi juga seorang futuristik yang bisa melihat betapa pentingnya tindakan-tindakan perubahan di masa kini (di jamannya) untuk mempengaruhi dan membentuk masa depan. Dan pendidikan adalah jawaban yang tepat yang diutarakan oleh Kartini. Peran sertanya dalam memajukan bangsa Indonesia lewat pendidikan tidak diragukan lagi. Tidak saja dengan upaya nyata tapi juga dari pemikiran-pemikiran yang ditunjukkan lewat surat-suratnya.

Perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka tidaklah terjadi secara serta merta namun terdapat proses yang panjang sebelum akhirnya kemerdekaan itu bisa dicapai. Proses yang panjang tersebut juga bukan proses yang berjalan mudah tapi juga merupakan proses yang sulit dan berliku. Lahir banyak tokoh nasional yang berperan dalam proses kemerdekaan baik yang berperan secara langsung maupun tidak langsung. Perjuangan melawan Belanda memang terjadi dalam beberapa tahap dan bentuk sampai akhirnya kemerdekaan itu bisa direbut. Sejak jaman kerajaan yang begitu banyak di Indonesia, perlawanan-perlawanan terhadap Belanda sudah dimulai. Perjuangan dimasa kerajaan itu memang cenderung bersifat lokal, perjuangan melawan Belanda terjadi secara parsial dan dengan motivasi yang beragam. Banyak tokoh-tokoh dimasa itu, dari Pangeran Diponegoro, Pangeran Hasanudin, Tuanku Imam Bonjol, Teuku Umar, Pattimura, bahkan tokoh perempuan dari Aceh Njut Nyak Dien. Perjuangan dengan mengangkat senjata dimasa itu merupakan langkah yang memang paling pas dan memungkinkan. Walaupun dalam buku-buku sejarah dijelaskan bahwa perlawanan terhadap Belanda dari berbagai tokoh itu beragam namun upaya untuk tidak mau dijajah bangsa asing tetaplah berkobar dihati para pejuang tersebut.

Pada era tahun 1900-an awal pendekatan perjuangan mulai sedikit bergeser, pendekatan diplomasi melalui organisasi-organisasi pergerakan menjadi pilihan. Banyak-organisasi-organisasi terbentuk dari berbagai wilayah di Indonesia. Sampai pada akhirnya diadakannya suatu kongres yang diikuti berbagai organisasi tersebut yang dikenal sebagai Soempah Pemuda pada tahun 1928. Disebut sebagai sumpah pemuda karena penggerak berbagai organisasi tersebut adalah para pemuda. Tidak saja organisasi pemuda saja sebenarnya yang terbentuk diawal 1900 an tersebut tapi juga organisasi Islam yaitu Muhamadiyah dan juga Syarikat Islam, termasuk organisasi awal lain yang sangat terkenal adalah Boedi Oetomo. Berbagai organisasi yang muncul tersebut merupakan cikal bakal perjuangan kemerdekaan dengan pendekatan baru. Organisasi-organisasi tersebut walaupun banyak dan terpisah secara geografis menjadi gerakan yang kuat dan diperhitungkan oleh Belanda.

Tidak saja Soempah Pemuda, ditahun 1928 juga terjadi peristiwa sejarah yang tidak kalah penting dalam mempengaruhi langkah-langkah kemerdekaan Indonesia. Peristiwa tersebut yaitu adanya Kongres Perempuan Pertama yang dilakukan di Yogyakarta. Kongress ini diikuti berbagai organisasi perempuan yang merasa terpanggil untuk bisa terlibat dalam mendiskusikan berbagai persoalan yang mengemuka dimasa itu. Beberapa organisasi tersebut diantaranya yaitu Aisjijah, Boedi Rini, Boedi Wanito, Darmo Laksmi, Jong Java, Natdatoel Fataat, wanito Kathoeliek, Wanito Taman Siswa,poetri mahardika, dll. Banyaknya organisasi perempuan yang terlibat dalam kongres tersebut menunjukkan betapa perempuan di masa itu sudah mempunyai pemikiran maju tentang kondisi sekitarnya.

Di kalangan perempuan keinginan untuk menyelenggarakan dan memajukan persatuan diantara organisasi-oraganisasi perempuan mulai berkembang di tahun 1920-an. Kecenderungan itu mulai terlihat juga di sumatera di tahun 1926 dengan dibentuknya federasi perempuan sumatera barat yang memiliki majalah bulanannya sendiri dalam bahasa melayu. (Blackburn, 2007: xxii

Adanya keinginan kuat perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam bidang-bidang pendidikan dan sosial waktu itu merupakan sesuatu yang luarbiasa. Dengan adanya berbagai keterbatasan dan rintangan kongres perempuan pertama itupun bisa terlaksana dengan baik. Hal yang menarik adalah adanya berbagai organisasi yang beragam yang turut andil menyukseskan pertemuan tersebut termasuk oragnisasi perempuan yang berlandaskan Islam. Adanya kesadaran bahwa peran perempuan bisa lebih luas lagi daripada sekedar dapur, sumur serta kasur yang selalu direproduksi oleh budaya patriarki. Hal tersebut senada dengan apa yang diungkapkan oleh Musdah Mulia bahwa kedudukan perempuan adalah sama di ciptaan Tuhan, “Rasul mengubah posisi dan kedudukan perempuan dari obyek yang dihinakan dan dilecehkan menjadi subjek yang dihormati dan diindahkan. Mengubah posisi perempuan yang subordinat, marjinal dan inferior menjadi setara dan sederajat dengan laki-laki. Rasul memproklamirkan keutuhan kemanusiaan perempuan setara dengan laki-laki. Keduanya sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama manusia, sama-sama berpotensi menjadi khalifah fi al-ardh(pengelola kehidupan di bumi)” (Mulia, 2008: 22).

Munculnya berbagai organisasi diawal 1900-an sebenarnya juga tidak lepas dari politik etis pemerintahan Belanda waktu itu. Bangsa pribumi diberi ruang untuk mengakses pendidikan walaupun memang masih sebatas ditujukan untuk bangsawan dan para priyayi. Para keturunan bangsawan mendapat akses untuk mengenyam pendidikan yang disediakan oleh pemerintah belanda, termasuk belajar bahasa belanda, beberapa orang bahkan bisa belajar ke Belanda. Kesempatan belajar dan memperolah pendidikan tersebut pada akhirnya membuka cakrawala para pemuda-pemuda Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan dan mempertanyakan adanya penjajahan. Politik etis ini secara tidak langsung merupakan pintu masuk ke era baru perjuangan baru bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Para anak priyayi dan bangsawan tersebut mengambil berbagai profesi alternatif yang tidak sama dengan orang tuanya sebagai elit pemerintahan Jawa.

“Setelah tahun 1900 muncul kelompok yang dinamakan “priyayi baru” kebanyakan mereka adalah orang muda dari kalangan pangreh praja yang telah memanfaatkan kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh pendidikan Barat lanjutan. Masa itu adalah periode politik etis, ketika orang mencurahkan perhatian kepada “pembangunan” jasmani dan rohani penduduk pribumi. Kaum muda ini sering tidak puas dengan sikap merendah para elit pemerintahan Jawa. Mereka tidak ingin mengikuti jejak orang tua mereka. Pendidikan menawarkan kepada mereka kemungkinan-kemungkinan baru. Mereka memilih kedudukan di bidang-bidang lain pemerintah Belanda yang di awal abad itu terbentang luas: sebagai juru tulis pada kantor pemerintah, guru, guru pertanian, dokter pemerintah, penterjemah, pengawas dinas irigasi atau dinas pekerjaan umum dsb.” (Meirt, 2003: 3)

Sebelum marak berbagai organisasi pergerakan yang muncul di awal tahun 1900-an, Pada era 1800 an akhir muncul sosok pembaharu bagi perjuangan bangsa Indonesia yaitu Kartini. Perempuan yang lahir sebagai anak bangsawan tersebut lahir pada 21 april 1879 di mayong Jepara. Kartini inilah yang bisa dikatakan sebagai pembuka ruang pertama perjuangan melalui berbagai organisasi pergerakan itu mulai bermunculan. Menarik untuk disimak apa yang diungkapkan oleh Pramoedya Ananta Toer mengenai kartini.

“Kartini adalah orang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia yang menutup zaman tengah, zaman feodalisme pribumi yang “sakitan” menurut istilah Bung Karno. Bersamaan dengan batas sejarah pribumi ini, mulai berakhir pula penjajahan kuno Belanda atas Indonesia dan memasuki babak sejarah penjajahan baru; imperialisme modern” (Toer, 2009:12).
Penjajahan baru yang disebut sebagai imperialism modern ini juga dilawan dengan cara baru yaitu melalui organisasi-organisasi pergerakan yang mulai menjamur setelah kematian kartini. Kenapa Kartini disebut pembaharu hal tersebut karena pikiran-pikirannya tentang emansipasi bagi perempuan. Walaupun sebenarnya kartini tidak sekedar mempertanyakan adanya ketidakadilan dan kesetaraan jender tersebut tapi juga mempertanyakan keadilan bangsa belanda terhadap bangsanya (Jawa).

“Dalam surat-suratnya, Kartini menyebut Jawa sebagai nasion tidak sebanyak ia menyebut Jawa sebagai het volk. Namun, menurut penulis, fenomena ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa Kartini pada usia muda dan hidup dalam lingkungan terkungkung mampu melihat Jawa sebagai bangsa, bukan sekedar rakyat jelata jajahan Belanda yang dihinakan (Arbaningsih, 2005: 3). Berbagai bacaan yang dia dapat dari belanda membantunya memahami realitas disekitarnya. Hal tersebut yang pada akhirnya ia curahkan lewat surat-surat kepada sahabatnya di Belanda. surat-surat inilah yang menjadi catatan penting bagaimana pemikiran-pemikiran Kartini pada waktu itu sudah melampaui orang –orang dijamannya khususnya wanita Jawa yang masih terikat pada berbagai budaya yang patriarkis.

Ada cerita menarik mengenai kartini yang bisa jadi pelajaran yaitu saat kartini mendapat kabar bahwa dirinya mendapatkan beasiswa ke Belanda. kartini mendapatkan beasiswa sebesar F. 4.800 (empat ribu delapan ratus gulden) ke Belanda menjelang pernikahannya, karena tidak ingin beasiswa itu sia-sia maka Kartini mengajukan nama Agus Salim untuk menggantikannya. (Kowani, 1978: 8). Hal tersebut menunjukkan betapa Kartini rela berkorban walau tidak bisa dirinya yang sekolah tapi ada orang lain ditunjukknya agar kesempatan mencari ilmu itu tetap didapat oleh bangsa pribumi. Apa yang dilakukan oleh kartini dengan merelakan tidak mengabil beasiswa tersebut merupakan pengorbanan yang luar biasa. Kartini ingin sekali bisa menunjukkan bahwa yang bisa mendapatkan pendidikan itu tidak hanya laki-laki tapi juga perempuan. Dengan tidak mengambil beasiswa dan memilih untuk menuruti orang tuannya untuk menikah dengan dengan bupati Rembang kartini masih punya tekad bahwa pendidikan adalah jalan untuk membebaskan diri dari ketertindasan.

Hal lain yang menjadi catatan penting upaya Kartini ini tidak saja berpengaruh dalam usaha perjuangan terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia tapi juga mempengaruhi perubahan Kultural terhadap pandangan bahwa perempuan apalagi perempuan Jawa hanyalah berperan dalam ranah domestik. Walaupun Kartini sendiri tidak bisa bebas dari kungkungan budaya patriarkis tersebut secara total tapi usahnya merupakan langkah awal sebuah perubahan jangka panjang yang terasa sampai sekarang. Pendidikan sebagai pintu masuk yang diperjuangkannya pada akhirnya bisa merubah beberapa tatanan kultural tentang pandangan terhadap perempuan yang subordinat.

Dengan pendidikan, perempuan bisa melihat dunia lain yang selama ini tidak bisa mereka lakukan. Perhatiannya mengenai pendidikan itu terlihat pada suratnya untuk sahabatnya di Belanda yaitu Nyonya R.M. Abendanon-Mandri yang bertanggal 21 januari 1901. Demikian sebagaian isi suratnya tersebut; “Telah lama dan telah banyak saya memikirkan perkara pendidikan terutama akhir-akhir ini. Saya pandang pendidikan itu sebagai kewajiban yang demikian mulia dan suci, sehingga saya pandang satu kejahatan apabila tanpa kecakapan yang sempurna saya berani menyerahkan tenaga untuk perkara pendidikan. Sebelumnya harus dibuktikan, apakah saya mampu menjadi pendidik.

Bagi saya, pendidikan itu merupakan pembentukan budi dan jiwa. Aduh, sama sekali saya tidak akan berpuas diri sebagai guru, saya merasa tidak dapat menjalankan tugas seperti yang saya wajibkan sendiri kepada pendidik yang baik,walaupun misalnya orang tidak merasa puas juga terhadap saya. Saya merasakan demikian, bahwa dengan mengembangkan pikiran saja tugas pendidik belum selesai, belum boleh selesai seorang pendidik juga harus memelihara pembentukan budi pekerti, walaupun tidak ada hukum yang secara pasti mewajibkan melakukan tugas itu. secara moril ia wajib berbuat demikian. Dan saya bertanya kepada diri saya sendiri: dapatkan kiranya saya menjalankan tugas itu? Saya, saya masih perlu juga lagi dididik ini? Kerapkali saya mendengar orang mengatakan, bahwa dari yang satu dengan sendirinya akan timbul yang lain. Oleh perkembangan akal dengan sendirinya budi itu akan menjadi halus,luhur. (Kartini, 2014: 120-121)

Di masa kartini tersebut mulai muncul beberapa sekolahan yang merupakan dampak dari politik etis yang diterapkan oleh belanda. pada tahun 1894 mulai muncul sekolah bagi orang Indonesia yang disebut sekolah satu dan sekolah kelas dua (yang pada akhirnya dinamakan sekolah standar). Golongan elit jawa masuk dalam sekolah kelas satu sedangkan penduduk lainnya adalah masuk sekolah kelas dua. Dalam jumlah terbatas murid-murid bisa masuk di sekolah ELS ( Europeeshe Lagere School). Perbaikan bidang pendidikan tersebut merupakan tiang penyangga politik etis yang ditujukan bagi penduduk Indoensia. Pendidikan menjadi hal yang paling penting didalam politik etis (Maters, 2003: 48).

Hal lain yang menarik dari apa yang diperjuangkan kartini adalah upaya yang dilakukannya tidak saja berpengaruh terhadap perjuangan kemerdekaan tapi juga berpengaruh terhadap perjuangan perempuan mendapatkan hak-haknya. Hal tersebut merubah pandangan terhadap perempuan secara kultural dari peran domestik ke peran publik. Di jaman Kartini hidup, sistem feodal masih sangat kental, budaya patriarki begitu kuat mengatur gerak langkah tingkah laku baik untuk laki-laki maupun perempuan. Budaya patriarki tersebut telah menjadikan perempuan sebagai makhluk subordinat makhluk kelas dua yang tidak punya otoritasnya sendiri.

Seperti diungkapkan oleh Susanto, “Sejarah manusia mencatat, bahwa pada suatu ketika perempuan mulai didefinisikan berdasar kodrat jasmaniah (nature), pikiran dan hidup sehari-hari mereka. Sementara untuk kaum laki-laki, mereka semakin menjauhkan diri dari “nature” dan mulai mendefinisikan diri (didukung oleh sebagian perempuan juga!) dalam kaidah-kaidah budaya (culture)! Selanjutnya, keperempuanan didomestikasikan sejauh dalam lingkungan sebatas keluarga dan rumah tangga. Pikiran, kebudayaan dan kejiwaan dari pihak kaum perempuan dianggap seakan-akan tidak ada. Perempuan semakin dilepas dari dimensi politik; dan kalaupun sempat muncul dalam panggung kehidupan umum lalu lebih menjadi sebuah “masalah” sosial yang perlu dicarikan jalan keluar! Situasi seperti ini membuat perempuan secara sosiologis lalu sulit dilepaskan dari sosok kaum laki-laki; dan bahkan juga dikosongkan dari dasar-dasar kemanusiaannya” (Susanto, 2000: 10).

Gerak langkah Kartini melalui pikirannya benar-benar mempengaruhi pola pikir bangsa Indonesia. Usaha merubah nasib bangsa melalui pendidikan secara signifikan mempengaruhi arah perjuangan bangsa Indonesia dimasa depan. Tidak itu saja, melalui pikirannya mengenai pendidikan maka berbagai kebudayaan yang mendiskriditkan perempuan lambat laun berubah. Hal tersebut tentu suatu pikiran yang luar biasa dijaman itu. Kartini sudah berpikiran maju dan melakukan “protes” tehadap situasi bangsanya yang terjajah. Perjuangan kartini tidak saja berdampak tunggal tapi mempunyai dampak yang beragam yang bersifat positif.

Dengan pikiran-pikirannya mengenai pendidikan dan hak-hak perempuan maka hal tersebut mendorong perempuan-perempuan lain bisa terlibat aktif dalam dunia pendidikan maupun sosial bahkan politik melalui organisasi pergerakan di awal tahun 1900-an. Perjuangan kartini saat ini bisa begitu terasa gerakan emansiapasi menjadi gerakan nasional bangsa indonesia. Persamaan derajat, keadilan dan kesetaraan jender saat ini menjadi perhatian pemerintah dan menjadi salah satu program negara. Seperti diungkapkan Soekarno dalam bukunya mengenai perempuan yang berjudul Sarinah; “Djanganlah laki-laki mengira, bahwa bisa ditanam sesuatu kultur, kalau perempuan dihinakan di dalam kultur itu. Setengah ahli tarich menetapkan, bahwa kultur Junani djatuh, karena perempuan dihinakan didalam kultur Junani itu. Nazi-Djerman djatuh, oleh karena di Nazi-Djerman perempuan dianggap hanja baik buat kirche-Kuche-Kleider-Kinder. Dan semendjak kultur masjarakat Islam (bukan agama Islam!) kurang menempatkan kaum perempuan pula ditempatnja jang seharusnya, maka matahari kultur Islam terbenam, sedikit-sedikitnja suram!” (Soekarno, 1963: 17)

Kartini merupakan simbol dari perjuangan kaum perempuan untuk bisa membebaskan diri dari keterkungkungan, kebodohan dan sistem masyarakat yang kaku. Dengan pikiran-pikirannya kartini membuka cakrawala bangsa Indonesia tidak saja perempuan tapi juga laki-laki bahwa perempuan bisa memberikan yang terbaik saat kesempatan itu ada. Pikiran-pikiran kartini membawa spirit kemajuan, kebebasan dan merubah masa depan. Kartini secara tidak langsung merubah masa lalu yang penuh gelap menuju masa depan yang penuh dengan cahaya. Maka tepatlah adanya buku yang berjudul “Habis Gelap Terbitlah Terang” itu ditujukan kepadanya. Pikiran-pikiran kartini adalah loncatan waktu yang lahir mendahului jamannya di masa itu khususnya di Indonesia.

* Penulis adalah mahasiswa S2 Ilmu Filsafat di UGM

Referensi
Arbaningsih, Dri, 2005, Kartini dari sisi lain, Melacak Pemikiran kartini Tentang Emansipasi “Bangsa”, Kompas, Yogyakarta.
Blackburn, Susan, 2007, Kongres Perempuan pertama, Tinjauan Ulang, Yayasan Obor Indonesia, KITLV-Jakarta, Jakarta.
Kartini, R.A, 2014, Emansipasi, surat-surat kepada bangsanya 1899-1904, Jala Sutra, Yogyakarta.
Susanto, Budi dkk, 2000, Citra Wanita dan Kekuasaan (Jawa), Kanisius,Realino, Yogyakarta.
Toer, Pramoedya Ananta, 2009, Panggil Aku Kartini Saja,Lentera dipantara, Jakarta.
Mulia, Siti Musdah, 2008, Menuju kemandirian Politik perempuan (Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan Di Indonesia), Kibar Press, Yogyakarta.
Soekarno, 1963, Sarinah, Kewadjiban Wanita Dalam Perdjoangan Republik Indonesia, Panitya Penerbit Buku-buku karangan Presiden Sukarno.
Kongres Wanita Indoensia (KOWANI), 1978, Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
Miert, Hans Van, 2003, Dengan Semangat Berkobar (Nasionalisme dan Gerakan Pemuda Indonesia, 1918-1930), KITLV-Hasta Mitra-Pustaka Utan Kayu, Jakarta.
Maters, Mirjam, 2003, Dari Perintah Halus Ke Tindakan Keras, KITLV-Hasta Mitra_Pustaka Utan kayu, Jakarta.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

Darurat Perkawinan Anak di Era Pandemi Covid-19.

Mitra Wacana WRC

Published

on

Sumber: Bright

This post is also available in: Indonesia

Waktu dibaca: 6 menit

 

A. Latar belakang terjadinya perkawinan anak.

Rindang Farihah PSG UNU Yogyakarta

Rindang Farihah PSG UNU Yogyakarta

Pembahasan tentang perkawinan anak kembali menghangat dimasa pandemi ini, para pemerhati hak anak dan perempuan kembali gencar menyuarakan kasus ini sebagai persoalan sosial yang harus segera ditangani. Data Kementrian PPPA menyebutkan pada tahun 2019 terdapat 24 ribu angka perkawinan anak,[1] data ini didapatkan dari data Badilag (Badan Peradilan Agama). Data kenaikan juga terlihat dari data yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Wonosari, Gunung Kidul menyebutkan pada tahun 2020 terhitung dari bulan maret hingga bulan agustus terdapat 150 permohonan dispensasi usia pernikahan yang diajukan.[2]

Lies Marcoes dari Rumah KitaB menyatakan, Indonesia hari ini darurat perkawinan anak.[3] Menurutnya fenomena perkawinan anak saat ini tidak hanya disebabkan kemiskinan, namun juga konservatisme dalam beragama.  Lies menyatakan praktek perkawinan anak saat ini juga terjadi di kota, tidak hanya di pedesaan, kenyataan inilah yang menurutnya Indonesia tengah mengalami darurat perkawinan anak.  Konservatisme sendiri terjadi akibat budaya patriarki yang mendorong terciptanya pandangan konservatif. Gejala konservatisme ditandai dengan munculnya kelompok-kelompok ‘penjaga moral’ yang mengatasnamakan moral dan agama. Gerakan ini menjadikan kaum remaja khususnya perempuan sebagai sasarannya dengan propaganda ‘daripada berzina’. Argumentasi berbasis pandangan agama terkait konsep baligh, hak ayah untuk memaksa anak (ijbar), dan hamil diluar nikah menjadi alat dalam melakukan dakwah nikah diusia muda (baca: anak).

Sebuah riset menjelaskan angka perkawinan anak menyebar di wilayah-wilayah di Indonesia (baik pedesaan maupun perkotaan). Riset yang dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia menampilkan data 1 dari 9 anak menikah di Indonesia, mereka ini perempuan dengan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun di tahun 2018 diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900.[4]  Angka ini sekaligus menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia.

Budaya patriarki yang mempengaruhi cara pandang beragama masyarakat mengakibatkan pandangan bias gender dan memproduksi argument serta perilaku konservatif. Sebagaimana diungkapkan di atas seruan atas nama moral dan agama tidak menunjukkan adanya kesadaran tentang dampak (madharat, dalam bahasa agama) dari kawin anak. Padahal ketika kita mencoba melihat dampak yang ditimbulkan, maka akan jauh dari maslahat, sebaliknya dekat dengan kemadharatan. Hal ini amat disayangkan, karena belum menjadi kesadaran bersama para pemangku agama terkait dakwah mencegah praktek nikah anak. Lebih lanjut praktek perkawinan anak berkontribusi menambah persoalan baru, yakni kemiskinan, keterbelakangan, stunting, aborsi, berat badan bayi lahir kurang serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). 

Sebagaimana dipaparkan diatas, praktek perkawinan anak tidak memandang status sosial, ekonomi dan pendidikan serta wilayah dimana tinggal ‘pedesaan atau perkotaan’. Nikah anak juga terjadi di salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan, yang mana di wilayah ini poligami dan perkawinan anak menjadi sesuatu yang legal dan diizinkan secara adat dan agama. 

Dalam budaya masyarakat setempat, perkawinan anak menjadi bagian dari tradisi budaya setempat.[5] Secara khusus terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi tingginya angka kawin anak di wilayah ini,  diantaranya: pertama, di wilayah ini terdapat budaya Jujuran, yaitu budaya tabu menolak lamaran yang datang pertama kali ditambah stigma yang berlaku, yakni jika menolak lamaran akan sulit mendapatkan jodoh, sehingga dalam situasi ini perempuan tidak kuasa menolak lamaran yang datang kepadanya. Kedua, tradisi menikah muda lebih dihargai, tradisi ini mendorong adanya praktek menikah dibawah usia 20 tahun.

Praktek budaya ini tidak menjadi persoalan bagi anak yang berasal dari keluarga kaya, karena mereka akan mendapatkan dukungan ekonomi dari orang tuanya, tentunya berbeda dengan keluarga dengan ekonomi lemah. Ketiga, kesadaran pentingnya pendidikan, kesadaran memperoleh pendidikan di daerah ini masih rendah, ditambah lagi mahalnya biaya pendidikan. Masyarakat berpendapat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin mahal pula biaya pendidikan yang harus dikeluarkan. Keempat, pandangan konservatisme beragama, yakni dukungan tokoh agama untuk mengatur moral remaja dengan pernikahan.

B. Potensi dan resiko perkawinan anak

Dalam kajian keadilan dan kesetaraan gender disebutkan bahwa budaya patriarki telah memposisikan anak perempuan dan perempuan mengalami kerentanan akibat diskriminasi, stigma dan praktek subordinasi dalam struktur sosial masyarakat. Tidak hanya kemiskinan dan keterbelakangan, praktek perkawinan anak berpotensi menyebabkan terjadinya kekerasan seksual dalam rumah tangga; misalnya pemaksaan hubungan seksual, pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape), poligami dan seterusnya. Selain itu, perkawinan anak juga menjadikan perempuan mengalami penderitaan secara biologis terkait dengan kesehatan organ reproduksinya.

Praktek kekerasan seksual seperti marital rape atau perkosaan dalam perkawinan nyaris tidak pernah terungkap. Realitanya praktek marital rape hampir terjadi diseluruh dunia, hal ini terjadi dikarenakan dampak budaya yang cenderung permisif dan tidak memandangnya sebagai tindakan salah atau criminal. Budaya patriarki membuat praktek marital rape diperbolehkan atau dianggap sah, sehingga tidak ada sangsi bagi para pelaku. Saat ini Marital Rape menjadi perhatian banyak pihak terutama ketika dikaitkan dengan tingginya angka isteri yang terpapar HIV/AIDs.[6] Dalam sebuah relasi gender yang timpang, perempuan rentan terpapar dari suami mereka, hal ini sekaligus sebagai contoh praktek subordinasi akibat patriarki dimasyarakat. Ketidakmampuan dan ketidakberdayaan seorang perempuan sebagai istri dalam menolak pasangan mereka menjadi salah satu faktor. Contohnya perempuan tidak berdaya dalam melakukan negosiasi dalam hal penggunaan kondom, ketika melakukan hubungan seksual dengan suami.

Perkawinan anak terkait erat dengan kesehatan reproduksi perempuan, yakni dalam hal menjaga kesehatan organ reproduksi, kesiapan memiliki anak, dan seterusnya.  Pertama, data inisiasi menyusui dini lebih banyak dilakukan perempuan usia 20-24 tahun mencapai 28,76 persen, jauh berbeda dengan mereka yang menikah sebelum usia 18 tahun yaitu hanya sebesar 18,83 persen.[7] Kedua, kesadaran melahirkan dengan menggunakan layanan faskes/nakes, perempuan umur 20-24 tahun yang menikah pada usia 18 tahun ke lebih tinggi dibandingkan yang menikah sebelum usia 18 tahun.[8] Ketiga, praktek aborsi dan keguguran lebih banyak terjadi pada kehamilan pertama dan kehamilan yang tidak terencana.[9] Rendahnya kesadaran yang diakibatkan minimnya pengetahuan tentang Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) menjadi penyebab terjadinya aborsi dan keguguran. Realita tentang rendahnya inisiatif melakukan inisiasi menyusui dini, akses layanan medis dan aborsi serta keguguran diatas, menjadi legitimasi pentingnya mendorong adanya kesadaran dan diberikannya pengetahuan tentang Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi sejak dini.

C. Maraknya perkawinan anak dimasa pandemi covid-19.

Sebagaimana yang terjadi di seluruh belahan dunia, praktek kawin anak juga terjadi di Indonesia. Di Indonesia praktik perkawinan anak mengalami peningkatan di masa pandemi covid-19, beberapa pihak mengkaitkannya dengan kebijakan ditutupnya pembelajaran disekolah (pembelajaran daring). Sebelumnya Indonesia telah memiliki UU No. 16/2019 bahwa dispensasi pernikahan minimal berusia 19 tahun, dalam parkteknya kebijakan ini justru dipandang memicu terjadinya perkawinan anak. Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menyebutkan terdapat 34.000 permohonan dispensasi yang diajukan mulai bulan Januari hingga Juni 2020. Sebanyak 97% permohonan dikabulkan dan 60 % berusia dibawah 18 tahun.[10]

Kebijakan ditutupnya sekolah telah membuat anak memiliki waktu luang lebih banyak untuk bermain dan pembelajaran daring yang berbasis media online, telah mendorong anak menghabiskan waktu lebih lama berselancar di Internet. Kebijakan daring yang tidak diimbangi dengan literasi media, mengakibatkan anak rentan dan menjadi korban sekaligus pelaku pada kasus dan persoalan yang diakibatkan pemanfaatan internet yang kurang tepat. Perilaku trend masyarakat yang mempublish segala aktifitas bersifat pribadi dengan memposting foto pribadi (selfie) bertemu dengan budaya konsumtif berkontribusi pada terjadinya gaya hidup semu.  Bagi anak, pemanfaatan media internet tanpa dilengkapi pengetahuan literasi media dan teknologi bisa berdampak pada perilaku kurang baik, salah satunya terkait perlilaku seksualitas yang menyimpang. Tentunya hal ini harus dipikirkan secara bersama-sama, bagaimana pendidikan memberikan pengaruh terbaik bagi anak dan remaja.

D. Penutup

Paparan di atas menunjukkan bahwa akar persoalan terjadinya praktek perkawinan anak tidaklah tunggal, sebaliknya sangat komplek. Faktor pendidikan, sosial, ekonomi, pandangan agama dan budaya berkontribusi pada sulitnya menyelesaikan kasus perkawinan anak yang terjadi. Indonesia telah memiliki beberapa kebijakan nasional terkait perlindungan anak dan pemenuhan hak anak, namun nyatanya belum sepenuhnya terimplementasikan sesuai tujuan. Program mengurangi angka perkawinan anak sejatinya memerlukan kebijakan inovatif yang datang dari pemerintah lokal sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat. Sebuah kebijakan berupa beasiswa pendidikan misalnya merupakan praktek baik sebagai strategi menunda perkawinan anak. Sejatinya masa depan bangsa ditentukan oleh bagaimana cara kita memperlakukan generasi muda kita di hari ini. Perkawinan anak bukanlah solusi namun menambah daftar problem sosial yang dihadapi masyarakat dan negara kita, tentunya tugas kita semua untuk melakukan pencegahan dan pembelaan terhadap anak-anak yang dikorbankan dengan mengatasnamakan moral dan agama.

 

Sumber:

[1] https://news.detik.com/berita/d-5049836/kementerian-pppa-sebut-angka-perkawinan-anak-meningkat-di-masa-pandemi-corona

[2] https://jurnalgunungkidul.com/gadis-pantai-selatan-dalam-jebakan-perkawinan-anak-/422/

[3] Lies Marcoes, Merebut Tafsir. Amongkarta bekerjasama dengan Yayasan Rumah Kita Bersama, 2021. hal 40.

[4] Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), UNICEF, dan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA) bekerja sama untuk menerbitkan laporan “Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda” ini. januari 2020.

[5] wawancara aktifis Rahim Bumi. Juli 2021

[6] understanding marital rape in global context. hal 4

[7] Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), UNICEF, dan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA) bekerja sama untuk menerbitkan laporan “Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda” ini. Januari 2020.

[8] Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), UNICEF, dan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA) bekerja sama untuk menerbitkan laporan “Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda” ini. Januari 2020.

[9] Dokumentasi “Workshop Membangun Keterlibatan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Kelurahan Siaga dalam upaya mendukung perencanaan kehamilan yang aman dan sehat bagi perempuan”, 21-23 Oktober 2020, Mitra Wacana  program IPAS.

[10] https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5f6175a8a15b5/pernikahan-dini-melonjak-selama-pandemi.

Continue Reading

Who is Online

No one is online right now

Advertisement
Advertisement

Twitter

Trending

Mari bergabung bersama Mitra Wacana

Silahkan bergabung dan menjadi bagian dari Mitra Wacana.
Akan ada penghargaan untuk tulisan yang terpilih.
Terima Kasih

Gabung