Connect with us

Opini

Kita Perempuan, Kita Bisa!

Mitra Wacana WRC

Published

on

This post is also available in: Indonesia

Jeklin Mandani

             Jeklin Mandani

Happy International Women’s Day – International Women’s Day (selanjutnya disingkat IWD)  adalah agenda tahunan yang berlangsung sejak 1911. 8 Maret menjadi hari raya perjuangan perempuan melawan ketidakadilan yang terjadi hampir di semua sektor kehidupan. Meski telah lebih dari seabad, perjuangan itu tidak kunjung berhenti. Karena ketidak adilan, kesewenang-wenangan dan kekerasan terhadap perempuan masih terus terjaga.

IWD tahun ini mengangkat tema #EachForEqualAn equal world is an enabled world. Kita dapat secara aktif memilih untuk menantang stereotip, melawan bias,    memperluas persepsi, memperbaiki situasi dan merayakan pencapaian perempuan. Kesetaraan gender sangat penting bagi ekonomi dan masyarakat untuk berkembang. Dunia dengan kesetaraan gender bisa lebih sehat, lebih kaya, dan lebih harmonis – jadi bukankah ini hebat?

Pembahasan tentang perempuan dan kesetaraan gender terus menjadi hal yang menarik, untuk kemudian diwujudkan dalam suatu action atau tindakan nyata agar kesetaraan itu benar-benar dapat terwujud. Sayangnya, masih banyak anak-anak perempuan dan perempuan-perempuan di Indonesia yang masih kurang percaya diri dengan potensi yang dia miliki. Tidak yakin bahwa dirinya sebagai perempuan itu mampu melakukan perubahan.

 

Mengutip dari web resmi IWD, “We are all parts of a whole. Our individual actions, conversations, behaviors and mindsets can have an impact on our larger society”. Kita semua (perempuan) adalah bagian dari keseluruhan. Tindakan, percakapan, perilaku, dan pola pikir individu kita dapat berdampak pada masyarakat kita yang lebih luas. Lalu, akankah kesetaraan itu bisa terwujud dengan sempurna jika kita sebagai perempuan saja tidak percaya diri?. Lantas, apakah ketidak adilan, kesewenang-wenangan dan kekerasan terhadap perempuan akan sirna jika perempuan tak mau bersuara?. Dan apakah perempuan akan kuat jika sesama perempuan tidak mampu untuk saling menyemangati?

Nah, masih di euforia Hari Perempuan Internasional, saya ingin memberikan semangat bagi diri saya sendiri sebagai perempuan, perempuan-perempuan di sekitar saya dan di Indonesia, yang saya kutip dari video menarik percakapan antara 2 perempuan hebat di Indonesia yaitu Najwa Shihab dan Agnez Mo.

Kodrat perempuan itu hanya 4: Menstruasi, Hamil, Melahirkan dan Menyusui. Selebihnya WE CAN DO IT! (Najwa)

Banyaknya batasan-batasan terhadap perempuan seolah perempuan tidak boleh ini perempuan tidak bisa itu dengan alasan “Bukan Kodratnya” sungguh menjadi sesuatu yang amat sangat keliru dan menyebabkan perempuan tidak bisa untuk berkembang. Dan di video ini mbak nana mengatakan bahwa kodrat perempuan itu hanya empat. Selebihnya perempuan bisa melakukan apapun seperti yang juga dilakukan oleh laki-laki.

Empowering Women is Giving Women Choice(Agnez)

Berbicara tentang gerakan Feminist atau Kesetaraan Gender artinya bukan perempuan ingin menyaingi kaum laki-laki. Dan Betul kata mbak nana, yang perlu ditekankan adalah, setara BUKAN BERARTI sama. Kesetaraan adalah tentang memberdayakan perempuan, dimana ketika perempuan berdaya maka perempuan juga harus diberikan kesempatan untuk memilih. Sayangnya, budaya patriarki yang masih langgeng menjadikan perempuan tidak bisa memilih. ketika perempuan memilih untuk belum menikah dan mengejar karirnya yang didapat hanya gunjingan dari masyarakat. Sedangkan jika laki-laki yang memilih untuk menunda menikah dan mengejar karir, masyarakat dengan sangat baik memaklumi dan berkata “wajar laki-laki, masih mau fokus dulu sama karirnya”. Padahal hanya karena belum menikah dan berkarir bukan berarti perempuan ingin menyaingi laki-laki, apalagi menentang kodratnya.

You Look So Beautiful from Inside (Agnez)

Penyakit kebanyakan perempuan adalah merasa kurang percaya diri atau bahasa kekiniannya Insecure. Nah, di sini cici Agnez ngajak perempuan semua buat menyadari bahwa cantik itu bukan dari apa yang kamu pakai, bukan dari seberapa mahal make-up yang ada dikulit kamu. Karena itu semua akan percuma jika kita (perempuan) memilik bad personality. Yak. Intinya good personality yang akan bikin kamu look so beautiful girls. Dan itu tidak bisa ditutupi. So, mari percantik diri dengan Ilmu dan Akhlaq.

Terkadang tanpa sadar atau bahkan secara sadar dilakukan, justru malah perempuan yang sering menjatuhkan perempuan lain. (Najwa)

Saya sepakat dengan pernyataan mbak Nana ini, bahkan kalau boleh jujur, Saya lebih takut dengan sesama perempuan ketimbang dengan laki-laki. Budaya “Nyiyir” yang melekat pada masyarakat kita terutamanya perempuan ternyata menjadi hal yang berdampak tidak baik dan menyebabkan kaum perempuan menjadi sulit berkembang. Lontaran “ih dia udah nikah, dia kok belum”, “dia kan udah nikah lebih lama kok belum hamil-hamil sih”, “perempuan itu di rumah aja gak usah keluar-keluar, kaya perempuan gak bener”, “ya ampun perempuan kok sekolah tinggi sih. Nanti gak laku lo”, dan masih banyak lagi cibirian-cibiran yang dilontarkan oleh perempuan kepada perempuan lainnya. Seperti yang saya bilang saat opening di atas, lantas apakah kesetaraan gender bisa paripurna jika sesema perempuan saja saling menjatuhkan dan mencibir? Mari deh kita ubah bersama budaya itu. Untuk saling memotivasi satu sama lain. Memotivasi sesama perempuan. Karena saya yakin seyakin-yakinnya, semangat yang diberikan oleh rekan sesama perempuan itu lebih Masoooookkkk daripada semangat gombal-gombal yang diberikan oleh lawan jenis.

Perempuan Harus Berani Bermimpi (Najwa)

Bung Karno pernah berkata “bermimpilah setinggi langgit, maka jika kau terjatuh kau akan terjatuh di antara bintang-bintang”. Girls, pernayataan Bung Karno itu bukan hanya untuk kaum laki-laki saja, kita kaum perempuan berhak dan wajib memiliki mimpi yang besar. Mbak Nana dan Cici Agnez telah berhasil memberikan contoh kepada kita semua bahwa perempuan itu bisa kok. Banyak perempuan muda di Indonesia yang takut bermimpi, takut menunjukan bahwa dirinya memiliki mimpi dan ide besar hanya karena dia perempuan. Bukankah itu menyedihkan? Nah, di video ini perempuan diajak untuk berani Speak Up, berani bersuara.

Walau masyarakat masih sering mengkorelasikan perempuan yang sukses dengan negatif, sedangkan laki-laki sukses itu idaman, perempuan tidak boleh takut. Justru dari sini kaum perempuan harus berani bersuara dan action untuk meraih mimpi itu. Dan menunjukan kalau perempuan bisa dan berhak sukses.

Love and Forgive (Agnez)

Nilai yang sungguh luar biasa yang disampaikan oleh Cici Agnez, “menjadi baik bukan hanya kepada mereka yang baik terhadapmu. Menjadi baiklah kepada semua orang bahkan kepada mereka yang membencimu”. So girls, dunia perempuan memang sulit lepas dari yang namanya nyiyiran. Kamu melakukan A dinyiyirin, kamu melakukan B C D dinyiyirin. Terkadang kita merespons nyiyiran itu dengan kembali menebar ujaran kebencian dan akhirnya memusuhi orang yang nyiyir terhadap kita. Sering kita jumpai, anak SD SMP SMA bahkan ibu-ibu yang membuat kelompok-kelompok dengan dalih senasib sepenanggungan dan kemudian ketika mereka bertemu isinya hanya menjelakkan orang di luar kelompok mereka. Sulit memang, mencintai dan memafkan orang yang nyiyirin kita. Tapi, mari kita coba, untuk mencintai dan memafkan. Toh ndak ada gunanya juga buat hidup kita kalau kita balas nyiyir dan mebenci mereka. Keep Focus aja buat berkarya.

Membahas perempuan memang selalu kompleks. Sejuta permasalahan yang melakat dan menuntut solusi. Sekali lagi, lewat tulisan ini saya mengajak diri saya sendiri, perempuan terdekat saya dan seluruh perempuan di Dunia untuk berani bersuara dan berkarya. Saling bergandengan tangan untuk menyemangati sesama perempuan demi terlaksananya kesetaraan gender yang paripurna. Komunitas yang bisa untuk mengubah semua mindset negatif tentang perempuan adalah perempuan itu sendiri. So, YOU ARE SPECIAL GIRLS!!! DENGAN APAPUN YANG ADA PADAMU. AND I LOVE YOU.

Sumber: https://wagers.id/catatanjee/kita-perempuan-kita-bisa/

[red.robi]
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

DEMOKRASI DANGKAL ‘ITU’ BUTUH PARADIGMA PEREMPUAN !!!

Mitra Wacana WRC

Published

on

This post is also available in: Indonesia

Yoseph N. Benny

           Yoseph N. Benny

Perayaan Demokrasi Politik Hari-Hari Ini

Periode baru pemerintahan Jokowi-Ma’ruf; publik—khususnya perempuan—dipertontonkan pada teater politik klasik; menyajikan perdebatan-perdebatan seputar sistem legislasi nasional, yang melahirkan sejumlah rancangan produk-produk hukum kontroversial: sebut saja Omnibus Law, RUU Ketenagakerjaan dan RUU Ketahanan Keluarga.

Dari ketiga produk rancangan undang-undang yang diinisiasi pemerintahan, RUU Ketahanan Keluarga rupanya tak kalah sukses memancing “amarah” segenap elemen masyarakat: politikus, akademisi, maupun agen-agen sosial yang berkiprah di bidang advokasi dan perlindungan hak-hak perempuan.

Reaksi emosional ini sebetulnya hanya konsekuensi logis saja dari sikap publik merespons muatan ide patriarkis-misoginik yang termaktub dalam produk material RUU. Khususnya dalam rancangan RUU Ketahanan Keluarga; ada semacam gejala anti klimaks terhadap perjuangan advokasi perlindungan hak perempuan di ranah privat maupun publik. Ironisnya RUU ini justru diinisiasi oleh perwakilan dari sejumlah partai politik besar, termasuk perwakilan kelompok perempuan: Netty Prasetiyani dan Ledia Hanifa dari Fraksi PKS, Endang Maria Astuti dari Fraksi Partai Golkar.

Pasal kontroversial yang paling disoroti adalah soal pembagian kerja suami dan istri, dalam Pasal 25 ayat (3) yang berbunyi: Kewajiban istri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain: Wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya; Menjaga keutuhan keluarga; serta Memperlakukan suami dan anak secara baik, serta memenuhi hak-hak suami dan Anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aneh memang, manakala konstruksi ideologi politik global (demokrasi global de facto)—khususnya belahan dunia selatan (Development Countries)—tengah dirancang ulang lewat adopsi cara berpikir perempuan sebagai worldview baru, muncul tendensi pembalikan justru dari praktik demokrasi politik kita hari-hari ini. Spirit reaksioner dangkal (tendensi perlawanan) ini tentu saja incompatible dengan arah baru peradaban politik global saat ini, di samping turut pula menyumbang tren negatif indeks demokrasi global. Ironisnya, perlawanan terhadap “demokrasi-feministik” (demokrasi yang mengadopsi nilai-nilai perempuan) ini justru berkembang dalam situasi politik di negara yang menyandang atribut global “negara ke-3 demokratis”.

Pada titik ini perlu diperiksa logikanya: kira-kira tendensi pembalikan reaksioner praktik politik lokal terhadap isu demokrasi-feministik  global ini utamanya disebabkan oleh problem epistemik, yakni secara konseptual, makna historis demokrasi yang berkembang dalam kultur  patriarkat Barat itu tak mampu berdamai dengan cara berpikir feminisme, atau ini hanya gejala cacat praktik yang muncul secara partikular saja dalam konteks tradisi politik tertentu, akibat kerancuan berpikir elite-elite politik lokal.

Demokrasi Dangkal Butuh Paradigma Perempuan

“Demokrasi adalah permainan di antara orang-orang rasional”, ucap Rocky Gerung, pengamat politik, dalam salah satu pidatonya,—dan saya sepakat pada proposisi ini. Memang demikianlah status eksistensial—das sein (faktual) pun das solen (ideal normatif)—demokrasi. Demokrasi mengandaikan kesepakatan rasional  para pemegang kontrak—sekurangnya-kurangnya kesepakatan bahwa pemegang kontrak (individu, kelompok individu) berdasarkan pertimbangan rasional memilih demokrasi sebagai kerangka paradigmatik mengenai cara pandang (worldview) tertentu, sebagai norma etis mengenai cara bertindak, selain fungsi administratifnya sebagai sistem pengaturan politik.

Celakanya, makin meriap gelagat aneh sedemikian tak terelakkan dalam perayaan politik demokratis kita hari-hari ini.  Di satu pihak—bisa jadi ini secara intrinsik menyingkap kelemahan-kelemahan praktis dan cacat konsepsional sistem demokrasi liberal.

Manakala penggunaan nalar kritis menjadi fitur penting masyarakat politik modern; ketika segala sistem keyakinan mulai merelativisasi diri ke arah pengadopsian prinsip-prinsip nalar kritis sebagai langkah metodik merefleksi sekaligus merumuskan pengalaman-pengalaman sosial-politik secara baru; ketika sistem-sistem tradisi kultural me-reinvensi (penemuan kembali) diri dalam pengalaman-pengalaman politik rasional—sebagai hasil perkawinan silangnya dengan sistem pengetahuan ilmiah-rasional; pendeknya, ketika akal sehat menjadi semacam nafas peradaban modern, kenyataannya dalam penyelenggaraannya di negara ini, kehadirannya terus menerus dikangkangi, dicurigai, dianggap berbahaya—mengancam budaya bangsa, “ke-Barat-Baratan”, murtad, dan sekuler—,sehingga perlu diboikot operasionalisasinya; atau perlu dihalang-halangi penggunaannya.

Celakanya, pengangkangan terhadap akal sehat ini berarti bahwa paradigma politik masyarakat dijejali kembali dengan kerangka pikir dan cara baca sosial-politik lama, di mana simbol-simbol kedangkalan dianggap suci; keyakinan-keyakinan dogmatik yang melahirkan logika teologi-politik tertentu— bersandar pada teks-teks religi yang sebetulnya multi-tafsir, ketat dengan acuan referensialnya pada dimensi metafisik—dianggap sebagai kebenaran absolut; praktik “politik paternal” dinilai ritual politik sakral; dsb.,dsb..

Manifestasi kerancuan berpikir di atas berakar pada pedagogi politik yang buruk dari rezim politik berkuasa (The Rulling Government), di samping ketakmampuan rezim politik untuk memperkatakan secara jelas duduk perkara persoalan epistemik isu-isu strategis, misal: apakah Demokrasi-Pancasila berarti bahwa negara berpendirian, atau sekuler, atau teokratis, atau sekuler-teokratik; dan bagaimana duduk persoalannya, jika yang terakhir menimbulkan perkara: manakala di satu pihak legislasi hukum nasional menuntut pertimbangan rasional, di pihak lain tafsir Pancasila (ayat 1) menghendaki ketundukan akal sehat pada wahyu-wahyu dogmatis ketat; lantas, etika politik jenis mana yang mau dipakai: atau wahyu dogmatis menjadi landasan utama pengaturan perilaku politik masyarakat ilmiah rasional modern—dengan asumsi bahwa demokrasi kontemporer menghasilkan kultur masyarakat ilmiah-rasional, atau sebaliknya, dengan mengandaikan bahwa masyarakat  kita umumnya “berpola pikir” religius-mistik, sebaiknya diatur menggunakan tata cara ilmiah rasional; atau secara konsisten saja, masyarakat ilmiah rasional diatur lewat dalil ilmiah rasional, dan masyarakat religius-mistik diatur berdasarkan wahyu-wahyu dogmatis tadi.

Tapi, kerumitannya tak berhenti di situ: bagaimana pengaturan politik demokrasi di muka diterjemahkan dalam konteks, di mana sebagian masyarakat berkultur ilmiah-rasional, tetapi juga  sekaligus berkultur religius-mistik, bagaimana semestinya kebijakan politik hukum nasional dirumuskan dalam konteks ini. Tiap-tiap pilihan punya konsekuensi, termasuk penerapan Demokrasi Pancasila, yang secara terminologis kontradiktif (Contradictio in terminis) dan tumpang tindih itu.

Memang, platform demokrasi menyediakan ruang gerak bermain bebas (free interplay) bagi segala bentuk sistem berpikir di muka. Demokrasi menghendaki kemajemukan berpikir, pluraritas cara pandang, dan keanekaragaman bentuk ekspresi politik-kultural. Demokrasi  adalah medium politik, tempat segala macam sistem keyakinan berdialog dalam spirit “kebebasan” dan “kesetaraan” (kendati dua spirit ini ada dalam ketegangan paradoksal kontinual); tempat validitas dalil-dalil aksiomatis dari ragam keyakinan itu diuji, diverifikasi, ataupun dibatalkan lewat percakapan rasional. Ini berarti “yang rasional” dan “yang irasional” itu punya kesempatan yang sama untuk berjibaku dalam forum demokrasi, digaransi spirit kebebasan dan kesetaraan.

Demokrasi merupakan tempat tukar tambah pikiran, ruang kemungkinan hibridasi ragam keyakinan. Tapi juga sebaliknya, demokrasi dapat menjadi ‘Flavian Amphiteatre’, arena tempur “gladiator politik,”—ruang kemungkinan perang habis-habisan berbagai sistem keyakinan itu—bukan hanya dalam tataran ide abstraktif, tapi juga pertempuran fisik, antara para partisan yang tergabung dalam fragmen kelompok budaya, politik, dll., tempat ide abstraktif tadi mengaktualisasi diri menjadi tindakan praktis. Memang demikian, algoritma demokrasi diatur berdasar prinsip “Natural Selection” Darwinian.  “Darwinian Politik” ini berkiprah diam-diam dalam ruang politik demokrasi, menyediakan ruang kemungkinan bekerjanya mekanisme ‘survival of the fitest’, yang berarti bahwa ketegangan dan kompetisi menjadi keniscayaan politik demokratis . Aturannya, hanya yang “kuat” yang dapat bertahan dalam medan ekstrem demokrasi itu, sementara  “yang lemah” bagaimanapun akan dengan mudah tersingkirkan.

Akibat konsekuensial dari mekanisme macam ini adalah munculnya politik hegemoni di ruang publik, dan penguasa tunggalnya adalah kelompok politik dengan corak keyakinan tertentu, yakni kelompok yang secara kuantitatif terakumulasi sebagai suara mayoritas . Kelompok ini memonopoli percakapan publik, membabat habis wacana-wacana marginal tandingan, dan tampil dengan wacana-wacana dominan eksklusif. Sebetulnya, memang demikian pengertian dasar demokrasi. Demokrasi adalah kekuasaan eksklusif yang dijalankan oleh kelompok mayoritas, berdasarkan ras, etnis, suku bangsa, keyakinan religius, dll. Demikian, sistem ini rapuh, ringkih, kontradiktif dalam beberapa aspek, dan tumpang tindih dalam operasionalisasinya.

Celakanya, praktik budaya politik demokrasi kita mempertontonkan fenomena unik: kekuasaan mayoritas (ditranslasi menjadi kekuasaan rakyat) dikooptasi oleh kelompok minoritas, persisnya oleh elite oligarkis dalam lingkaran kekuasaan eksekutif. Secara substansial atribut kekuasaan memang berada pada kelompok mayoritas, tapi itu dibatalkan oleh kerja teknis prosedural kelompok kecil yang punya akses pada kekuasaan formal representatif; pada institusi dan birokrasi politik demokrasi. Implikasinya, logika pengaturan politik demokrasi pun berubah haluan: landasan pengaturan politik demokrasi tidak lagi didasarkan pada kerangka pikir substansial, alih-alih pada kerangka pikir pragmatis, dengan varian kepentingan politik di belakangnya. Politik diatur berdasarkan prinsip kepentingan kelompok oligarkis, demikian pula, rasio politik demokrasi persisnya adalah aktualisasi cara pikir elite penguasa; sementara penyelenggaraan keadilan dan kesetaraan tak lain adalah presentasi keyakinan ideologis entitas kelompok penguasa itu, bukan penyelenggaraan praktis kategori-kategori ide imperatif termaktub dalam sistem politik demokrasi—yang dengan alasan itu rakyat melandaskan rasionalitasnya dalam kesepakatan kontraktual pengadopsian sistem politik demokrasi.

Cacat praktis dan konseptual demokrasi di muka—yang saya sajikan sebagai prolog singkat tulisan ini—mengandaikan upaya baru perumusan ulang gagasan dasar secara radikal. Tepat pada posisi ini saya beranggapan bahwa demokrasi dangkal ini butuh asupan gagasan baru, yang dapat melengkapi sekaligus menuntun penyelenggaraan politik domestik kita  kembali pada  gagasan-gagasan substansial, yakni kontrak politik awal. Persis pada titik ini perspektif feminisme merupakan jawaban untuk segala carut marut dan cacat cela itu.

Editor: Arif Sugeng Widodo
[red.robi]

 

Continue Reading

Trending