Connect with us

Berita

Mitra Wacana akan Adakan Semiloka bersama 83 Stakeholder di 3 Kecamatan (Jetis, Mergangsan, & Tegalrejo)

Mitra Wacana WRC

Published

on

This post is also available in: English Indonesia

   Kerangka Acuan

Semiloka UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Untuk Multi Stakeholder 3 Kecamatan; Jetis, Tegalrejo dan Mergangsan

Yogyakarta, 26 Juni 2019

 

Latar Belakang

Mitra Wacana adalah Lembaga sosial yang bergerak untuk penguatan informasi dan pendidikan bagi perempuan dan anak. Wilayah kerja Mitra Wacana berada di kota Yogyakarta dan Kulon Progo. Saat ini Mitra Wacana bekerjasama dengan Yayasan Inisiatif  Perubahan Akses Menuju Sehat (IPAS) Indonesia  sedang menjalankan program di wilayah Kota Yogyakarta dalam Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Perempuan Terintegrasi  (PEKERTi).

Penerima manfaat langsung  program ini adalah perempuan dan perempuan muda di 3 Kecamatan (Jetis, Tegalrejo dan Mergangsan) Kota Yogyakarta dengan wilayah sebagai berikut; Kecamatan Jetis (Kelurahan Bumijo, Cokrodiningratan dan Gowongan), Kecamatan Tegalrejo (Kelurahan Karangwaru, Kricak, Tegalrejo dan Bener), dan Kecamatan Mergangsan ( Kelurahan Brotokusuman, Keparakan, dan Wirogunan).

Tujuan dari program ini untuk penurunan kematian dan kesakitan ibu melalui pemberian informasi Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) komprehensif, termasuk tentang perencanaan kehamilan dan kontrasepsi, pencegahan dan penanganan Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD), termasuk diantaranya tentang Asuhan Paska Keguguran (APK) komprehensif dalam kerangka mencapai kesetaraan dalam aspek kesehatan reproduksi.

Kesehatan Reproduksi telah dimasukkan di dalam UU no 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya di dalam bagian keenam, Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan (pasal 71 ayat 1). Kesehatan reproduksi adalah hak bagi setiap orang tanpa terkecuali.  Dalam   UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ini telah diatur tentang hak masyarakat dan juga kewajiban Pemerintah dalam pelayanan Kesehatan Reproduksi. Pemerintah juga telah mengeluarkan aturan pelaksanaan tentang Kesehatan Reproduksi ini melalui Peraturan Pemerintah No.61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi,

Walaupun telah 10 tahun diundangkan, namun banyak aparat pemerintah / pemerintah daerah maupun masyarakat yang belum mengetahui tentang UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maupun PP No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi tadi, Sebagai akibatnya, dapat menimbulkan pelayanan yang bleum maskimal dalam hal Kespro, juga tidak maksimalnya partisipasi masyarakat ataupun penggunaan pelayanan kespro oleh masyarakat.

Melihat kondisi tersebut diatas Mitra Wacana bermaksud membangun sinergitas multi stakeholder dari 3 Kecamatan (Mergangsan, Jetis dan Tegalrejo) untuk bersama-sama mempelajari Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan maupun PP 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

 

Tujuan

Semiloka ini bertujuan untuk sosialisasi UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan khususnya tentang Kesehatan Reproduksi dan PP No.61 tentang Kesehatan Reproduksi bagi stakeholder di 3 Kecamatan (Mergangsan, Jetis, dan Tegalrejo).

 

Tujuan Khusus:

  1. Meningkatkan pengetahuan peserta tentang UU N0 36 Tahun 2019 tentang Kesehatan dan PP No 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
  2. Meningkatkan kepedulian peserta tentang program Kespro di wilayah kerja peserta

 

Output

  1. Peserta mendapatkan informasi tentang UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP No. 61 tentang Kesehatan Reproduksi
  2. Peserta dapat mengidentifikasi program Kespro yang perlu diselenggarakan atau ditingkatkan sesuai dengan UU No 36 Tahun 2009 maupun PP No 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

 

Peserta

Peserta semiloka  ini akan diikuti oleh 83 peserta terdiri dari 68 Stakeholder dari 3 Kecamatan (Mergangsan, Jetis, dan Tegalrejo),  4 narasumber, 1 moderator, 7 Mitra Wacana.

 

Narasumber

  1. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
  2. Kepala Puskesmas Jetis
  3. Kepala Puskesmas Mergangsan
  4. Kepala Puskesmas Tegalrejo

Panduan Pertanyaan untuk Dinkes Kota Yogya :

  1. Sosialisasi UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan terutama bagian keenam tentang kesehatan reproduksi
  2. Sosialisasi PP. No 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi
  3. Program kespro yang sudah ada di kota Yogyakarta
  4. Pengalaman dan tantangan implementasi UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan PP. No 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi

 

Panduan pertanyaan untuk Kepala Puskesmas Jetis, Mergangsan dan Tegalrejo:

  1. Data Kespro di Kecamatan
  2. Program kespro di kecamatan
  3. Pengalaman dan tantangan dalam pelaksanaan dan sosialisasi program kespro di kecamatan

 

 

  1. Waktu dan Tempat

Waktu

Pelatihan ini akan diselenggarakan Hari Rabu, 26 Juni 2019.

Jam 08.30 – 14.00 WIB

Tempat :

Hotel Arjuna

Jl. P Mangkubumi No. 44 Yogyakarta

Telp. (0274)4469444

 

Konfirmasi Kehadiran :

Ning : 085786813009

 

 

 

 

Daftar Peserta

  1. Camat Mergangsan
  2. Kepala KUA Mergangsan
  3. Kepala Puskesmas Mergangsan
  4. Kepala Polsek Mergangsan
  5. Danramil Mergangsan
  6. Lurah Wirogunan
  7. Lurah Keparakan
  8. Lurah Brontokusuman
  9. Ketua Karangtaruna Wirogunan
  10. Ketua Karangtaruna Brontokusuman
  11. Ketua Karangtaruna Keparakan
  12. Ketua PKK Kecamatan Mergangsan
  13. Ketua PKK Kelurahan Wirogunan
  14. Ketua PKK Kelurahan Keparakan
  15. Ketua PKK Kelurahan Brontokusuman
  16. Tokoh Agama Kelurahan Wirogunan
  17. Tokoh Agama Kelurahan Brontokusuman
  18. Tokoh Agama Kelurahan Keparakan
  19. Tokoh Masyarakat Kelurahan Wirogunan
  20. Tokoh Masyarakat Kelurahan Keparakan
  21. Tokoh Masyarakat Kelurahan Brontokusuman
  22. Camat Jetis
  23. Kepala KUA Jetis
  24. Kepala Puskesmas Jetis
  25. Kepala Polsek Mergangsan
  26. Danramil Jetis
  27. Lurah Bumijo
  28. Lurah Gowongan
  29. Lurah Cokrodiningratan
  30. Ketua Karangtaruna Bumijo
  31. Ketua Karangtaruna Gowongan
  32. Ketua Karangtaruna Cokrodiningratan
  33. Ketua PKK Kecamatan Jetis
  34. Ketua PKK Kelurahan Bumijo
  35. Ketua PKK Kelurahan Gowongan
  36. Ketua PKK Kelurahan Cokrodiningratan
  37. Tokoh Agama Kelurahan Bumijo
  38. Tokoh Agama Kelurahan Cokrodiningratan
  39. Tokoh Agama Kelurahan Gowongan
  40. Tokoh Masyarakat Kelurahan Bumijo
  41. Tokoh Masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan
  42. Tokoh Masyarakat Kelurahan Gowongan
  43. Camat Tegalrejo
  44. Kepala KUA Tegalrejo
  45. Kepala Puskesmas Tegalrejo
  46. Kepala Polsek Tegalrejo
  47. Danramil Tegalrejo
  48. Lurah Tegalrejo
  49. Lurah Bener
  50. Lurah Kricak
  51. Lurah Karangwaru
  52. Ketua Karangtaruna Tegalrejo
  53. Ketua Karangtaruna Bener
  54. Ketua Karangtaruna Kricak
  55. Ketua Karangtaruna Karangwaru
  56. Ketua PKK Kecamatan Tegalrejo
  57. Ketua PKK Kelurahan Tegalrejo
  58. Ketua PKK Kelurahan Bener
  59. Ketua PKK Kelurahan Kricak
  60. Ketua PKK Kelurahan Karangwaru
  61. Tokoh Agama Kelurahan Tegalrejo
  62. Tokoh Agama Kelurahan Bener
  63. Tokoh Agama Kelurahan Kricak
  64. Tokoh agama Kelurahan Karangwaru
  65. Tokoh Masyarakat Kelurahan Tegalrejo
  66. Tokoh Masyarakat Kelurahan Karangwaru
  67. Tokoh Masyarakat Kelurahan Kricak
  68. Tokoh Masyarakat Kelurahan Bener
  69. 7 Mitra Wacana
  70. 1 Moderator
  71. 4 Narasumber

Berita

Konstruksi Perempuan dalam Media Massa

Mitra Wacana WRC

Published

on

This post is also available in: English Indonesia

Oleh: Septia Annur Rizkia

Dinamika kehidupan tidak lepas dari campur tangan para pamong kekuasaan, sebagian besar bertangan dua. Pada akhirnya semua kepentingan  dikaitkan dengan media yang ujung-ujungnya ada orang dalam yang memegang peran sebagai pengendali. Artinya, hubungan antara kelompok mayoritas yang mengontrol dan menguasai kelompok minoritas, namun bukan dalam konteks media sebagai kontrol sosial. Fakta di media dikonstruksi para  media. Apa yang tertulis dan yang diberitakan oleh media bukanlah realitas yang sebenarnya terjadi.

Selain sebagai hiburan, fungsi media adalah sebagai edukasi dan kontrol sosial. Akan tetapi, di dalam media, perempuan sering ditampilkan menjadi kelompok minoritas yang termarjinalkan, sedangkan laki-laki menjadi kelompok yang mendominasi peran. Pertanyaannya, sejauh mana media bisa bertindak adil atas berbagai kepentingan yang dimediasinya? bagaimana media massa menempatkannya secara proporsional?.

Jawabannya  terkadang tak begitu jelas. Belum ada Undang-undang yang tertuang untuk itu. Tidak ada aturan yang mengkriteriakan bahwa seseorang harus mendapat sekian kalimat untuk dimuat di media cetak, berapa menit di televisi dan harus mendapat intonasi yang bagaimana dalam wawancara di media. Tidak hanya sekedar itu, masalahnya bukan hanya terletak pada seberapa media bertindak adil, tapi sejauh mana segala aktivitas yang di mediasi bisa selaras dengan empat fungsi media massa. Memberikan informasi, pendidikan, hiburan, dan melakukan kontrol sosial. Karena peran aktif media adalah sebagai penyambung lidah rakyat.

Peran dan posisi perempuan di dalam media menjadi ter-subordinat karena mediasi dari media. Seolah-olah stereotip bahwa perempuan hanya bertugas di wilayah domestik telah terkonstruk dalam benak masyarakat secara umum. Baik dalam media cetak maupun media visual banyak yang telah mencitrakan perempuan adalah kaum lemah yang berada di bawah kendali laki-laki. Perempuan tidak bisa berdiri tegak tanpa peran aktif seorang lelaki yang mendorongnya dari samping maupun dari belakang. Fenomena bias gender yang ada di media telah terbentuk dan terstruktur dimana-mana.

Stereotip bahwa perempuan adalah makhluk kedua setelah laki-laki membuat posisi perempuan menjadi objek sex dan laki-laki yang berperan sebagai subjeknya. Politik pemberitaannya pun kurang adanya keberpihakan pada perempuan. Sedang jurnalis laki-laki lebih dominan dibanding jurnalis perempuan. Sehingga perempuan lebih sulit untuk menyuarakan anspirasinya yang berkaitan dengan maraknya media yang mengeksploitasi tubuh perempuan secara terus-menerus. Sedang karakter media di Indonesia yang masih berkuasa saat ini adalah sistem kapitalis.

Ironi, fungsi media berpindah haluan dan terkontaminasi pada orientasi kepentingan bisnis dan politik kekuasaan pada pemilik modal. Pemberitaan pada kasus-kasus seperti kekerasan sex, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan sex dan segala yang berbau sex selalu mengarah pada perempuan. Sehingga kejadian yang sering terulang-ulang di pemberitaan media ini menjadi konsumsi masyarakat yang sudah biasa dan menjamur dari dulu sampai sekarang. Perempuan di pihak yang selalu disalahkan akibat label diberikan oleh media.

Jika ada pemberitaan pemerkosaan, wanita sering ditampilkan sebagai sumber peristiwa, salah satunya penggoda, dan lain-lain. Kondisi seperti inilah yang membentuk identitas gender, yang dulunya perempuan maupun laki-laki belum mengetahui identitas mereka. Tapi melaui kekuasaan komunikasi medialah yang membentuk dan memperkenalkan identitas bahwa laki-laki selalu maskulin dan perempuan haruslah feminin. Seolah-olah hukum alam yang sudah tidak bisa di rubah.

Banyak penulis jumpai dari berbagai iklan yang menempatkan perempuan pada perbudakan sex maupun untuk menarik kalangan laki-laki. Media pun memberi gambaran, perempuan belum sempurna jika belum bisa menarik perhatian laki-laki melalui kecantikan fisiknya. Pencitraan perempuan di layar televisi membentuk persepsi masyarakat akan nilai kecantikan seorang perempuan. Perempuan dikatakan cantik jika memiliki kulit yang putih, tubuh langsing, hidung mancung, mempunyai rambut yang lurus dan selalu rapi. 

Citra perempuan dalam media yang sedemikian rupa berhasil membius kesadaran masyarakat, sehingga mereka berbondong-bondong untuk mempercantik diri dengan segala macam obat pemutih, obat pelangsing, maupun segala macam bentuk perawatan rambut. Itulah salah satu komunikasi media yang telah membentuk identitas sosial yang menjadikan bias gender. Media telah sukses membentuk opini publik yang telah membeku di otak para penggiat media bahwasanya laki-laki itu selalu berada pada ranah yang rasional sedang perempuan hanya bergumul pada kepuasan emosionalnya saja. 

Tak jarang pula penulis temui dalam iklan, perempuan dengan mengenakan pakaian seksi yang menonjolkan bagian-bagian tubuhnya menjadi minat para pemilik industri media untuk menjadi sponsor suatu produk. Bahkan, iklan motor besar seperti GP,  yang sifatnya maskulin dan khususnya untuk menarik minat para laki-laki, tapi mengapa yang menjadi objek dari sponsor itu adalah perempaun yang mengenakan rok mini bahkan dengan belahan dada yang terbuka. Secara tidak langsung, media menggambarkan bahwa perempuan hanyalah objek dari pemuas nafsu yang harus di miIiki oleh laki-laki seperti halnya iklan motor  yang menganalogikan perempuan itu bersifat matrealistik. Yang bisa di dapatkan dengan nilai harga yang lebih. Identitas atau gender perempuan dan laki-laki adalah bentukan dari adat dan budaya yang telah dimediasi oleh berbagai media, sehingga mengakar dan membentuk suatu realitas sosial yang dipercayai kebenarannya.

            Film-film maupun sinetron di layar televisi juga demikian,menempatkan perempuan hanya pada pekerjaan yang bergantung pada laki-laki. Padahal, realitasnya banyak perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga dan terjun langsung ke masyarakat,serta para perempuan yang berkontribusi bagi pembangunan bangsa. Sayangnya fakta itu tidak terlalu menarik untuk menjadi sorotan media. Pekerjaan yang pas dan cocok untuk perempuan juga sudah dikonstruksi oleh media. Misal sebagai sekretaris, asisten, maupun mengurusi tempat-tempat domestik dan menjadi pelayan suatu toko milik swasta.

            Secara garis besar penulis menyimpulkan, posisi perempuan dalam media massa belum mendapat hak atas keadilan atau yang kesetaraan gender, baik didalam media televsi, radio, hp, majalah, tabloid maupun internet. Banyak gambar-gambar pornografi seolah-olah menjadi legal di berbagai akses media terutama internet. Kehadiran perempuan, seakan-akan hanya untuk menarik perhatian publik sebagai penglaris suatu pasar produksi. Legitimasi perempuan juga perlu dipublikasikan, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan lain halnya. Perempuan masih dianggap sebagai warga negara kelas dua, yang terstigma pada masyarakat, bahwa perempuan secara kodratnya itu hanya mengurusi dapur, sumur, dan kasur.

            Sejauh ini, penggambaran  publik terhadap status perempuan menjadikannya tidak sesuai dengan peran yang semestinya. Media sebagai kontrol sosial harusnya bisa melakukan kontrol terhadap masyarakat luas. Media tidak hanya mempertontonkan tubuh perempuan saja, tapi juga mengarah pada kebutuhan intelektual bagi anak bangsa. Bangsa yang besar ini membutuhkan generasi-generasi yang hebat baik dalam wacana maupun gagasan. Peran perempuan juga tak lekang dari besarnya bangsa ini. Sejauh itu, perlu ditanam kesadaran bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan atas pentingnya peran dan andil mereka dalam membangun peradaban bangsa ini. Penulis berharap agar masyarakat bisa menyaring tayangan-tanyangan yang dipertontonkan di media massa, terutama saling bekerja sama untuk mengikis labeling yang mendeskriminasi peran sosial perempuan.

 

 

Continue Reading

Trending