web analytics
Connect with us

Opini

Modus Baru Pedagangan Orang

Mitra Wacana WRC

Published

on

modus perdanganan online

This post is also available in: Indonesia

Waktu dibaca: 2 menit
Mitra wacana

Ruliyanto

Oleh : Ruliyanto ( Divisi Media Mitra Wacana )

Modus perdagangan yang digunakan oleh calo memang sangat beragam, merekrut dengan memberi iming – iming sampai dengan melakukan ancaman, penyekapan bahkan penculikan. sekarang ini modus -modus secara langsung seperti itu sudah mulai bergeser ke media sosial. Perkembangan media sosial yang begitu pesat ternyata juga dimanfaatkan oleh para calo untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang. Dijelaskan dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 ayat 1 bahwa unsur – unsur Perdagangan orang antara lain tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Susana Yambise mengungkapkan bahwa tindak pidana perdaganan orang ini merupakan masalah transnasional, kejahatan internasional dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Setelah terjadi moratorium penempatan tenaga kerja indonesia di timur tengah maka malaysia dan singapura digunakan oleh para pelaku perdaganan orang ini menjadi daerah transit. Hal ini perlu kita pahami bersama bahwasanya perdagangan orang itu bukan hanya permasalahan satu wilayah saja akan tetapi merupakan masalah bangsa yang harus mendapat perhatian khusus karena terjadadi pelanggaran HAM.

Dari hasil pengamatan selama ini, ada 5 daerah yang sangat rentan terjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang dan menjadi perhatian dari Kementrian PPPA diantaranya Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa di daerah lain juga terjadi praktik perdagangan orang. Perdagangan orang tidak hanya terjadi kepada orang yang akan bekerja ke luar negeri saja, akan tetapi terjadi di negeri sendiri seperti beberapa provinsi lain yang juga ditemukan banyak kasus praktik prostitusi.

Menurut Ajun Komisaris Chuck Putranto, Kepala Sub-unit TPPO Bareskrim Polri mengungkapkan sejak tahun 2014 ada 2.516 jumlah korban TPPO dengan 499 kasus dan 207 tersangka. Pada tahun 2017 korban TPPO mencapai 1.451 orang dengan korban perempuan dewasa 1350 dan 89 anak perempuan.

Hal ini menjadikan keprihatinan bersama sehingga pemerintah perlu adanya sinergitas dan kerjasama yang baik antar lembaga dan tidak berjalan sendiri – sendiri baik ditingkatan pusat, provinsi maupun kota / kabupaten agar proses penanganan TPPO lebih mudah. Tentunya kita berharap agar segala macam Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak terjadi di sekitar kita apalagi menimpa orang – orang yang kita sayangi. Oleh karena itu peran serta masyarakat untuk melaporkan TPPO yang diketahuinya sangat diharapkan oleh pemerintah agar proses penangannya lebih cepat.

 

Referensi : Kompas, Jum’at 12 Oktober 2018

 

 

 

Opini

Sadarlah, Kita Ini Majemuk

Mitra Wacana WRC

Published

on

This post is also available in: Indonesia

Waktu dibaca: 2 menit

Wahyu Tanoto (Dewan Pengurus Mitra Wacana)

Kita semua memahami bahwa bangsa kita memiliki beragam Suku, Agama, Ras, Budaya, dan golongan sejak lama bahkan sebelum muncul Indonesia. Maka sikap toleransi mestinya menjadi nilai-nilai dan praktik kehidupan warganya. Termasuk pada bulan puasa seperti sekarang ini.

Puasa, sebagai kesadaran pribadi dan “ panggilan iman “ seyogianya dapat mengajarkan kepada kita untuk bersikap dewasa dalam beragama. Bagi yang tidak berpuasa hendaknya mampu menghormati dan menghargai yang berpuasa. Sebaliknya, bagi yang menjalankan puasa, juga dapat melihat dengan bijaksana, mampu menerima, melayani atau bahkan mengakomodasi mereka yang tidak puasa.

Meskipun penduduk Indonesia mayoritas beridentitas agama Islam, bukan berarti otomatis sebagai Negara agama. Dalam konteks ini, biarkanlah warung makan, toko-toko, restoran tetap buka dan para penjual makanan tetap dapat berkeliling menawarkan barang dagangannya dengan rasa aman-nyaman tanpa khawatir di “geruduk” oleh kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama.

Jika kita sepakat bahwa puasa diniatkan sebagai ibadah yang menuntun terbentuknya perilaku agar lebih memahami dan toleran terhadap sesama, sejatinya pengurangan jam kerja, pembatasan pelayanan publik atau bahkan pemasangan korden/tirai di rumah makan tidaklah diperlukan.

Boleh jadi begini, bagi yang menjalankan puasa, tidak perlu manja dan minta diperlakukan istimewa. Sebaliknya bagi yang tidak puasa juga berlaku hal yang sama. Karena, di dalam puasa, terkandung nilai-nilai penghormatan kepada mereka yang puasa dan tidak berpuasa; baik yang muslim maupun non-muslim. Bahkan ada sebagian golongan yang memang dibolehkan untuk tidak berpuasa; pekerja berat, lansia, orang yang sakit “berat”, perempuan hamil dan para musafir.

Menurut aktivis perempuan Sri Roviana, dalam kajian menjelang buka puasa dengan tema Puasa, Toleransi dan Spirit Menjaga Kemajemukan (27/4/21) di kantor perkumpulan Mitra Wacana menyebutkan bahwa ada keterkaitan puasa, toleransi dan kemajemukan. ” Jadi kita bisa menemukan ajaran dan puasa ada di agama-agama di luar Islam “, ungkapnya. Kemajemukan merupakan keniscayaan yang tidak dapat ditolak oleh manusia karena memang sengaja di desain seperti itu agar manusia saling mengenal dan memahami keberadaan satu sama lain.

Ada beberapa hal yang menjadi akar kemajemukan yang diungkapkan oleh Sri Roviana, diantaranya yaitu: (1). Sebab-sebab alamiah: manusia memiliki sifat-sifat bawaan (fitrah) yang mendorong mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang baik atau tidak baik dan membentuk karakter individual yang unik: berbeda dengan manusia yang lainnya. (2). Sebab-sebab ilmiah: perbedaan yang terjadi karena “nature” teks Agama, proses, dan pendekatan intelektual dalam memahami teks keagamaan. Sebab-sebab ilmiah melahirkan perbedaan ideologi organisasi dan gerakan keagamaan.(3). Sebab-sebab amaliah: perilaku dan kecenderungan manusia dalam melaksanakan pemahaman dan berbagai aspek yang terkait dengan proses dialog dan dialektika sosial-keagamaan.

Saya teringat pernyataan M. Amin Abdullah yang memberikan contoh sederhana untuk tema kemajemukan dalam sebuah wawancara yang pernah saya lakukan beberapa tahun lalu yang menyatakan bahwa, ketika keluar dari pintu rumah kita saja sudah majemuk, lalu untuk apa mempertentangkannya. Bajunya sudah beda, logatnya beda, kebiasaannya juga beda.

Dari sini saya dapat mengambil pelajaran berharga bahwa pada prinsipnya kemajemukan itu nyata, tidak mengada – ada. Boleh jadi yang dibutuhkan oleh saya adalah memiliki kesadaran penuh untuk menerima kemajemukan tersebut agar sisi kemanusiaan yang melekat pada saya semakin bertumbuh dewasa dan tidak merasa paling benar. Semoga. Wallahu a’lam.

Continue Reading

Who is Online

No one is online right now

Advertisement
Advertisement

Twitter

Trending

Gedongan Baru RT.06/RW.43 Pelemwulung No. 42 Banguntapan, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta 55198
Telpon: +62 274 451574 Email: plip_mitrawacana@yahoo.com or mitrawacanawrc@gmail.com
Copyright © 2019 Divisi Media Mitra Wacana
Tim Redaksi | Kebijakan Privasi | Disclaimer | Tata cara penulisan

Mari bergabung bersama Mitra Wacana

Silahkan bergabung dan menjadi bagian dari Mitra Wacana.
Akan ada penghargaan untuk tulisan yang terpilih.
Terima Kasih

Gabung