Connect with us

Berita

Peringati Hari Disabilitas Internasional, UGM dan SAPDA Gelar Seminar: Kompleksitas Gagasan atas Kecakapan Hukum Penyandang Disabilitas Indonesia.

Mitra Wacana WRC

Published

on

Foto oleh SAPDA

This post is also available in: English Indonesia

Hari Disabilitas Internasional yang diperingati pada setiap tanggal 3 Desember, Universitas Gadjah Mada (UGM) bekerjasama dengan Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA), menggelar seminar dengan tema  “Kompleksitas Gagasan atas Kecakapan Hukum Penyandang Disabilitas Indonesia”, Yogyakarta (2/12).

Seminar tersebut  berlangsung mulai pukul 08.00 – 12.00, di Fakultas Hukum UGM. Pembicara seminar berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yaitu Founder SAPDA  Nurul Sa’adah Andriani, Keyzear dosen dari Universitas La Trobe Australia, Rimawati, dosen Fakultas Hukum UGM, dan Tio Tegar, Mahasiswa Fakultas Hukum UGM.

Menurut Sa’adah, sampai saat ini, para penyandang disabilitas, baik disabilitas fisik maupun tunalaras belum mendapatkan keadilan hukum yang tepat. walaupun terdapat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang telah memberikan bentuk perlindungan terhadap penyandang disabilitas, akan tetapi terdapat kelemahan pengaturan jika dikaitkan dengan asas peraturan perundang-undangan yakni lex specialis derogat legi generali.

“Dimana hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum,” tuturnya, ditemukan beberapa kasus seorang penyandang disabilitas dipermasalahkan haknya dalam kepemilikan waris.

Keresahan senada juga disampaikan oleh Tio Tegar, Mahasiswa Fakultas Hukum UGM  yang aktif dalam pendampingan disabilitas di UGM. Ia bercerita tentang beberapa kasus seperti adanya pengalaman diskriminasi oleh beberapa instansi perbankan dan pelayanan sosial yang timpang, terutama pada para penyandang disabilitas, masih kerap terjadi.

Di Australia, menurut Patrick Keyzear, perkembangan mengenai disabilitas terutama yang berhubungan dengan kesehatan mental pun, hampir sama perlakuannya dengan yang berada di Indonesia. Jika di Indonesia ada UU NO. 8 2016, di Australia jika penyandang disabilitas mental ini mengalami masalah hukum telah ada kebijakan bahwa, harus ada bukti psikologis tertulis sebagai keterangan penyandang disabilitas mental.

Namun, hal ini bukan tanpa celah, sebab masih sangat sulit untuk membuat bukti psikologis perihal seseorang menyandang disabilitas mental itu sendiri, tuturnya.

 []

Reporter         : Yosi Hermanto

Editor              : Septia Annur Rizkia

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Mitra Wacana adakan Edukasi PTPPO (Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang) di balai desa Hargorejo, Kulon Progo

Mitra Wacana WRC

Published

on

This post is also available in: English Indonesia

Minggu (16/2/2020), Mitra Wacana mengadakan sosialisasi PTPPO (Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang) di balai desa Hargorejo, Kulon Progo.

Acara ini dihadiri oleh P3A Sekar Melati dan karang taruna desa Hargorejo yang berasal dari karang taruna unit (dusun) dengan rentang usia 18 sampai 30 tahun sebagai calon tenaga kerja. Sebagai pembicara yaitu Bu Sri Purwanti, S.E dari BP3TKI DIY dan Muhammad Mansur dari Mitra Wacana. Acara tersebut mengupas tentang proses perekrutan dan penempatan tenaga kerja dan tentang perdagangan orang.

Dalam acara tersebut juga disampaikan peranan desa dalam proses perekrutan dan penempatan adalah untuk memberikan akses kepada warga desa terkait syarat administrasi kerja keluar negeri, informasi lowongan kerja dari disnaker, dan pendataan warga desa yang bekerja merantau keluar desa.

Sementara itu peranan komunitas warga desa seperti Karang Taruna dan P3A adalah mengkampanyekan mengenai proses perekrutan sampai penempatan tenaga kerja agar terhindar dari perdagangan orang (trafficking).

Perlu diketahui Kulonprogo adalah kabupaten dengan angka Pekerja Migran tertinggi se-DIY. Dan pembangunan kota bandara dengan infrastrukturnya akan mengubahnya menjadi kota industri yang menunjang pariwisata yang rentan akan praktek perdagangan orang. Sehingga diupayakan tindakan pencegahan perdagangan orang dengan pembinaan dan pemberdayaan masyarakatnya akan meminimalisir hal tersebut.

Credit foto : Restu Baskara

 

 

 

Continue Reading

Trending