Connect with us

Berita

Wakil Walikota Yogyakarta melalui Dinkes Kota Yogyakarta dukung Mitra Wacana dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi

Mitra Wacana WRC

Published

on

This post is also available in: English Indonesia

Rabu(26/06/2019), Mitra Wacana mengadakan semiloka UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan untuk multi stakeholder dan monitoring kader perempuan dan perempuan muda di 3 Kecamatan Jetis, Tegalrejo dan Mergangsan di Hotel Arjuna Yogyakarta. Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi yang diwakili Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Fita Yulia Kisworini menyampaikan dukunganya dalam upaya bersama dengan tujuan meningkatkan kesadaran akan kesehatan reproduksi perempuan terintegrasi dalam rangka mendukung pembangunan di bidang kesehatan di Kota Yogyakarta. Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Fita Yulia Kisworini mengatakan pihaknya terus berupaya agar angka kematian ibu dan bayi di wilayah Kota Yogyakarta agar terus menurun dengan peningkatan kapasitas masyarakat melalui program yang telah eksis di Kota Jogja yakni Si Kesi Gemes sesuai prioritas pembangunan kesehatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Kesehatan 2015-2019.

Fita Yulia Kisworini juga mengatakan, angka kematian ibu di kota Yogyakarta pada tahun 2015 ada 5 kasus sedangkan untuk tahun 2016 , 2017 sampai dengan 2018 masing masing 4 kasus tiap tahunnya. Untuk angka kematian bayi pada tahun 2017 ada 33 kasus dan mengalami kenaikan pada tahun 2018 dengan 35 kasus. Jumlah kehamilan tidak diinginkan (KTD) di tahun 2017 mencapai 165 KTD, sedangkan di tahun 2018 naik menjadi 195 KTD.

Oleh karena itu Fita Yulia melalui Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta melakukan upaya dengan peningkatan pelayanan Asuhan Paska Keguguran (APK) di 5 Fasilitas Kesehatan (Faskes) di Kota Yogyakarta, yakni Puskesmas Tegalrejo, Puskesmas Jetis, Klinik AMC, RS Pratama, dan RS Jogja. Hal tersebut mengacu pada PP Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Permenkes Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Paska Keguguran.

Kesehatan Reproduksi telah dimasukkan di dalam UU no 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya di dalam bagian keenam, Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan (pasal 71 ayat 1). Kesehatan reproduksi adalah hak bagi setiap orang tanpa terkecuali. Dalam UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ini telah diatur tentang hak masyarakat dan juga kewajiban Pemerintah dalam pelayanan Kesehatan Reproduksi. Pemerintah juga telah mengeluarkan aturan pelaksanaan tentang Kesehatan Reproduksi ini melalui Peraturan Pemerintah No.61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi.

Walaupun telah 10 tahun diundangkan, namun banyak aparat pemerintah / pemerintah daerah maupun masyarakat yang belum mengetahui tentang UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maupun PP No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi tadi, Sebagai akibatnya, dapat menimbulkan pelayanan yang belum maskimal dalam hal Kespro, juga tidak maksimalnya partisipasi masyarakat ataupun penggunaan pelayanan kespro oleh masyarakat. 
Melihat kondisi tersebut diatas Mitra Wacana bermaksud membangun sinergitas multi stakeholder dari 3 Kecamatan (Mergangsan, Jetis dan Tegalrejo) untuk bersama-sama mempelajari Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan maupun PP 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Semiloka tersebut terselengara dari program pemenuhan hak kesehatan reproduksi Mitra Wacana dan Yayasan Inisiatif Perubahan Akses menuju Sehat (IPAS) Indonesia. Acara diisi dengan paparan dan tanya jawab bersama Kadinkes Kota Yogyakarta, Kepala Puskesmas Jetis Ani Mufidah Sari, Kepala Puskesmas Tegalrejo Abdul Latief, Kepala Puskesmas Mergangsan Risa Diana, dan peserta multistaholder dari 3 Kecamatan Jetis, Tegalrejo, dan Mergangsan.

Berita

Konstruksi Perempuan dalam Media Massa

Mitra Wacana WRC

Published

on

This post is also available in: English Indonesia

Oleh: Septia Annur Rizkia

Dinamika kehidupan tidak lepas dari campur tangan para pamong kekuasaan, sebagian besar bertangan dua. Pada akhirnya semua kepentingan  dikaitkan dengan media yang ujung-ujungnya ada orang dalam yang memegang peran sebagai pengendali. Artinya, hubungan antara kelompok mayoritas yang mengontrol dan menguasai kelompok minoritas, namun bukan dalam konteks media sebagai kontrol sosial. Fakta di media dikonstruksi para  media. Apa yang tertulis dan yang diberitakan oleh media bukanlah realitas yang sebenarnya terjadi.

Selain sebagai hiburan, fungsi media adalah sebagai edukasi dan kontrol sosial. Akan tetapi, di dalam media, perempuan sering ditampilkan menjadi kelompok minoritas yang termarjinalkan, sedangkan laki-laki menjadi kelompok yang mendominasi peran. Pertanyaannya, sejauh mana media bisa bertindak adil atas berbagai kepentingan yang dimediasinya? bagaimana media massa menempatkannya secara proporsional?.

Jawabannya  terkadang tak begitu jelas. Belum ada Undang-undang yang tertuang untuk itu. Tidak ada aturan yang mengkriteriakan bahwa seseorang harus mendapat sekian kalimat untuk dimuat di media cetak, berapa menit di televisi dan harus mendapat intonasi yang bagaimana dalam wawancara di media. Tidak hanya sekedar itu, masalahnya bukan hanya terletak pada seberapa media bertindak adil, tapi sejauh mana segala aktivitas yang di mediasi bisa selaras dengan empat fungsi media massa. Memberikan informasi, pendidikan, hiburan, dan melakukan kontrol sosial. Karena peran aktif media adalah sebagai penyambung lidah rakyat.

Peran dan posisi perempuan di dalam media menjadi ter-subordinat karena mediasi dari media. Seolah-olah stereotip bahwa perempuan hanya bertugas di wilayah domestik telah terkonstruk dalam benak masyarakat secara umum. Baik dalam media cetak maupun media visual banyak yang telah mencitrakan perempuan adalah kaum lemah yang berada di bawah kendali laki-laki. Perempuan tidak bisa berdiri tegak tanpa peran aktif seorang lelaki yang mendorongnya dari samping maupun dari belakang. Fenomena bias gender yang ada di media telah terbentuk dan terstruktur dimana-mana.

Stereotip bahwa perempuan adalah makhluk kedua setelah laki-laki membuat posisi perempuan menjadi objek sex dan laki-laki yang berperan sebagai subjeknya. Politik pemberitaannya pun kurang adanya keberpihakan pada perempuan. Sedang jurnalis laki-laki lebih dominan dibanding jurnalis perempuan. Sehingga perempuan lebih sulit untuk menyuarakan anspirasinya yang berkaitan dengan maraknya media yang mengeksploitasi tubuh perempuan secara terus-menerus. Sedang karakter media di Indonesia yang masih berkuasa saat ini adalah sistem kapitalis.

Ironi, fungsi media berpindah haluan dan terkontaminasi pada orientasi kepentingan bisnis dan politik kekuasaan pada pemilik modal. Pemberitaan pada kasus-kasus seperti kekerasan sex, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan sex dan segala yang berbau sex selalu mengarah pada perempuan. Sehingga kejadian yang sering terulang-ulang di pemberitaan media ini menjadi konsumsi masyarakat yang sudah biasa dan menjamur dari dulu sampai sekarang. Perempuan di pihak yang selalu disalahkan akibat label diberikan oleh media.

Jika ada pemberitaan pemerkosaan, wanita sering ditampilkan sebagai sumber peristiwa, salah satunya penggoda, dan lain-lain. Kondisi seperti inilah yang membentuk identitas gender, yang dulunya perempuan maupun laki-laki belum mengetahui identitas mereka. Tapi melaui kekuasaan komunikasi medialah yang membentuk dan memperkenalkan identitas bahwa laki-laki selalu maskulin dan perempuan haruslah feminin. Seolah-olah hukum alam yang sudah tidak bisa di rubah.

Banyak penulis jumpai dari berbagai iklan yang menempatkan perempuan pada perbudakan sex maupun untuk menarik kalangan laki-laki. Media pun memberi gambaran, perempuan belum sempurna jika belum bisa menarik perhatian laki-laki melalui kecantikan fisiknya. Pencitraan perempuan di layar televisi membentuk persepsi masyarakat akan nilai kecantikan seorang perempuan. Perempuan dikatakan cantik jika memiliki kulit yang putih, tubuh langsing, hidung mancung, mempunyai rambut yang lurus dan selalu rapi. 

Citra perempuan dalam media yang sedemikian rupa berhasil membius kesadaran masyarakat, sehingga mereka berbondong-bondong untuk mempercantik diri dengan segala macam obat pemutih, obat pelangsing, maupun segala macam bentuk perawatan rambut. Itulah salah satu komunikasi media yang telah membentuk identitas sosial yang menjadikan bias gender. Media telah sukses membentuk opini publik yang telah membeku di otak para penggiat media bahwasanya laki-laki itu selalu berada pada ranah yang rasional sedang perempuan hanya bergumul pada kepuasan emosionalnya saja. 

Tak jarang pula penulis temui dalam iklan, perempuan dengan mengenakan pakaian seksi yang menonjolkan bagian-bagian tubuhnya menjadi minat para pemilik industri media untuk menjadi sponsor suatu produk. Bahkan, iklan motor besar seperti GP,  yang sifatnya maskulin dan khususnya untuk menarik minat para laki-laki, tapi mengapa yang menjadi objek dari sponsor itu adalah perempaun yang mengenakan rok mini bahkan dengan belahan dada yang terbuka. Secara tidak langsung, media menggambarkan bahwa perempuan hanyalah objek dari pemuas nafsu yang harus di miIiki oleh laki-laki seperti halnya iklan motor  yang menganalogikan perempuan itu bersifat matrealistik. Yang bisa di dapatkan dengan nilai harga yang lebih. Identitas atau gender perempuan dan laki-laki adalah bentukan dari adat dan budaya yang telah dimediasi oleh berbagai media, sehingga mengakar dan membentuk suatu realitas sosial yang dipercayai kebenarannya.

            Film-film maupun sinetron di layar televisi juga demikian,menempatkan perempuan hanya pada pekerjaan yang bergantung pada laki-laki. Padahal, realitasnya banyak perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga dan terjun langsung ke masyarakat,serta para perempuan yang berkontribusi bagi pembangunan bangsa. Sayangnya fakta itu tidak terlalu menarik untuk menjadi sorotan media. Pekerjaan yang pas dan cocok untuk perempuan juga sudah dikonstruksi oleh media. Misal sebagai sekretaris, asisten, maupun mengurusi tempat-tempat domestik dan menjadi pelayan suatu toko milik swasta.

            Secara garis besar penulis menyimpulkan, posisi perempuan dalam media massa belum mendapat hak atas keadilan atau yang kesetaraan gender, baik didalam media televsi, radio, hp, majalah, tabloid maupun internet. Banyak gambar-gambar pornografi seolah-olah menjadi legal di berbagai akses media terutama internet. Kehadiran perempuan, seakan-akan hanya untuk menarik perhatian publik sebagai penglaris suatu pasar produksi. Legitimasi perempuan juga perlu dipublikasikan, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan lain halnya. Perempuan masih dianggap sebagai warga negara kelas dua, yang terstigma pada masyarakat, bahwa perempuan secara kodratnya itu hanya mengurusi dapur, sumur, dan kasur.

            Sejauh ini, penggambaran  publik terhadap status perempuan menjadikannya tidak sesuai dengan peran yang semestinya. Media sebagai kontrol sosial harusnya bisa melakukan kontrol terhadap masyarakat luas. Media tidak hanya mempertontonkan tubuh perempuan saja, tapi juga mengarah pada kebutuhan intelektual bagi anak bangsa. Bangsa yang besar ini membutuhkan generasi-generasi yang hebat baik dalam wacana maupun gagasan. Peran perempuan juga tak lekang dari besarnya bangsa ini. Sejauh itu, perlu ditanam kesadaran bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan atas pentingnya peran dan andil mereka dalam membangun peradaban bangsa ini. Penulis berharap agar masyarakat bisa menyaring tayangan-tanyangan yang dipertontonkan di media massa, terutama saling bekerja sama untuk mengikis labeling yang mendeskriminasi peran sosial perempuan.

 

 

Continue Reading

Trending