web analytics
Connect with us

Opini

Bahasa Bias Jender dalam Relasi Kuasa Budaya Patriarkhi

Mitra Wacana WRC

Published

on

banyak pilihan

This post is also available in: Indonesia

Waktu dibaca: 5 menit

Oleh Arif Sugeng Widodo

Manusia dalam berinteraksi memakai bahasa, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua. Dalam berinteraksi bahasa tidak sekedar sebagai alat komunikasi tapi juga menggambarkan apa yang ada dalam pikiran masing-masing orang. Dalam kehidupan sehari hari kadang ada bahasa yang dianggap tidak pantas diucapkan oleh seseorang atau pantas diucapkan seseorang tapi tidak untuk orang-orang tertentu. Dalam hal ini akan dikaji bahasa yang bias jender yang ada dalam kehidupan sehari-hari . Bahasa yang bias jender adalah bahasa yang dipakai atau digunakan dengan mendiskriditkan jenis kelamin tertentu dalam pemakaian suatu bahasa di masyarakat. Bahasa yang bias jender ini masih sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, tidak saja didalam keluarga tapi juga di pasar-pasar, pengajian, bahkan lembaga pendidikan. Bahasa yang bias jender ini sangat berhubungan dengan budaya patriarki yang tertanam kuat di masyarakat.

Dalam budaya Jawa atau bahkan mungkin di beberapa budaya yang lain ditemui bahasa-bahasa yang mendiskriditkan perempuan atau anak perempuan. Beberapa pernyataan yang muncul misalnya; anak perempuan jangan pake celana panjang tidak pantas, anak perempuan jangan bermain pistol-pistolan, anak perempuan jangan main bola gak pantas, anak laki-laki jangan main boneka gak pantas, perempuan itu pantasnya mengurus masalah dapur, sumur dan dapur saja, perempuan pakai rok mini sih pantas diperkosa, perempuan itu tidak usah sekolah tinggi-tinggi toh nantinya ikut suami juga, perempuan itu kalau bicara yang halus jangan bicara yang kasar gak pantas, perempuan itu jangan makan banyak-banyak gak pantas. Laki-laki itu harus tegas biar perempuan tunduk, laki-laki itu harus kasar pada perempuan baru keliatan macho, laki-laki kok nangis kayak perempuan saja, berkelahi itu baru jantan jangan kayak anak perempuan adu mulut aja, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya yang sebenarnya ada dalam kehidupan sehari-hari.

Bahasa yang bias jender tersebut terasa tidak salah karena sering sekali di dengar dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dianggap wajar dan benar adanya. Tapi kalau dilihat lebih dalam betapa bahasa yang bias jender tersebut merendahkan kedudukan perempuan dalam relasinya dengan laki-laki. Bahasa yang bias jender tersebut menunjukkan betapa pandangan terhadap perempuan yang subordinat tersebut masih ada. Bahasa tersebut terus direproduksi dari generasi ke generasi sehingga pengaruh budaya patriarki itu diturunkan juga melalui bahasa selain dalam tindakan-tindakan sosial. Dalam beberapa kasus bahasa yang bias jender kadang dijadikan bahan candaan atau bahkan iklan produk tertentu. Sudut pandang bahwa laki-laki adalah makhluk yang serba baik, benar, kuat dll masih mucul dalam bahasa. Menarik apa yang diungkapkan oleh Brooks; “Grosz menunjukkan bagaimana usaha lacan mengenai seksualitas menyoroti peran krusial permainan bahasa di dalam konstruksi identitas personal. “identitas maskulin dan feminine tidaklah ‘alamiah’, namun hasil retakan retakan di dalam tatanan alamiah, jurang dimana bahasa menyindir dirinya sendiri. Sebagai penanda utama dari yang simbolik, alat kelamin menandai tubuh dan seksualitas laki-laki dan perempuan dalam berbagai cara”(ibid). implikasinya bagi teori feminis adalah penting karena, sebagaimana Grosz mencatat, hal tersebut menyoroti ‘berakhirnya universalis,atau humanis, model seksual netral tentang subjektivitas. Model yang demikian dapat dipandang sebagai alat kelamin sentries, penggunaan kuasa pada representasi dan otoritas bagi model laki-laki’(ibid.). ( Brooks, 2009: 110).

Penggunaan bahasa akan menunjukkan apa yang dipikirkan seseorang dan sejauh mana pengetahuan seseorang. Pikiran manusia juga tidak lepas dari pengetahuan yang didapatnya, pengetahuan itu itupun bisa dikomunikasikan lewat bahasa. Ada cuplikan menarik dari Pinker; “Having a language, of course, is part of what it means to be human, so it is natural to be curious. But having hands that are not occupied in locomotion is even more important to being human, and chances are you would never have made it to the last chapter of a book about the human hand. People are more than curious about language; they are passionate. The reason is obvious . language is the most accessible part of the mind. People want to know about language because they hope this knowledge will lead to insight about human nature”. (Pinker,2011: 419).

Menarik apa yang diungkapkan oleh Kaelan, selain sebagai alat komunikasi bahasa juga berperan dalam menyertai proses berpikir manusia dalam usaha memahami dunia luar, baik secara objektif maupun secara imajinatif. Bahasa juga punya fungsi kognitif dan emotif selain fungsi komunikatif. Bahasa dapat mengantarkan informasi dengan menunjuk sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas mental selain menunjuk pada struktur kebahasaan itu sendiri. Hubungan antara bahasa dan pikiran sudah menjadi bahan kajian para filsuf bahkan sejak Aristoteles. (Kaelan, 2002: 290) Senanda dengan Kaelan, Djojosuroto juga mengungkapkan bahwa bahasa adalah alat atau instrument dari proses berpikir. Bahasa juga bukan alat mati dari pikiran, bahasa mempunyai peran lain dalam kehidupan manusia selain logika. (Djojosuroto, 2006:122)

Kalau dilihat pemakaian bahasa yang bias jender menunjukkan cerminan dari orang yang menggunakannya. Dengan menggunakan bahasa-bahasa yang bias jender maka akan terlihat bagaimana pemikiran dan pengetahuan seseorang tentang relasi kuasa. Apa yang dikatakan itulah apa yang dipikirkan dan apa yang dipikirkan itulah merupakan pengetahuan yang selama ini diperoleh. orang-orang masih banyak yang menggunakan bahasa bias jender karena selama ini bahasa tersebut beredar di masyarakat dan dianggap wajar. Karena dianggap wajar bahasa yang bias jender tersebut dianggap sesuatu yang benar, karena dianggap sesuatu yang benar bahasa tersebut direproduksi sedemikan rupa dan dipakai di dalam berinteraksi dengan orang lain. Adanya pernyataan “perempuan jangan main bola tidak pantas” misalnya menunjukkan bahwa yang pantas dan memang layak main bola adalah laki-laki. Jika ada perempuan main bola berarti hal tersebut sudah mengusik suatu nilai-nilai kepantasan dalam masyarakat. Pada saat sebuah tindakan itu mengusik suatu “tatanan” maka akan ada penilaian lewat pemakaian bahasa, hal tersebutlah yang menyebabkan bahasa yang bias jender itu selalu saja muncul secara berulang. Pemakaian bahasa yang bias jender juga berkaitan dengan tabu, perempuan dianggap tabu melakukan sesuatu jika dianggap di luar nilai-nilai tertentu.

“Karena tabu tidak hanya menyangkut ketakutan terhadap roh gaib, melainkan juga berkaitan dengan sopan santun dan tata karma pergaulan sosial, orang yang tidak ingin dianggap “tidak sopan” akan menghindarkan penggunaan kata-kata tertentu. Dalam masyarakat Indonesia, terutama dalam bahasa daerah, sering dikatakan wanita lebih banyak menghindari penggunaan kata-kata yang berhubungan dengan alat kelamin atau kata-kata “kotor” yang lain. Kata-kata ini seolah-olah ditabukan oleh wanita, atau seolah-olah menjadi monopoli pria.” (Sumarsono dan partana, 2002: 106-107).

Penggunaan kata-kata yang bias jender tidak lepas dari makna apa yang muncul. Sehingga menggunakan suatu kata-kata haruslah hati-hati apakah mengandung unsur-unsur yang merendahkan, melecehkan atau mendiskriminasikan terhadap sesuatu hal. Di kelompok tertentu bisa jadi pemakaian suatu bahasa yang bias jender bisa dimaklumi tapi di kelompok yang lain pemakaian bahasa bias jender bisa dianggap sebagai penghinaan yang serius terhadapa suatu kelompok. Sehingga penting untuk memperhatikan dimana suatu kata itu dipergunakan dan untuk apa digunakan, apakah berdampak secara sosial apa tidak? Karena pemakaian bahasa yang tidak tepat bisa mengacaukan situasi sosial di suatu masyarakat yang pada akhirnya bisa menimbulkan konflik berkepanjangan gara-gara sebuah pernyataan.

Pemakaian bahasa yang bias gender tidak lepas dari relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut juga mempengaruhi pola bahasa yang dipakai saat terjadi relasi antara laki-laki dan perempuan. Sehingga menarik untuk sedikit menyinggung mengenai dominasi maskulin dalam kehidupan sehari-hari. Karena hal tersebut berkaitan erat dengan pemakaian bahasa yang bias jender. Pemakaian bahasa yang bias jender tidak saja terjadi di satu atau dua wilayah tapi terhadi hampir di semua wilayah yang sistem patriarkinya cukup kental. Adanya analisis antropologis yang dilakukan oleh Pierre Bourdieu mengenai dominasi maskulin sedikit banyak akan membantu memberikan gambaran bagaimana bahasa yang bias jender itu terbentuk di dalam masyarakat.

Referensi
Brooks, Ann, 2009, Posfeminisme and Cultural Studies (Sebuah Pengantar Paling Komprehensif), Jalasutra, Yogyakarta.
Djojosuroto, kinayati, 2006, Filsafat Bahasa, Penerbit pustaka, Yogyakarta.
Kaelan, 2002, Filsafat bahasa (masalah dan perkembangannya), paradigma, Yogyakarta.
Pinker, Steven, 2011, The Language Instinct, HerperCollins Publishers, New York.
Sumarsono dan Partana, 2002, Sosiolinguistik, Sabda, Yogyakarta.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

Darurat Perkawinan Anak di Era Pandemi Covid-19.

Mitra Wacana WRC

Published

on

Sumber: Bright

This post is also available in: Indonesia

Waktu dibaca: 6 menit

 

A. Latar belakang terjadinya perkawinan anak.

Rindang Farihah PSG UNU Yogyakarta

Rindang Farihah PSG UNU Yogyakarta

Pembahasan tentang perkawinan anak kembali menghangat dimasa pandemi ini, para pemerhati hak anak dan perempuan kembali gencar menyuarakan kasus ini sebagai persoalan sosial yang harus segera ditangani. Data Kementrian PPPA menyebutkan pada tahun 2019 terdapat 24 ribu angka perkawinan anak,[1] data ini didapatkan dari data Badilag (Badan Peradilan Agama). Data kenaikan juga terlihat dari data yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Wonosari, Gunung Kidul menyebutkan pada tahun 2020 terhitung dari bulan maret hingga bulan agustus terdapat 150 permohonan dispensasi usia pernikahan yang diajukan.[2]

Lies Marcoes dari Rumah KitaB menyatakan, Indonesia hari ini darurat perkawinan anak.[3] Menurutnya fenomena perkawinan anak saat ini tidak hanya disebabkan kemiskinan, namun juga konservatisme dalam beragama.  Lies menyatakan praktek perkawinan anak saat ini juga terjadi di kota, tidak hanya di pedesaan, kenyataan inilah yang menurutnya Indonesia tengah mengalami darurat perkawinan anak.  Konservatisme sendiri terjadi akibat budaya patriarki yang mendorong terciptanya pandangan konservatif. Gejala konservatisme ditandai dengan munculnya kelompok-kelompok ‘penjaga moral’ yang mengatasnamakan moral dan agama. Gerakan ini menjadikan kaum remaja khususnya perempuan sebagai sasarannya dengan propaganda ‘daripada berzina’. Argumentasi berbasis pandangan agama terkait konsep baligh, hak ayah untuk memaksa anak (ijbar), dan hamil diluar nikah menjadi alat dalam melakukan dakwah nikah diusia muda (baca: anak).

Sebuah riset menjelaskan angka perkawinan anak menyebar di wilayah-wilayah di Indonesia (baik pedesaan maupun perkotaan). Riset yang dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia menampilkan data 1 dari 9 anak menikah di Indonesia, mereka ini perempuan dengan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun di tahun 2018 diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900.[4]  Angka ini sekaligus menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia.

Budaya patriarki yang mempengaruhi cara pandang beragama masyarakat mengakibatkan pandangan bias gender dan memproduksi argument serta perilaku konservatif. Sebagaimana diungkapkan di atas seruan atas nama moral dan agama tidak menunjukkan adanya kesadaran tentang dampak (madharat, dalam bahasa agama) dari kawin anak. Padahal ketika kita mencoba melihat dampak yang ditimbulkan, maka akan jauh dari maslahat, sebaliknya dekat dengan kemadharatan. Hal ini amat disayangkan, karena belum menjadi kesadaran bersama para pemangku agama terkait dakwah mencegah praktek nikah anak. Lebih lanjut praktek perkawinan anak berkontribusi menambah persoalan baru, yakni kemiskinan, keterbelakangan, stunting, aborsi, berat badan bayi lahir kurang serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). 

Sebagaimana dipaparkan diatas, praktek perkawinan anak tidak memandang status sosial, ekonomi dan pendidikan serta wilayah dimana tinggal ‘pedesaan atau perkotaan’. Nikah anak juga terjadi di salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan, yang mana di wilayah ini poligami dan perkawinan anak menjadi sesuatu yang legal dan diizinkan secara adat dan agama. 

Dalam budaya masyarakat setempat, perkawinan anak menjadi bagian dari tradisi budaya setempat.[5] Secara khusus terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi tingginya angka kawin anak di wilayah ini,  diantaranya: pertama, di wilayah ini terdapat budaya Jujuran, yaitu budaya tabu menolak lamaran yang datang pertama kali ditambah stigma yang berlaku, yakni jika menolak lamaran akan sulit mendapatkan jodoh, sehingga dalam situasi ini perempuan tidak kuasa menolak lamaran yang datang kepadanya. Kedua, tradisi menikah muda lebih dihargai, tradisi ini mendorong adanya praktek menikah dibawah usia 20 tahun.

Praktek budaya ini tidak menjadi persoalan bagi anak yang berasal dari keluarga kaya, karena mereka akan mendapatkan dukungan ekonomi dari orang tuanya, tentunya berbeda dengan keluarga dengan ekonomi lemah. Ketiga, kesadaran pentingnya pendidikan, kesadaran memperoleh pendidikan di daerah ini masih rendah, ditambah lagi mahalnya biaya pendidikan. Masyarakat berpendapat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin mahal pula biaya pendidikan yang harus dikeluarkan. Keempat, pandangan konservatisme beragama, yakni dukungan tokoh agama untuk mengatur moral remaja dengan pernikahan.

B. Potensi dan resiko perkawinan anak

Dalam kajian keadilan dan kesetaraan gender disebutkan bahwa budaya patriarki telah memposisikan anak perempuan dan perempuan mengalami kerentanan akibat diskriminasi, stigma dan praktek subordinasi dalam struktur sosial masyarakat. Tidak hanya kemiskinan dan keterbelakangan, praktek perkawinan anak berpotensi menyebabkan terjadinya kekerasan seksual dalam rumah tangga; misalnya pemaksaan hubungan seksual, pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape), poligami dan seterusnya. Selain itu, perkawinan anak juga menjadikan perempuan mengalami penderitaan secara biologis terkait dengan kesehatan organ reproduksinya.

Praktek kekerasan seksual seperti marital rape atau perkosaan dalam perkawinan nyaris tidak pernah terungkap. Realitanya praktek marital rape hampir terjadi diseluruh dunia, hal ini terjadi dikarenakan dampak budaya yang cenderung permisif dan tidak memandangnya sebagai tindakan salah atau criminal. Budaya patriarki membuat praktek marital rape diperbolehkan atau dianggap sah, sehingga tidak ada sangsi bagi para pelaku. Saat ini Marital Rape menjadi perhatian banyak pihak terutama ketika dikaitkan dengan tingginya angka isteri yang terpapar HIV/AIDs.[6] Dalam sebuah relasi gender yang timpang, perempuan rentan terpapar dari suami mereka, hal ini sekaligus sebagai contoh praktek subordinasi akibat patriarki dimasyarakat. Ketidakmampuan dan ketidakberdayaan seorang perempuan sebagai istri dalam menolak pasangan mereka menjadi salah satu faktor. Contohnya perempuan tidak berdaya dalam melakukan negosiasi dalam hal penggunaan kondom, ketika melakukan hubungan seksual dengan suami.

Perkawinan anak terkait erat dengan kesehatan reproduksi perempuan, yakni dalam hal menjaga kesehatan organ reproduksi, kesiapan memiliki anak, dan seterusnya.  Pertama, data inisiasi menyusui dini lebih banyak dilakukan perempuan usia 20-24 tahun mencapai 28,76 persen, jauh berbeda dengan mereka yang menikah sebelum usia 18 tahun yaitu hanya sebesar 18,83 persen.[7] Kedua, kesadaran melahirkan dengan menggunakan layanan faskes/nakes, perempuan umur 20-24 tahun yang menikah pada usia 18 tahun ke lebih tinggi dibandingkan yang menikah sebelum usia 18 tahun.[8] Ketiga, praktek aborsi dan keguguran lebih banyak terjadi pada kehamilan pertama dan kehamilan yang tidak terencana.[9] Rendahnya kesadaran yang diakibatkan minimnya pengetahuan tentang Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) menjadi penyebab terjadinya aborsi dan keguguran. Realita tentang rendahnya inisiatif melakukan inisiasi menyusui dini, akses layanan medis dan aborsi serta keguguran diatas, menjadi legitimasi pentingnya mendorong adanya kesadaran dan diberikannya pengetahuan tentang Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi sejak dini.

C. Maraknya perkawinan anak dimasa pandemi covid-19.

Sebagaimana yang terjadi di seluruh belahan dunia, praktek kawin anak juga terjadi di Indonesia. Di Indonesia praktik perkawinan anak mengalami peningkatan di masa pandemi covid-19, beberapa pihak mengkaitkannya dengan kebijakan ditutupnya pembelajaran disekolah (pembelajaran daring). Sebelumnya Indonesia telah memiliki UU No. 16/2019 bahwa dispensasi pernikahan minimal berusia 19 tahun, dalam parkteknya kebijakan ini justru dipandang memicu terjadinya perkawinan anak. Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menyebutkan terdapat 34.000 permohonan dispensasi yang diajukan mulai bulan Januari hingga Juni 2020. Sebanyak 97% permohonan dikabulkan dan 60 % berusia dibawah 18 tahun.[10]

Kebijakan ditutupnya sekolah telah membuat anak memiliki waktu luang lebih banyak untuk bermain dan pembelajaran daring yang berbasis media online, telah mendorong anak menghabiskan waktu lebih lama berselancar di Internet. Kebijakan daring yang tidak diimbangi dengan literasi media, mengakibatkan anak rentan dan menjadi korban sekaligus pelaku pada kasus dan persoalan yang diakibatkan pemanfaatan internet yang kurang tepat. Perilaku trend masyarakat yang mempublish segala aktifitas bersifat pribadi dengan memposting foto pribadi (selfie) bertemu dengan budaya konsumtif berkontribusi pada terjadinya gaya hidup semu.  Bagi anak, pemanfaatan media internet tanpa dilengkapi pengetahuan literasi media dan teknologi bisa berdampak pada perilaku kurang baik, salah satunya terkait perlilaku seksualitas yang menyimpang. Tentunya hal ini harus dipikirkan secara bersama-sama, bagaimana pendidikan memberikan pengaruh terbaik bagi anak dan remaja.

D. Penutup

Paparan di atas menunjukkan bahwa akar persoalan terjadinya praktek perkawinan anak tidaklah tunggal, sebaliknya sangat komplek. Faktor pendidikan, sosial, ekonomi, pandangan agama dan budaya berkontribusi pada sulitnya menyelesaikan kasus perkawinan anak yang terjadi. Indonesia telah memiliki beberapa kebijakan nasional terkait perlindungan anak dan pemenuhan hak anak, namun nyatanya belum sepenuhnya terimplementasikan sesuai tujuan. Program mengurangi angka perkawinan anak sejatinya memerlukan kebijakan inovatif yang datang dari pemerintah lokal sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat. Sebuah kebijakan berupa beasiswa pendidikan misalnya merupakan praktek baik sebagai strategi menunda perkawinan anak. Sejatinya masa depan bangsa ditentukan oleh bagaimana cara kita memperlakukan generasi muda kita di hari ini. Perkawinan anak bukanlah solusi namun menambah daftar problem sosial yang dihadapi masyarakat dan negara kita, tentunya tugas kita semua untuk melakukan pencegahan dan pembelaan terhadap anak-anak yang dikorbankan dengan mengatasnamakan moral dan agama.

 

Sumber:

[1] https://news.detik.com/berita/d-5049836/kementerian-pppa-sebut-angka-perkawinan-anak-meningkat-di-masa-pandemi-corona

[2] https://jurnalgunungkidul.com/gadis-pantai-selatan-dalam-jebakan-perkawinan-anak-/422/

[3] Lies Marcoes, Merebut Tafsir. Amongkarta bekerjasama dengan Yayasan Rumah Kita Bersama, 2021. hal 40.

[4] Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), UNICEF, dan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA) bekerja sama untuk menerbitkan laporan “Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda” ini. januari 2020.

[5] wawancara aktifis Rahim Bumi. Juli 2021

[6] understanding marital rape in global context. hal 4

[7] Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), UNICEF, dan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA) bekerja sama untuk menerbitkan laporan “Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda” ini. Januari 2020.

[8] Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), UNICEF, dan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA) bekerja sama untuk menerbitkan laporan “Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda” ini. Januari 2020.

[9] Dokumentasi “Workshop Membangun Keterlibatan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Kelurahan Siaga dalam upaya mendukung perencanaan kehamilan yang aman dan sehat bagi perempuan”, 21-23 Oktober 2020, Mitra Wacana  program IPAS.

[10] https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5f6175a8a15b5/pernikahan-dini-melonjak-selama-pandemi.

Continue Reading

Who is Online

No one is online right now

Advertisement
Advertisement

Twitter

Trending

Mari bergabung bersama Mitra Wacana

Silahkan bergabung dan menjadi bagian dari Mitra Wacana.
Akan ada penghargaan untuk tulisan yang terpilih.
Terima Kasih

Gabung