Berita
Bakesbangpol Bantul Gelar FGD Cegah Konflik Pemilu
Oleh Wahyu Tanoto
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bantul menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang pencegahan konflik pemilu di Warung Omah Kampung, Jl. Bantul No.2, bakalan, Pendowoharjo, Kec. Sewon, Kabupaten Bantul, Rabu (13/12/2023).
FGD tersebut dihadiri oleh Didik Joko Nugroho, Ketua Bawaslu Bantul, Kapten Infanteri Sugiharto mewakili Komandan Kodim, AKP Rumpoko dari Polres Bantul, dan perwakilan dari berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Bantul.
Dalam kesempatan tersebut, Kapten Sugiharto menyampaikan bahwa pemilu merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi yang bertujuan menyeleksi calon pemimpin. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam menghadapi pesta demokrasi tersebut.
“Pemilu merupakan sarana demokrasi untuk memilih pemimpin yang baik. Oleh karena itu, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar pemilu berjalan dengan lancar dan aman,” ujar Kapten Sugiharto.
Sementara itu, AKP Rumpoko menjelaskan bahwa tugasnya sebagai Kasat Binmas Polres Bantul adalah memberikan edukasi masyarakat yang bertujuan mencegah terjadinya konflik. Ia juga mengimbau masyarakat untuk menjaga kondusifitas di lingkungan masing-masing.
“Tugas kami adalah memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa. Kami juga mengimbau masyarakat untuk menjaga kondusifitas di lingkungan masing-masing,” kata AKP Rumpoko.
Didik Joko Nugroho, Ketua Bawaslu Bantul, mengatakan bahwa Bawaslu akan mengedepankan dialog jika terjadi konflik menjelang pemilu. Ia juga menyebut jika Bawaslu memiliki tugas kewenangan yang terbatas.
“Jika terjadi konflik, Bawaslu akan mengedepankan dialog. Kami juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah terjadinya konflik menjelang pemilu,” ujar Didik Joko Nugroho.
Acara FGD tersebut dibuka oleh Supriyanta, mewakili Kepala Bakesbangpol. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dini mengingat ada indikasi polarisasi di masyarakat.
“Kita harus waspada terhadap indikasi polarisasi di masyarakat menjelang pemilu. Oleh karena itu, kita perlu melakukan langkah-langkah pencegahan,” kata Supriyanta.
Acara dilanjutkan tanya jawab dengan peserta yang hadir dari berbagai macam latar belakang organisasi, diantaranya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Karang Taruna dan Organisasi non-pemerintah.
BANTUL, Mitra Wacana — Dua isu besar sekaligus mengemuka dalam Rapat Koordinasi Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bantul, Rabu (3/6/2026). Di hadapan puluhan perwakilan ormas, Wakil Bupati Bantul Aris Suharyanto berbicara terus terang — mulai dari kondisi keuangan daerah yang sedang tertekan, hingga insiden pembubaran ibadah yang tengah menjadi sorotan publik.
“Kondisi keuangan di Bantul sangat menurun karena berkurangnya dana transfer ke daerah. Meski begitu, Pemkab tetap berkomitmen untuk berusaha menyejahterakan masyarakat di Kabupaten Bantul,” ujar Aris di Aula Bakesbangpol Lantai 2, Jalan Raya Bantul KM 7,5, Sewon, Bantul.
Tak hanya soal fiskal, Aris juga menyinggung langsung insiden yang belakangan viral di media sosial — pembubaran kegiatan ibadah oleh sekelompok ormas di wilayah Bantul. Ia menegaskan bahwa tindakan semacam itu tidak dapat dibenarkan.
“Bantul sedang viral karena ada pembubaran ibadah oleh sekelompok ormas. Kita mesti memahami bahwa beribadah dilindungi oleh undang-undang,” tegasnya.
Lebih jauh, Aris mengungkapkan bahwa warga sekitar lokasi ibadah justru tidak merasa terganggu. Sebaliknya, kegiatan tersebut memberi manfaat ekonomi bagi mereka.
“Menurut masyarakat setempat, mereka merasa tidak terganggu dengan acara ibadah tersebut, justru diuntungkan karena bisa berjualan dan menjaga parkiran,” katanya.
Pernyataan ini menjadi sinyal tegas dari pemerintah daerah bahwa kebebasan beribadah adalah hak konstitusional yang wajib dijaga — dan ormas tidak seharusnya menjadi aktor yang mengancamnya.
Di tengah dua isu sensitif itu, Aris mengajak seluruh ormas yang hadir untuk kembali pada peran utamanya: menjaga kondusivitas dan mendukung program pembangunan. Ia secara khusus menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan hampir setahun, serta visi besar Indonesia Emas 2045 yang membutuhkan kesiapan dari semua pihak.
“Kami ingin mengingatkan kembali bahwa ormas mempunyai tujuan. Salah satunya terlibat dalam menjaga kondusivitas dan menyukseskan program pemerintah,” ujarnya.
Plt. Kepala Bakesbangpol Bantul, Yulius Suharta, menyebut forum ini sebagai momentum penting membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sipil.
“Perlu kebersamaan dan keterlibatan masyarakat untuk menyukseskan visi-misi bupati dan wakil bupati,” kata Yulius.
Rapat koordinasi ini dihadiri sekitar 45 organisasi kemasyarakatan dari berbagai latar belakang — mulai dari Mitra Wacana, IWAPI, LDII, Paksi Katon, hingga puluhan ormas lainnya.
Keragaman peserta memperkuat bobot pesan yang disampaikan bahwa harmoni sosial di Bantul adalah tanggung jawab bersama, bukan milik satu kelompok semata.
Di tengah tekanan anggaran dan gesekan sosial yang mulai terasa, pemerintah Kabupaten Bantul tampaknya memilih jalan dialog — mengajak ormas duduk bersama, bukan sekadar menerima instruksi.
Yang kini dinantikan publik bukan hanya kata-kata, melainkan langkah nyata. Bagaimana Pemkab menindaklanjuti insiden pembubaran ibadah tersebut, dan bagaimana transparansi anggaran daerah benar-benar memberi ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi. (Tnt).
Wabup Bantul Singgung Pembubaran Ibadah dan Tekanan Fiskal Daerah di Hadapan Puluhan Ormas
Mengkaji Transformasi Paradigma Rule by Law Menuju Keberanian Rule of Law (Autokratik Legalisme)
