Berita
Bakesbangpol Bantul Gelar FGD Cegah Konflik Pemilu
Oleh Wahyu Tanoto
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bantul menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang pencegahan konflik pemilu di Warung Omah Kampung, Jl. Bantul No.2, bakalan, Pendowoharjo, Kec. Sewon, Kabupaten Bantul, Rabu (13/12/2023).
FGD tersebut dihadiri oleh Didik Joko Nugroho, Ketua Bawaslu Bantul, Kapten Infanteri Sugiharto mewakili Komandan Kodim, AKP Rumpoko dari Polres Bantul, dan perwakilan dari berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Bantul.
Dalam kesempatan tersebut, Kapten Sugiharto menyampaikan bahwa pemilu merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi yang bertujuan menyeleksi calon pemimpin. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam menghadapi pesta demokrasi tersebut.
“Pemilu merupakan sarana demokrasi untuk memilih pemimpin yang baik. Oleh karena itu, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar pemilu berjalan dengan lancar dan aman,” ujar Kapten Sugiharto.
Sementara itu, AKP Rumpoko menjelaskan bahwa tugasnya sebagai Kasat Binmas Polres Bantul adalah memberikan edukasi masyarakat yang bertujuan mencegah terjadinya konflik. Ia juga mengimbau masyarakat untuk menjaga kondusifitas di lingkungan masing-masing.
“Tugas kami adalah memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa. Kami juga mengimbau masyarakat untuk menjaga kondusifitas di lingkungan masing-masing,” kata AKP Rumpoko.
Didik Joko Nugroho, Ketua Bawaslu Bantul, mengatakan bahwa Bawaslu akan mengedepankan dialog jika terjadi konflik menjelang pemilu. Ia juga menyebut jika Bawaslu memiliki tugas kewenangan yang terbatas.
“Jika terjadi konflik, Bawaslu akan mengedepankan dialog. Kami juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah terjadinya konflik menjelang pemilu,” ujar Didik Joko Nugroho.
Acara FGD tersebut dibuka oleh Supriyanta, mewakili Kepala Bakesbangpol. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dini mengingat ada indikasi polarisasi di masyarakat.
“Kita harus waspada terhadap indikasi polarisasi di masyarakat menjelang pemilu. Oleh karena itu, kita perlu melakukan langkah-langkah pencegahan,” kata Supriyanta.
Acara dilanjutkan tanya jawab dengan peserta yang hadir dari berbagai macam latar belakang organisasi, diantaranya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Karang Taruna dan Organisasi non-pemerintah.
Berita
Pertemuan LPLPP DIY dan DP3AP2 DIY Bahas Penguatan Program dan Isu Keadilan serta Kesetaraan Gender
Yogyakarta, 17 April 2026. Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar pertemuan bersama DP3AP2 DIY pada Jumat (17/4). Pertemuan ini berlangsung dalam suasana dialogis dan kolaboratif, dengan fokus pada penguatan program serta peningkatan kapasitas dalam isu keadilan dan kesetaraan gender.
Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah peserta, antara lain Rofiqoh Widiastuti S.Sos., M.P.H (Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan) Farida Kartini (P), Renny A. Frachesty (P) Mida Mardhiyah (P) dari SRI Institute, serta Wahyu Tanoto (L) dari Mitra Wacana.
Dalam pertemuan tersebut, para peserta mendiskusikan berbagai strategi penguatan program yang berpihak pada kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Isu keadilan dan kesetaraan gender menjadi pembahasan utama, mengingat pentingnya memastikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara setara oleh semua pihak.
Perwakilan dari DP3AP2 DIY menekankan bahwa sinergi lintas lembaga menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan program-program pemberdayaan. Sementara itu, perwakilan LPLPP DIY berbagi pengalaman lapangan terkait tantangan dan praktik baik dalam pendampingan komunitas berbasis perspektif gender.
Selain diskusi, pertemuan ini juga menjadi ruang berbagi pengetahuan dan peningkatan kapasitas, terutama dalam memperkuat pemahaman tentang keadilan dan kesetaraan gender secara kontekstual dan aplikatif.
Diharapkan, hasil dari pertemuan ini dapat memperkuat kolaborasi antara LPLPP DIY dan DP3AP2 DIY, serta mendorong lahirnya program-program yang lebih responsif gender, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. (Wtn).
