Connect with us

Berita

Cerita Pengalaman Menjadi Ketua P3A PESISIR

Published

on

Pertemuan P3A PESISIR, Kulonprogo

Oleh Ngatinem (Ketua P3A Pesisir)

Pada akhir 2015, saya mendapatkan undangan pertemuan kelompok di Balai Desa Banaran, Galur, Kulon Progo, D.I Yogyakarta dengan peserta perempuan yang pernah bekerja di luar negeri atau luar daerah. Tujuan dari pertemuan bertukar pengalaman saat bekerja menjadi TKW; dimulai dari proses mencari kerja, saat bekerja, di penampungan dan proses kepulangan. Harapannya setelah pertemuan ada kesadaran melakukan pencegahan perdagangan manusia (trafficking) dan melakukan pertemuan rutin setiap bulan serta mendorong terbentuknya organisasi yang peduli terhadap pencegahan trafficking.

Pada Januari 2016, bersama Mitra Wacana sekitar 30 perempuan mengadakan pertemuan lanjutan untuk mendirikan organisasi perempuan yang menjadi wadah perjuangan. Para peserta sepakat mendirikan organisasi yang diberi nama Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak (P3A) Perempuan Sehat Sejahtera dan Beriman (PESISIR).

P3A PESISIR dibentuk oleh para perempuan di sekitar pantai Trisik. Dari hasil musyawarah tersebut saya mendapatkan tanggung jawab menjadi ketua organisasi. P3A PESISIR setiap bulan mengadakan pertemuan rutin untuk belajar bersama, diskusi tentang hak-hak perempuan dan anak. Selain itu saya juga mengikuti Omah Perempuan Sinau Desa (OPSD) dari tingkat dasar dan tingkat menengah.

Dalam OPSD dasar tahap kedua, saya menjadi fasilitator ditemani staff Mitra Wacana.  Selain itu juga pernah mengikuti acara di kantor Mitra Wacana untuk mengkaji kembali kurikulum OPSD. Saya juga pernah menjadi narasumber talkshow radio Sonora FM dengan tema Kampanye Pencegahan Trafficking bersama Ibu Woro Kandini dari Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak Kulon Progo.

Selama menjadi ketua P3A, ada suka dan duka. Sukanya, menjadi mandiri dan tambah pengetahuan dari diskus tematik setiap bulan. Misalnya kesehatan reproduksi, parenting, gender, hak perempuan dalam pembangunan di desa serta pencegahan trafficking. Manfaat nyata yang saya peroleh adalah pada tahun 2018 terpilih menjadi anggota PPS, ini adalah berkah sekaligus tantangan. Dukanya, saya merasa belum berhasil mendorong perempuan bergabung menjadi anggota P3A. Menurut informasi, beberapa teman belum menyadari jika pertemuan P3A PESISIR bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, sehingga pada saat pertemuan jumlah peserta yang hadir sekitar setengah dari jumlah anggota.

Saya berharap semoga P3A selalu berkembang, mampu berperan aktif dalam pembangunan di desa terutama untuk memajukan kaum perempuan. Selain itu, keberadaan organisasi ini juga mampu menjadi tempat bertukar pikiran, berbagi informasi bagi warga khususnya kaum perempuan untuk mendiskusikan hak-haknya. Amin.

Continue Reading
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Berita

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

Published

on

Red backdrop. Sumber gambar: https://pixabay.com

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Membentuk Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang
Disabilitas.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Maksud dan tujuan Pembentukan Komite ini adalah :
a. memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak
Penyandang Disabilitas;
b. mendorong pengarusutamaan Penyandang Disabilitas dalam kebijakan
dan pelayanan publik;
c. membantu terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak
Penyandang Disabilitas yang meliputi hak :
1. hidup;
2. bebas dari stigma;
3. privasi;
4. keadilan dan perlindungan hukum;
5. pendidikan;
6. pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi;
7. kesehatan;
8. politik;
9. keagamaan,
10. Keolahragaan;
11. kebudayaan dan pariwisata;
12. kesejahteraan sosial,
13. aksesibilitas;
14. pelayanan publik;
15. perlindungan dari bencana;
16. habilitasi dan rehabilitasi;
17. konsesi;
18. pendataan;
19. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
20. berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi;
21. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan

22. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan
eksploitasi.

d. mendorong terwujudnya kesamaan kesempatan bagi Penyandang
Disabilitas.

 

Selengkapnya silahkan unduh peraturan walikota Yogyakarta tersebut di bawah ini:

Continue Reading

Trending