Diskusi Publik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Foto: Analta Inala

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus kekerasan seksual di Indonesia terus meningkat. Hal tersebut menimbulkan kondisi darurat diperlukannya regulasi yang khusus untuk mengatur tindak kekerasan seksual. Maka dari itu, terbentuklah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Akan tetapi regulasi tersebut belum disahkan hingga saat ini dikarenakan beberapa peraturan bertentangan dengan program pemerintah dan ada kendala pada kebijakan pemerintah. Sehingga, berbagai lembaga merasa terpanggil untuk mengadakan diskusi mengenai RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tersebut. Salah satunya CIQAL, lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak pada isu disabilitas.

Rabu (25/10/2017), CIQAL mengadakan diskusi publik atau konsolidasi dengan jaringan masyarakat sipil, pemerintah dan DPRD tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Diskusi tersebut dimulai pada pukul 10.00 WIB di Gedung Bonaventura Auditorium Kampus 3 Universitas Atmajaya Yogyakarta. Pemateri yang turut hadir dalam diskusi tersebut yaitu Nuning (CIQAL) dan Dr. Yosephine Sari Murti Widiyastuti, Ketua Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK-DIY). Peserta yang hadir dalam diskusi tersebut yaitu dari berbagai pihak, baik lembaga pemerintah maupun lembaga swasta yang terkait, salah satunya LSM Mitra Wacana yang diwakili oleh Astriani dan Analta.

Dalam diskusi tersebut, Sari Murti menyampaikan bahwa “pentingnya untuk mendorong pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Tetapi selama ini dalam proses penegakkan hukum kekerasan seksual masih sangat sulit dan lamban. Payung hukum yang ada selama ini masih belum memberikan dampak yang maksimal pada proses penegakkan hukum kekerasan seksual yang terjadi”.

Sedangkan Nuning, yang mewakili pihak CIQAL juga menyampaikan bahwa “selama ini kebijakan yang dibuat masih seringkali tidak menggunakan perspektif inklusi disabilitas. Selama ini masih sulit, maka dari itu penting untuk turut serta mendorong segera disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini”

Selain forum diskusi, juga diadakan penggalangan dukungan melalui penandatanganan petisi oleh peserta yang hadir dalam diskusi, dengan harapan agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tersebut segera disahkan, mengingat darurat kekerasan seksual di Indonesia yang nantinya sebagai payung hukum dalam menindak pelaku dan melindungi korban. (Listy/Atta).

Tinggalkan Balasan