Log In

Implementasi Perbup No. 4 Tahun 2016 Kabupaten Kulonprogo Dinilai Kurang, Mitra Wacana Yogyakarta Adakan Sosialisasi di Kulonprogo

Kulonprogo, Harianjateng.com- Implementasi Perbup no. 4 tahun 2016 tentang Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) ternyata belum sesuai dengan harapan. Sesuai dengan amanah Perbup tersebut, diharuskan FPKK terbentuk dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai dengan tingkat desa di seluruh kabupaten Kulonprogo. Untuk itu diperlukan sosialisasi dari tingkatan kebupaten ke kecamatan dan mendorong pemerintah desa untuk segera membentuk FPKK.

Mengingat FPKK ini memiliki peran yang sangat penting dimasyarakat, dalam kordinasi dan menyinkronkan pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tugas lain yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan pemantuan dan evaluasi terhadap penyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

Melihat hal tersebut Mitra Wacana Yogyakarta, Rabu (11/07/2018) melakukan sosialisasi terkait dengan Perbup no. 4 tahun 2016 tentang forum perlindungan korban kekerasan, bertempat di Rumah Makan Nggerli Kecamatan wates, Kulonprogo, Yogyakarta, dengan mengundang 9 kelompok dampingan di 9 desa, kepala desa, BPD dan juga pihak Kecamatan Galur, Sentolo dan Kokap. Pertemuan yang dihadiri oleh 36 peserta tersebut melakukan review terkait Perbup no. 4 tahun 2016 dan kewajiban setiap desa untuk membentuk FPKK ditingkat desa.

“FPKK terbentuk sejak tahun 2016 sebagai implementasi Perbup tentang forum perlindungan korban kekerasan, akan tetapi untuk implementasi sampai dengan detik ini belum semua desa membentuk FPKK. Nantinya apabila ada kasus di desa, FPKK yang dapat melakukan pendampingan dan melakukan kordinasi dengan FPKK kabupaten untuk proses penyelesaiannya. Di FPKK kabupaten sendiri ada unit peran pusat terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) sebagai upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan perempuan dan anak,” ujar Sri Suryati dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulonprogo.

Melihat akan pentingnya forum tersebut maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo perlu melakukan sosialisai secara menyeluruh ke tingkatan bawah. Selain itu juga pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan kasus dan identifikasi permasalahan yang ada di desa dengan bantuan FPKK tingkat kabupaten. Hal ini menjadi sangat penting karena setiap desa atau wilayah memiliki karakter yang berbeda, dan kasus yang berbeda juga. Diharapkan dengan adanya peta masalah ini dapat menentukan tindakan selanjutnya sebagai langkah preventifnya.

“kabupaten juga harus mendorong kecamatan agar terbentuknya FPKK tingkat desa dapat segera terwujud. Untuk Desa Nomporejo sendiri siap untuk membentuk FPKK tingkat desa dan setelah terbentuknya forum tersebut akan segera mensinkronkan dengan lembaga terkait seperti P3A yang merupakan dampingan Mitra wacana Yogyakarta. Kemudian juga harus ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan desa dengan mengusulkan kegiatan kegiatan tentang pembedayaan perempuan dan perlindungan anak,” ujar Suyono Kepala Desa Nomporejo, Kecamatan Galur.

Sumber: https://www.harianjateng.com/read/2018/07/12/implementasi-perbup-no-4-tahun-2016-kabupaten-kulonprogo-dinilai-kurang-mitra-wacana-yogyakarta-adakan-sosialisasi-di-kulonprogo/

Tagged under