Log In

Kasus Kekerasan Dinilai Tinggi, FPKK Diintensifkan

KULONPROGO. suaramerdeka.com – Terjadinya kasus kekerasan di Kulonprogo dinilai tinggi. Oleh karena itu berbagai upaya penanggulangan dilakukan. Salah satunya melalui Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK).

Menurut Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Kulonprogo, Eka Pranyata, saat ini FPKK sangat dibutuhkan mengingat banyaknya kasus yang terjadi di Kulonprogo. Pada 2017 terjadi 109 kasus, antara lain 40 kasus dengan korban perempuan, 69 kasus dengan korban anak, 31 kasus korban pelecehan seksual, serta pendampingan nikah usia anak 36 pasang.

Sedangkan pada 2018 ini hingga Juli sudah ada 36 kasus, pendampingan korban kekerasan FPKK perempuan 17 kasus, anak 19 kasus, dan dispensasi nikah hingga Juli ada 20 pasang. Selain penanganan kasus yang terjadi, FPKK juga mempunyai tantangan untuk dapat melakukan pencegahan guna menekan terjadinya kasus serupa di tahun 2018.

“Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu perhatikan, bahwa belum semua kepala desa paham akan pentingnya FPKK, sehingga perlu adanya sosialisasi tentang Peraturan Bupati No 4 tahun 2016,” kata Eka, dalam rapat koordinasi FPKK Kabupaten Kulonprogo di ruang rapat Dinsos P3A, Selasa (10/7).

Rapat dihadiri sekitar 40 peserta dari seluruh jajaran kepengurusan FPKK di tingkat kecamatan, RSUD Wates, Kejaksaan, Pengadilan Agama, dan beberapa LSM seperti Mitra Wacana, Rifka Anisa, PKBI, serta SOS children Village Yogyakarta. Kordinasi yang dilakukan tiga bulanan tersebut banyak mengupas tentang pentingnya FPKK hingga ke tingkatan desa sesuai dengan amanah Peraturan Bupati Kulonprogo nomor 4 tahun 2016.

Pertemuan rutin yang ketiga tersebut dimanfaatkan untuk laporan setiap FPKK kecamatan mengenai kasus yang terjadi di wilayahnya. Berdasarkan laporan yang masuk dari FPKK kecamatan, nantinya akan ditindak lanjuti oleh FPKK kabupaten sehingga penanganan korban kekerasan bisa cepat tertangani.

Selain permasalahan seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan pernikahan usia dini, perlu diwaspadai juga terkait trafficking (perdagangan manusia) yang terjadi di wilayah masing-masing. Apalagi seperti di wilayah Kecamatan Temon yang akan dibangun bandara internasional dan berbagai tempat hiburan, sehingga praktik-praktik trafficking bisa saja bermuculan.

Penggiat LSM Mitra Wacana yang bergerak pada isu perempuan, Septi Wulandari mengatakan, saat ini masih banyak yang belum sadar akan pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan. Adanya kasus trafficking, kesetaraan gender, dan belum optimalnya FPKK ini dikarenakan belum pahamnya terhadap peraturan bupati tersebut.

“Di samping mereka (korban) mengalami kekerasan secara fisik pasti akan mengalami trauma yang mendalam. Kita harus melakukan langkah preventif untuk menekan tindak kekerasan baik itu Kekerasan seksual, KDRT, trafficking, hingga ke pernikahan usia dini,” katanya.

LSM Mitra Wacana sendiri, lanjut Septi, mempunyai sembilan kelompok dampingan di tiga kecamatan di Kulonprogo, di antaranya Kokap, Sentolo dan Galur. Kelompok dampingan yang tergabung dalam Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak (P3A ) tersebut terlebih dahulu dibekali dengan beberapa materi tentang kekerasan seksual, KDRT, trafficking, dan kesehatan reproduksi.

“Diharapkan dengan bekal tersebut mereka dalam bersosialisasi kepada orang terdekat mereka bisa meningkatkan kewaspadaan,” imbuhnya.

Sumber: https://www.suaramerdeka.com/news/baca/102854/kasus-kekerasan-dinilai-tinggi-fpkk-diintensifkan

Tagged under

Tinggalkan Balasan