Connect with us

Berita

Konseling dalam Penanganan Kasus Kekerasan

Published

on

guidance gb google image

Mitra Wacana Women Resource Center, bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara melakukan pelatihan Penanganan dan Pendampingan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (KKBGA) di Aula gedung PKK Banjarnegara. Pelatihan berlangsung Selasa dan Rabu (12-13/6).  Peserta pelatihan merupakan relawan Pusat Pelayanan Terpadu kecamatan. Hadir sebagai fasilitator adalah Yusuf Mardiono dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan juga pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat Mitra Wacana Yogyakarta  Astriani dan Wahyu Tanoto.

Pada sesi kedua setelah pemaparan gender dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Banjarnegara oleh Yusuf Mardiono, pelatihan dilanjutkan dengan pemamparan tentang HAM dan teknik konseling yang benar. Kunci penanganan untuk mengatasi persoalan kekerasan dalam rumah tangga adalah kemampuan peserta mampu melakukan konseling awal untuk menangani kasus papar Astriani.

Untuk melatih ketrampilan peserta , peserta diminta untuk berkelompok menjadi tiga kelompok. Masing-masing kelompok kemudian bermain peran atau  role play tentang penanganan kasus. Kekerasan yang akan ditangani dalam bentuk KDRT, Perkosaan maupun Kekerasan Terhadap Anak. Dalam role play tersebut peserta ada yang berperan menjadi pelaku kekerasan, korban kekerasan, dan juga konselor.

Dari hasil role play tersebut masih ada hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang konselor pada konseli (orang yang sedang melakukan konseling). Astriani menegaskan bahwa seorang konselor hendaknya mempunyai syarat yang harus dipenuhi yaitu, sikap menerima konseli, empati artinya bisa merasakan apa yang dialami oleh konseli, tidak blaming (menyalahkan korban), dan berpihak pada korban. (As3)

Continue Reading
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Berita

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

Published

on

Red backdrop. Sumber gambar: https://pixabay.com

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Membentuk Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang
Disabilitas.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Maksud dan tujuan Pembentukan Komite ini adalah :
a. memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak
Penyandang Disabilitas;
b. mendorong pengarusutamaan Penyandang Disabilitas dalam kebijakan
dan pelayanan publik;
c. membantu terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak
Penyandang Disabilitas yang meliputi hak :
1. hidup;
2. bebas dari stigma;
3. privasi;
4. keadilan dan perlindungan hukum;
5. pendidikan;
6. pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi;
7. kesehatan;
8. politik;
9. keagamaan,
10. Keolahragaan;
11. kebudayaan dan pariwisata;
12. kesejahteraan sosial,
13. aksesibilitas;
14. pelayanan publik;
15. perlindungan dari bencana;
16. habilitasi dan rehabilitasi;
17. konsesi;
18. pendataan;
19. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
20. berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi;
21. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan

22. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan
eksploitasi.

d. mendorong terwujudnya kesamaan kesempatan bagi Penyandang
Disabilitas.

 

Selengkapnya silahkan unduh peraturan walikota Yogyakarta tersebut di bawah ini:

Continue Reading

Trending