Log In

Kordinasi FPKK Bedah Kasus di Kulonprogo

Harianguru.com – Dinas sosial pemberdayaan dan perlindungan anak mengadakan rapat kordinasi rutin forum Perlindungan korban kekerasan (FPKK) Kabupaten Gunung kidul di ruang rapat dinas yang dihadir sekitar 40 peserta dari seluruh jajaran kepengurusan FPKK di tingkat kecamatan, RSUD Kulon Progo, Kejaksaan, Pengadilan Agama dan beberapa LSM seperti Mitra Wacana, Rifka Anisa, PKBI, SOS children Village Yogyakarta.

Kordinasi yang dilakukan 3 bulanan tersebut banyak mengupas tentang pentingnya FPKK sampai ketingkatan desa sesuai dengan amanah peraturan bupati kulon progo no 4 tahun 2016. Menurut Bpk Eka prayata kepala dinas social pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten gunung kidul bahwa sekarang FPKK ini sangat dibutuhkan mengingat banyaknya kasus yang terjadi dikulonprogo. Ditahun 2017 terjadi kasus109 kasus antara lain 40 kasus korban Perempuan, 69 kasus korban anak, 31 kasus korban pelecehan seksual. Pendampingan nikah usia anak 36 pasang.

Untuk tahun 2018 Sampai bulan Juli sudah ada 36 kasus. pendampingan korban kekerasan FPKK, perempuan 17 kasus, anak 19 kasus dan untuk dispendsasi nikah sampai bulan juli ada 20 pasang. Selain penangan kasus yang terjadi FPKK juga mempunyai tantangan untuk dapat melakukan pencegahan guna menekan terjadinya kasus serupa di tahun 2018. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu perhatikan bahwa belum semua kepala desa paham akan pentingnya FPKK sehingga perlu adanya sosialisasi tentang peraturan bupati no 4 tahun 2016.

Pertemuan rutin yang ke 3 ini dimanfaatkan untuk laporan setiap FPKK kecamatan mengenai kasus yang terjadi diwilayahnya. Berdasarkan laporan yang masuk dari FPKK kecamatan nantinya akan ditindak lanjuti oleh FPKK kabupaten sehingga penanganan korban kekerasan bisa cepat tertangani. Selain permasalahan seperti KDRT, Pernikahan usia dini, perlu diwaspadai juga terkait trafficking yang terjadi diwilayah masing masing. Apalagi seperti didaerah temon yang nantinya akan dibangun bandara internasional dan berbagai tempat hiburan maka praktik praktik trafficking bisa saja bermuculan.

Menurut Septi Wulandari penggiat LSM Mitra Wacana yang bergerak di isu perempuan, Trafficking, kesetaraan gender belum optimalnya FPKK ini dikarenakan belum pahamnya peraturan bupati tersebut. Masih banyak yang belum sadar akan pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan. Disamping mereka mengalami kekerasan secara fisik pasti akan mengalami trauma yang mendalam. Kita harus melakukan langkah preventif untuk menekan tindak kekerasan baik itu Kekerasan seksual, KDRT, Trafficking hingga ke pernikahan usia dini. LSM Mitra Wacana sendiri mempunyai 9 kelompok dampingan di 3 kecamatan diantaranya kokap, sentolo dan juga galur.

Kelompok dampingan yang tergabung dalam Pusat pembelajaran perempuan dan anak (P3A ) ini terlebih dahulu dibekali dengan beberapa materi tentang kekerasan seksual, KDRT, Trafficking, kesehatan reproduksi. Diharapkan dengan bekal tersebut mereka dalam melakukan sosialisasi kepada orang terdekat mereka sehingga mereka dapat meningkatkan kewaspadaan.

sumber: http://www.harianguru.com/2018/07/kordinasi-fpkk-bedah-kasus-di-kulonprogo.html

Tagged under