Connect with us

Berita

Kulon Progo Wilayah Rawan Tumbuhnya Paham Radikalisme, Ekstrimisme dan Terorisme

Published

on

Seminar pencegahan RET Kulon Progo. Foto Tnt

Wates,(kulonprogo.sorot.co)–Paham radikalisme, ektrimisme dan terorisme masih saja membuat cemas warga Indonesia. Paham ini kini mulai menyasar kaum perempuan dan anak-anak untuk menjadi anggota dari kelompok-kelompok dengan paham yang memecah belah bangsa tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Birgjen Pol Hamli ketika menjadi narasumber dalam acara Seminar Pencegahan Radikalisme, Ektrimisme dan Radikalisme Bagi Masyarakat Desa dan Pengoptimalan Peran Kelompok Perempuan. Seminar tersebut dilaksanakan di Gedung Kaca Kompleks Pemkab Kulon Progo pada Selasa (23/01/2018).

Hamli mengatakan bahwa bibit-bibit radikalisme, ektrimis dan terorisme bisa saja tumbuh subur di DIY. Salah satu wilayah yang rawan menurutnya adalah Kulon Progo, pasalnya salah satu penyebab suburnya sifat-sifat tersebut yakni jumlah angka kemiskinan.

“Ketidakadilan, kemiskinan, kesenjangan sosial menjadi lahan subur untuk terorisme. Apalagi saat ini banyak dari mereka (teroris) mulai mencari anggota dari kalangan perempuan dan anak. Kasus bom terakhir di Istana Kepresidenan Jakarta pelakunya juga wanita,” kata Hamli, Selasa (23/01/2018).

Untuk menangkal itu semua, Hamli berujar bahwa peran perempuan di dalam keluarga sangatlah penting dan dianggap menjadi ujung tombak menolak dan mengantisipasi paham-paham tersebut. Ibu ataupun ayah harus mulai menanamkan pengetahuan bagaimana cara menangkal paham-paham tersebut sejak dini.

“Anak harus kita awasi betul. Ketika dia mulai menunjukkan tanda-tanda paham radikalisme, ektrimisme dan terorisme, segera diintervensi agar menjauh,” kata dia.

Selain itu, cara lain untuk mencegah agar embrio radikalisme, ektrimisme dan terorisme tak tumbuh subur ialah dengan menjunjung tinggi kearifan lokal. Kondisi dengan kearifan lokal yang masih kuat diyakini Hamli mampu menahan agar bangsa tak terpecah belah oleh ketiga paham tersebut.

Sementara, Direktur Mitra Wacana, Rindang Farihah mengatakan bahwa peran perempuan dalam dunia terorisme kini telah berubah fungsi. Dulu perempuan hanya sebagai pengikut gerakan yang melabeli diri mereka dengan seruan jihad. Namun kini perempuan memilik peran penting dalam tumbuh kembang gerakan-gerakan pemecah bangsa.

Sifat lemah dan kelembutan wanita justru dimanfaatkan oleh para teroris agar bisa masuk di tengah masyarakat guna menggalang dana, perekrut bahkan hingga perakit bom dan yang meledakkan bom.

“Perempuan saat ini juga digunakan sebagai aktor kunci, mungkin awalnya memang mereka pengikut, lama lama bisa menjadi perekrut atau pengalang dana,” katanya.

Namun begitu, Rindang berujar bahwa perempuan bisa menjadi agen dalam penangkalan terorisme. Perempuan diharapkan mampu mengawasi anak, suami dan orang tuanya agar tak terjerumus ke dalam pergerakan radikalisme, ektrimisme dan terorisme.

Sumber: http://kulonprogo.sorot.co/berita-5638-kulon-progo-wilayah-rawan-tumbuhnya-paham-radikalisme-ekstrimisme-dan-terorisme.html

Continue Reading
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Berita

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

Published

on

Red backdrop. Sumber gambar: https://pixabay.com

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Membentuk Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang
Disabilitas.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Maksud dan tujuan Pembentukan Komite ini adalah :
a. memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak
Penyandang Disabilitas;
b. mendorong pengarusutamaan Penyandang Disabilitas dalam kebijakan
dan pelayanan publik;
c. membantu terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak
Penyandang Disabilitas yang meliputi hak :
1. hidup;
2. bebas dari stigma;
3. privasi;
4. keadilan dan perlindungan hukum;
5. pendidikan;
6. pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi;
7. kesehatan;
8. politik;
9. keagamaan,
10. Keolahragaan;
11. kebudayaan dan pariwisata;
12. kesejahteraan sosial,
13. aksesibilitas;
14. pelayanan publik;
15. perlindungan dari bencana;
16. habilitasi dan rehabilitasi;
17. konsesi;
18. pendataan;
19. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
20. berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi;
21. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan

22. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan
eksploitasi.

d. mendorong terwujudnya kesamaan kesempatan bagi Penyandang
Disabilitas.

 

Selengkapnya silahkan unduh peraturan walikota Yogyakarta tersebut di bawah ini:

Continue Reading

Trending