Connect with us

Berita

Membicarakan Kesehatan Reproduksi bukan Hal yang Tabu

Published

on

Mitra Wacana

Ganis Haryanti Putri

Oleh : Ganis Haryanti Putri

Kesehatan merupakan salah satu prioritas hidup manusia yang harus dijaga untuk dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Kesehatan manusia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pola makan, gaya hidup, dan faktor genetik. Kesadaran masyarakat mengenai pola hidup sehat harus terus ditingkatkan dan digencarkan, tak terkecuali kesehatan reproduksi. Menjaga kesehatan reproduksi tak kalah penting dengan menjaga kesehatan tubuh karena jika kesehatan reproduksi terganggu, pada akhirnya akan mempengaruhi kesehatan tubuh juga. Peningkatan kualitas kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi tiap individu, termasuk juga dalam hal ini kesehatan reproduksi. Sayangnya beberapa orang masih menganggap bahwa berbicara mengenai kesehatan reproduksi adalah hal yang tabu.

Adanya anggapan tersebut membuat orang menjadi enggan untuk membicarakannya. Karena minimnya informasi mengenai kesehatan reproduksi yang didapat dari orangtua maupun lingkungan sosialnya, tak jarang remaja yang memang rasa ingin tahunya tinggi “lari” ke internet untuk mendapatkan jawaban yang ingin diketahuinya. Di satu sisi, ini merupakan hal yang positif karena dengan adanya perkembangan teknologi, informasi apapun menjadi sangat mudah untuk diakses. Namun di sisi lain juga penting untuk diwaspadai karena tidak semua informasi yang tersedia di internet valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Sebagai contoh, dapat dilihat dari siklus bulanan perempuan (haid/menstruasi). Ketika mencari informasi mengenai menstruasi akan banyak sekali data yang ditampilkan. Mulai dari penjelasan apa itu menstruasi, bagaimana gejalanya, bagaimana siklusnya, sampai pada mitos-mitos yang beredar di masyarakat yang tidak ada sangkut pautnya dengan penjelasan medis. Kondisi seperti inilah yang semakin mendorong pentingnya memberikan edukasi kepada masyarakat, baik laki-laki dan perempuan, tua maupun muda agar mendapatkan informasi yang pasti dan dapat dijelaskan secara medis. Terlebih lagi, kondisi tiap orang yang berbeda-beda tentu penanganannya juga tidak bisa disamakan satu sama lain, jika hanya mengandalkan internet tentu informasi yang diperoleh menjadi kurang mendukung.

Sebenarnya, menggunakan internet untuk mendapatkan informasi, khususnya mengenai kesehatan reproduksi itu sah-sah saja. Semua orang berhak untuk mengakses, tidak ada larangan maupun syarat tertentu. Hanya saja untuk memastikan benar tidaknya informasi yang diperolah dari internet, diperlukan informasi pendukung dari ahlinya, seperti bidan, penyuluh, dokter, maupun orang-orang yang memang sudah ahli di bidangnya. Pendidikan mengenai kesehatan reproduksi penting untuk diajarkan sedini mungkin, bahkan bisa jadi pendidikan kesehatan reproduksi merupakan salah satu alternatif pencegahan pelecehan seksual pada anak.

Pendidikan mengenai kesehatan reproduksi pada anak PAUD dan TK bisa diawali dengan hal-hal sederhana seperti menerapkan budaya malu sehingga anak tidak membuka baju atau celana sembarangan, mengajarkan toilet trainning, bagaimana cara membersihkan diri setelah buang air kecil dan buang air besar, memberitahukan bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh orang lain beserta fungsi bagian tubuh masing-masing, menjelaskan juga apa yang harus ia lakukan jika orang lain menyentuhnya. Memberikan edukasi mengenai kesehatan reproduksi sejak dini juga penting dilakukan untuk mengenali gejala atau gangguan kesehatan reproduksi sehingga diperoleh penanganan yang cepat dan tepat bagi penderita.

Memberikan edukasi pada anak sejak dini mengenai kesehatan reproduksi memang butuh kesabaran dan keterlibatan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penting untuk menjalin kerjasama antara keluarga sebagai unit terkecil dan lembaga pendidikan yang merupakan tempat bagi anak banyak menghabiskan waktunya di sana. Perlu digencarkan lagi pelaksanaan sosialisasi dan konseling mengenai kesehatan reproduksi pada seluruh elemen masyarakat, tua, muda, laki-laki maupun perempuan, semua memiliki hak yang sama untuk memperoleh edukasi seputar kesehatan reproduksi.

Harapannya, setelah mendapatkan edukasi mengenai kesehatan reproduksi, angka kematian ibu dan bayi dapat ditekan, angka pelecehan seksual pada anak turun, masyarakat dapat membedakan mana informasi yang mitos dan yang fakta, masyarakat mengetahui gangguan kesehatan yang mungkin dialaminya sehingga memperoleh penanganan yang tepat, dan yang tak kalah penting adalah memberikan kesadaran pada masyarakat bahwa membicarakan kesehatan reproduksi bukan hal tabu, bahkan penting untuk dilakukan.

Penyelaras : Ruly

Editor : Arif Sugeng Widodo

Biodata Penulis

Nama Lengkap                        : Ganis Haryanti Putri.

Jenis Kelamin                          : Perempuan.

Agama                                    : Islam.

Email                                       : ganis217@gmail.com.

Pengalaman Organisasi

  1. Staff Divisi Diskusi Censor Fisip UNS 2016/2017
  2. Staff Divisi Diskusi Censor Fisip UNS 2017/2018 
  3. Koordinator Sie Perkap Censorfest 3.0 2017
  4. Staff Sie Sekretaris Censorfest 4.0 2018
  5. Staff Sie Sekhumjin Seminar Nasional dan Konferensi Sosiologi Perkotaan 2018.
Continue Reading
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Berita

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

Published

on

Red backdrop. Sumber gambar: https://pixabay.com

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Membentuk Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang
Disabilitas.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Maksud dan tujuan Pembentukan Komite ini adalah :
a. memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak
Penyandang Disabilitas;
b. mendorong pengarusutamaan Penyandang Disabilitas dalam kebijakan
dan pelayanan publik;
c. membantu terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak
Penyandang Disabilitas yang meliputi hak :
1. hidup;
2. bebas dari stigma;
3. privasi;
4. keadilan dan perlindungan hukum;
5. pendidikan;
6. pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi;
7. kesehatan;
8. politik;
9. keagamaan,
10. Keolahragaan;
11. kebudayaan dan pariwisata;
12. kesejahteraan sosial,
13. aksesibilitas;
14. pelayanan publik;
15. perlindungan dari bencana;
16. habilitasi dan rehabilitasi;
17. konsesi;
18. pendataan;
19. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
20. berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi;
21. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan

22. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan
eksploitasi.

d. mendorong terwujudnya kesamaan kesempatan bagi Penyandang
Disabilitas.

 

Selengkapnya silahkan unduh peraturan walikota Yogyakarta tersebut di bawah ini:

Continue Reading

Trending