Connect with us

Berita

Mengapa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Harus Disahkan?

Published

on

Diskusi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Mitra Wacana WRC. Foto: Aini

Kekerasan seksual semakin marak terjadi di masyarakat Indonesia, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Kekerasan yang terjadi tidak hanya pemerkosaan saja namun ada banyak bentuknya, seperti menggoda atau pelecehan secara verbal. Bahkan tidak hanya terjadi pada orang dewasa, anak-anak yang masih bersekolah dasar juga rawan menjadi korban kekerasan seksual. Sehingga hadirnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pun menjadi bahan yang menarik untuk dikritisi oleh berbagai kalangan, seperti para pelajar dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat.

Selasa, (17/10/2017), Mitra Wacana WRC mengadakan diskusi tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual bersama beberapa mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Diskusi yang dimulai pukul 13.00 WIB tersebut diadakan di kantor Mitra Wacana WRC, Gedongan Baru No.42 Pelemwulung Banguntapan Bantul DIY. Hadir sebagai narasumber Eka Septy Wulandari (Pegiat Komunitas) dan Wariyatun (Aktivis Perempuan).

Septy dalam pemaparannyya Septy bercerita selama menjadi pendamping korban kekerasan di Banjarnegara yang mendampingi 4 desa di Kecamatan Susukan dan Punggelan. Berdasarkan penelitian, di empat desa tersebut banyak terjadi kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Kecamatan Susukan menjadi kecamatan dengan tingkat kekerasan paling tinggi di Banjarnegara. Pada bulan September lalu terjadi pemerkosaan di sebuah tempat ibadah di desa Karangjati Kecamatan Susukan. Sedangkan pada bulan Agustus di Kecamatan Punggelan, terjadi kekerasan berupa penyekapan korban di rumah kosong selama berhari-hari. Selain menyampaikan pengalamannya mendampingi korban kekerasan, Bu septy juga menyampaikan kegiatan-kegiatan pendampingan, seperti melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak di pertemuan-pertemuan dan di sekolah.

Sedangkan Wariyatun menjelaskan beberapa pasal di RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Ada 5 unsur yang terdapat dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yaitu pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan korban dan penghukuman pelaku. Dari beberapa pasal yang dijelaskan, P3A (Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak) terakomodir pada BAB VIII tentang partisipasi masyarakat dalam upaya penghapusan kekerasan seksual.

Hingga saat ini, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual belum disahkan. Salah satu faktor penyebabnya yakni terdapat beberapa peraturan yang belum diselaraskan dengan program pemerintah, misalnya program penggunaan alat kontrasepsi. (Listy/Tnt).

Continue Reading
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Berita

Kepala Desa Cokrodiningratan dan Kader Bumijo terbantu dengan program Pekerti dari Mitra Wacana

Published

on

Rabu (15/05/19), Mitra Wacana bersama Kepala Desa Cokrodiningratan Narotama dan Kader Perempuan Bumijo Ibu Kokom berbincang dalam talkshow di Radio Sonora 97.4 FM Jogja dengan Tema “Hari Keluarga Internasional, dampingan kader di desa dalam meningkatkan kesadaran pentingnya penyampaian informasi Kesehatan Reproduksi bagi perempuan”. Narotama mengatakan peran kader sangat penting bagi penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam meyampaikan informasi layanan kesehatan reproduksi bagi perempuan. Di sisi lain Bu Kokom juga mengatakan sangat terbantu dengan adanya proses pembelajaran dari Mitra Wacana dengan program Pekerti, sehingga kader banyak mendapat pembelajaran terkait informasi dan cara penyampaian yang tepat bagi masyaratkat. Narotama juga menambahkan sekarang kelurahan Cokrodiningratan juga melakukan inovasi melalui grup Whatsapp deteksi dini ibu dengan gangguan kehamilan. Sehingga bila terdapat ibu hamil yang terdeteksi gangguan dini dapat langsung ditangani bersama kader.

Continue Reading

Trending