Log In

Mitra Wacana WRC angkat Tema Pemilu dalam Talkshow

Tema : Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Yogyakarta
Narasumber : Ketua KPU Kota Yogyakarta
Hari/Tanggal : Senin, 29 Januari 2018
Jam : 11.00-12.00 WIB
Tempat : Radio Kartika Indah Swara

Pesta demokrasi yang sebentar lagi akan digelar serentak secara nasional, menjadi ajang pertaruhan eksistensi partai politik dan para calon legislatif yang akan diusungnya. Parpol akan berlomba-lomba menarik simpati masyarakat untuk mendongkrak perolehan suara. Berbagai upayapun dilakukan demi pencitraan. Namun tak kalah penting dari itu, strategi pemenangan salah satunya harus mengetahui pembagian dapil dimana calon legislatif akan di tempatkan dan juga berapa jumlah kursi yang akan diperebutkan dengan parpol lain. Ini juga menarik untuk dikaji. Bagi masyarakat sipil, pengetahuan tentang pembagian dapil ini sangat penting agar mereka bisa mengetahui alur dan peta politik yang dibuat oleh para parpol dan calegnya sehingga mereka bisa menjatuhkan pada pilihan yang tepat.

Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi di DPR ini sudah diatur dalam peraturan KPU pasal 14 ayat 2 nomor 16 tahun 2017. Dalam proses penentuannya masyarakat secara luas jarang mengetahui bagaimana alur dan apa saja yang menjadi pertimbangan dalam penetapannya. Ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat secara luas agar mereka lebih melek politik dan mampu terlibat secara aktif. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat juga menjadi pengawas dan penguat KPU secara kelembagaan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Jikalau terjadi penyelewengan karena adanya politik kepentingan oleh parpol atau kelompok tertentu, misalny gerrymandering, masyarakat bisa mengkritisi dan melaporkannya.

Di Kota Yogyakarta sendiri, kursi DPRD yang akan diperebutkan dalam percaturan ajang demokrasi ini berjumlah 40 yang terbagi dalam 14 kecamatan dengan jumlah penduduk kurang lebih 410.262 jiwa (sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY). Dengan berbagai macam perbedaan luas wilayah dan jumlah penduduk di tiap-tiap dapil, bagaimana KPU merumuskan pembagian jatah kursi ini bisa adil dan dapat diterima semua pihak? Informasi ini perlu diketahui oleh publik secara luas tidak hanya hasilnya, namun juga prosesnya. (Mun).

Tagged under