Connect with us

Berita

Nonton Bareng Film Ngenes dan Wani Ngomong

Published

on

Video Ngenes dan Wani Ngomong adalah seri film dokumenter pendek tentang remaja perempuan yang tengah menghadapi stigma dan permasalahan pelecehan seksual di desanya. Video Ngenes dan Wani ngomong di produksi oleh para remaja di dua desa; Karangjati kecamatan Sususkan dan Petuguran kecamatan Punggelan. Keduanya berada di kabupaten Banjarnegara pada 2016. Mitra Wacana WRC sebagai lembaga pendamping memfasilitasi terselenggaranya kedua video tersebut atas support AWO International.

Acara nonton film ini diselenggaran oleh Mitra Wacana WRC bekerjasama dengan pemerintah desa setempat dilaksanakan di Balaidesa Karangjati dan Petuguran pada Sabtu (24/12/16). Ada dua Film yang putar. Pertama, film Ngenes dari desa Petuguran karya para remaja yang tergabung dalam Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak (P3A) Bareng Bocah Petuguran (BABORAN), mengisahkan perjalanan beberapa remaja perempuan yang digosipkan oleh warga desa ketika pulang sekolah hingga malam. Beberapa remaja ini merasa mendapatkan stigma negatif oleh para tetangga dan warga setempat hanya gara-gara sering pulang sekolah hingga malam.

Kedua, video Wani Ngomong oleh para remaja yang tergabung dalam Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak (P3A) KACANG TANAH mengisahkan dua remaja perempuan yang masih duduk di bangku sekolah mendapatkan pelecehan seksual dari orang dekat yang dikenalnya. Dalam video ini para korban mengaku “bingung” harus berbuat apa ketika mengalami pelecehan karena pelakunya adalah orang dekat korban.

Kedua video tersebut menceritakan persoalan pendidikan, kebebesan dalam berekspresi, kebebasan berpendapat, akses kelembagaan, keluarga, dan keadilan gender.

 

Berikut adalah sinopsis dari kedua film tersebut

Wani NgomongKarangjati, Susukan

DURASI 8 menit 42 detik

Sutradara : Citra Eka Lestrai

Annisa Qotrunnada Khoirun Nita (15 tahun) dan Citra Eka Lestari (16 Tahun) dari Desa Karangjati, Susukan, Banjarnegara, Jawa Tengah menceritakan kisah pengalamannya mendapat perlakuan pelecehan seksual dari tetangganya dan orang yang dianggap “tokoh”. Akibatnya, Citra dan Nada mengaku risih, jengkel, gemes terhadap pelaku. Mereka berdua mengaku trauma dengan kejadian tersebut.

Disadari atau tidak, yang dialami Citra dan Nada adalah bentuk pelecehan yang tidak bisa dibenarkan. Bagaimana menyelesaikan hal tersebut? Sampai kapan hal ini terus berlangsung? Apa yang mestinya dilakukan oleh tokoh agama dan pemerintah desa melihat hal ini?

Link film : Wani Ngomong

Isu Tentang Kesetaraan Gender

Isu : Keadilan gender

Petuguran, Punggelan
Ngenes

DURASI 7 menit 16 detik

Sutradara : Wiwit Lestari

Wiwit Lestari (13 tahun) adalah satu dari remaja dari desa Petuguran, kecamatan Punggelan yang ingin mengekspresikan hobbinya dengan mengikuti kegiatan-kegiatan ektra kurikuler di sekolahnya, SMP N Punggelan. Akibatnya, Wiwit sering pulang sekolah hingga malam dikarenakan Wiwit aktif dalam berbagai kegiatan di sekolah. Dari Sinilah persoalan muncul, Wiwit bersama beberapa teman-temannya mendapatkan stigma negatif oleh para warga dengan berbagai “tuduhan”.

Setiap anak memiliki hak untuk mengikuti kegiatan di sekolah. Apakah ketika anak-anak aktif mengikuti kegiatan positif di sekolah pantas mendapatkan stigma negatif? Bagaimana seharusnya orang tua, warga dan pemerintah desa melihat hal ini?

Link Film : Ngenes

 

 

Continue Reading
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Berita

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

Published

on

Red backdrop. Sumber gambar: https://pixabay.com

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Membentuk Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang
Disabilitas.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Maksud dan tujuan Pembentukan Komite ini adalah :
a. memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak
Penyandang Disabilitas;
b. mendorong pengarusutamaan Penyandang Disabilitas dalam kebijakan
dan pelayanan publik;
c. membantu terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak
Penyandang Disabilitas yang meliputi hak :
1. hidup;
2. bebas dari stigma;
3. privasi;
4. keadilan dan perlindungan hukum;
5. pendidikan;
6. pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi;
7. kesehatan;
8. politik;
9. keagamaan,
10. Keolahragaan;
11. kebudayaan dan pariwisata;
12. kesejahteraan sosial,
13. aksesibilitas;
14. pelayanan publik;
15. perlindungan dari bencana;
16. habilitasi dan rehabilitasi;
17. konsesi;
18. pendataan;
19. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
20. berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi;
21. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan

22. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan
eksploitasi.

d. mendorong terwujudnya kesamaan kesempatan bagi Penyandang
Disabilitas.

 

Selengkapnya silahkan unduh peraturan walikota Yogyakarta tersebut di bawah ini:

Continue Reading

Trending