Log In

Perjuangan Perempuan Buruh Migran yang Berujung Kematian

Press Release JPPRT

Kabar duka dari Arab Saudi untuk Indonesia kembali terjadi pada tanggal 30 Oktober 2018. Seorang perempuan buruh migran Tuty Tursilawati mendapatkan hukuman mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan Arab Saudi  pada tahun 2011 dan dieksekusi pada tanggal 29 Oktober 2018. Tuti dituduh melakukan pembunuhan berencana atas orang tua sang majikan serta pencurian uang untuk melarikan diri. Pembunuhan berencana merupakan kejahatan terberat dan tak termaafkan dalam hukum pidana di Arab Saudi. Eksekusi mati ini menambah deretan panjang perempuan buruh migran yang mendapatkan hukuman mati dari Arab Saudi dan tanpa notifikasi resmi pada pemerintah Indonesia.

Aksi JPPRT solidaritas tuti tursilawati

Perwakilan demonstran membacakan sikap solidaritas terkait dengan dijatuhkannya hukuman mati kepada tuti tursilawati oleh Arab Saudi tanpa ada notifikasi resmi ke indonesia

Koordinator aksi, Ernawati menyampaikan bahwa tuty adalah satu dari sekian perempuan buruh migran yang mendapat kekerasan dari majikannya secara berlapis. Mendapatkan ancaman kekerasan seksual, pemerkosaan, serta tidak mendapatkan upah yang dialami tuti selama 6 bulan bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Dalam situasi tersebut, tuti melakukan pembelaan diri atas kekerasan yang diterimanya. Situasi ini adalah potret dari lemahnya perlindungan terhadapt perempuan buruh migran dari pemerintah baik Indonesia maupun Arab Saudi. Kebijakan kongkrit yang benar benar memberikan perlindungan terhadap perempuan buruh migran tak juga diwujudkan. Padahal perempuan yang bekerja disektor non-formal di Arab Saudi khususnya pekerja rumah tangga menempati jumlah cukup signifikan yaitu 46% (data SP). Alih alih mengeluarkan kebijakan penghentian permanen penempatan buruh migran Indonesia ke Negara Timur Tengah melalui Kepnenaker No 260/250, justru menambah angka perempuan buruh migran semakin naik bahkan un-prosedural dan terjebak dalam perdagangan manusia. Laporan tindak pidana umum bareskrim menyebutkan bahwa ada 1164 Tenaga Kerja Indonesia illegal dengan tujuan Negara Timur Tengah salah satunya Arab Saudi.

Hukuman mati untuk Tuti bukanlah penutup, masih ada 13 WNI yang menanti eksekusi hukuman serupa yang dijatuhkan oleh Arab Saudi dengan berbagai dakwaan yaitu sihir, pembunuhan, zina. Oleh karena itu, Koordinator menegaskan agar pemerintah Indonesia lebih tegas lagi kepada Pemerintah Arab Saudi untuk segera mengakhiri dan menghentikan berbagai pelanggaran HAM dan HAP yang ditimpakan kepada para perempuan buruh migran. Terlebih lagi Arab Saudi sudah secara jelas meratifikasi CEDAW sebagai bentuk komitmen melakukan penegakan hak asasi perempuan. Seruan nota protes saja tidak cukup, maka perlu upaya yang lebih kongkrit lagi dengan megneluarkan kebijakan antar Negara yang menjamin hak-hak perempuan dan perlindungan perempuan buruh migran berdasarkan Hak Azazi Manusia dan Hak Azazi Perempuan. Arab Saudi harus menerapkan dan mengimplementasikannya baik dalam praktik kebijakan ataupun social. Sehingga Arab Saudi tidak hanya sekedar menjadikannya sebagai legitimasi telah meratifikasi CEDAW tanpa upaya yang riil.

Oleh karena itu, JPPRT menyerukan dan menyatakan sikap solidaritas kepada berbagai pihak terkait dibawah ini :

  1. Pemerintah Indonesia harus menghentikan aturan-aturan reaktif yang merugkan perempuan buruh migran.
  2. Pemerintah benar benar melakukan perombakan system perlindungan dalam negeri melalui implementasi UU no 18/2017 yang merupakan bagian dari implementasi UU No. 6 tahun 2012 tentang perlindungan buruh migran dan anggota keluarganya
  3. Pemerintah melalui Atase ketenagakerjaan Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementrian Luar Negeri untuk menjelaskan kepada public tentang upaya upaya yang sudah dilakukan untuk membebaskan WNI yang saat ini terkena ancaman hukuman mati
  4. Pemerintah memberikan upaya pemulihan dan rehbilitasi keluarga korban dan hak-hak korban
  5. Kepada para pembela hukum yang mendampingi kasus yang menimpa para perempuan pekerja rumah tangga (baik domestik maupun luar negeri) agar menggunakan perspektif feminis atau HAP. Hal ini penting mengingat posisi tawar PRT yang sudah lemah atas majikannya sehingga para PRT yang mengalami kasus sering terhalang untuk memberikan pembuktian.
  6. Pemerintah Arab Saudi segera mengimplementasikan CEDAW dalam kebijakan perlindungan perempuan buruh migran, sekaligus menghormati dan menjunjung tinggi hak hak perempuan buruh migran.
  7. Menghentikan hukuman mati bagi para perempuan yang buruh migran dan pekerja migran
  8. Menghentikan opini buruh migran sebagai pahlawan devisa yang jauh dari kelayakan perlindungan sebagai pahlawan.

 

JARINGAN PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA (JPPRT)

DAERAH ISITIMEWA YOGYAKARTA

 

Anggota Jaringan : Forum LSM DIY, ICM, SP Kinasih, LBH Yogyakarta, Rumpun Tjoet Njak Dien, Serikat PRT Tunas Mulia, Kongres Operata Yogyakarta (KOY), Mitra Wacana, PKBI DIY, PSB, Rifka Annisa, SAMIN, Sahabat Perempuan, Yasanti, IHAP, KPI DIY dan Individu Individu

Sekretariat bersama : Grojogan RT 05 Wirokerten, Banguntapan Bantul

Email : jpprt_yogya@gmail.com

 

Tagged under

Tinggalkan Balasan