Connect with us

Berita

Pertemuan Rutin Kader Perempuan Mergangsan

Published

on

Mitra Wacana

Pertemuan rutin kader perempuan kecamatan Mergangsan kota Yogyakarta yang tergabung di dalam program PEKERTi (Peningkatan Kesehatan Reproduksi Perempuan Terintegrasi) pada Jum’at, (8/3/2019). Pertemuan rutin ini dihadiri oleh Kasi Pemberdayaan masyarakat Kecamatan Mergangsan,  perwakilan dari kelurahan Brontokusuman, Keparakan dan Wirogunan,  serta dari Mitra Wacana.

Kegiatan tersebut dimanfaatkan untuk melihat kembali materi Hak Kesehatan Seksual Reproduksi (HKSR) Komprehensif yang telah disampaikan dalam pelatihan  pada 6-8 Februari 2019. Selain membahas HKSR, para perserta yang mrupakan Kader di wilayahnya masing-masing juga melakukan pemetaan kegiatan yang ada di kelurahan dan kecamatan. Harapannya pasca pertemuan para kader dapat dapat melakukan sosialisasi HKSR kepada masyarakat. (ruly)

Continue Reading
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Berita

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

Published

on

Red backdrop. Sumber gambar: https://pixabay.com

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Membentuk Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang
Disabilitas.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Maksud dan tujuan Pembentukan Komite ini adalah :
a. memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak
Penyandang Disabilitas;
b. mendorong pengarusutamaan Penyandang Disabilitas dalam kebijakan
dan pelayanan publik;
c. membantu terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak
Penyandang Disabilitas yang meliputi hak :
1. hidup;
2. bebas dari stigma;
3. privasi;
4. keadilan dan perlindungan hukum;
5. pendidikan;
6. pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi;
7. kesehatan;
8. politik;
9. keagamaan,
10. Keolahragaan;
11. kebudayaan dan pariwisata;
12. kesejahteraan sosial,
13. aksesibilitas;
14. pelayanan publik;
15. perlindungan dari bencana;
16. habilitasi dan rehabilitasi;
17. konsesi;
18. pendataan;
19. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
20. berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi;
21. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan

22. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan
eksploitasi.

d. mendorong terwujudnya kesamaan kesempatan bagi Penyandang
Disabilitas.

 

Selengkapnya silahkan unduh peraturan walikota Yogyakarta tersebut di bawah ini:

Continue Reading

Trending