Opini
Catatan Pelajar
This post is also available in:
Indonesia
Windi Meilita
Oleh Windi Meilita (Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
Semua manusia diciptakan dari “bahan” yang sama, proses yang sama, dengan kemampuan yang tidak sama. Label sifat yang kerap disematkan terhadap manusia merupakan hasil dari pemahaman kesepakatan umum tentang karakter manusia yang selama ini telah terkonstruk di lingkungan sosial. Misalnya, dalam percakapan sehari-hari atau dalam sebuah perkumpulan, pertemanan, bahkan lingkungan keluarga, terbentuk pemahaman mengenai sifat seseorang. Seperti ramah, sabar, pemarah, cuek, sombong, pelit, dermawan, ganjen, genit, pemalas, rajin, bodoh, pintar, gesit, dan lain sebagainya.
Dalam bahasa inggris, kata-kata di atas mungkin dikenal dengan kata sifat. Biasanya, sifat seseorang disimpulkan dari kebiasaan yang terus dilakukannya setiap hari. Kebiasaannya merespon kejadian, memahami situasi, dan aksi yang dipilih untuk menjelaskan isi pikiran.
Terkait kata bodoh dan pintar, dua kata ini sering kali ditemukan dan di dengar saat masa-masa pertumbuhan, di sekolah, lingkungan bermain, bahkan di rumah. Di lingkungan sekolah, skala yang digunakan untuk membedakan antara kata bodoh dan pintar adalah kemampuan para siswa dalam menerima pelajaran, keberanian untuk berbicara di depan, dan pengorganisasian bakat kearah akademis. Segala hal yang berada di sekolah ditinjau dari sisi akademis.
Sehingga terbentuk sebuah konsep bahwa keberhasilan seseorang ditentukan dari; sekolah apa yang ia pilih, bagaimana akreditasnya, dan bagaimana prestasi si anak di sekolah. Tentu saja hal ini tidak berlaku untuk sekolah yang mengutamakan keterampilan. Seperti teknik, tata boga, media, medis, seni, tapi kembali lagi pada stereotip berfikir yang lebih mengunggulkan keilmuan eksak di usia pertumbuhan.
Selanjutnya, di lingkungan bermain. Bodoh dan pintar adalah kata yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Hal ini jarang sekali disadari oleh orang tua yang memiliki prioritas di bidang akademik. Bahwa lingkungan bermain justru memberikan pengalaman lebih besar dan membuka wawasan. Umumnya, bodoh adalah gambaran untuk orang yang selalu diam saat ditindas, kalah dalam bermain, dan menarik diri. Kondisi sebaliknya; bodoh merupakan label yang digunakan pada sekelompok anak yang terlalu banyak mengeksplore dunia, terjerumus masalah, atau hidup tanpa aturan. Karena itu, masa remaja dan lingkungan bermain selalu berkaitan dalam pengambilan keputusan. Sehingga kata yang lebih sering muncul untuk menggambarkan kondisi pada lingkungan bermain adalah bodoh dan bijak.
Terakhir, mengenai bodoh dan pintar di lingkungan keluarga. Skala yang digunakana untuk membandingkan adalah prestasi dan kemampuan saudara. Orang tua cenderung berharap agar anak menjadi orang sukses, berhasil, dan selalu menceritakan bagaimana masa mudanya. Harapan yang besar tersebut memunculkan kebiasaan untuk membanding-bandingkan kemampuan.
Manusia terlahir dari bahan dasar yang sama, namun memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Orang tua yang memiliki prioritas dibidang akademik, pernah memiliki mimpi tinggi yang tidak tercapai justru memberikan pengawasan ketat dan tidak jarang tindakan diskriminasi pada anak yang lebih unggul di bakat bukan prestasi. Dari konsep bakat dan prestasi inilah tercipta bodoh dan pintar.
Pada dasarnya tiga lingkungan tersebut saling berkaitan. Orang-orang yang terlibat dalam proses sosial baik di lingkungan sekolah, rumah, ataupun bermain cenderung adalah orang-orang yang sama. Bodoh atau pintar hanya kata sifat, dan tidak menentukan bagaimana masa depan seseorang. Bodoh dan pintar hanya kata sifat dan label yang diberikan seseorang berdasarkan pemahamannya mengenai kedua kata tersebut. Tidak secara mutlak menjadi kata sifat yang selalu mengekor.
Seperti halnya belajar, dalam belajar tidak ada salah atau benar. Kesalahan menyebabkan kegagalan dan kebenaran mengantarkan pada kesuksesan. Dua konsep tersebut terbentuk di lingkungan sekolah yang selalu menutut adanya kebenaran di waktu yang sudah ditentukan. Belajar adalah proses untuk menjadi tau, bukan menjadi benar.
Pengetahuan yang benar mengenai ilmu didapat dari hasil pemahaman yang dalam dan dalam waktu yang tidak dapat ditentukan. Karena itu tidak ada pelajar yang bodoh, mereka hanya memiliki kemampuan dan bakat yang berbeda. Tidak ada metode yang paling benar dan paling efektif saat belajar. Semua kembali pada diri sendiri, kembali pada pengambilan keputusan.
Data penulis
Nama : Windi Meilita Wiryanti
Tempat/Tanggal Lahir : Jambi, 15 Mei
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan saat ini : UIN Sunan Kalijaga jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam
This post is also available in:
Indonesia
A. Latar belakang terjadinya perkawinan anak.
Rindang Farihah PSG UNU Yogyakarta
Pembahasan tentang perkawinan anak kembali menghangat dimasa pandemi ini, para pemerhati hak anak dan perempuan kembali gencar menyuarakan kasus ini sebagai persoalan sosial yang harus segera ditangani. Data Kementrian PPPA menyebutkan pada tahun 2019 terdapat 24 ribu angka perkawinan anak,[1] data ini didapatkan dari data Badilag (Badan Peradilan Agama). Data kenaikan juga terlihat dari data yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Wonosari, Gunung Kidul menyebutkan pada tahun 2020 terhitung dari bulan maret hingga bulan agustus terdapat 150 permohonan dispensasi usia pernikahan yang diajukan.[2]
Lies Marcoes dari Rumah KitaB menyatakan, Indonesia hari ini darurat perkawinan anak.[3] Menurutnya fenomena perkawinan anak saat ini tidak hanya disebabkan kemiskinan, namun juga konservatisme dalam beragama. Lies menyatakan praktek perkawinan anak saat ini juga terjadi di kota, tidak hanya di pedesaan, kenyataan inilah yang menurutnya Indonesia tengah mengalami darurat perkawinan anak. Konservatisme sendiri terjadi akibat budaya patriarki yang mendorong terciptanya pandangan konservatif. Gejala konservatisme ditandai dengan munculnya kelompok-kelompok ‘penjaga moral’ yang mengatasnamakan moral dan agama. Gerakan ini menjadikan kaum remaja khususnya perempuan sebagai sasarannya dengan propaganda ‘daripada berzina’. Argumentasi berbasis pandangan agama terkait konsep baligh, hak ayah untuk memaksa anak (ijbar), dan hamil diluar nikah menjadi alat dalam melakukan dakwah nikah diusia muda (baca: anak).
Sebuah riset menjelaskan angka perkawinan anak menyebar di wilayah-wilayah di Indonesia (baik pedesaan maupun perkotaan). Riset yang dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia menampilkan data 1 dari 9 anak menikah di Indonesia, mereka ini perempuan dengan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun di tahun 2018 diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900.[4] Angka ini sekaligus menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia.
Budaya patriarki yang mempengaruhi cara pandang beragama masyarakat mengakibatkan pandangan bias gender dan memproduksi argument serta perilaku konservatif. Sebagaimana diungkapkan di atas seruan atas nama moral dan agama tidak menunjukkan adanya kesadaran tentang dampak (madharat, dalam bahasa agama) dari kawin anak. Padahal ketika kita mencoba melihat dampak yang ditimbulkan, maka akan jauh dari maslahat, sebaliknya dekat dengan kemadharatan. Hal ini amat disayangkan, karena belum menjadi kesadaran bersama para pemangku agama terkait dakwah mencegah praktek nikah anak. Lebih lanjut praktek perkawinan anak berkontribusi menambah persoalan baru, yakni kemiskinan, keterbelakangan, stunting, aborsi, berat badan bayi lahir kurang serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Sebagaimana dipaparkan diatas, praktek perkawinan anak tidak memandang status sosial, ekonomi dan pendidikan serta wilayah dimana tinggal ‘pedesaan atau perkotaan’. Nikah anak juga terjadi di salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan, yang mana di wilayah ini poligami dan perkawinan anak menjadi sesuatu yang legal dan diizinkan secara adat dan agama.
Dalam budaya masyarakat setempat, perkawinan anak menjadi bagian dari tradisi budaya setempat.[5] Secara khusus terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi tingginya angka kawin anak di wilayah ini, diantaranya: pertama, di wilayah ini terdapat budaya Jujuran, yaitu budaya tabu menolak lamaran yang datang pertama kali ditambah stigma yang berlaku, yakni jika menolak lamaran akan sulit mendapatkan jodoh, sehingga dalam situasi ini perempuan tidak kuasa menolak lamaran yang datang kepadanya. Kedua, tradisi menikah muda lebih dihargai, tradisi ini mendorong adanya praktek menikah dibawah usia 20 tahun.
Praktek budaya ini tidak menjadi persoalan bagi anak yang berasal dari keluarga kaya, karena mereka akan mendapatkan dukungan ekonomi dari orang tuanya, tentunya berbeda dengan keluarga dengan ekonomi lemah. Ketiga, kesadaran pentingnya pendidikan, kesadaran memperoleh pendidikan di daerah ini masih rendah, ditambah lagi mahalnya biaya pendidikan. Masyarakat berpendapat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin mahal pula biaya pendidikan yang harus dikeluarkan. Keempat, pandangan konservatisme beragama, yakni dukungan tokoh agama untuk mengatur moral remaja dengan pernikahan.
B. Potensi dan resiko perkawinan anak
Dalam kajian keadilan dan kesetaraan gender disebutkan bahwa budaya patriarki telah memposisikan anak perempuan dan perempuan mengalami kerentanan akibat diskriminasi, stigma dan praktek subordinasi dalam struktur sosial masyarakat. Tidak hanya kemiskinan dan keterbelakangan, praktek perkawinan anak berpotensi menyebabkan terjadinya kekerasan seksual dalam rumah tangga; misalnya pemaksaan hubungan seksual, pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape), poligami dan seterusnya. Selain itu, perkawinan anak juga menjadikan perempuan mengalami penderitaan secara biologis terkait dengan kesehatan organ reproduksinya.
Praktek kekerasan seksual seperti marital rape atau perkosaan dalam perkawinan nyaris tidak pernah terungkap. Realitanya praktek marital rape hampir terjadi diseluruh dunia, hal ini terjadi dikarenakan dampak budaya yang cenderung permisif dan tidak memandangnya sebagai tindakan salah atau criminal. Budaya patriarki membuat praktek marital rape diperbolehkan atau dianggap sah, sehingga tidak ada sangsi bagi para pelaku. Saat ini Marital Rape menjadi perhatian banyak pihak terutama ketika dikaitkan dengan tingginya angka isteri yang terpapar HIV/AIDs.[6] Dalam sebuah relasi gender yang timpang, perempuan rentan terpapar dari suami mereka, hal ini sekaligus sebagai contoh praktek subordinasi akibat patriarki dimasyarakat. Ketidakmampuan dan ketidakberdayaan seorang perempuan sebagai istri dalam menolak pasangan mereka menjadi salah satu faktor. Contohnya perempuan tidak berdaya dalam melakukan negosiasi dalam hal penggunaan kondom, ketika melakukan hubungan seksual dengan suami.
Perkawinan anak terkait erat dengan kesehatan reproduksi perempuan, yakni dalam hal menjaga kesehatan organ reproduksi, kesiapan memiliki anak, dan seterusnya. Pertama, data inisiasi menyusui dini lebih banyak dilakukan perempuan usia 20-24 tahun mencapai 28,76 persen, jauh berbeda dengan mereka yang menikah sebelum usia 18 tahun yaitu hanya sebesar 18,83 persen.[7] Kedua, kesadaran melahirkan dengan menggunakan layanan faskes/nakes, perempuan umur 20-24 tahun yang menikah pada usia 18 tahun ke lebih tinggi dibandingkan yang menikah sebelum usia 18 tahun.[8] Ketiga, praktek aborsi dan keguguran lebih banyak terjadi pada kehamilan pertama dan kehamilan yang tidak terencana.[9] Rendahnya kesadaran yang diakibatkan minimnya pengetahuan tentang Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) menjadi penyebab terjadinya aborsi dan keguguran. Realita tentang rendahnya inisiatif melakukan inisiasi menyusui dini, akses layanan medis dan aborsi serta keguguran diatas, menjadi legitimasi pentingnya mendorong adanya kesadaran dan diberikannya pengetahuan tentang Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi sejak dini.
C. Maraknya perkawinan anak dimasa pandemi covid-19.
Sebagaimana yang terjadi di seluruh belahan dunia, praktek kawin anak juga terjadi di Indonesia. Di Indonesia praktik perkawinan anak mengalami peningkatan di masa pandemi covid-19, beberapa pihak mengkaitkannya dengan kebijakan ditutupnya pembelajaran disekolah (pembelajaran daring). Sebelumnya Indonesia telah memiliki UU No. 16/2019 bahwa dispensasi pernikahan minimal berusia 19 tahun, dalam parkteknya kebijakan ini justru dipandang memicu terjadinya perkawinan anak. Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menyebutkan terdapat 34.000 permohonan dispensasi yang diajukan mulai bulan Januari hingga Juni 2020. Sebanyak 97% permohonan dikabulkan dan 60 % berusia dibawah 18 tahun.[10]
Kebijakan ditutupnya sekolah telah membuat anak memiliki waktu luang lebih banyak untuk bermain dan pembelajaran daring yang berbasis media online, telah mendorong anak menghabiskan waktu lebih lama berselancar di Internet. Kebijakan daring yang tidak diimbangi dengan literasi media, mengakibatkan anak rentan dan menjadi korban sekaligus pelaku pada kasus dan persoalan yang diakibatkan pemanfaatan internet yang kurang tepat. Perilaku trend masyarakat yang mempublish segala aktifitas bersifat pribadi dengan memposting foto pribadi (selfie) bertemu dengan budaya konsumtif berkontribusi pada terjadinya gaya hidup semu. Bagi anak, pemanfaatan media internet tanpa dilengkapi pengetahuan literasi media dan teknologi bisa berdampak pada perilaku kurang baik, salah satunya terkait perlilaku seksualitas yang menyimpang. Tentunya hal ini harus dipikirkan secara bersama-sama, bagaimana pendidikan memberikan pengaruh terbaik bagi anak dan remaja.
D. Penutup
Paparan di atas menunjukkan bahwa akar persoalan terjadinya praktek perkawinan anak tidaklah tunggal, sebaliknya sangat komplek. Faktor pendidikan, sosial, ekonomi, pandangan agama dan budaya berkontribusi pada sulitnya menyelesaikan kasus perkawinan anak yang terjadi. Indonesia telah memiliki beberapa kebijakan nasional terkait perlindungan anak dan pemenuhan hak anak, namun nyatanya belum sepenuhnya terimplementasikan sesuai tujuan. Program mengurangi angka perkawinan anak sejatinya memerlukan kebijakan inovatif yang datang dari pemerintah lokal sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat. Sebuah kebijakan berupa beasiswa pendidikan misalnya merupakan praktek baik sebagai strategi menunda perkawinan anak. Sejatinya masa depan bangsa ditentukan oleh bagaimana cara kita memperlakukan generasi muda kita di hari ini. Perkawinan anak bukanlah solusi namun menambah daftar problem sosial yang dihadapi masyarakat dan negara kita, tentunya tugas kita semua untuk melakukan pencegahan dan pembelaan terhadap anak-anak yang dikorbankan dengan mengatasnamakan moral dan agama.
Sumber:
[1] https://news.detik.com/berita/d-5049836/kementerian-pppa-sebut-angka-perkawinan-anak-meningkat-di-masa-pandemi-corona
[2] https://jurnalgunungkidul.com/gadis-pantai-selatan-dalam-jebakan-perkawinan-anak-/422/
[3] Lies Marcoes, Merebut Tafsir. Amongkarta bekerjasama dengan Yayasan Rumah Kita Bersama, 2021. hal 40.
[4] Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), UNICEF, dan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA) bekerja sama untuk menerbitkan laporan “Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda” ini. januari 2020.
[5] wawancara aktifis Rahim Bumi. Juli 2021
[6] understanding marital rape in global context. hal 4
[7] Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), UNICEF, dan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA) bekerja sama untuk menerbitkan laporan “Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda” ini. Januari 2020.
[8] Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), UNICEF, dan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA) bekerja sama untuk menerbitkan laporan “Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda” ini. Januari 2020.
[9] Dokumentasi “Workshop Membangun Keterlibatan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Kelurahan Siaga dalam upaya mendukung perencanaan kehamilan yang aman dan sehat bagi perempuan”, 21-23 Oktober 2020, Mitra Wacana program IPAS.
[10] https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5f6175a8a15b5/pernikahan-dini-melonjak-selama-pandemi.
Pembelajaran dari Advokasi Pada Komunitas Muda/Remaja Mitra Wacana
Laporan Keuangan Mitra Wacana Tahun 2020
