Publikasi
Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Sipil
Yos Soetiyoso
Prolog Buku Menyuarakan Kesunyian
Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Vox Populi Vox Dei, Suara Rakyat adalah Suara Tuhan. Satu adagium yang dikenal hampir semua masyarakat di seluruh dunia dan sering digaungkan sebagai falsafah dasar Kedaulatan Rakyat Demokrasi, yang selanjutnya menjadi basis teori demokrasi di manapun.
Vox Populi Vox Dei tercatat pertama kali digunakan salah satunya oleh Alcuin dalam suratnya kepada Maharaja Charlemagne di penghujung abad ke-8. Pada abad ke-14 ungkapan ini dipopulerkan oleh Uskup Agung Walter Reynolds ketika muncul pergolakan terhadap Raja Edward II, sebagai dukungan terhadap gerakan yang berujung lengsernya sang raja. Pepatah ini semakin dikagumi ketika dikutip dalam traktat Partai Whig di Amerika Serikat pada abad ke-19.
Secara politik, munculnya ide demokrasi didasari oleh pemikiran bahwa rakyat sebagai pemilik sah suatu Negara. Karenanya, rakyatlah yang paling berhak menentukan gerak dan arah Negara. Meskipun demikian, pada kenyataannya penyelenggaraan Negara selalu didominasi oleh para elit baik dari sisi ide, maupun praktiknya. Proses pembangunan dijalankan secara teknokratis yang berarti mempercayakan pada elit kekuasaan. Rakyat hanya mengikuti dan menerima hasilnya. Ujungnya, baik atau buruk rakyat yang merasakan.
Di Indonesia, reformasi 24 tahun yang lalu merupakan koreksi atas pengalaman penyelenggaraan Negara selama 32 tahun di bawah kekuasaan Otoritarian Orde Baru. Sebagaimana layaknya koreksi, semestinya resultan yang dihasilkan adalah perbaikan. Itulah yang diharapkan oleh rakyat Indonesia. Namun benarkah telah terjadi perbaikan, menuju hal-hal yang lebih baik dari sebelumnya? Kita boleh menilainya dengan perspektif subjektif kita masing-masing, meskipun diharapkan dan semestinya juga memperoleh gambaran yang objektif.
Memang benar, bahwa runtuhnya Orde Baru membuka telah kran demokrasi di beberapa hal. Sebagai contoh, ketika Orde Baru menanamkan red scare atau ketakutan terhadap Komunis di mana ketika pemerintahan Soeharto membicarakan apalagi mempelajari Komunisme akan dianggap tabu bahkan melanggar hukum. Namun, pasca Reformasi 98, tap MPR No. 25 tahun 1966, yang mengatur tentang pelarangan paham Komunis, dicabut.
Selanjutnya, pelanggaran HAM berupa genosida yang dilakukan militer Indonesia terhadap lebih kurang satu setengah juta orang yang dianggap komunis atau berafiliasi dengan Partai Komunis, diajukan pada sidang Rakyat Internasional atau International People Tribunal 1965 (IPT 65) di Belanda. Hasil dari IPT 65 menyatakan Indonesia harus bertanggung jawab atas sepuluh tindakan kejahatan hak asasi manusia (HAM) berat pada 1965-1968 terhadap orang-orang yang dianggap berafiliasi terhadap Partai Komunis Indonesia.
Meskipun wacana-wacana demikian sudah bisa dibicarakan pada Pasca Reformasi, namun sampai hari ini tidak ada tindakan konkret apapun dari Negara atas kasus tersebut. Banyak pihak mengatakan bahwa hasil paling nyata dari Reformasi adalah terjadinya demokratisasi. Pertanyaannya benarkah ada Daulat Rakyat sebagai dasar demokrasi? Benarkah sekarang telah berkembang partisipasi politik rakyat (bukan mobilisasi) tidak lagi massa mengambang (floating mass)—yang bergerak hanya karena dimobilisasi?
Salah satu hal yang pokok dan mendasar dari gerakan Reformasi tahun 1998 adalah demokratisasi untuk membebaskan Negara ini dari otoritarianisme Orde Baru. Satu harapan mulia untuk membawa rakyat, bangsa dan Negara ke arah yang lebih baik.
Pembebasan ini kemudian dimaknai beramai-ramai sebagai kebebasan setiap orang untuk mendirikan partai politik yang konon merupakan cerminan demokrasi dan kebebasan berserikat. Perijinan dan persyaratan dipermudah, bahkan dibantu secara finansial sebagai bentuk pelepasan dari belenggu otoritarianisme selama 32 tahun kekuasaan Orde Baru.
Sebuah euforia kebebasan terjadi, bagai kuda lepas kandang. Maka, terjadilah sistem multi partai di negeri ini. Pemilu pertama setelah runtuhnya Orde Baru diadakan pada 7 Juni 1999, yang diikuti sebanyak 48 partai politik, yang dimenangkan oleh PDI-P. Pemilu selanjutnya diselenggarakan pada tahun 2004 yang berlangsung dua putaran untuk memilih DPR, DPRD dan capres cawapres yakni 5 April dan 5 Juli, diikuti oleh 24 partai. Semenjak tahun 2004 hingga saat ini, rakyat memiliki hak untuk memilih langsung wakil mereka.
Di bawah sistem multi partai ini, benarkah kedaulatan rakyat dapat diwujudkan? Pemilihan umum telah lima kali dilakukan. Konon, dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada rakyat untuk memilih dan menentukan sendiri wakil-wakilnya di parlemen dan para pemimpin eksekutif (dari bupati atau walikota, gubernur hingga presiden). Pertanyaannya apakah rakyat benar-benar memiliki kedaulatan untuk memilih dan menentukan sendiri wakil-wakilnya dan para pemimpin eksekutifnya?
Faktanya, rakyat sebagai konstituen hanya bisa memilih apa yang disodorkan oleh partai. Daftar calon telah disediakan oleh partai, begitu pula calon pemimpin eksekutif. Konstituen hanya bisa memilih diantara mereka yang tercantum dalam daftar calon. Disadari atau tidak, dalam hal seperti itu sesungguhnya telah terjadi kesenjangan antara partai dan rakyatnya. Inilah Elektokrasi. Dengan kata lain, melalui proses elektoral rakyat hanya dipinjam suaranya untuk melegitimasi para calon yang diusung partai—yang konon merupakan kader partai. Rakyat dipaksa harus mempercayainya.
Elektokrasi hanyalah sebuah mekanisme melegalkan seseorang untuk menduduki jabatan publik. Tidak urusan apakah dia bajingan, copet, penjahat kelamin, bajak laut, asalkan terpilih dalam proses elektoral, dia legal menduduki jabatan publik. Melalui model elektokrasi, istilah Konstituen nampaknya lebih digemari ketimbang Rakyat Partisipan. Padahal kata konstituen sama artinya dengan Konsumen dalam wacana pasar. Faktanya memang demikian. Ketika konstituen harus memilih wakil (legislatif) dan atau pemimpin (eksekutif) mereka tak ubahnya seperti konsumen masuk super market. Konsumen hanya bisa memilih (membeli) apa yang sudah dibuat pabrik atau perusahaan—tanpa bisa menawar harga maupun kualitasnya.
Meminjam istilah Negara tentang demokrasi pada hari ini dalam politik elektoral di Indonesia, corak demokrasinya adalah demokrasi borjuasi. Di mana pejabat-pejabat yang akan menduduki kursi eksekutif maupun legislatif harus memiliki uang dengan jumlah milyaran, atau setidaknya mereka memiliki sokongan dana. Benar jika rakyat hanya dipinjam suaranya, untuk kepentingan-kepentingan beberapa gelintir orang saja. Melalui pemilihan umum, mereka akhirnya dapat mengamankan pos-pos penting untuk tujuan ekonomi mereka. Kunci dari demokrasi hari ini terletak pada kapital (modal).
Peran Masyarakat Sipil—Mungkinkah?
Demokrasi modern menempatkan partai politik sebagai komponen pokok. Dalam kaitan ini, semestinya partai politik mampu menjadi jembatan penghubung antara rakyat dengan pemegang kekuasaan. Ia menjadi artikulator yang menyerap apa yang menjadi problematika masyarakat untuk disuarakan dalam ruang kekuasaan. Secara sederhana bisa diumpamakan— bahwa ia berfungsi sebagai mikrofon, ke atas ia berfungsi sebagai loudspeaker. Hal sedemikian itu dapat terjadi jika komunikasi politik berlangsung dengan baik. Persoalannya adalah, adakah komunikasi politik antara partai dengan rakyatnya? Selama ini yang terjadi sebagaimana tersebut di depan, dalam politik elektoral rakyat hanya dipinjam suaranya untuk melegitimasi jabatan publik. Rakyat hanya dimobilisasi sebagai pemilih dalam proses elektoral. Kampanye-kampanyae partai politik atau para calonnya hanya semacam iklan shampoo tanpa konten pendidikan politik (mencerdaskan) sama sekali.
Dalam kondisi politik seperti di atas, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil dalam ikut serta meningkatkan kualitas demokrasi? Ada mekanisme hearing atau dengar pendapat yang dilakukan oleh parlemen atau anggotanya—sebelum mereka mengesahkan undang-undang. Konon untuk menyerap aspirasi dari masyarakat sipil. Mereka mengundang eksponen masyarakat sipil, seperti NGO, aktivis ormas, akademisi, dan lain-lain. Benarkah ada aspirasi yang terserap dan kemudian masuk menjadi konten undang- undang yang akan diterbitkan? Alih-alih ada penyerapan aspirasi, forum-forum tersebut hanyalah formalitas sambil makan-makan enak di hotel mewah. Ada kalanya pressure dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil semisal “Fraksi balkon” yang kerap mengawal langsung jalannya sidang parlemen. Bahkan terkadang mampu mendesakkan pembahasan sebuah undang- undang (seperti masuknya RUU-TPKS dalam BALEG).
Terlepas dari berhasil atau tidaknya model desakan semacam itu, hal tersebut bukanlah merupakan mekanisme yang baik dalam demokrasi. Hidup, berkembang dan sehatnya demokrasi tergantung dari berlangsungnya komunikasi politik secara sehat. Tapi, itulah peran maksimal masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan (di Parlemen).
Peran maksimal lainnya yang dapat dilakukan oleh masyarakat sipil dalam proses pembuatan kebijakan ada di tingkat komunitas pedesaan. Pengorganisasian masyarakat melalui berbagai isu—dalam hal tertentu dapat mendorong kelompok masyarakat agar berani memengaruhi proses pengambilan keputusan di tingkat desa.
Meskipun gerakan semacam ini sering menunjukkan hasil positif, namun sangat kecil (bahkan tidak ada) pengaruhnya terhadap perkembangan demokrasi di tingkat Negara. Sebagai contoh, pembuatan Rancangan Undang-undang (RUU) yang disusun secara tertutup. Seperti UU MINERBA, RKUHP dan UU Cipta Kerja. Undang-undang yang dinilai tidak berpihak pada rakyat seperti ini, butuh diperjuangan di luar parlemen dan ditujukan langsung kepada Negara.
Sebagai bentuk demokrasi, rakyat melakukan demonstrasi untuk menolak beberapa undang-undang tersebut. Aksi langsung dilakukan sebagai perwujudan demokrasi. Dalam hal ini seharusnya demonstrasi yang dilakukan rakyat sipil menjadi pertimbangan dalam proses hearing oleh parlemen dan anggotanya. Fakta di lapangan membuktikan lain. Sebagai contoh, penolakan UU Ciptaker pada 2020 lalu. Protes tersebar hampir merata di seluruh kota. Namun Negara—sebagai representasi kekuasaan—malah mengerahkan aparat keamanan bersenjata—sebagai alat untuk memadamkan upaya rakyat sipil dalam mengemukakan aspirasinya. Sejumlah 402 orang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian sebagai perpanjangan tangan Negara. Komunikasi politik semacam ini akhirnya hanya menemui jalan buntu.
Lebih mengenaskan lagi, problematiknya dari hari ke hari tidak pernah berubah; misalnya kasus human trafficking. Peran masyarakat sipil melalui gerakan NGO ibarat pemadam kebakaran. Selesai satu kasus, muncul kasus lain yang serupa dan hanya berputar-putar pada isu yang sama.
HAM dan Masyarakat Sipil
Rezim HAM pada dasarnya lebih diartikan sebagai perlindungan hak-hak masyarakat sipil di hadapan kekuasaan (yang dianggap terlalu kuat). Hal ini benar adanya jika berkaca dari pengalaman di bawah kekuasaan otoritarian Orde Baru. Salah satu isu sentral dalam perlawanan terhadap Orde Baru adalah isu HAM. Secara populer sering disebutkan bahwa salah satu penyebab runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah karena “Rudal DHL” (Demokratisasi, HAM dan Lingkungan Hidup.
Rezim HAM tidak berbunyi di hadapan kasus antara masyarakat sipil dengan masyarakat sipil. Misalnya kelompok masyarakat tertentu melarang (dengan kekerasan) terhadap kelompok lainnya dalam menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Sebagai contoh kasus, pengeboman tiga gereja di Surabaya pada 2018 lalu. Atau persekusi terhadap penganut Ahmadiyah di Lombok. Tidak pernah ada yang mempersoalkan bahwa hal seperti itu juga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Hak untuk beribadah dengan tenang sesuai ajaran masing-masing telah direnggut oleh kelompok- kelompok intoleran ini. Dalam kasus semacam itu, jika kemudian diproses maka akan diproses dengan menggunakan hukum pidana biasa.
Negara adalah satu-satunya institusi yang memiliki secara sah kekuatan memaksa melalui seperangkat aturan hukum dan aparat penegaknya. Pelanggaran HAM seturut Rezim HAM yang dianggap universal selalu dilakukan oleh Negara terhadap masyarakat sipil. Oleh karenanya, peran masyarakat sipil dalam penegakan HAM hampir selalu dalam posisi berhadapan dengan Negara. Hal semacam ini bisa dibenarkan jika dilakukan terhadap kekuasaan otoriter yang menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang.
Bagaimana halnya dengan penindakan secara tegas terhadap terorrisme oleh kelompok intoleran yang memaksakan kehendaknya terhadap kelompok lain dengan kekerasan, seperti kasus yang telah dicontohkan di atas, atau para human trafficker, bandar narkoba, kelompok separatis bersenjata, dan sebagainya.
Dalam hal di atas hampir tidak mungkin masyarakat sipil berperan dalam penegakan HAM, karena kasus- kasus di atas berada di luar paradigma Rezim HAM. Bisakah dibenarkan jika masyarakat sipil membantu penegakan Hak Asasi mereka sebagai manusia?
Dari kacamata lain, Rezim HAM yang selalu dikatakan universal adalah kepentingan politik global untuk melemahkan Negara. Negara yang lemah adalah prasyarat bagi berlangsungnya model Ekonomi Neo-liberal. Kendali masyarakat berada di tangan kapital dan fungsi Negara tidak lebih sebagai “Penjaga Malam” saja. Dalam skala kecil, model ini telah berhasil di Indonesia.
Di Indonesia hari ini kekuasaan riil berada di bawah kontrol oligarki dan pemilik kapital besar. Namun dalam skala global, ide politik ini belum terwujud secara penuh. Apalagi kini muncul raksasa ekonomi baru, yakni China dan segera disusul India. Seiring bergesernya pusat pertumbuhan ekonomi dunia dari Atlantik ke Pasifik, wajah dunia ke depan akan mengalami perubahan.
Peran Mitra Wacana sebagai NGO telah mengupayakan hal yang optimal. Membangun gerakan akar rumput di desa-desa, yaitu fokus pada pencegahan perdagangan manusia di Kulon Progo, menunjukkan kemajuan yang positif. Jika di atas telah disebutkan bahwa “Peran maksimal lainnya yang dapat dilakukan oleh masyarakat sipil dalam proses pembuatan kebijakan adalah di tingkat komunitas pedesaan,” yang berarti Mitra Wacana telah melakukan hal yang disebut “maksimal” tersebut.
Alfi Ramadhani
Bagian 6 Buku Menyuarakan Kesunyian
Siang itu Bu Sekti Rochani berdiri tegak di depan khalayak, senyumnya merekah, puas, melihat pengorbanannya berbuah menjadi pelajaran berharga. Ia menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan dan pengalamannya selama di luar negeri. Cerita itu kini tidak hanya mengendap dan menjadi bom waktu bagi dirinya. Ia sudah bisa berdamai dengan masa lalunya dan berharap bahwa tak ada lagi yang mengalami hal serupa.
Bu Sekti memang telah bangkit dari trauma kekerasan yang pernah dialaminya ketika menjadi pekerja migran di Arab Saudi. Namun Bu Sekti bukan satu-satunya penyintas, ada banyak Bu Sekti yang lain, dengan cerita berbeda. Ada Bu Jumini yang hampir dua tahun bekerja di Malaysia, tidak mendapatkan upah yang sesuai petrjanjian dan tak pernah mendapat insentif tambahan saat lembur. Lain lagi dengan cerita Bu Ponirah yang bekerja di Arab Saudi, ia tak sengaja melihat paspor miliknya terjatuh dari lemari majikannya. Setelah ia lihat dan membacanya, ia menemukan bahwa alamatnya telah dipalsukan, yang seharusnya dari Desa Demangrejo, Kulon Progo, menjadi sebuah alamat di Kota Tasikmalaya.
Ada juga cerita Bu Anis, yang bekerja di Malaysia. Ia seharusnya ditempatkan di rumah makan, namun nyatanya ia juga disuruh menjalankan bisnis sampingan majikannya, untuk menjadi kurir. Baru diketahui beberapa bulan setelahnya, ternyata ia menjadi kurir barang ilegal, berupa sabu. Meski telah mengetahuinya, Bu Anis tetap menjalankan pekerjaan tersebut karena desakan ekonomi.
Selanjutnya ada Bu Kariyem, yang bekerja di Saudi Arabia. Di sana Bu Kariyem dijual oleh majikannya ke pihak lain. Gajinya pun dipotong. Meski begitu, namun anehnya Bu Kariyem tetap merasa senang, sebab nominal yang diberikan oleh majikan relatif cukup besar baginya. Bukan hanya cerita Bu Sekti, Bu Jumini, Bu Ponirah, Bu Anis, atau Bu Kariyem, namun banyak lagi pengalaman yang luar biasa mengejutkan dalam perjuangan mencari nafkah bagi keluarga, sekaligus penyumbang devisa bagi negara.
Mitra Wacana memiliki program pencegahan perdagangan orang di Kabupaten Kulon Progo. Perempuan- perempuan dengan cerita serupa, berkumpul dalam organisasi bernama Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak (P3A) yang didampingi oleh Community Organizer (yang selanjutnya akan disebut CO) sejak tahun 2013.
Pada awalnya, pelaksana program yang ditugaskan mencari informasi dan data dari dinas terkait tidak menemukan satu nama pun yang menerangkan bahwa di Kulon Progo terdapat korban perdagangan orang. Ketidaktersediaan data ini mengharuskan pelaksana program bekerjasama dengan pemerintah, mendata warga yang pernah pergi keluar negeri, baik yang secara legal maupun illegal. Terdapat 3 Kecamatan yang terpilih yang diasumsikan dapat mewakili lanskap Kabupaten Kulon Progo yang sangat beragam. Kecamatan Galur untuk wilayah pesisir pantai, Kecamatan Kokap untuk wilayah Pegunungan Menoreh, dan Kecamatan Sentolo untuk wilayah sekitar kota.
Dari data yang telah dikumpulkan, terdapat 225 perempuan yang diindikasi sebagai korban TPPO. Data tersebut menjadi acuan CO untuk mengorganisir kelompok. Kami memulai dengan mengetuk pintu dari rumah-kerumah. Itu bukanlah hal yang mudah. Terlebih menyampaikan maksud dan tujuan dari program pencegahan “perdagangan orang” yang terdengar asing sekaligus mengerikan di telinga mereka. Berbagai penolakan kami terima saat ingin mencari cerita dari pengalaman mereka. Meski begitu, kami tetap berhasil mengumpulkan serpihan cerita dari para mantan buruh migran. Sungguh miris mendengar cerita bagaimana seorang korban bahkan tak menyadari bahwa dirinya ialah seorang korban. Dari hasil upaya untuk mendapatkan data itulah kami mengundang mereka dalam sebuah acara di Balai Desa.
Di sini pertama kali seluruh mantan pekerja migran di 3 Kecamatan dikumpulkan dan menyadari bahwa sebagian besar dari mereka terindikasi menjadi korban perdagangan manusia.
“Oalah Mas, tibakno (ternyata) saya ini juga korban tapi ra kroso (tidak merasa)!” Begitu kata salah satu perempuan paruh baya dari Kalirejo.
Dengan kesepakatan bersama dan juga dukungan dari pihak desa, maka dibentuklah kelompok perempuan bernama Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak (P3A). Kelompok ini memiliki visi mencegah perdagangan orang di wilayah desa masing-masing, yaitu: P3A Rengganis di Kalurahan Salamrejo, Kecamatan Sentolo; P3A Putri Pertiwi di Kalurahan Nomporejo, Kecamatan Galur; P3A sekar Melati di Kalurahan Hargorejo, Kecamatan Kokap. Salah satu program yang dilakukan ialah OPSD (Omah Perempuan Sinau Desa) yang berfokus pada penambahan kapasitas pengetahuan mereka tentang desa agar mampu mengadvokasi pemerintah desa dalam upaya pencegahan TPPO di Kalurahan masing-masing.
Dengan melihat adanya manfaat dan mendesaknya pencegahan TPPO di Kulon Progo, karena dampak dari rancangan pembangunan bandara YIA yang digadang akan menjadi pintu masuk dunia internasional, maka dalam perpanjangan program bersama Missereor Mitra Wacana mengusulkan adanya penambahan kuantitas kelompok P3A di 3 Kecamatan yang telah disebutkan tadi.
Di Kecamatan Sentolo terdapat P3A Srikandi di Kalurahan Sentolo, dan P3A Putri Arimbi di Kalurahan Demangrejo. Di Kecamatan Kokap terdapat penamabahan P3A Putri Menoreh di Kalurahan Hargotirto, dan P3A Anggun Rejo di Kalurahan Kalirejo. Di Kecamatan Galur terdapat penambahan P3A Tirto Kemuning di Kalurahan Tirtorahayu, dan P3A Pesisir di Kalurahan Banaran. Dengan adanya penambahan ini, diharapkan langkah dalam pencegahan TPPO di level kecamatan semakin masif.
Bu Sekti dari P3A Rengganis Salamrejo
Dalam tulisan ini saya berfokus pada satu kelompok saja yang bernama P3A Rengganis. P3A Rengganis ialah kelompok P3A yang pertama kali dibentuk pada tanggal 11 November 2013. Ketua dari P3A Rengganis Bu Sekti Rokhani, perempuan berumur 42 tahun yang pernah menjadi ART di Arab Saudi. Tidak hanya pada satu majikan, melainkan tiga majikan yang berbeda. Pengalaman Bu Sekti ketika berjuang agar terbebas dari jeratan perdagangan manusia kini sudah dijadikan sebuah film pendek berjudul “Sekti, Berjuang agar Kembali” yang digarap oleh kelompok Media Desa.
Perjalanan hidup Bu Sekti tak hanya berhenti ketika pulang dari Saudi, namun lebih dari itu. Ia mengalami masalah dalam rumah tangga. Anak sulungnya yang ditinggal bersama neneknya sejak umur tiga tahun tak lagi menganggapnya sebagai ibu. “Padahal saya pergi keluar negeri untuk membiayai hidup anak, mbak. Tapi kok malah saya kehilangan anak” kata Bu Sekti dengan mata nanar melihat halaman rumah simboknya, yang tak lain ialah rumah yang ditempati anak sulungnya. Anak bu Sekti yang bernama Fian, sama sekali tak mau tinggal satu atap dengannya. Ia lebih memilih berada dirumah Si Mbok atau nenek yang berada tepat didepan rumah Bu Sekti. Fian pun lebih memilih makan, dari makanan Si Mbok-nya dibandingkan masakan Bu Sekti.
“Kalau saya bisa memutar waktu, mbak, saya nggak akan kerja diluar negeri. Hasilnya tak sebanding dengan kehilangan saya. Makanya sekarang saya mencurahkan rasa sayang saya ke Adul.” Bu Sekti terisak pilu.
Tak cukup sampai di situ, Bu Sekti juga mengalami perceraian. Mantan suaminya tidak menafkahi, malah menjual satu demi satu perhiasan Bu Sekti yang berhasil ia kumpulkan sejak menjadi pekerja migran. Bukan hal yang mudah bercerai di sebuah wilayah yang memiliki kultur patriarkis yang kuat.
Alih-alih mendapat dukungan, fitnah pun menyebar. Bu Sekti dituduh selingkuh dengan mantan pacarnya dahulu yang kini sudah memiliki anak dan istri di Sumatra. Tak banyak yang dapat dilakukan untuk membendung fitnah yang telanjur menjalar.
Namun Bu Sekti tidak sendiri, kelompok P3A Rengganis selalu merangkulnya, menjadi tempat bercerita dan memecah tangisnya, menemaninya dalam mencari kedamaian yang diidam-idamkan. Bukan yang pertama kali Bu Sekti mengajukan gugatan perceraian, namun empat kali. Segala usaha dan dana ia habiskan untuk terlepas dari situasi menjengkelkan di dalam rumahnya. Keadaan ekonominya memburuk. Ia memakan apa saja yang bisa dihasilkan dari kebun pekarangannya, singkong, talas, atau apapun itu. Asal bisa mengganjal perut laparnya. Tak hanya berat badan saja yang menyusut, rambut pun mulai rontok, ia sangat kuyu.
Dengan berbagai cara Bu Sekti mencari bantuan hukum. Didampingi oleh Mitra Wacana dan LBH (Lembaga Bantuan Hukum), maka Bu Sekti melangkah menuju gerbang kebebasan jiwanya. Ia tak lagi terjerat hubungan toxic bersama mantan suaminya. Ia memulai menata kembali usaha telur asinnya yang bernama “My Pink”, mengikuti komunitas-komunitas baru dalam pertanian, UMKM dan kembali ke Rengganis dengan membawa nuansa baru yang lebih berwarna. Ia sudah berdamai dengan masa lalunya dan mampu menceritakan pengalaman buruknya tersebut didepan khalayak umum.
P3A Rengganis dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Perempuan dan TPPO
Dalam program kedua ini, P3A diharapkan dapat menjadi rekan bagi Mitra Wacana dalam mengkampanyekan pencegahan TPPO di kelurahannya masing-masing. Namun, ternyata untuk mencapai cita- cita tersebut, butuh usaha besar karena tak sedikit anggota P3A yang masih takut untuk mengutarakan pendapatnya, tidak berani pergi ke kalurahan, terlilit hutang dan mengambil pinjaman kelompok yang akhirnya tidak pernah muncul lagi dalam pertemuan rutin bulanan.
“Saya itu njuk (lalu) pingin P3A ini diakui di kalurahan, mbak. Lalu diperhitungkan usulan-usulannya.”
“Lha wong (hanya) kadang diundang cuma buat bikin wedang di belakang kok Mbak Ani, ki.” Kata mbak Yuni. Salah satu anggota P3A Rengganis yang sekaligus menjadi staff perpustakaan Kalurahan Salamrejo.
Ya, mungkin seperti itulah P3A jika dilihat dari beberapa desa di tiga kecamatan. Tidak, tapi mungkin begitulah nasib para perempuan diranah publik secara umum. Di hadapkan pada realitas patriarkis di mana perempuanlah yang “seharusnya” menyiapkan kudapan, wedang dan makanan untuk acara maupun rapat- rapat. Hanya sebagai pelengkap saja, suaranya tidak diperhitungkan. Keberadaannya pun hanya sebagai formalitas.
Realita seperti itulah yang membuat geram, Mbak Yuni. Ia didapuk menjadi salah satu panitia pemilihan lurah sebagai perwakilan dari kelompok PKK di Kalurahan Salamrejo. Sebagai satu-satunya perempuan di dalam kepanitiaan, ia merasa serba salah, sebagai salah satu staf kalurahan sekaligus panitia pemilihan lurah, ia merasa bahwa jika dirinya terlalu aktif dalam rapat maka beberapa orang akan memberi dia cap caper (cari perhatian) dengan suami orang karena ia banyak pergi bersama dan mengobrol dengan laki-laki yang notabene- nya adalah seorang suami. Namun jika ia tidak aktif, ia hanya akan diminta menjadi bagian penyedia konsumsi seperti biasanya. Kebingungan yang ia alami sempat ia tumpahkan saat pertemuan rutin di rumah Mbak Jumini. Ia kesal, karena ia hanya menjadi satu-satunya perempuan di dalam kepanitiaan, jumlah minimal yang menjadi persyaratan. Sayangnya cerita seperti ini tidak hanya datang dari Mbak Yuni. Bu Sukarni sebagai salah satu dukuh perempuan di Kalurahan Sentolo pun merasakan hal yang sama.
Terlibatnya perempuan di dalam pembangunan sebenarnya sudah menjadi syarat mutlak mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Peran perempuan juga telah diakomodir di dalam pembangunan nasional, seperti di UU No 6 tahun 2014 tentang desa, yang menerangkan bahwa keterlibatan perempuan sangat diperlukan bagi keberhasilan pembangunan desa. Sayangnya, di dalam praktek pembangunan, perempuan hanya diberikan ruang minimal dengan hanya memenuhi kebutuhan minimal yang tercantum dalam persyaratan keterlibatan perempuan. Seperti yang diungkapkan oleh Vivekananda “Bahwa negara dan bangsa yang tidak menghormati perempuan tidak akan pernah menjadi besar, baik saat ini maupun di masa depan.”
Cerita mbak Yuni ini menjadi salah satu pendorong perempuan di P3A Rengganis untuk menjadikan kelompoknya sebuah organisasi yang diakui oleh desa. Membuktikan bahwa mereka mampu dan suaranya dapat diperhitungkan dalam pembangunan desa.
Salah satu perjuangan P3A Rengganis dalam mendapatkan pengakuan pemerintah kalurahan tersebut ialah dengan melalui sikap peran aktif dalam proses belajar masyarakat. Beberapa kali P3A Rengganis menggelar acara di balai desa; sosialisasi PTPPO hingga sosialisasi pertanian dengan berkolaborasi bersama kelompok Pilar Tani. P3A Rengganis juga terlibat dalam proses advokasi korban kekerasan seksual di mana korbannya ialah ibu dan anak. Mereka menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami sekaligus ayah tiri sang anak yang masih berusia 8 tahun.
P3A Rengganis merasa harus membela korban karena sudah memiliki kapasitas dalam isu-isu perempuan. Mbak Tumirah, selaku anggota P3A Rengganis merupakan tetangga korban yang diajak cerita oleh korban tentang masalahnya juga turut menemani dalam proses investigasi oleh Babinkamtibnas. Adapun mbak Yuni dan Bu Sekti menemani korban saat ke Puskesmas dan Rumah sakit untuk proses visum.
Perjuangan P3A Rengganis tak sampai di situ dalam memperoleh SK. Pada 2019, P3A Rengganis turut memeriahkan pawai yang diadakan dalam rangka memperingati hari jadi Kalurahan Salamrejo. Di sana, P3A Rengganis membagikan pamflet dan brosur tentang pencegahan TPPO dan profil P3A Rengganis dengan harapan lebih dikenal di tengah masyarakat.
Meski beberapa usaha telah dilakukan oleh P3A Rengganis, tak lantas segera mendapatkan SK. Sempat ada penolakan dari lurah. Mbak Yuni, selaku anggota P3A Rengganis dan staf perpustakaan kalurahan memiliki tugas khusus, yaitu melobi pak lurah. Dari mulai mencari info-info kegiatan yang bisa dikolaborasikan dengan P3A Rengganis, hingga mendorong terbitnya SK bagi P3A Rengganis yang sudah ada sejak 2013.
Akhirnya pada tanggal 4 november 2021 P3A Rengganis berhasil mendapatkan SK dari kalurahan. Bu Sekti dan mbak Yuni tersenyum bahagia. Cita-cita akan pengakuan dari kalurahan kini sudah mereka dapatkan.
“Alhamdulillah ya, mbak. Akhirnya Rengganis diakui.” Kata Bu Sekti dengan mata berkaca-kaca. Ia teringat semua usahanya dengan kelompok, berjuang dalam membuktikan bahwa P3A Rengganis pantas mendapatkan pengakuan atas kontribusinya di kalurahan. Meski demikian, Mbak Yuni cukup kecewa dengan pernyataan Pak Lurah, bahwa meskipun mendapatkan SK, bukan berarti mendapatkan dana kegiatan seperti PKK.
P3A di Pertengahan 2022
Hingga pertengahan tahun 2022 tercatat bahwa seluruh P3A mendapatkan SK dari kalurahan, tiga P3A mendapatkan dana rutin dari desa, lima diantaranya pernah didanai desa dalam kegiatan. Hal itu tidak terlepas karena faktor dari dalam P3A sendiri yang sudah menemukan anggota kelompoknya, yang mampu menyampaikan pendapat dan argumen. P3A diikutkan dalam lomba desa dan didapuk sebagai organisasi perempuan yang katakanlah dapat diandalkan dalam isu-isu kekerasan perempuan dan anak. Poin tamba untuk desanya.
Namun sayangnya, saat P3A mulai menemukan motivasi untuk lebih tampil, Pandemi Covid-19 merebak. Segala jenis kegiatan yang melibatkan banyak orang dilarang, bahkan semua orang diharuskan untuk diam di rumah. Kegiatan ekonomi berhenti padahal mayoritas anggota P3A ialah ibu rumah tangga dan pekerja UMKM. Kegiatan belajar di sekolah diganti menjadi online dilakukan di rumah dan lagi-lagi ibulah yang seakan paling bertanggung jawab menemani anak-anak mereka belajar.
Pandemi covid-19, sangat berdampak bagi P3A, pertemuan tatap muka berubah online, dan membuat output kegiatan tidak maksimal. Belum lagi pasca pandemi, beberapa anggota dilarang suaminya berkegiatan karena memiliki bayi.
Tantangan juga ditemukan di P3A Kecamatan Kokap setelah pergantian CO, adanya kesalah pahaman bahwa P3A akan dibubarkan seiring kepergian CO lama menjadi spirit tersendiri bagi CO baru. Lalu P3A di Kecamatan Galur yang secara mendadak mendapat pandangan “buruk” dari pemerintah desa dan masyarakat—P3A dianggap mengajarkan perempuan untuk melawan suami dan meminta bercerai. Hal itu dihubungkan dengan perceraian CO dan teman CO yang kebetulan juga bercerai. Meski demikian, dengan tertatih, karena banyak anggota yang tidak aktif lagi, P3A tetap membangun semangatnya. Hal itu dilakukan dengan membuat beberapa strategi untuk menguatkan organisasi dan memperlihatkan eksistensinya kembali, seperti: memperbarui AD/ART sekaligus membuat perencanaan kelompok, merekrut anggota baru, berkolaborasi dengan kelompok perempuan di kalurahan seperti KWT dan PKK, melakukan sosialisasi tentang pencegahan TPPO, menambah kapasitas pengetahuan berbasis pemenuhan Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi sebagai warga negara seperti yang dulu pernah dilakukan di OPSD pada masa awal pembentukan P3A.
Strategi tersebut diharapkan akan mendorong kiprah P3A agar menjadi organisasi yang mumpuni dan sesuai dengan nama yang mereka miliki “Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak”. Dengan begitu, P3A mampu mendorong sikap proaktif pemerintah desa dalam memerhatikan perlindungan bagi warganya yang hendak bekerja di luar negeri pasca pandemi.
Oase itu Bernama Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak (P3A)
AUDIENSI DENGAN PJ BUPATI, MITRA WACANA FOKUS MENDORONG RAD DAN STRUKTUR GT TPPO
