web analytics
Connect with us

Arsip

FGD Badan Kesbangpol Bantul “Antisipasi Kerawanan Pemilu Serentak Tahun 2024”

Published

on

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Bantul pada hari Rabu, 11 Oktober 2023 di Omah Kampung Jl. Raya Bantul KM 9,2 Pendowoharjo, Sewon, Bantul. Kegiatan ini mengusung tema “Antisipasi Kerawanan Pemilu Serentak Tahun 2024”.

 

FGD ini dihadiri oleh 40 peserta dari berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Tim Pemberdayaan Masyarakat untuk Kewaspadaan Dini, Jogoboyo se-Kabupaten Bantul, dan Pemerintah Daerah.

 

Dalam sambutannya, Suparmadi SIP., M.Si, mewakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul, menyampaikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mengantisipasi kerawanan Pemilu 2024 yang tidak lama lagi akan dilaksanakan.

 

“Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mengantisipasi kerawanan Pemilu 2024 yang tidak lama lagi akan dilaksanakan sehingga perlu adanya antisipasi kerawanan yang melibatkan Ormas, Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat maupun Pemerintah Daerah, Jogoboyo serta masyarakat luas yang turut serta memantau jalannya Tahapan Pemilu 2024,” kata Suparmadi.

 

“Mari kita Bersama sama membangun nuansa Kabupaten Bantul yang kondusif dalam tahapan maupun pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024. Ketugasan Jogoboyo bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga peran serta Jogoboyo sangat dibutuhkan dalam menjaga kondusifitas Tahapan dan Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024,” imbuhnya.

 

FGD ini menghadirkan tiga narasumber dari Kejaksaan Negeri Bantul, Bawaslu Kabupaten Bantul, dan Binda DIY Wilayah Bantul. Masing-masing narasumber menyampaikan materi terkait permasalahan hukum, potensi pelanggaran, dan konflik sosial politik dalam Pemilu Serentak Tahun 2024.

 

Peserta FGD terlihat antusias mengikuti kegiatan ini. Mereka aktif bertanya dan berdiskusi dengan narasumber.

 

Menurut salah satu peserta, Santoso atau mbah San dari FKPM Paksi Katon menyampaikan bahwa Bantul FGD ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan terhadap kerawanan Pemilu 2024 namun perlu dengan pendekatan budaya.

 

“Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan terhadap kerawanan Pemilu 2024, apalagi dengan pendekatan budaya,” kata Santoso. 

 

“Kami akan berpartisipasi dan berkoordinasi terutama dengan sesama organisasi masyarakat untuk menjaga kondusifitas Kabupaten Bantul menjelang dan selama pelaksanaan Pemilu 2024.” Peserta lain menambahkan.

Diharapkan, FGD ini dapat meningkatkan kewaspadaan dini terhadap kerawanan Pemilu 2024 sehingga dapat tercipta Pemilu yang aman, damai, dan berintegritas. (Tnt).

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Arsip

Kunjungan Koordinasi Penguatan Jejaring Sosial di Kantor Mitra Wacana

Published

on

Kegiatan kunjungan koordinasi dan penguatan jejaring dalam rangka pengumpulan data Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Cluster Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang dilaksanakan pada Jumat (3/4) di kantor Mitra Wacana.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Tugas yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

Tim yang ditugaskan dalam kegiatan ini adalah Peddy dan Fahmi dari Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang (Dit-Rehsos-RTS & KPO). Kehadiran tim bertujuan untuk melakukan koordinasi langsung serta memperkuat jejaring kerja sama dengan lembaga pendamping di tingkat lapangan.

Kunjungan tersebut diterima oleh Wahyu Tanoto selaku Ketua Mitra Wacana, bersama beberapa staff: Muazim, Mansur, dan Ruli. Dalam suasana dialog yang terbuka, pihak Mitra Wacana memaparkan profil organisasi, termasuk visi, misi, serta ruang lingkup kerja yang selama ini berfokus pada isu kemanusiaan dan pelindungan kelompok rentan.

Selain itu, Mitra Wacana juga berbagi pengalaman dalam melakukan pendampingan dan advokasi, khususnya terkait isu perdagangan orang. Berbagai praktik baik (best practices), tantangan di lapangan, serta strategi intervensi yang telah dilakukan menjadi bagian penting dalam diskusi tersebut.

Hal ini memberikan gambaran nyata mengenai dinamika kasus serta kebutuhan riil yang dihadapi korban.

Diskusi berlangsung interaktif dengan penekanan pada pentingnya kolaborasi lintas sektor, baik antara pemerintah, lembaga masyarakat sipil, maupun komunitas lokal.

Pendekatan partisipatif dinilai menjadi kunci dalam menghasilkan data yang akurat sekaligus memperkuat respons perlindungan sosial.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan lembaga pendamping, sehingga upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dapat dilakukan secara lebih efektif, terpadu, dan berkelanjutan.

Kunjungan ditutup dengan komitmen bersama untuk terus membangun komunikasi dan memperluas kerja sama di masa mendatang. (Tnt).

Continue Reading
Advertisement NYL2026
Advertisement
Advertisement

Twitter

Trending