web analytics
Connect with us

Opini

Introducing Lentera Hati Women’s and Children’s Learning Centre, Banjarnegara.

Published

on

Mitra Wacana

By: Lilis Nur Khasanah, Rustinah, Warsono

Organisation

Lentera Hati Women and Children’s Empowerment Center (P3A) is an organisation in Berta Village, its membership is made up of men and women in Berta village that care about women’s and children’s issues. P3A Lentera Hati functions as a learning center for women and children, as well as a place to share information related to women and children. In addition, P3A LH also functions as a Women’s Crisis Center, complaints center and also supports victims. P3A LH was established on the 17th of October, 2014 in Berta village.

Symbol

A picture of a red heart is the symbol for P3A LH, this symbolises that it is an organisation established as a movement of love and caring towards women and children. Writing Lentera Hati with a candle flame in the I symbolises the hope that Lentera Hati will bring to the community. Although it’s only a small light, it’s hoped that it will be a solution to help overcome the problems faced by women and children, especially in Berta village.

Organisation Aim:

Lentera Hati Women’s and Children’s Learning centre has a goal of harnessing existing potential, in order to strive for government social welfare support in handling women’s and children’s social problems in the community.

1. Create an environment where society cares more about women’s and children’s issues.
2. Increase empathy and responsiveness towards victims of violence.
3. Empower women and children victims of violence.

Background:

The presence of Lentera Hati (P3A) is in order to help prevent the occurrence of violence towards women and children in Berta village. Activities that are done include awareness raising around the following;

1. Anti violence

Clarify what is the meaning of violence according to Law Number 35, 2014, an amendment to Law number 23, 2002 on Child protection, Article 1, 15a, which states that “Violence is any act against a child resulting in physical, psychological, sexual, and / or neglect, including the threat of unlawful conduct, coercion, or deprivation of liberty. Below are various examples of violence and there impact:

a) Physical violence, any form of intentional act of injuring the body of another person whether it be with a limb or with a device that creates a wound, bruising, teeth falling, or hair being pulled. Example: beaten, kicked, slapped, pulled. Impact: easy to get sick, insomnia, difficulty eating, bruising, injuries, bleeding, broken bones.

b) Psychological violence, any form of action or saying that offends or hurts the feelings of a person. Forms: humiliation, berating, bullying, or degrading remarks. Impact: low self-esteem, fear, insecurity, depression, stress, trauma.

c) Economic violence, any form of action that cause economic loss. For example, being employed not in accordance with the rules, economic exploitation, and being forced to beg. Impacts: Education is disturbed, loss of play time and time to gather with friends, hunger.

d) Sexual violence, any form of action or assault committed to or directed towards sexual areas and sexuality, either by the use of sexual organs or without using sexual organs. For example, harassment, molestation, rape, sexual exploitation, under-age marriage, forced marriage. Impact: Damage to sexual organs, unwanted pregnancy, sexually transmitted infection, trauma, depression, embarrassment, low self belief, fear.

e) Social violence, all forms of violence that result in social harm.
Example: ostracized, given a negative stigma, set aside in gatherings.
Impact: societal ostracism, gossip material, withdrawal from the social environment.

f) Political violence, any form of violence related with politics. For example, right to participate in politics aren’t fulfilled, not permitted to join elections. Impact: Cannot participate in politics, cannot participate in voting.

2. Reproductive health education for teenagers and children. Introducing the four zones on the body (mouth, chest, genitals, and buttocks) and how to protect them.

3. Parenting. The target of P3A’s is a parent. Explain how to recognize and understand the child’s wants and rights.

Besides that LH P3A also does coordination in networking.
Coordination and networking is done from:

1. Village Scope (RT, RW, Dusun Head, Village Government, community leaders, religious leaders, Family Welfare Education (PKK), and other organizations in the village).

2. At the sub-district level: Integrated Service Centers (PPT) Kecamatan, Police Sector (Polsek), Military Rayon Command (Koramil), Community Health Centers (Puskesmas), Family Planning Service Centers (PLKB) Kecamatan.

3. Scope of Banjarnegara Regency. Integrated Service Centers for Women and Children Empowerment (P2TP2A), Regional General Hospital (RSUD), Safe Houses, Social Services, Manpower and Transmigration, Population Control Offices, Family Planning, Women Empowerment and Child Protection, Education Office and Ministry of Religious Affairs Banjarnegara District.

Many people do not know what is Lentera Hati P3A and many people consider P3A LH only a bunch of housewives, but we always emphasize to all of society, and we invite society to help with all problems that are related with women and children, domestic violence, teenage problems, and parenting. Provide alternatives and information on solving the problem to the victim, but the final decision remains with the victim. We also have a counselling facility that is located besides SDN 1 Berta.

Secretariat
Gedung Lumbung Desa Berta RT 04 RW 02 Kecamatan Sususkan, Banjarnegara 53475 Jawa Tengah. Facebook : Lentera Hati Telpon +6282242094963/+6285647720005

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Opini

Sunat Perempuan, Praktik “Budaya” yang Berdampak Negatif pada HKSR

Published

on

Sumber gambar: BBC

Oleh Wahyu Tanoto

Sunat perempuan, atau yang juga dikenal sebagai Mutilasi Genital Perempuan (FGM), adalah praktik pemotongan atau melukai alat kelamin perempuan secara parsial atau keseluruhan. Praktik ini telah lama menjadi “tradisi” di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia.

Menurut UNICEF, terdapat sekitar 200 juta perempuan dan anak perempuan di dunia yang telah disunat. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan prevalensi sunat perempuan tertinggi di dunia, dengan perkiraan jumlah perempuan yang disunat mencapai 4,8 juta orang. Praktek sunat perempuan masih marak dilakukan di Indonesia, baik di pedesaan maupun perkotaan. Hal ini terungkap dalam survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021.

Survei yang dilakukan di 160 kabupaten dan kota di 10 provinsi tersebut melibatkan responden berusia 15 hingga 64 tahun. Hasilnya menunjukkan bahwa 55 persen anak perempuan dari kelompok usia 15-49 tahun yang tinggal bersama orang tua menjalankan praktik sunat perempuan.

Ada berbagai alasan mengapa sunat perempuan masih kerap terjadi di Indonesia, diantaranya yaitu:

  1. Alasan ajaran agama. Praktik sunat perempuan sering dikaitkan dengan ajaran agama tertentu. Namun, perlu ditegaskan bahwa tidak ada ajaran agama yang mewajibkan sunat perempuan.
  2. Alasan budaya. Dalam beberapa budaya, sunat perempuan dianggap sebagai bagian dari tradisi yang telah mengakar. Praktik ini sering kali dianggap sebagai tanda kebersihan, kesucian, dan sebagai bentuk menjaja “kehormatan” perempuan.
  3. Alasan mitos dan kepercayaan. Ada berbagai mitos dan kepercayaan yang melatarbelakangi praktik sunat perempuan. Beberapa mitos tersebut antara lain bahwa sunat perempuan mengontrol hasrat seksual, dan melindungi anak perempuan dari perkosaan.

Sebagaimana dipahami, bahwa praktik sunat perempuan memiliki dampak negatif bagi kesehatan perempuan dan anak perempuan, antara lain:

  1. Nyeri dan perdarahan. Praktik sunat perempuan sering kali dilakukan tanpa anestesi, sehingga dapat menyebabkan rasa sakit dan perdarahan yang parah.
  2. Praktik sunat perempuan dapat meningkatkan risiko infeksi, seperti tetanus, sepsis, dan rentan terpapar virus HIV.
  3. Gangguan fungsi seksual: Sunat perempuan dapat menyebabkan gangguan fungsi seksual, seperti nyeri saat berhubungan seksual, kesulitan mencapai orgasme, dan bahkan ketidaksuburan.
  4. Masalah psikologis. Sunat perempuan dapat menyebabkan masalah psikologis, seperti trauma, depresi, dan kecemasan.

Memang, pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai kebijakan untuk mencegah dan menghapus praktik sunat perempuan. Misalnya pada 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2006 yang melarang praktik sunat perempuan. Namun, kebijakan ini kemudian dicabut pada 2010 dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13636/MENKES/PER/XI/2010 yang mengatur prosedur sunat perempuan oleh tenaga medis.

Kebijakan kontroversial ini akhirnya menuai protes dari berbagai kalangan, karena dianggap tidak konsisten dengan komitmen Indonesia untuk menghapus praktik sunat perempuan. Pada 2014, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan baru dengan mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13636/MENKES/PER/XI/2010 Tentang Sunat Perempuan.

Kebijakan-kebijakan tersebut tampaknya sedikit banyak menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghapus praktik sunat perempuan. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya yang kuat dan masif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait.

Berikut adalah beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menghapus praktik sunat perempuan di Indonesia:

  1. Pemerintah wajib memperkuat regulasi dan penegakan hukum untuk mencegah dan menghapus praktik sunat perempuan.
  2. Pemerintah juga wajib mencabut regulasi atau kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia.
  3. Masyarakat diedukasi tentang bahaya dan dampak negatif praktik sunat perempuan mulai dari ranah individu hingga publik.
  4. Menjalin kolaborasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk memberikan dukungan dan pendampingan kepada perempuan dan anak perempuan yang menjadi korban sunat perempuan.

Hemat penulis, dengan kerja sama yang kuat dari berbagai pihak, kebijakan yang jelas dan implementatif serta ketersediaan sumber daya yang komprehensif, praktik sunat perempuan di Indonesia bisa dihapuskan. Akhirnya, perempuan dan anak perempuan terlindungi dari segala bentuk kekerasan.

 

Referensi

Komnas Perempuan (2022). Sunat Perempuan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (2020). Hapuskan Praktek Berbahaya Sunat bagi Perempuan dan Anak Perempuan Karena Pelanggaran Hak

UNICEF (2022). Female Genital Mutilation/Cutting

WHO (2022) Female Genital Mutilation

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Twitter

Trending