web analytics
Connect with us

Arsip

Jaringan APKB Bangun Sinergi Advokasi

Published

on

bersama

Jaringan APKB (Aliansi Peduli Kebijakan Bantul) mengadakan diskusi sekaligus rapat mengenai langkah advokasi terhadap peraturan daerah (Perda) diskriminatif yang ada di Kabupaten Bantul. Diskusi diselenggarakan di kantor Rifka Annisa pada Senin (9/7). Ada sejumlah lembaga yang bisa hadir, yaitu Mitra Wacana, RTND, Mahardika, SP Kinasih, PKBI, Yasanti, LABH, dan Rifka Annisa selaku tuan rumah.  Selama diskusi, APKB membahas langkah-langkah strategis dalam upaya advokasi terhadap Perda diskriminatif, khususnya Perda No 5 Tahun 2007.

Acara diskusi awalnya akan dimulai pada pukul 10.00 wib tapi baru bisa dimulai pukul 11.00 wib dan diakhiri pada pukul 13.30 wib. Acara di buka oleh mba Nina selaku tuan rumah mewakili Rifka Annisa, sekaligus memberikan prolog alasan kenapa diskusi dan rapat tersebut perlu dilakukan.diskusipun berjalan mengalir dan penuh dinamika. Banyak masukan dari peserta diskusi berkaitan langkah-langkah strategis yang mesti diambil dalam melakukan advokasi perda no 5 tahun 2007 di Bantul. Sampai pada sesi akhir diskusi yang sekaligus rapat, teman-teman APKB menyusun rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan sebagai langkah tindak lanjut diskusi tersebut.

APKB sudah empat tahun lebih mengadvokasi perda diskriminatif yang ada di Bantul khususnya perda no 5 tahun 2007  yang bikin resah warga parangkusumo dan sekitarnya. APKB menganggap perda ini tidak layak dan perlu langkah-langkah hukum untuk merevisi atau bahkan membatalkannya. Langkah yang telah dilakukan teman-teman APKB adalah menyusun JR (Judicial Review) untuk dimohonkan ke MA. pada awal-awal advokasi Jaringan APKB telah memasukkan JR ke MA tapi di tolak karena dianggap oleh MA telah terlambat dari batas waktu akhir memasukkan JR. berhubung waktu itu pengajuan JR dibatasi waktu dan dinyatakan terlambat oleh MA maka langkah JR otomatis tidak bisa dilanjutkan. Tapi peraturan baru pemerintah saat ini pengajuan JR tidak dibatasi waktu, hal ini membuat jaringan APKB semangat lagi untuk mengajukan JR ke MA berkaitan perda no 5 tahun 2007 di Kabupaten Bantul.  (rif)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Arsip

Dewan Pengawas Mitra Wacana Bahas Laporan Akhir Tahun Dewan Pengurus

Published

on

Yogyakarta, 18 Januari 2024 – Dewan Pengawas Mitra Wacana menyelenggarakan diskusi membahas laporan akhir tahun Dewan Pengurus pada Kamis (18/1/2024) di Landhuis Resto Jl. Ipda Tut Harsono No.28, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165.

Dalam pertemuan tersebut Ketua Dewan Pengurus, Istiatun menyampaikan catatan tahunan dan dinamika sumber daya organisasi tahun 2023. Istiatun menyampaikan bahwa Mitra Wacana telah melaksanakan berbagai kegiatan selama tahun 2023, di antaranya: (1) Kegiatan advokasi dan edukasi masyarakat, seperti seminar, workshop, dan diskusi publik. (2) Kegiatan pendampingan masyarakat, seperti lokakarya mekanisme pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang, peningkatan kapasitas bagi penerima manfaat dan asistensi kepada kelompok media desa. (3) Kajian  dan pengembangan, seperti kajian kebijakan dan pengelolaan sukarelawan, baik internasional maupun dalam negeri.

Istiatun juga menyampaikan bahwa Mitra Wacana telah melaksanakan kegiatan dan terdapat capaian sesuai mandat organisasi. Pada kesempatan tersebut, Dewan Pengawas Mitra Wacana memberikan apresiasi atas kinerja Dewan Pengurus selama tahun 2023. Dewan Pengawas juga memberikan masukan-masukan untuk perbaikan kinerja organisasi di masa mendatang. (Tnt)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Twitter

Trending