Log In

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjadi Undang-undang tanggal 09 Juli 2013. Petani sebagai pelaku pembangunan pertanian perlu diberi perlindungan dan pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar setiap orang.

UU ini mengatur kewajiban pemerintah pusat dan daerah memfasilitasi dan mendorong petani untuk menjadi peserta asurani pertanian yang dapat memberikan perlindungan bagi petani dari kerugian gagal panen akibat bencana alam, serangan oragnisme, dampak perubahan iklim dan jenis resiko lainnya. Perlindungan dan pemberdayaan petani bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan petani yang lebih baik, melindungi petani dari kegagalan panen dan risiko harga dan menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani serta menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani.

Semoga saja kehadiran UU ini mampu melindungi para petani. Selengkapnya, silahkan unduh UU di bawah ini:

Tagged under