Connect with us

Kebijakan

UU N0 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Published

on

UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Sumber gambar www.google.com

Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,  mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.

Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak (korban kejahatan) dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Karena berdasarkan fakta yang terungkap pada saat pelaku kejahatan terhadap anak (terutama pelaku kejahatan seksual) diperiksa di persidangan, pada kenyataannya ada beberapa pelaku yang mengaku bahwa pernah mengalami tindakan pelecehan seksual ketika pelaku masih berusia anak.

Oleh karenanya, keberadaan undang-undang ini semoga menjadi harapan baru dalam melakukan perlindungan terhadap anak. Berikut adalah beberapa poin penting dalam undnag-undang tersebut.

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih
dalam kandungan.
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya
agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat
dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 76E UU

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 82

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Untuk lebih lengkap, silahkan unduh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 di bawah ini:

Continue Reading
13 Comments

13 Comments

  1. Karisma yuliana

    23 Januari 2019 at 4:27 am

    Apakah memukul anak termasuk tindak pidana?

    • Mitra Wacana WRC

      25 Januari 2019 at 7:50 pm

      Menurut Undang-undang Perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakukan:
      a. diskriminasi
      b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
      c. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
      d. ketidakadilan; dan
      e. perlakukan salah lainnya

      Menjawab pertanyaan anda, berdasarkan UU Perlindungan anak maka memukul anak apapun alasannya tidak dibenarkan oleh undang-undang dan termasuk ranah pidana

    • deni Missa

      27 Februari 2019 at 1:33 am

      iyamemukul anak termasuk tindakan kekerasan pada anak

      • Roni

        6 Maret 2019 at 11:43 pm

        Mau nanya peleCehan seksual itu di jatuhkan hukuman berapa thn penjara dan denda berapa rupiah

        • Mitra Wacana WRC

          11 Maret 2019 at 6:35 pm

          Terima kasih sudah menghubungi mitra wacana, kami akan mencoba menjawab pertanyaan anda. Kami akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pelecehan seksual.

          Istilah pelecehan seksual tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengenal istilah perbuatan cabul. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebut pelaku pelecehan seksual berarti orang yang suka merendahkan atau meremehkan orang lain, berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.

          Dalam KUHP, perbuatan “cabul” dalam KUHP diatur pada Pasal 289 sampai dengan Pasal 296.

          Pasal 290 KUHP misalnya menyatakan: Dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

          1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
          2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin
          3. Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

          Namun, selain KUHP Indonesia mempunyanyai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak(“UU 35/2014”) dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“Perpu 1/2016”) yang mengatur jika korban adalah berusia anak maka menggunakan UU tersebut.

          Sebagai contoh telah disebutkan dalam Pasal 76E UU 35/2014 yang menyatakan:

          Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

          Hukuman atas perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 82 Perpu 1/2016 sebagai berikut:

          1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

          2.Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

          3. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
          4. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

          5. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

          6. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

          7. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

          8. Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

  2. anton

    8 Februari 2019 at 5:38 am

    kalau pemutusan sekolah secara sepihak oleh badan pendidikan apa bisa mendapat perlindungan hukum?
    saat ini siswa mendekati ujian negara, jika pihak sekolah tidak mengikutsertakan ujian negara maka secara tidak langsung memutuskan masa depan anak itu sendiri.

    • Mitra Wacana WRC

      12 Februari 2019 at 4:04 pm

      Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan kepada kami. Kami akan berusaha menjawab pertanyaan saudara sesuai dengan kemampuan kami. Sebelum kami menjawab, jika anda merasa nyaman kami perlu mengetahui apa penyebab pemutusan sekolah tersebut? apakah sudah dikonfirmasi dan diklarifikasi terkait pemutusan sekolah tersebut?

      Dalam kasus ini, pemutusan sekolah secara sepihak tidak diperbolehkan dengan alasan apapun kecuali dengan cara – cara yang dibenarkan setelah melakukan serangkaian proses, dan bagi siswa yang mengalami hal tersebut bisa mendapatkan perlindungan secara hukum. Selain itu anda juga dapat mengadukan hal tersebut kepada komite sekolah, OMBUDSMAN RI kantor perwakilan DIY dengan nomor pengaduan (0274) 554989.

      Sebagai gambaran kami ingin berbagi informasi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 menyebutkan tentang tujuan pendidikan nasional, prinsip penyelenggaraan pendidin dan hak kewajiban terkait pendidikan sebagai berikut :

      Tujuan Pendidikan Nasional dalam UU No. 20 tahun 2003 Pasal 2 : “Untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

      Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan dalam Bab III, pasal 4 : “Pendidikan diselenggarakan dengan prinsip demokratis, berkeadilan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa; prinsip satu kesatuan yang sistemik; prinsip pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik; prinsip keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik; prinsip pengembangan budaya membaca, menulis dan berhitung; prinsip pemberdayaan semua komponen masyarakat”.

      Hak dan Kewajiban dalam Bab IV, pasal 5 : “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, dan “Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan”.

      Semoga jawaban kami bisa membantu, terima kasih. Salam

  3. salma

    21 Februari 2019 at 7:41 pm

    admin, apakah anak yg melakukan tindak pidana kekerasan/pembunuhan di atur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014?

    • Mitra Wacana WRC

      21 Februari 2019 at 9:32 pm

      Terima kasih telah menghubungi kami.

      Berdasarkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Pasal 64, Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

      a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
      b. pemisahan dari orang dewasa;
      c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
      d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
      e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi
      serta merendahkan martabat dan derajatnya;
      f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
      g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan
      dalam waktu yang paling singkat;
      h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang
      tertutup untuk umum;
      i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
      j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
      k. pemberian advokasi sosial;
      l. pemberian kehidupan pribadi;
      m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
      n. pemberian pendidikan;
      o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
      p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

  4. maulana r

    15 Maret 2019 at 2:31 pm

    Apakah mendidik anak dengan jelek,cont,kata² kasar,mencubit anak sampai nangis,menabok i mulut,menjewer sampai nangis dan ada bekas kemerahan di telinga,apakah termasuk dalam pidana?

    • Mitra Wacana WRC

      19 Maret 2019 at 5:56 pm

      Terima kasih sudah menghubungi mitra wacana, kami akan mencoba menjawab pertanyaan anda. sebelumnya kami akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kekerasan terhadap anak.
      Ada Empat jenis utama kekerasan terhadap antara lain kekerasan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran.
      1. Kekerasan fisik adalah agresi fisik diarahkan pada seorang anak oleh orang dewasa. Hal ini dapat melibatkan meninju, memukul, menendang, mendorong, menampar, membakar, membuat memar, menarik telinga atau rambut, menusuk, membuat tersedak atau menguncang seorang anak.
      2.Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau pelanggaran yang dilakukan oleh remaja yang lebih tua terhadap seorang anak untuk mendapatkan stimulasi seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), paparan senonoh dari alat kelamin kepada anak, menampilkan pornografi kepada anak, kontak seksual yang sebenarnya terhadap anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak, melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik, atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak
      3.pelecehan emosional adalah yang paling sulit untuk didefinisikan. Itu bisa termasuk nama panggilan, ejekan, degradasi, perusakan harta benda, penyiksaan atau perusakan terhadap hewan peliharaan, kritik yang berlebihan, tuntutan yang tidak pantas atau berlebihan, pemutusan komunikasi, dan pelabelan sehari-hari atau penghinaan.
      4. Penelantaran anak adalah di mana orang dewasa yang bertanggung jawab gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik (kegagalan untuk menyediakan makanan yang cukup, pakaian, atau kebersihan), emosional (kegagalan untuk memberikan pengasuhan atau kasih sayang), pendidikan (kegagalan untuk mendaftarkan anak di sekolah) , atau medis (kegagalan untuk mengobati anak atau membawa anak ke dokter)
      melihat hal itu maka cara mendidik anak seperti itu bisa dikategorikan dalam kekerasan psikis karena berkata kasar dan kekerasan fisik karena mencubit, menabok, menjewer sampai dengan ada bekas kemerahan termasuk dalam pidana.

      perlu diketahui alasan ‘Demi kebaikan’ bukanlah alasan yang bisa membenarkan praktik kekerasan oleh orang tua kepada anaknya. Alih-alih memberi efek positif dan mengubah perilaku anak, sebagian besar penelitian justru membuktikan sebaliknya.

      Kekerasan yang diterima dari orang tua berbanding lurus dengan ketidakstabilan emosi anak ketika dirinya menginjak dewasa. Hukuman fisik membuat anak berpikir pasti ada sesuatu yang sangat salah dengan dirinya hingga ia diperlakukan dengan buruk oleh orang tuanya. Jika anak berpikir mereka adalah pribadi yang “buruk,” maka mereka juga akan bertindak “buruk”.

      Anak-anak juga cenderung mengalami permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan mental, seperti masalah kecemasan, depresi, antisosial, hingga penyalahgunaan zat atau obat-obatan terlarang. Lebih dari itu, anak juga akan membenci dirinya sendiri dan orang-orang yang berada di sekitarnya.

      semoga jawaban kami bisa membantu, terima kasih

  5. Nodi putrado

    17 Maret 2019 at 10:43 pm

    Admin mau bertanya
    bagaimana hukumnya apabila anak” dibawah umur melakukan hubungan badan layaknya suami istri..apakah bisa dipidana melihat usia anak” tsb baru berumur 8th..trims

    • Mitra Wacana WRC

      20 Maret 2019 at 2:53 am

      Terima kasih sudah menghubungi mitra wacana, kami akan mencoba menjawabnya
      Anak yang Melakukan Pencabulan Tidak Dapat Dipidana
      Apabila yang melakukan perbuatan cabul tersebut masih anak (masih di bawah 18 tahun), maka ia tidak dapat dipidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU 11/2012”), mempunyai prinsip yaitu menjauhkan anak dari penjara. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dapat disamakan layaknya tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Pendekatan restorative justice harus dikedepankan, yaitu sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 6 UU 11/2012:
      Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
      Inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, rasa memaafkan, tanggungjawab serta membuat perubahan yang semua itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perpektif keadilan restoratif. Penjelasan lebih lanjut tentang pendekatan ini dapat Anda simak Restorative Justice Lebih Adil Buat Anak dan Mengenal Konsep Diversi dalam Pengadilan Pidana Anak.
      Lebih lanjut mengenai hal ini menurut Pasal 21 ayat (1) UU 11/2012 diatur sebagai berikut:
      Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:
      menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
      mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Tinggalkan Balasan

Berita

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

Published

on

Red backdrop. Sumber gambar: https://pixabay.com

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Membentuk Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang
Disabilitas.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Maksud dan tujuan Pembentukan Komite ini adalah :
a. memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak
Penyandang Disabilitas;
b. mendorong pengarusutamaan Penyandang Disabilitas dalam kebijakan
dan pelayanan publik;
c. membantu terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak
Penyandang Disabilitas yang meliputi hak :
1. hidup;
2. bebas dari stigma;
3. privasi;
4. keadilan dan perlindungan hukum;
5. pendidikan;
6. pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi;
7. kesehatan;
8. politik;
9. keagamaan,
10. Keolahragaan;
11. kebudayaan dan pariwisata;
12. kesejahteraan sosial,
13. aksesibilitas;
14. pelayanan publik;
15. perlindungan dari bencana;
16. habilitasi dan rehabilitasi;
17. konsesi;
18. pendataan;
19. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
20. berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi;
21. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan

22. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan
eksploitasi.

d. mendorong terwujudnya kesamaan kesempatan bagi Penyandang
Disabilitas.

 

Selengkapnya silahkan unduh peraturan walikota Yogyakarta tersebut di bawah ini:

Continue Reading

Trending