UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Sumber gambar www.google.com

Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,  mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.

Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak (korban kejahatan) dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Karena berdasarkan fakta yang terungkap pada saat pelaku kejahatan terhadap anak (terutama pelaku kejahatan seksual) diperiksa di persidangan, pada kenyataannya ada beberapa pelaku yang mengaku bahwa pernah mengalami tindakan pelecehan seksual ketika pelaku masih berusia anak.

Oleh karenanya, keberadaan undang-undang ini semoga menjadi harapan baru dalam melakukan perlindungan terhadap anak. Berikut adalah beberapa poin penting dalam undnag-undang tersebut.

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih
dalam kandungan.
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya
agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat
dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 76E UU

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 82

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Untuk lebih lengkap, silahkan unduh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 di bawah ini:

6 Replies to “UU N0 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”

    1. Menurut Undang-undang Perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakukan:
      a. diskriminasi
      b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
      c. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
      d. ketidakadilan; dan
      e. perlakukan salah lainnya

      Menjawab pertanyaan anda, berdasarkan UU Perlindungan anak maka memukul anak apapun alasannya tidak dibenarkan oleh undang-undang dan termasuk ranah pidana

  1. kalau pemutusan sekolah secara sepihak oleh badan pendidikan apa bisa mendapat perlindungan hukum?
    saat ini siswa mendekati ujian negara, jika pihak sekolah tidak mengikutsertakan ujian negara maka secara tidak langsung memutuskan masa depan anak itu sendiri.

    1. Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan kepada kami. Kami akan berusaha menjawab pertanyaan saudara sesuai dengan kemampuan kami. Sebelum kami menjawab, jika anda merasa nyaman kami perlu mengetahui apa penyebab pemutusan sekolah tersebut? apakah sudah dikonfirmasi dan diklarifikasi terkait pemutusan sekolah tersebut?

      Dalam kasus ini, pemutusan sekolah secara sepihak tidak diperbolehkan dengan alasan apapun kecuali dengan cara – cara yang dibenarkan setelah melakukan serangkaian proses, dan bagi siswa yang mengalami hal tersebut bisa mendapatkan perlindungan secara hukum. Selain itu anda juga dapat mengadukan hal tersebut kepada komite sekolah, OMBUDSMAN RI kantor perwakilan DIY dengan nomor pengaduan (0274) 554989.

      Sebagai gambaran kami ingin berbagi informasi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 menyebutkan tentang tujuan pendidikan nasional, prinsip penyelenggaraan pendidin dan hak kewajiban terkait pendidikan sebagai berikut :

      Tujuan Pendidikan Nasional dalam UU No. 20 tahun 2003 Pasal 2 : “Untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

      Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan dalam Bab III, pasal 4 : “Pendidikan diselenggarakan dengan prinsip demokratis, berkeadilan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa; prinsip satu kesatuan yang sistemik; prinsip pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik; prinsip keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik; prinsip pengembangan budaya membaca, menulis dan berhitung; prinsip pemberdayaan semua komponen masyarakat”.

      Hak dan Kewajiban dalam Bab IV, pasal 5 : “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, dan “Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan”.

      Semoga jawaban kami bisa membantu, terima kasih. Salam

    1. Terima kasih telah menghubungi kami.

      Berdasarkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Pasal 64, Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

      a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
      b. pemisahan dari orang dewasa;
      c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
      d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
      e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi
      serta merendahkan martabat dan derajatnya;
      f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
      g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan
      dalam waktu yang paling singkat;
      h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang
      tertutup untuk umum;
      i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
      j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
      k. pemberian advokasi sosial;
      l. pemberian kehidupan pribadi;
      m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
      n. pemberian pendidikan;
      o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
      p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Tinggalkan Balasan