web analytics
Connect with us

Rilis

Kegiatan Mitra Wacana WRC di Banjarnegara

Mitra Wacana WRC

Published

on

Workshop Penguatan Kelompom Remaja di Kecamatan Punggelan, Banjarnegara. Sumber foto: Desi dan Dewi

This post is also available in: Indonesia

Waktu dibaca: 2 menit
Vitrin Haryanti

Vitrin Haryanti

Oleh Vitrin Haryanti (Kordinator CO Banjarnegara)

Peraturan Desa tentang Perlindungan Perempuan dan Anak mutlak diperlukan sebagai payung hukum dalam melindungi perempuan dan anak dari kekerasan seksual di desa. Untuk itu di tahun 2017 ini Mitra Wacana WRC menyelenggarakan kegiatan “Workshop Legal Drafting” secara bertahap di 4 desa dampingan Mitra Wacana WRC di Kabupaten Banjarnegara, yaitu Desa Berta dan Karangjati Kecamatan Susukan, Desa Bondolharjo dan Petuguran Kecamatan Punggelan. Tujuan diselenggarakan workshop ini adalah untuk menyusun peraturan di tingkat desa tentang perlindungan perempuan dan anak berbasis kebutuhan masyarakat. Workshop legal drafting pertama dilaksanakan pada bulan Januari 2017 di Desa Petuguran, selanjutnya Desa Bondolharjo pada bulan Februari, Desa Karangjati pada bulan Maret dan Desa Berta pada April 2017.

Dalam upaya menyampaikan pentingnya menyusun Peraturan Desa Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Mitra Wacana WRC mendampingi Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak (P3A) melakukan audiensi ke BPD. Harapannya, setelah mengetahui pentingnya peraturan desa tentang perlindungan perempuan dan anak, BPD mendukung langkah P3A dan Mitra Wacana WRC dalam memperjuangkan adanya peraturan desa tentang perlindungan perempuan dan anak tersebut di desanya masing-masing.

Organisasi P3A di desa perlu dikuatkan, salah satunya dengan adanya koordinasi dengan berbagai pihak di desa, salah satunya adalah Pemerintah Desa. Untuk itu P3A didampingi oleh Mitra Wacana WRC WRC melakukan audiensi ke Pemerintah Desa sebagai bentuk kerjasama dengan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat organisasi P3A.

Penguatan kapasitas bagi P3A juga terus dilakukan, salah satunya adalah dengan kegiatan Pelatihan Fasilitator untuk P3A. Dengan adanya pelatihan ini P3A diharapkan dapat menjadi fasilitator di desanya untuk mengampanyekan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Di samping itu harapannya P3A juga mampu memfasilitasi korban dan keluarganya dalam pananganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di desa.

Pada tahun 2017 kampanye tentang Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual juga dilakukan di sekolah. Karena fenomena kekerasan pada anak di sekolah juga marak terjadi, sehingga harus mengedukasi anak-anak agar memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak. Bentuk kegiatan dalam rangka kampanye perlindungan anak dari kekerasan seksual ini adalah “Diskusi Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak (KSTA)” dan “Diskusi Buku Pegangan Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual”. Kegiatan ini dilaksanakan di SMP dan MTs di wilayah Kecamatan Susukan dan Punggelan.

Workshop Legal Drafting Desa Berta, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Foto Mutoharoh

Workshop Legal Drafting Desa Berta, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Foto Mutoharoh

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Arsip

Pelayanan Kesehatan Reproduksi Yang Inklusif Bagi Difabel

Mitra Wacana WRC

Published

on

This post is also available in: Indonesia

Waktu dibaca: 2 menit
Ada apa dengan KPK ?

Agus Rahmad Hidayat
Mahasiswa

Jum’at (9/7/2021) Talkshow sinau sareng #36 Mitra Wacana kali ini ditemani oleh narasumber Solih Muhdlor, Koordinator Divisi GEDSI Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) Yogyakarta, dengan tema yang diangkat “Pelayanan Kesehatan Reproduksi Yang Inklusif Bagi Difabel” selama satu jam.

Dalam talkshow kali ini, narasumber mengungkapkan problem pelayanan kesehatan reproduksi dan informasi bagi disabilitas saat ini sering sekali tidak memiliki akses pelayanan kesehatan reproduksi yang memadai. Kebutuhan-kebutuhan seperti pendidikan, KTP, perawatan dan lain-lain sangat sulit mereka dapatkan, apalagi menyangkut kebutuhan kesehatan reproduksi. 

Pemenuhan layanan kesehatan reproduksi memiliki banyak hambatan dan tantangan bagi teman-teman penyandang disabilitas, seperti layanan dalam mengakses informasi. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh faktor eksternal dalam sulitnya mengakses informasi terkait dengan layanan-layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang berada di dekat mereka. Informasi yang didapatkan belum tentu dimengerti dan dipahami dalam tindak lanjut informasi tersebut. 

Penyandang disabilitas membutuhkan informasi kesehatan reproduksi yang lengkap, ramah, inklusif dan mudah di pahami. Penting juga mendapatkan sosialisasi kesehatan reproduksi agar terhindar dari kekerasan seksual, penyakit menular seksual, kekerasan fisik, aborsi tidak aman, beban ganda, nikah dini yang tentunya sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas.

Pemenuhan layanan kesehatan reproduksi bagi disabilitas memiliki hak yang sama seperti haid, kehamilan yang bermasalah, menghadapi sistem reproduksi yang bermasalah sejak awal dan lain sebagainya. Upaya pemenuhan kesehatan seksual reproduksi dapat dilakukan dengan memberikan aksesbilitas informasi, pelayanan dan fasilitas, pelibatan pendampingan atau orang tua, lembaga pendidikan untuk sosialisasi dan peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi, dan  kerjasama pemerintah  

Layanan yang diperlukan bagi disabilitas adalah layanan yang inklusif dan ramah bagi disabilitas serta memiliki program layanan yang menjangkau disabilitas, akomodasi dalam akses layanan yang penuh, memanfaatkan dan mencegah kondisi disablitas agar tidak menjadi lebih buruk.

Continue Reading

Who is Online

No one is online right now

Advertisement
Advertisement

Twitter

Trending

Mari bergabung bersama Mitra Wacana

Silahkan bergabung dan menjadi bagian dari Mitra Wacana.
Akan ada penghargaan untuk tulisan yang terpilih.
Terima Kasih

Gabung