Opini
Maksud Hati Membina Desa, Apa Daya Paham Tak Sampai
Sunaji Zamroni, MSi
Dewan Nasional Fitra
Semua lapisan masyarakat terdampak Covid-19. Tidak hanya di kota, desa-desa di pelosok nusantara pun mulai terpapar. Kebijakan negara yang tak memberlakukan karantina wilayah (lockdown), memicu tanggapan pro dan kontra. Apalagi pemerintah, awal mulanya, tidak melarang orang mudik/pulang kampung ke desa-desa. Sontak memicu tindakan spontan dan tanpa skema yang jelas dari masyarakat desa. Alih-alih pemerintah mengintegrasikan inisiatif masyarakat tersebut ke dalam skemanya, yang dilakukan justru menerbitkan perintah-perintah beruntun dan berubah-rubah ke desa. Perintah kepada desa untuk melakukan padat karya tunai desa (PKTDesa) dan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa, menimbulkan komplikasi persoalan yang tidak sepele.
Sudah terbukti Coronavirus disease (Covid-19) menginfeksi dunia. Ada 210 negara terdampak Covid-19, dengan jumlah kasus sampai 18 April 2020 mencapai 2.329.030 pasien, 160.542 pasien meninggal dan 595.866 pasien sembuh, (https://www.worldometers.info/coronavirus/). Indonesia mengumumkan kasus konfirmasi Covid-19 pertama kali pada 2 Maret 2020, dengan kasus 2 pasien, dan ternyata menyebar cepat dan merata ke seluruh propinsi Indonesia, sampai tanggal 18 April 2020 jumlah terkonfirmasi mencapai 6.248, dimana 535 meninggal (8,6%) dan 631 sembuh, (https://covid19.kemkes.go.id). Kawasan Jabodetabek menjadi pusat penyebaran (epicentrum), sedangkan daerah lain terpapar karena mengimpor kasus melalui mobilitas orang daerah (imported cases) yang berkegiatan dan berinteraksi dengan orang-orang “suspect carrier” di Jabodetabek. Covid-19 akhirnya mengalir antar kota antar propinsi, bahkan meluas ke pelosok desa nusantara. Pandemi global Covid-19 ini memicu resiko serius bagi desa, akibat para migran kota dan luar negeri yang terpaksa mudik ke desa.
Desa harus tanggap atas resiko Covid-19 ini. Meskipun pemerintah menganjurkan para migran tidak mudik ke desa, termasuk jelang Hari Raya Idul Fitri, faktanya justru terlihat arus mudik dari Jabodetabek, luar negeri dan kota-kota ke desa. Faktor inilah yang diyakini memicu penjalaran Covid-19 melebar ke desa[1]. Terlebih literasi masyarakat desa juga masih rendah mengenai Covid-19 ini. Beragam respon pun bermunculan di tingkat masyarakat desa. Ekspresi tanggap Covid-19 pun bermunculan di kampung/dusun, bahkan komunitas RT[2]. Beberapa pemerintahan desa pun memperlihatkan prakarsa tanggap Covid-19 yang patut diapreasiasi dan ditiru. Salah satu desa yang nampak aktif berinisiatif untuk menjalankan “desa tanggap Covid-19” adalah Desa Panggungharjo di Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta[3]. Desa ini melakukan pendataan masyarakat desa berbasis unit kepala keluarga dengan aplikasi google form. Beberapa variabel yang didata antara lain, yaitu; data keluarga, data ekonomi keluarga, data kesehatan keluarga, dan data kepemilikan barang keluarga.
Berbasis data tersebut desa akhirnya bisa memetakan situasi dan kondisi masyarakat desa. Aspek kesehatan, sosial dan ekonomi masyarakat terpantau. Sehingga, ketika ada kasus warga salah satu dusun terkonfirmasi terinfeksi Covid-19, maka Pemerintah Desa bersama para pihak di RT, Dusun, Kecamatan bergerak cepat dan tegas melakukan karantina wilayah RT dan sebagian wilayah dusun. Keluarga dari warga yang terinfeksi diisolasi di rumahnya, sedangkan warga tetangga dilarang keluar dusun tanpa alasan esensial yang jelas. Kebutuhan pangan dan dukungan kesehatan warga dusun ditanggung serta dipenuhi pemerintahan desa. Gotong royong warga desa dan jejaring pemerintahan desa menjadi penopang perlindungan ke warga yang dikarantina. Jadi bisa dikatakan, bahwa Desa bertindak mencegah, menangani dan mengelola resiko-resiko Covid-19 bisa dilakukan secara bergotong royong bersama warga dan jejaring sosial yang ada. Tidak musti tindakan pemerintahan desa dalam menanggapi Covid-19 bersandar pada APBDesa.
Desa Tanggap Covid-19
Praktik cepat dan tegas Desa Panggungharjo menarik untuk direplikasi. Desa lain bisa melakukan hal yang sama, bahkan lebih meluas lagi. Terlebih enabling environment kebijakan Desa Tanggap Covid-19 telah diterbitkan oleh Kementerian Desa PDTT. Melalui SE Menteri Desa PDTT No 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa jo SE Menteri Desa No 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa PDTT No 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Himbauan Menteri Desa ini bermaksud untuk memandu desa dalam mengoptimalkan penggunaan dana desa. Kini Menteri Desa pun menerbitkan Peraturan Menteri Desa PDTT No 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa PDTT No 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Aspek legal dari Jakarta inilah yang saat ini memayungi desa-desa di Indonesia menghadapi pandemi Covid-19. Tantangan yang penting untuk ditemani bahkan didukung oleh para pihak, bagaimana desa tanggap Covid-19 melalui optimalisasi dana desa bisa menjangkau aspek mitigasi resiko kesehatan (terinfeksi Covid-19), mitigasi resiko pendidikan (ketersediaan infrastruktur internet, kemampuan menyediakan data internet), serta mitigasi ekonomi (ketahanan pangan, kesempatan kerja, keamanan rantai pasok)?
Kebijakan Desa tanggap Covid-19 tidak boleh diseragamkan. Kemendesa PDTT harus senantiasa kokoh memegang asas utama UU Desa, yaitu rekognisi dan subsidiaritas. Arahan penggunaan dana desa serempak untuk PTKDesa dan BLT-Dana Desa, sudah termasuk offside. Tindakan ini menyempurnakan langkah tidak tepat Pemerintah dalam memperlakukan desa dan dana desa. Dengan payung hukum Pasal 21 PP No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, Menteri Desa PDTT mengatur prioritas penggunaan dana desa selama ini. Residu persoalan sentralisme penggunaan dana desa ini, sayang sekali diulangi dalam merespon pageblug Covid-19. Desa diinstruksikan, dikendalikan, bahkan dikontrol dalam membelanjakan dana desa untuk merespon pageblug Covid-19. Paling sedikit seperempat dana desa harus dibelanjakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Itupun hanya boleh untuk warga miskin yang tetiba tidak punya mata pencaharian, belum terdata di data warga miskin, atau memiliki keluarga yanag berpenyakit kronis/menahun. Desa tak berkutik. Dana miliknya sendiri, namun peruntukannya dan besaran alokasinya harus tunduk pada kuasa di atasnya.
Situasi pandemi Covid-19 ini tak pasti berakhirnya. Kebijakan negara untuk desa, anehnya, malah sentralistik. Padahal desa harus mengembangkan mitigasi resiko secara komprehensif dalam ketidakpastian ini. Keleluasaan desa dan lokalitasnya mustinya didorong untuk bekerja sesuai kewenangannya. Karenanya supradesa musti membimbingnya, bukannya mengendalikan dan mengontrolnya secara kaku dan ketat. Saat ini desa harus merumuskan mitigasi resiko sosial, ekonomi dan kesehatan masyarakat. Pemerintah daerah (kabupaten/kota, propinsi) dan pemerintah pusat seharusnya fokus membimbing desa agar cermat dan tepat dalam menyusun mitigasi resiko ini. Justru ini sebaliknya. Supradesa malah langsung mengeksekusi agar desa merubah APBDesa dan realokasi dana desa untuk PKTDesa dan BLT. Padahal waktu yang bersamaan, skema bantuan sosial dari pemerintah pusat (PKH, BPNT) dan pemerintah daerah (bantuan sosial) sedang meluncur ke desa juga.
Desa harus menghadapi norma regulasi dan fakta masyarakat yang terdampak. Dua arus ini tidak selalu ketemu. Norma regulasi menekankan pendataan penerima Bansos sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Padahal masyarakat desa yang terdampak, masalahnya jauh lebih komplek. Norma regulasi akhirnya berhenti pada pengertian yang normatif dan kaku. Situasi seperti ini menyesakkan. Ada peraturan tetapi tidak bisa membantu banyak kepada masyarakat yang terdampak. Apalagi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) menjadi basis data penyaluran bansos. Cilakanya akurasi data pada DTKS masih bermasalah. Orang yang mustinya tidak mendapat bansos malah terdata di DTKS. Sedangkan warga desa yang seharusnya terdata sebagai penerima sembako, justru terpental (exclusion error). Simalakama pun menggelayuti desa. Loyal ke regulasi atau kepentingan warga terdampak?
[1] https://jateng.sindonews.com/read/3845/707/warga-blora-geger-pemudik-asal-jakarta-rapid-test-positif-corona-1587211472, https://regional.kompas.com/read/2020/04/17/13374151/pasien-positif-dan-pdp-corona-di-pandeglang-sebagian-besar-pemudik, https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4973520/6-orang-positif-corona-di-sukoharjo-3-di-antaranya-pemudik , dan masih banyak lagi kasus serupa yang dikabarkan media.
[2] https://nasional.tempo.co/read/1325478/banyak-kampung-di-yogya-lockdown-sendiri-begini-kondisinya , https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4956966/banyak-kampung-ramai-ramai-lockdown-pemda-diy-kearifan-lokal https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4956966/banyak-kampung-ramai-ramai-lockdown-pemda-diy-kearifan-lokal, https://regional.kompas.com/read/2020/04/01/10571011/viral-foto-lockdown-desa-di-magetan-ini-penjelasan-camat-barat, dan banyak lagi aksi lokalitas lainnya.
[3]https://www.panggungharjo.desa.id/panggungtanggapcovid19/ , https://bebas.kompas.id/baca/nusantara/2020/04/17/kisah-desa-panggungharjo-tanggap-covid-19/.
Penulis: Lutfi (Tim Graha Media Hargorejo)
Pola asuh terdiri dari dua kata yaitu pola dan asuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:1088) bahwa “pola adalah model, sistem, atau cara kerja”. Asuh adalah “menjaga, merawat, mendidik, membimbing, membantu, melatih, dan sebagainya”. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pola asuh anak adalah bagaimana cara orang tua berinterakasi dengan anak dengan memberikan perhatian kepada anak dan memberikan pengarahaan agar anak mampu mencapai hal yang diinginkannya serta mendisiplinkan dalam proses kedewasaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan memberikan pola asuh yang baik dan positif kepada anak, akan memunculkan konsep diri yanag positif bagi anak dalam menilai dirinya. Dimuali dari masyarakat yang tidak membatasi pergaulan anak namun tetap membimbing agar anak dapat bersikap objektif dan menghargai diri sendiri, dengan mencoba bergaul dengan teman yang lebih banyak. Peran keluarga begitu penting bagi pertumbuhan dan perkembangan kepribadian anak, baik perkembangan sosial, budaya dan agamanya.
Orang tua berperan penting dalam pengasuhan anak yaitu menjadi model peran ayah dan ibu kepada anak. Pengasuhan oleh orang tua berperan dalam memberikan rasa aman dann nyaman, memenuhi kebutuhan dasar anak, mengajarkan penerimaan dan penghargaan, mengajarkan kebersamaan dan keceriaan, mendorong perkembangan dan belajar, serta menanamkan nilai-nilai moral. Komunikasi merupakan salah satu aspek penting dalam pengasuhan. Untuk mendorong tumbuh kembang anak, orang tua harus mengajarkan anak berbicara dan bahasa menjadi aspek yang penting. Pola pengasuhan orang tua juga akan menentukan karakter anak setelah dewasa, yaitu watak, sikap, dan ciri-ciri khususnya. Karakter sebuah bangsa akan ditentukan pada karakter yang dibangun pada saat tumbuh kembang anak.
Pola asuh sangat penting dalam pembentukan sikap dan perilaku anak kelak. Salah satu pembentuk perilaku adalah pola asuh anak saat usia dini. Setiap orang tua tentu saja memiliki keinginan yang sama, bisa menerapkan pola asuh anak pada usia dini yang terbaik untuk anaknya. Dalam membentuk perilaku anak terutama di usia dini, memiliki dampak secara psikologi dan sosial terhadap anak tersebut, karena anak pada usia dini biasanya memiliki rasa keingintahuan yang besar. Pada anak usia dini, mereka biasanya akan menirukan apa yang dilihat dan didengarnya. Setiap keluarga tentu saja memiliki cara mereka sendiri dalam menerapkan pola asuh anak usia dini.
Namun ada beberapa kesalahan yang kerap dilakukan orang tua pada anaknya. Tak mengherankan, jika mengingatnya akan timbul perasaan sesal dan ingin memperbaiki. Kesalahan yang sering dilakukan orang tua kepada anak, diantaranya jarang berbicara dengan anak-anak, lupa memberika pelukan hangat, kurang memiliki dokumentasi foto atau video bersama anak, terlalu ketat pada anak, sering melewatkan momen penting dalam kehidupan anak, dan tidak berusaha membuat anak bahagia. Selain itu lingkungan sosial juga berpengaruh terhadap perilaku anak. Karena secara tidak langsung anak di usia dini juga akan bergaul dengan anak seusianya yang ada di lingkungannya. Sebagai orang tua perlu menanamkan nilali spiritual tentang pendidikan agama dan bagaimana cara beribadah.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh anak menurut Hurlock, diantaranya kepribadian orang tua, agama atau keyakinan, pengaruh lingkungan, pendidikan orang tua, usia orang tua, jenis kelamin, status ekonomi, kemampuan anak, dan situasi. Faktor ini bisa membentuk orang tua menjadi pengasuh yang baik bagi anak ataupun sebaliknya. Dalam mengubah pola asuh anak, orang tua pun perlu bekerja keras dimulai dari mengenal dirinya sendiri serta kelebihan dan kelemahannya. Sehingga dirinya dengan kebiasaan baru bisa mengasuh anak-anak lebih baik
Pola asuh yang baik juga memiliki beberapa pokok yang perlu diperhatikan agar pola asuh anak menjadi efektif. Setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda sehingga orang tua harus selalu berfikir kreatif untuk menyesuaikan pola asuh mereka. Berikut pola asuh orang tua yang baik pada anak usia dini, diantaranya ayah dan ibu harus kompak, memberikan contoh yang baik, komunikasi efektif, disiplin, konsisten, berikan pujian dan sentuhan sayang, ajarkan sopan santun, dan ajarkan berbagi.
Oleh karena itu, pola asuh orang tua kepada anak sangat berperan penting, dimana orang tua mendidik anaknya dengan sangat baik mulai dari lingkungan internal keluarga. Pola asuh orang tua untuk anaknya harus mempunyai jiwa yang bisa merawat, membantu, mendidik, membimbing, dan melatih anak agar menjadi anak yang tumbuh kembang secara kreatif, baik dan patuh, bisa menjadikan anak merasa mempunyai tanggung jawab serta percaya diri dan dapat menerima pahit manisnya kehidupan ketika dewasa kelak. Untuk itu jadilah orang tua yang berpikiran positif, kreatif dan aktif dalam tumbuh kembang anak.
