web analytics
Connect with us

Rilis

Membincang Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru

Published

on

Banner talkshow 18 Juli 2017 Radio sonora FM

Persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2017 seolah tertutup oleh maraknya pemberitaan tentang kasus terorisme dan korupsi serta fenomena klitih, terutama di Yogyakarta yang selama ini “diklaim” sebagai kotanya pendidikan. Salah satu persoalan yang saat ini tengah hangat diperbincangkan dalam PPDB adalah mulai diberlakukannya sistem zonasi.

Sistem zonasi ini berlaku mulai tahun 2017/2018 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 17 tahun 2017 yang didalamnya mengatur bahwa calon siswa hanya bisa mendaftar di sekolah berdasarkan zonanya di lihat dari alamat Kartu Keluarga. Disatu sisi sistem zonasi ini dianggap dapat menaikkan “derajat” setiap sekolah, yaitu bahwa setiap sekolah harus menjadi sekolah favorit. Namun, di sisi lain penerapan sistem zonasi masih membingungkan bagi sebagian besar calon peserta didik karena rentan manipulasi, terutama jarak sekolah dari rumah calon peserta didik.

Semestinya, pendidikan mampu membebaskan para peserta didiknya, tidak sebaliknya malah membingungkan. Jika dalam proses awal penerimaan peserta didiknya sudah bermasalah bagaimana dengan kualitas pendidikannya? Apakah pendidikan hanya sekedar memeporoleh nilai dan ijazah?

Atas dasar itulah Mitra Wacana WRC, mengangkat tema tentang sistem zonasi PPDB sebagai tema talkshow yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 18 Juli 2017

Tempat         : Radio Sonora 97.4 FM Jogja

Waktu           : 11.00 – 12.00 WIB

Narasumber : Budhi Masthuri, Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan DIY

Talkshow 18 Juli 2017 Radio sonora FM. Desain oleh wahyutnt

Talkshow 18 Juli 2017 Radio sonora FM. Desain oleh wahyutnt

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekspresi

Edukasi Pencegahan Kekerasan Anak di Jalan Bagi Pendidik di Kulon Progo

Published

on

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-PPPA) Kulon Progo mengadakan edukasi untuk mencegah kekerasan anak di jalan. Sosialisasi ini diadakan di Aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Rabu (6/3/2024). Kepala Dinsos-PPPA Kulon Progo, Bowo Pristiyanto, mengatakan bahwa 50 kepala SMA/SMK diundang dalam sosialisasi ini. Mereka diharapkan menjadi agen informasi dalam mencegah kekerasan anak di jalan.

Bowo menilai sekolah dapat menjadi tempat untuk mencegah kekerasan anak di jalan. Guru dapat berkomunikasi langsung dengan orang tua murid untuk memberikan edukasi tentang pencegahan kekerasan. Bowo juga melihat bahwa anak-anak di Kulon Progo sering berkumpul di berbagai lokasi hingga larut malam. Hal ini meningkatkan risiko terjadinya kekerasan.Bowo berharap wali pelajar juga berperan dalam mencegah kekerasan anak di jalan. Menurutnya para guru merupakan garda terdepan dalam pendidikan anak.

Kanit Pidana Umum (Pidum) Satreskrim Polres Kulon Progo, Iptu Rifai Anas Fauzi, mengatakan bahwa terdapat 17 kasus kekerasan anak di jalan yang dilaporkan dari tahun 2023 hingga awal Maret 2024. Kasus ini terjadi di 8 kapanewon, dengan Pengasih dan Wates sebagai yang terbanyak dengan 8 kasus. Rifai menduga bahwa sebenarnya ada lebih banyak kasus kekerasan anak di jalan yang tidak dilaporkan.

Wahyu Tanoto dari Organisasi Kemasyarakatan Mitra Wacana mengatakan bahwa pandangan orang dewasa terhadap anak sering kali memperkuat stigma dan perlakuan tidak adil terhadap anak. Tanoto mengatakan bahwa orang dewasa, termasuk pendidik, perlu mengubah sudut pandangnya terhadap anak dengan cara melibatkan mereka dalam proses pencegahan kekerasan. Tanoto juga mengatakan bahwa Indonesia sudah memiliki banyak peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang dapat dijadikan pedoman dalam mencegah kekerasan terhadap anak di jalan. “Yang terpenting sekarang adalah implementasi dan pengawasan yang serius.”. Ujarnya. (Tnt).

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Twitter

Trending