Jakarta — Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) resmi disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR RI dalam sidang paripurna pada 21 April 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Kartini. Pengesahan ini menandai berakhirnya penantian panjang selama 22 tahun bagi hadirnya payung hukum yang melindungi pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia.

Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPR RI, Puan Maharani, berlangsung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Pemerintah menyambut positif pengesahan ini sebagai bentuk komitmen dalam memberikan perlindungan bagi PRT yang mayoritas merupakan perempuan.

Undang-Undang PPRT mengatur perlindungan pekerja rumah tangga dengan berlandaskan nilai kekeluargaan, hak asasi manusia, keadilan, serta kesejahteraan. Dalam regulasi ini, PRT memiliki hak atas jaminan sosial, baik kesehatan maupun ketenagakerjaan, waktu kerja yang manusiawi, waktu istirahat, cuti, serta kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya.

Selain itu, mekanisme perekrutan PRT diatur dapat dilakukan secara langsung maupun melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga (P3RT). Dalam ketentuannya, P3RT dilarang memotong upah atau memungut biaya dari pekerja.

Undang-Undang ini juga memberikan batasan terkait siapa yang termasuk PRT. Individu yang bekerja dalam hubungan berbasis adat, kekerabatan, atau pendidikan tidak dikategorikan sebagai PRT. Sementara itu, pekerja di bawah usia 18 tahun atau yang telah menikah tetap diakui hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam hal pengawasan, pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab melakukan pemantauan pelaksanaan undang-undang ini, dengan melibatkan perangkat masyarakat seperti RT dan RW. Langkah ini diharapkan dapat mencegah terjadinya kekerasan serta memastikan perlindungan bagi pekerja rumah tangga berjalan secara efektif.

Pengesahan UU PPRT menjadi tonggak penting dalam upaya menghadirkan keadilan dan perlindungan yang lebih layak bagi pekerja rumah tangga di Indonesia.