Opini
Menebar Spirit Hari Ibu Bagi Perlindungan Buruh Migran
Titik Istiyawatun Khasanah
Oleh Titik Istiyawatun Khasanah
Hari Ibu yang diperingati setiap tanggal 22 Desember sesungguhnya mengandung makna penting tidak saja bagi perempuan tetapi juga seluruh bangsa. Kongres Perempuan Indonesia I merupakan peristiwa penting dalam sejarah bangsa ini yang menjadi tonggak bagi ditetapkannya tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Agenda-agenda penting dibahas dan diperjuangkan dalam kongres yang diselenggarakan di Yogyakarta pada 22-25 Desember 1928 dan dihadiri sekitar 30 organisasi perempuan dari 12 kota di Jawa dan Sumatera tersebut.
Di dalamnya, perempuan berjuang untuk mendapatkan kesempatan yang sama merebut kemerdekaan dan terlibat dalam berbagai aspek pembangunan bangsa. Issue mengenai perdagangan anak-anak dan perempuan, perbaikan gizi dan kesehatan bagi ibu dan balita, pernikahan usia dini bagi perempuan dibahas pada kongres tersebut. Situasi ini menunjukkan betapa perempuan kala itu telah mampu melepaskan diri dari belenggu patriarkhi, menunjukkan eksistensi dirinya, memiliki kemampuan kritis dan semangat untuk bersatu padu mencapai satu perubahan bermakna bagi bangsa.
Persoalannya, spirit yang terkandung dalam Kongres Perempuan Indonesia I ini seolah terus tereduksi oleh waktu dan kepentingan rejim penguasa. Hari Ibu sepertinya telah mengalami distorsi makna yang cukup signifikan oleh rangkaian domestifikasi terhadap perempuan yang dilakukan penguasa Orde Baru selama 32 tahun. Perempuan menjadi terbelenggu kembali oleh budaya patriarkhi yang seolah sengaja dilanggengkan oleh rejim demi status quo. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan penting dalam masyarakat praktis terbatasi. Sehingga, perempuan menjadi sulit untuk menyuarakan kepentingannya. Akibatnya, persoalan perempuan marak terjadi mulai dari peminggiran perempuan dalam berbagai pengambilan keputusan public, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), hingga kekerasan yang dihadapi oleh para buruh migran perempuan.
Derita Buruh Migran Perempuan
Beberapa waktu belakangan ini, media banyak melansir berbagai bentuk kekerasan yang menimpa para buruh migran perempuan kita. Nasib tragis banyak dialami mereka, mulai dari kekerasan seksual, tidak menerima gaji, terancam hukuman mati, hingga eksekusi hukuman pancung. Masih lekat dalam benak kita bagaimana penderitaan keluarga Ruyati, buruh migran perempuan asal Sukatani Bekasi yang menerima hukuman pancung pada 18 Juni 2011 lalu karena dituduh membunuh majikannya. Juga Kikim Komalasari yang dibunuh oleh majikannya, Satinah asal Semarang, Tuti Tursilawati asal Majalengka, Tarsini, yang kesemuanya terancam hukuman mati di negara tempat mereka bekerja.
Ketika dilihat lebih dalam lagi, penderitaan yang dialami oleh para buruh perempuan kita tersebut sebenarnya telah dimulai sejak mereka berada di dalam negeri. Mereka tergiur untuk bekerja di luar negeri karena kondisi yang memaksa dalam keluarganya. Kemiskinan menjadi satu dorongan kuat mengapa mereka memutuskan untuk bekerja sebagai buruh migran. Persoalan KDRT seperti yang dialami oleh Satinah, juga merupakan factor pendorong kuat dalam hal ini. Akibat ditinggalkan oleh suaminya, Satinah terpaksa harus menghidupi keluarganya sendirian. Sehingga tidak ada pilihan lain baginya selain menerima tawaran bekerja ke luar negeri demi untuk bertahan hidup.
Bukan itu saja, dari pengalaman bekerja penulis dengan masyarakat di akar rumput, terlihat betapa banyak buruh migran perempuan kita mengalami penderitaan berlipat. Eksploitasi ekonomi tidak hanya dilakukan oleh majikan mereka, tetapi juga oleh pasangan mereka di rumah. Pada saat para buruh migran perempuan ini sedang berjuang memperpanjang nafas keluarga, mereka harus mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Belenggu budaya yang mengunggulkan laki-laki merupakan biang dari segala penderitaan yang dialami oleh para buruh migran perempuan. Konstruksi dan stigma bahwa perempuan adalah sosok yang lemah menjadikan mereka rentan mengalami kekerasan. Konstruksi ini pula yang mengakibatkan banyak di antara para buruh migran kita mengalami penderitaan berlipat. Di tempat kerja, kekerasan seksual dan fisik mengancam mereka. Sementara di saat yang sama, pasangan yang ditinggalkannya di rumah berpotensi menjadikan mereka sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Parahnya, negara sebagai pihak yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap mereka pun hingga saat ini belum bisa menjalankan fungsinya secara optimal.
Spirit Hari Ibu Membebaskan Derita buruh Migran Perempuan
Melihat penderitaan yang dialami oleh para buruh migran perempuan tersebut, sudah menjadi tuntutan agar persoalan ini segera bisa diatasi. Banyaknya kasus kekerasan yang dialami para buruh migran kita, menunjukkan betapa negara hingga saat ini belum cukup mampu menangani persoalan yang ada. Benar bahwa banyak kebijakan dan tindakan telah dilakukan, mulai dari penertiban administrasi pemberangkatan TKI hingga moratorium. Hanya saja, di banyak tempat, pelaksanaan dari kebijakan yang ada masih kurang optimal. Seperti dalam pengurusan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). Sepertidilansir oleh Kedaulatan Rakyat pada September lalu, proses penerbitan KTKLN di Cilacap misalnya, masih demikian rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Mereka arus mondar mandir ke satu ruangan ke ruangan lain untuk menanyakan prosedur yang jelas mengurus KTKLN. Itu baru persoalan administratif. Dalam hal yang lebih substantif, berkaitan dengan bargaining position pemerintah kita terhadap pemerintah tempat para buruh migran kita bekerja juga masih cenderung kurang. Hal ini nampak pada banyaknya eksekusi hukuman mati yang dialami oleh para pekerja migran kita.
Sudah saatnya negara meningkatkan kapasitas diplomasinya juga kapasitas membongkar mafia penyalur tenaga kerja yang mengakibatkan tingginya kekerasan terhadap buruh migran. Negara juga harus segera meningkatkan komitmennya memberantas tindakan-tindakan korup aparat yang mengakibatkan terjadinya berbagai tindakan pemalsuan dan penipuan terhadap para buruh migran yang pada gilirannya berakibat pada kekerasan di negara tempat mereka bekerja.
Pada tingkatan masyarakat, penting bagi kelompok-kelompok perempuan hingga akar rumput merubah paradigma gerakannya menjadi lebih substantif. Spirit Kongres Perempuan tahun 1928 sudah semestinya menjadi pendorong bagi munculnya gerakan yang lebih bermakna. Dalam konteks perlindungan terhadap buruh migran perempuan, penting bagi kelompok-kelompok perempuan untuk melakukan gerakan yang memberdayakan, mulai dari transformasi informasi mengenai bagaimana agar menjadi buruh migran yang aman, melakukan penguatan ekonomi, hingga berdialog dengan penyelenggara negara untuk lebih meningkatkan perlindungan terhadap buruh migran perempuan serta melakukan upaya pencegahan agar kasus-kasus kekerasan terhadap buruh migran tidak semakin meluas.
Adam Tri Saputra
Kader Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari.
Dewasa ini, diera kompleksitas kehidupan umat manusia, keberadaan hukum ditengah-tengah masyarakat tentu sangat dibutuhkan. Selain sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, kebahagiaan, dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hukum juga bisa menjadi instrumen dalam mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera _(tool of social engineering)_ dalam berbagai aspek, termasuk dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik.
Secara filosofis historis, keberadaan hukum ditengah-tengah masyarakat memang tidak dapat berdiri sendiri. Artinya, hukum memiliki relasi yang erat dengan kehidupan masyarakat itu sendiri. Berkaitan dengan ini, kita mengenal adagium yang berbunyi Ubi Societas Ibi Ius (dimana ada masyarakat disitu ada hukum). Dalam kenyataannya, hukum senantiasa mengikuti perkembangan pola perilaku yang ada dalam masyarakat, begitupun sebaliknya. Menurut Drs. Sudarsono, S.H., Keterhubungan antara hukum dan masyarakat bertalian erat dengan adanya beberapa kebutuhan dasar manusia yang harus dilindungi oleh hukum. Diantaranya adalah kebutuhan fisiologis (makan-minum), kebutuhan keamanan, kerja sama, kehormatan diri, dan kebutuhan eksistensial. (Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum, 1991 : hal. 46).
Lebih lanjut, Sudikno Mertokusumo dalam bukunya berjudul Mengenal Hukum Suatu Pengantar mengetengahkan bahwa sejatinya manusia adalah makhluk yang sepanjang hidupnya dibarengi oleh berbagai macam kepentingan. Dan konsekuensi logis sebagai penyandang kepentingan, manusia menginginkan agar kepentingan-kepentingannya terlindungi dari bahaya yang mengancamnya. Oleh karena itu dibutuhkan adanya hukum atau pedoman hidup yang bisa mengatur secara proporsional kehidupan masyarakat, hal ini dilakukan untuk menghindari adanya tingkah laku seorang manusia yang secara potensial maupun aktual merugikan manusia lain. (Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum : Suatu Pengantar, 2010 : 6).
Berdasarkan urgensi yang telah diuraikan diatas, kita bisa menarik suatu konklusi dengan mengartikan hukum sebagai sekumpulan pedoman hidup yang mengatur tata tertib suatu masyarakat secara seimbang dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat yang ada. Berkaitan dengan hal ini, Sudikno menjelaskan bahwa hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi bagi yang melanggarnya. Lebih lanjut, hukum menurut Jeffrey Brand adalah aturan yang disepakati secara bersama untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. (Jeffrey Brand, Philosphy Of Law, 1976 : hal. 58).
Menurut Drs. C. Utrecht, S.H., Hukum adalah himpunan peraturan yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat tersebut. Pengertian ini hampir sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Rosceo Pound yang mengartikan hukum sebagai keseluruhan norma-norma yang mengikat hubungan kepentingan antar manusia dalam masyarakat. Dalam kenyataannya memang, ada banyak sekali definisi hukum dari para ahli yang mewarnai perkembangan ilmu hukum, namun para ahli tersebut juga memberikan definisi yang berbeda-beda. Sehingga tidak ada satu definisi yang bisa diafirmasi secara mutlak sebagai definisi tunggal tentang hukum.
Sebagaimana yang telah di uraikan sebelumnya, bahwa untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang tertib dan berkeadilan, dibutuhkan suatu pedoman hidup atau kaidah sosial yang disepakati secara bersama-sama sebagai patokan dalam bertingkah laku. Pada hakikatnya, kaidah sosial merupakan perumusan suatu pandangan mengenai perilaku atau sikap yang seharusnya dilakukan dan sikap yang tidak seharusnya dilakukan dalam masyarakat. (Soedjono Dirjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, 1987 : hal. 9). Dalam kehidupan masyarakat, paling tidak ditemukan empat kaidah sosial, masing-masing adalah kaidah agama, kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan, dan kaidah hukum. Bila kaidah agama dan kaidah kesusilaan bersifat otonom (berasal dari dalam diri manusia), maka kaidah kesopanan dan kaidah hukum bersifat heteronom (berasal dari luar diri manusia).
Secara sederhana, ada dua alasan mengapa kaidah hukum masih dibutuhkan padahal sudah ada tiga kaidah sosial sebelumnya. Alasan pertama, sanksi kaidah sosial lainnya (kaidah agama, kaidah kesusilaan, dan kaidah kesopanan) dianggap kurang tegas dan kurang dirasakan secara langsung. Dimana disisi lain sanksi adalah elemen esensial dalam upaya menegakkan hukum. Atas dasar kelemahan ketiga kaidah sosial tersebut, sehingga kaidah hukum diperlukan agar kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat terimplementasi secara optimal. Sebagaimana adagium obedientia est legis essential (kepatuhan merupakan inti dari hukum). Alasan yang kedua adalah kaidah hukum dibutuhkan secara normatif untuk melindungi kepentingan pribadi dan masyarakat secara proporsional. (Dasar-Dasar Ilmu Hukum, 2021 : hal. 12).
