Rilis
Mengapa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Harus Disahkan?
Latar belakang
Pertengahan Mei tahun 2017, kasus pelecehan seksual terjadi di Bogor, Jawa Barat. Korbannya anak usia 4,5 tahun di sebuah sekolah TK oleh penjaga sekolah. Kasus ini mencuat setelah orangtua korban yang melaporkan kepada pihak berwajib diminta untuk berdamai. Padalah kekerasan seksual adalah kejahatan yang sangat serius.
Kasus kekerasan seksual setiap tahun terus meningkat. Komnas perempuan dalam catatan akhir tahun menyebutkan bahwa kekerasan seksual di ranah KDRT/personal tahun ini, perkosaan menempati posisi tertinggi sebanyak 1.389 kasus , diikuti pencabulan sebanyak 1.266 kasus. Di tahun ini data perkosaan dalam perkawinan sebanyak 135 kasus dan menemukan bahwa pelaku kekerasan seksual tertinggi di ranah KDRT/personal adalah pacar sebanyak 2.017 orang. Adapun Kekerasan di ranah komunitas mencapai angka 3.092 kasus (22%), di mana kekerasan seksual menempati peringkat pertama sebanyak 2.290 kasus (74%), diikuti kekerasan fisik 490 kasus (16%) dan kekerasan lain di bawah angka 10%; yaitu kekerasan psikis 83 kasus (3%), buruh migran 90 kasus (3%); dan trafiking 139 kasus (4%). Jenis kekerasan yang paling banyak pada kekerasan seksual di ranah komunitas adalah perkosaan (1.036 kasus) dan pencabulan (838 kasus).
Mitra Wacana WRC adalah lembaga yang juga bekerja untuk penghapusan kekerasan seksual pada anak di wilayah Banjarnegara. Kerja yang dilakukan adalah mendidik perempuan dan anak untuk ikut aktif melakukan pencegahan kekerasasan seksual melalui Desa. temuan terkahir di tahun 2016 sebanyak 36 kasus kekerasan seksual di Banjarnegara, Jawa Tengah.
Kekerasan seksual sangat berdampak buruk bagi korban untuk seumur hidupnya. Kerugian korban menyangkut masa depan. Beberapa kebijakan yang ada tentang kekerasan seksual seperti KUHP belum memberikan rasa keadilan bagi korban, selain kebijakan hanya mengurusi pelaku dan masih mengabaikan pihak korban.
Pelayanan untuk korban kekerasan selama ini juga belum maksimal. Lembaga layanan yang disediakan pemerintah seperti P2TP2A di setiap Kabupaten belum memiliki anggaran yang memadai. Pemeriksaan oleh pihak berwenang meskipun sudah ada unit PPA, namun masih menggunakan KUHP sebagai acuan dalam penanganan kasus kekerasan seksual.
Kesadaran tentang penting hadirnya sebuah kebijakan yang mengatur tentang penghapusan kekerasan seksual sangat mendesak. Keresahan ini melahirkan inisiatif untuk mengahdirkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang saat ini menunggu pengesahan. Untuk itulah Mitra Wacana WRC bermaskud menyelenggrakan diskusi.
Tujuan
1. Sosialisasi penting adanya Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual
2. Adanya penjelasan tentang inisiatif dan proses penyusunan RUU Pengkapusan Kekerasan seksual
3. Sosialisasi materi yang dimuat dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
4. Mendiskusikan tentang kekuatan dan kelemahan RUU PKS
Narasumber
1. Wariyatun, S.H
2. Eka Septi Wulandari, S.H
Pelaksanaan
Hari/tanggal : Selasa, 17 Oktober 2017
Tempat : Mitra Wacana WRC Gedongan Baru RT 06/RW 43 Pelem Wulung No.42 Banguntapan Bantul, DIY 55198
Waktu : Pukul 13.00 s.d 15.00
Poster diskusi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
Berita
Pertemuan LPLPP DIY dan DP3AP2 DIY Bahas Penguatan Program dan Isu Keadilan serta Kesetaraan Gender
Yogyakarta, 17 April 2026. Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar pertemuan bersama DP3AP2 DIY pada Jumat (17/4). Pertemuan ini berlangsung dalam suasana dialogis dan kolaboratif, dengan fokus pada penguatan program serta peningkatan kapasitas dalam isu keadilan dan kesetaraan gender.
Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah peserta, antara lain Rofiqoh Widiastuti S.Sos., M.P.H (Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan) Farida Kartini (P), Renny A. Frachesty (P) Mida Mardhiyah (P) dari SRI Institute, serta Wahyu Tanoto (L) dari Mitra Wacana.
Dalam pertemuan tersebut, para peserta mendiskusikan berbagai strategi penguatan program yang berpihak pada kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Isu keadilan dan kesetaraan gender menjadi pembahasan utama, mengingat pentingnya memastikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara setara oleh semua pihak.
Perwakilan dari DP3AP2 DIY menekankan bahwa sinergi lintas lembaga menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan program-program pemberdayaan. Sementara itu, perwakilan LPLPP DIY berbagi pengalaman lapangan terkait tantangan dan praktik baik dalam pendampingan komunitas berbasis perspektif gender.
Selain diskusi, pertemuan ini juga menjadi ruang berbagi pengetahuan dan peningkatan kapasitas, terutama dalam memperkuat pemahaman tentang keadilan dan kesetaraan gender secara kontekstual dan aplikatif.
Diharapkan, hasil dari pertemuan ini dapat memperkuat kolaborasi antara LPLPP DIY dan DP3AP2 DIY, serta mendorong lahirnya program-program yang lebih responsif gender, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. (Wtn).
