web analytics
Connect with us

Opini

Panggilan Jiwa

Published

on

Dokumentasi pertemuan rutin P3A SEJOLI Punggelan Banjarnegara. Foto: FB P3A SEJOLI

Oleh Sulimah (P3A SEJOLI, Punggelan, Banjarnegara)

Sebelum saya bergabung dan ikut aktif di SEJOLI saya sudah mendengar tentang Mitra Wacana WRC dan SEJOLI tetapi belum mengetahui secara pasti apa saja kegiatannya. Hanya mengetahui kalau sering ada pelatihan dan sekolah tentang stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan tahunya saya hanya ibu-ibu diberi pelajaran tingkat tinggi jadi saya merasa minder untuk bergabung dengan ibu-ibu SEJOLI karena pendidikan saya tingkat rendah. Dan juga saat itu saya belum ikut kegiatan Mitra Wacana WRC karena tidak ada yang mengajak saya. Baru pada saat bulan September saya ikut kegiatannya SEJOLI dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga pada waktu pelatihan merajut, itu-lah pertama kali saya ikut kegiatannnya SEJOLI. Tapi belum tau apa-apa tentang apa itu kekerasan terhadap perempuan dan anak dan juga Mitra Wacana WRC. 

Setelah itu saya diajak lagi oleh Bu Emi yang kebetulan adalah tetangga saya untuk ikut pelatihan Paralegal di Gumiwang.Awalnya suami agak keberatan karena pulangnya pasti sore, nanti bagaimana dengan anak-anak? Siapa yang akan mengurus mereka? Tapi saat mengikuti pelatihan Paralegal, saya merasa mendapatkan sesuatu hal yang baru dan ilmu yang pas dengan masa lalu saya. Saat itu saya menjadi terbuka pikirannya dan perasaan saya tentang apa itu kekerasan dan perlindungan terhadap kaum perempuan dananak-anak.

Untuk menyakinkan suami saya, bahwa dari pelatihan tersebut sangat banyak manfaatnya terutama untuk saya dan banyak perempuan di lingkungan saya, maka setiap sehabis pulang dari pelatihan saya menjelaskan kepada suami apa saja yang saya peroleh dan manfaat saya ikut pelatihan tersebut. Dari penjelasan saya tersebut, suamia khirnya malah mendukung dan mengatakan “Siki jarang ono wong sing duwe jiwa sosial, langka wong sing berjiwa sosial mak. Nek koe meh terjun neng SEJOLI aku malah dukung tapi kudu serius.” Mendapat dukungan dari suami saya merasa semakin mantab dan yakin untuk ikut bergabung dengan SEJOLI ditambah lagi dengan masalah yang sama dengan masa lalu saya.

Saya bercita-cita agar jangan ada lagi perempuan ataupun anak-anak yang mengalami kekerasan baik secara fisik, psikis, ekonomi, dan seksual dan jangan sampai nasib saya menimpa perempuan yang lain.

Sejak bergabung dengan SEJOLI, saya selalu ikut dalam semua kegiatan SEJOLI dan MitraWacana, saya merasa senang sekali karena dengan aktif berorganisasi saya bertambah ilmu, wawasan, teman dan pergaulan saya. Saya tidak menyangka bisa bergaul dengan ibu-ibu anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, istri perangkat desa, Bu Lurah, bertemu dengan Pak Camat, Pak Lurah, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pembicara-pembicara yang hebat-hebat.

Satu hal yang berubah dalam diri saya adalah saya menjadi pede dengan diri saya, saya tidak lagi minder dengan Bu Lurah dan orang-orang yang terpandang karena kita ternya tasama, sama-sama belajar dan sama-sama sedang mencoba membantu orang lain. Dan satu hal yang membuat saya merasa SEJOLI harus terus ada di Bondolharjo, karena masih belum banyak orang peduli dengan sesamanya. Jika SEJOLI tidak lagi ada bagaimana nasib perempuan dan anak di Bondolharjo?

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Opini

25 Juta Jiwa Jadi Korban Perdagangan manusia

Published

on

Pegiat Mitra Wacana

   Wahyu Tanoto

Oleh Wahyu Tanoto

Perdagangan manusia adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang maha serius dan bersifat global. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), perdagangan manusia adalah “perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang dengan cara seperti ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lainnya. Pemaksaan, penculikan, penipuan atau penipuan untuk tujuan eksploitasi.” Eksploitasi tersebut dapat berupa kerja paksa, perbudakan, pelacuran, atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya.

Rumit dan Multidimensi

Perdagangan manusia adalah masalah yang terbilang rumit dan multidimensi. Pelakunya boleh jadi berasal dari berbagai latar belakang, termasuk individu, kelompok, atau bahkan organisasi. Korban perdagangan manusia juga berasal dari berbagai latar belakang, termasuk laki-laki, perempuan, dan anak-anak.

Merujuk United Office on Drugs and Crime (UNODC) dan International Labour Office (ILO), terdapat hampir 25 juta korban; perempuan, laki-laki dan anak-anak di seluruh dunia untuk tujuan eksploitasi seksual dan kerja paksa. Karenanya, perdagangan manusia merupakan pelanggaran berat terhadap martabat manusia dan menargetkan kelompok rentan seperti migran, serta pengungsi pada khususnya. Salah satu tren yang paling memprihatinkan adalah meningkatnya jumlah anak-anak yang menjadi korban, meningkat tiga kali lipat dalam 15 tahun. Kejahatan ini dilaporkan menghasilkan lebih dari $150 miliar per tahun di seluruh dunia. Hal ini semakin dianggap sebagai masalah keamanan global karena memicu korupsi, migrasi tidak teratur, dan terorisme.

Pada 2023, Indonesia masih dihadapkan dengan tantangan besar dalam mengatasi kasus Tindak Pidana Perdagangan manusia (TPPO). Menurut data yang dihimpun oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), mencatat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, terdapat 1.418 kasus dan 1.581 korban TPPO yang dilaporkan. Dari data tersebut  menunjukkan sebanyak 96% korban perdagangan orang adalah perempuan dan anak

Bahkan, yang paling gres sebanyak 1.047 mahasiswa dari 33 universitas di Indonesia diduga menjadi korban eksploitasi kerja dengan modus magang di Jerman (ferienjob) pada Oktober sampai Desember 2023. Diadaptasi dari Tempo.co, perihal kronologi kejadiannya, para mahasiswa mendapat sosialisasi dari CVGEN dan PT. SHB. Mereka dibebankan biaya pendaftaran sebesar Rp 150.000, dan membayar 150 Euro untuk membuat LOA (Letter of Acceptance).

Dampak yang mengerikan

Perdagangan manusia memiliki dampak yang menghancurkan bagi korban. Mereka, para korban perdagangan manusia kerapkali mengalami kekerasan fisik, psikologis, seksual (termasuk di ranah luring). Mereka juga mengalami kerugian ekonomi dan sosial.

Meskipun perdagangan manusia merupakan masalah yang bersifat global, namun, hal ini sering kali terlupakan dan luput dari perhatian. Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap ketidaktahuan masyarakat tentang perdagangan manusia, termasuk: (1) Perdagangan manusia sering terjadi di belakang layar dan sulit dideteksi; (2) Korban perdagangan manusia kerap takut untuk bersuara dan melapor; (3) Masyarakat sering tidak menyadari bahwa perdagangan manusia sebagai masalah serius yang bisa menimpa siapa saja; (4) Peraturan perundangan-undangan dan kebijakan belum sepenuhnya dipahami oleh semua lapisan masyarakat, dan (5) Bentuk dan upaya pencegahan biasanya  dianggap seremonial.

Upaya Negara

Untuk mengatasi masalah perdagangan manusia, diperlukan upaya dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga internasional, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat umum. Upaya-upaya tersebut diantaranya mencakup: 1) Peningkatan kesadaran masyarakat tentang perdagangan manusia, 2) Peningkatan dukungan bagi korban perdagangan manusia.  3) Peningkatan upaya penegakan hukum untuk memerangi perdagangan manusia.

Sebagaimana diketahui, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk menangani masalah perdagangan manusia. Indonesia menetapkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan manusia. Undang-undang tersebut didukung oleh pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan manusia melalui ditetapkannya Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2008.

Meskipun begitu, masih banyak hal yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah perdagangan manusia di Indonesia. Pemerintah memiliki kewajiban mengoptimalkan pencegahan, pemantauan berkala, mengimplementasikan penegakan hukum, dan berkolaborasi dengan warga masyarakat demi meningkatnya kesadaran tentang kerentanan, bahaya dan dampak perdagangan manusia. Hadirnya organisasi masyarakat sipil yang konsen terhadap isu perdagangan manusia memang relatif belum massif, namun, pemerintah perlu memberikan apresiasi terhadap mereka yang telah berkontribusi-memiliki kepedulian-untuk memerangi perdagangan orang. ***

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Twitter

Trending