Opini
Pencegahan Perdagangan Manusia Berbasis Desa
Ngatiyar
Oleh Ngatiyar (Manajer Program Mitra Wacana WRC Area Kulonprogo, DIY)
Perdagangan manusia atau human trafficking merupakan tindakan ilegal yang melanggar harkat dan martabat manusia.Indonesia tercatat sebagai penyumbang pekerja migran yang tinggi dan aktif dalam masalah perdagangan manusia. Kementerian Luar Negeri mencatat sejak tahun 2013 hingga 2016 terdapat 1.328 kasus WNI yang menjadi korban trafficking di luar negeri. Migrant Care mensinyalir lebih banyak lagi WNI terjebak dalam trafficking dibanding data yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri. Catatan Migran Care menyebut Mei 2015 hingga Mei 2016 terdapat 2.644 WNI terjebak di Timur Tengah .Sementara catatan International Organization for Migration (IOM) menyebut bahwa sejak tahun 2005 hingga 2014, terdapat 7.193 orang korban trafficking. Lebih memprihatinkan lagi, sebagian besar korbannya adalah perempuan dan anak .
Rentannya perempuan menjadi korban trafficking tidak bisa dilepaskan dari posisinya di ruang sosial yang masih lekat dengan budaya patiarkhi (laki-laki dianggap mempunyai kedudukan lebih tinggi dari perempuan). Budaya patriarkhi dalam perwujudannya telah menempatkan perempuan dalam ruang sempit yang mengakibatkan mereka mudah diperalat. Marginalisasi dan subordinasi dalam ranah sosial-politik, budaya, dan agama menjadikan perempuan sebagai alat dalam putaran modal. Ketidakadilan yang dialami oleh perempuan tersebut memberikan jawaban logis mengapa mereka menjadi kelompok rentan untuk diseret dalam bisnis yang tidak manusiawi ini.
Salah satu daerah yang warganya terindikasi menjadi korban trafficking adalah Kulonprogo. Wilayah yang terdiri dari 12 Kecamatan dan 88 desa ini sedang gencar mempersiapkan diri menjadi pintu gerbang bagi “internasionalisasi” Yogyakarta dengan pembangunan bandara. Sebagian pihak menilai pembangunan bandara ke depan dapat mengentaskan kemiskinan yang hingga periode 2015-2016 mencapai 20,64 %.
Sebaliknya, sebagian pihak justru memandang dapat membuka pintu yang lebih lebar bagi praktik perdagangan manusia yang “mengancam” perempuan desa. Alasannya; Pertama, ketimpangan dalam orientasi pembangunan antara yang bersifat fisik dan pemberdayaan sumberdaya manusia. Kedua, lemahnya perlindungan pemerintah desa atas warganya, terutama dari ancaman perdagangan manusia. Ketiga, belum terbuka ruang partisipasi perempuan dalam proses pengambilan kebijakan di desa.
Pembangunan fisik memang dibutuhkan bagi suatu daerah untuk mengembangkan diri dan menyejahterakan warganya. Namun pembangunan sumberdaya manusia, termasuk perempuan, juga tidak kalah penting. Lantaran ancaman perdagangan manusia dalam kenyataannya adalah pencamplokan kelompok kuat kepada kelompok yang lemah. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan sudah selayaknya menjadi agenda utama di Kulonprogo.
Belajar Dari Pengalaman Pahit Mantan Buruh
Mitra Wacana WRC melakukan penelitian pada tahun 2015di tiga kecamatan; Galur, Kokap, dan Sentolo dengan jumlah responden 150 orang yang kesemuanya adalah perempuan mantan buruh migran. Usiakeberangkatan mereka antara 15-46 tahun. Sedangkan dari sisi pekerjaan, 54% berada di sektor industri dan 56% sektor informal seperti PRT, penjaga toko, pelayan restoran, perawat lansia dan perawat anak.
Adapun negara tujuan terbesar adalah Malaysia 72%, Timur Tengah 20%, 4% Hongkong, 2% Taiwan dan 2% ke Brunei Darussalam. Mereka memperoleh informasi keberangkatan dari agen di DIY 32, 1%, sekolah sebanyak16%, sponsor dariPurworejo 10,7%, 7,4% daritemandan 1,7% dariseseorang di terminal.Selama menjalankan pekerjaannya, TKI mempunyai persoalan ketika bekerja. Berbagai persoalan itu adalah sebagai berikut: 0,9% menjawab tidak sesuai kontrak, 2,7% melarika ndiri, 20% bekerja 20 jam sehari, 24,5 bekerja 12 jam sehari, 2,7% tidak berdokumen, dan 45,4% tinggal di penampungan lebih dari 7 hari.
Dalam riset ini juga ditemukan adanya pelecehan seksual dan pemaksaan melakukan aktifitas melanggar hukum. Sebagian dari mereka disuruh untuk melepas baju dan hanya mengenakan celana dalam disuruh untuk berjalan ke depan dan ke belakang saat proses cek kesehatan. Petugas yang mengawal cek kesehatan adalah laki-laki. Selain itu, diperoleh informasi, buruh migran yang dijadikan sebagai kurir narkoba, beban berlebih karena harus mengurusi empat keluarga, dipajang di toko dengan memakairok dan celemek dan memperagakan memasak atau memegang alat bersih-bersih sambil menyapa pengunjung. Pada kasus lain ada TKI yang “direntalkan”. Salah satu contohadalah TKI dipinjamkan kepada majikan lain dan majikan lain tersebut memberi uang bukan pada TKI langsung tetapi pada majikan awal.
Pengalaman pahit dari para mantan buruh migran di atas, tentu saja menjadi narasi tersendiri yang semestinya direspon dalam bentuk program-program untuk pencegahan atas perlakuan tidak manusiawi bagi warga Kulonprogo. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan perempuan dari zona rentan dengan memperkuat mereka dan perlindungan dari negara terhadap warganya dari tindakan yang mengarah pada trafficking. Karena Kuloprogo mayoritas wilayahnya adalah pedesaan, maka sudah semestinya pencegahan trafficking dilakukan melalui desa.
Desa Sebagai Basis Utama Pencegahan Trafficking
Patut disadari, perdagangan manusia merupakan ancaman yang korbannya bisa siapa saja. Hadirnya Undang-Undang Desa sejak tiga tahun silam sesungguhnya memberikan ruang bagi perempuan untuk memperkuat diri. Melalui bidang pemberdayaan dan pembinaan sebagai bagian dari kewenangan desa, pemerintahan desa berkewajiban untuk membuka ruang-ruang pemberdayaan. Undang-undang ini jelas mengamanatkan keterlibatan perempuan pada setiap tahapan dalam proses pembangunan desa. Meski demikian, nampaknyaamanat undang-undang ini belum sepenuhnya terlaksana. Di beberapa desa, masih ditemukan adanya penyempitan ruang gerak perempuan untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan di desa.
Agar perempuan desa dapat terhindar dari jebakan perdagangan manusia, pemerintahan desa sudah saatnya mengubah cara berfikir dari pembangunan yang berorientasi pada infrastruktur menuju pembangunan sumberdaya manusia. Sikap aktif dari pemerintah desa untuk melindungi warganya dalam mencegah trafficking, dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: Pertama, perubahan orientasi pembangunan fisik menuju pembangunan sumber daya manusia. Perubahan orientasi ini penting, sebab pembangunan sumber daya manusia merupakan keniscayaan bagi terwujudnya tatanan masyarakat yang demokratis dan bermartabat. Dengan begitu, perempuan dapat menjadi subjek dari pembangunan. Kedua, dibukanya ruang-ruang partisipasi bagi perempuan dalam setiap proses pembangunan. Ketiga, munculnya kebijakan desa untuk pencegahan trafficking.
Implementasi kebijakan tersebut dapat berupa pengawasan atas proses rekrutmen terhadap warga yang hendak bekerja di luar negeri, pencatatan lokasi kerja, dengan siapa warga bekerja, sektor pekerjaan, serta berapa lama kontrak kerja berlangsung. Tujuan dari ketiga hal di atas, selain untuk mengeluarkan perempuan dari zona rentan, juga untuk mencegah agar warga desa tidak terjebak dalam pusaran perdagangan manusia.
*Tulisan ini juga dipublikasikan dalam Buletin Mitra Media Edisi Maret 2017
Vinsensius, S.Fil., M.M. akademisi dan penulis kajian filsafat moral, budaya, dan ekonomi perilaku. Aktif mengajar di perguruan tinggi serta menulis opini populer.
Ada tipe orang yang selalu punya alasan. Ia melanggar aturan sedikit, tapi merasa itu wajar. Ia mengambil keuntungan kecil, tapi merasa tidak merugikan siapa pun. Baginya, yang penting urusannya beres dan dirinya aman.
Masalahnya, pola seperti ini sering dibungkus dengan kalimat, “Sudah biasa begitu.” Kebiasaan akhirnya menjadi tameng. Orang tidak lagi bertanya apakah tindakannya benar, melainkan apakah tindakannya umum dilakukan.
Di titik ini, kita perlu belajar dari Immanuel Kant. Ia bukan filsuf yang bicara rumit untuk membingungkan orang. Inti pesannya sederhana: lakukan hanya tindakan yang pantas dilakukan oleh semua orang.
Kant percaya bahwa moralitas tidak ditentukan oleh kebiasaan atau keuntungan. Moralitas ditentukan oleh kewajiban. Artinya, kita bertindak benar bukan karena takut ketahuan, bukan karena ingin dipuji, dan bukan karena ingin untung. Kita bertindak benar karena itu memang benar.
Coba bayangkan satu hal sederhana. Jika semua orang menerobos lampu merah karena merasa jalan sedang sepi, apa yang akan terjadi? Mungkin awalnya tidak apa-apa. Tapi jika semua orang berpikir sama, kekacauan tinggal menunggu waktu.
Begitu juga dalam kehidupan sosial. Jika semua pegawai memanipulasi laporan sedikit saja, jika semua pejabat mengambil keuntungan kecil saja, jika semua warga mencari celah aturan demi dirinya, lama-lama sistem akan rapuh.
Kant menyebut prinsipnya sebagai imperatif kategoris. Jangan takut dengan istilahnya. Maksudnya begini: sebelum bertindak, tanyakan pada diri sendiri, “Apakah saya rela jika semua orang melakukan hal yang sama?”
Jika jawabannya tidak, maka kemungkinan besar tindakan itu tidak bermoral. Sederhana, tapi tegas.
Masalah terbesar manusia modern bukan tidak tahu aturan. Kita tahu aturan. Kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Masalahnya, kita sering merasa diri kita pengecualian.
Kita merasa pelanggaran kecil tidak akan berdampak besar. Kita berkata, “Ah, cuma saya saja.” Padahal, setiap orang yang berkata demikian sedang menambah satu batu kecil pada bangunan ketidakadilan.
Lebih berbahaya lagi, kebiasaan untung sendiri ini membentuk karakter. Awalnya mungkin kecil. Lama-lama menjadi pola. Dan pola itu akhirnya membentuk pribadi yang selalu menghitung keuntungan sebelum menghitung kebenaran.
Kant juga mengingatkan bahwa manusia tidak boleh diperlakukan hanya sebagai alat. Jika kita melanggar aturan demi keuntungan pribadi, sering kali kita menjadikan orang lain sebagai sarana. Kita memakai sistem, memakai kepercayaan orang, bahkan memakai hukum untuk kepentingan diri.
Mungkin secara hukum kita tidak tertangkap. Tapi secara moral, kita sudah menggerogoti kepercayaan bersama. Dan tanpa kepercayaan, masyarakat tidak akan bertahan lama.
Lalu apa solusinya? Apakah kita harus menjadi orang yang kaku dan terlalu idealis? Tidak. Moralitas bukan soal menjadi sempurna. Moralitas soal konsisten.
Pertama, biasakan bertanya sebelum bertindak. Latih diri dengan satu pertanyaan sederhana: “Bagaimana jika semua orang melakukan ini?” Pertanyaan ini bisa menjadi rem yang kuat.
Kedua, bedakan antara kebiasaan dan kebenaran. Tidak semua yang lazim itu benar. Jangan jadikan kalimat “sudah biasa” sebagai pembenaran. Justru kebiasaan perlu diuji ulang secara berkala.
Ketiga, bangun keberanian untuk berbeda. Jika lingkungan terbiasa mencari celah, orang yang taat aturan sering dianggap aneh. Tapi perubahan selalu dimulai dari orang yang berani tidak ikut arus.
Keempat, mulai dari hal kecil. Disiplin waktu, jujur dalam laporan, tidak memotong antrean, tidak memanfaatkan jabatan untuk keluarga. Tindakan kecil yang konsisten jauh lebih kuat daripada pidato moral panjang.
Kelima, bangun budaya saling mengingatkan, bukan saling membiarkan. Banyak pelanggaran bertahan karena semua orang diam. Padahal, diam sering kali berarti setuju.
Kita mungkin tidak bisa mengubah sistem besar sendirian. Namun kita bisa memastikan bahwa diri kita tidak ikut merusaknya. Itu sudah langkah penting.
Hidup bersama membutuhkan aturan. Aturan membutuhkan kepercayaan. Dan kepercayaan hanya bisa bertahan jika orang bertindak bukan demi untung sendiri, melainkan demi kebaikan bersama.
Menjadi orang yang berpegang pada kewajiban memang tidak selalu menguntungkan secara cepat. Tapi dalam jangka panjang, itulah fondasi masyarakat yang adil dan kuat.
Pada akhirnya, peradaban tidak hancur karena satu kejahatan besar. Ia runtuh karena terlalu banyak orang merasa wajar untuk sedikit saja tidak jujur.
Di situlah kita perlu tegas pada diri sendiri. Bukan karena takut dihukum, melainkan karena kita ingin hidup dalam masyarakat yang bisa dipercaya. Dan itu selalu dimulai dari pilihan pribadi yang sederhana.
