Program“Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Pendidikan Publik, Pengembangan Informasi dan Advokasi Kebijakan Pemerintah periode September 2018 – Oktober 2021 ini rencananya akan dilaksanakan di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kabupaten Kulon Progo merupakan bagian wilayah Provinsi DIYyang terletak di bagian paling barat.

 Program ini bertujuan mencegah terjadinya perdagangan orang (TPPO). Tujuan ini dicapai dengan melakukan pendidikan publik, pengembangan media informasi dan advokasi kebijakan pemerintah. Penerima manfaat (target group) dari program ini, adalah:

  1. Sembilan (9) Kelompok perempuan di 9 desa 3 kecamatan di Kulon Progo. Sembilan kelompok ini memiliki 225 anggota yang bisa menularkan tujuan program ke 225 rumahtangga.
  2. Perempuan dan remaja desa dengan usia berkisar 15 hingga 50 tahun dan pernah bekerja ke luar negeri.
  3. Anggota Forum Perempuan Kulon Progo sebagai forum koordinasi di tingkat Kabupaten.
  4. Lima (5) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan, Sosial, Nakertrans, Pemberdayaan Perempuan & Kominfo) yang akan didorong untuk meningkatkan instrumen pencegahan Tindak Pindana Perdagangan Orang (TPPO).
  5. Delapan belas (18) dari 87 Desa di Kulon Progo dimotivasi untuk melakukan kampanye anti TPPO melalui website desa masing-masing.

 Sasaran utama program pencegahan TPPO ini adalah perempuan dan remaja desa dengan usia berkisar 15 hingga 50 tahun, pernah bekerja ke luar negeri dan rentan menjadi korban perdagangan orang. Para perempuan dan remaja ini umumnya berasal dari keluarga miskin dengan mata-pencaharian utama keluarganya adalah petani dan buruh tani. Tingkat pendidikan dan keterampilan mereka umumnya rendah, dan mereka tidak memahami peraturan ketenagakerjaan, sehingga mereka tidak mengetahui hak dan kewajiban mereka sebagai pekerja. Itu sebabnya, sebagaimana sudah diuraikan di bagian awal, para perempuan dan remaja ini sangat rentan terhadap praktek perdagangan orang. Berdasarkan catatan Mitra Wacana ketika mengimplementasikan program 3 tahun yang lalu, di desa Nomporejo Galur saja ada 50 orang yang bekerja sebagai buruh migran. Dari ke 50 buruh migran ini, ada 5 orang yang terindikasi sebagai korban perdagangan orang.

 Dalam implementasi program ini nantinya, Mitra Wacana akan melibatkan Lembaga-lembaga di desa sebagai pelaku pengelola informasi untuk pencegahan perdagangan orang; Pemerintah Kabupaten, khususnya 5 Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang berperan dalam menyediakan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dinas Tenaga Kerja, Kominfo, Kepolisian serta Forum Perempuan Kulon Progo.Masing-masing Lembaga ini akan menjalankan peran yang berbeda dalam upaya pencegahan TPPO:

  • Pemerintah, baik di tingkat Desa sampai Kabupten sangat besar peran dan kekuasaanya untuk menerbitkan peraturan dan kebijakan pencegahan TPPO.
  • SKPD, khususnya Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) cakap dalam memproduksi dan mendesiminasikan informasi, juga penting untuk membagi pengalaman para korban agar publik memahami resiko dari TPPO. Hal yang sama juga sangat mungkin dilakukan oleh Lembaga penyiaran dan pers.
  • Mitra Wacana mencatat rekrutment buruh migran juga dilakukan melaluisekolah dan pesantren. SMK bekerja sama dengan perusahaan penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PTKIS) untuk menyalurkan lulusan SMK bekerja di Malaysia dan Taiwan. Oleh karena itu, peran Dinas Pendidikan dan Lembaga-lembaga agama sangat penting untuk membantu para siswa SMK agar tidak menjadi korban perdagangan manusia.
  • Jika TPPO sudah terjadi, maka peran kepolisian sangat strategis agar penegakan hukum bisa dilakukan dengan adil untuk membangun efek jera bagi para pelaku.

 Sebagaimana sudah diuraikan di bagian awal proposal ini, Mitra Wacana sebenarnya sudah bekerja di Kabupaten Kulon Progo selama 3 tahun, terhitung mulai September 2015 s/d Oktober 2018. Selama 3 tahun itu, Mitra Wacana berhasil menginisiasi pembentukan Pusat Pemberdayaan Perempuan dan    Anak (P3A) di 9 Desa dalam 3 Kecamatan. P3A beranggotakan perempuan mantan buruh migran.Dengan pengalaman langsung sebagai buruh migran, mereka mengerti betul masalah yang dihadapi para buruh migran yang sebagian bekerja secara illegal. Disebut illegal karena mereka umumnya bekerja tanpa kontrak, identitas mereka bahkan sering dipalsukan, dan tidak ada jaminan keselamatan kerja dari perusahaan pengirim, apalagi dari negara penerima.Indikasi buruh illegal ini berpotensi menjadi kegiatan perdagangan orang, seiring dengan massifnya pembangunan infrastruktur ekonomi di Kulon Progo.

 Selama merencanakan Program “Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Pendidikan Publik, Pengembangan Informasi dan Advokasi Kebijakan Pemerintah,” periode September 2018 – Oktober 2021 ini secara intens melalui serangkaian Focus Group Discussions (FGDs)Mitra Wacana melibatkan P3A dalam merumuskan tujuan dan kegiatanProgram. Mitra Wacana juga akan menggunakan P3A sebagai basis pelaksanaan program ini. P3A akan bekerjasama dan berkolaborasi dengan pengelola informasi di tingkat desa. Sejak beberapa tahun lalau, sebenarnya sebagian besar desa di Kulon Progo sudah memiliki web-site, akan tetapi belum ada konten tentang pencegahan TPPO. Maka pada program Mitra Wacana selanjutnya P3A akan mendorong setiap Desa untuk memasukkan konten pencegahan TPPO ini di masing-masing website desa. Informasi ini bisa dimanfaatkan oleh kalangan perempuan dan laki-laki untuk menyebarkan upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya TPPO di masing-masing desa dampingan Mitra Wacana.

Di samping pembentukan P3A, Mitra Wacana juga berhasil membangun Forum Pendidikan Perempuan di desa (Omah Perempuan Sinau Desa – OPSD) serta Forum Perempuan di Tingkat Kabupaten. OPSD adalah tempat belajar bagi perempuan mengenai issue-issue perempuan dan pembangunan, termasuk dampak pembangunan terhadap perempuan dan anak serta TPPO. Melalui OPSD, issue TPPO dan upaya-upaya untuk mencegah TPPO akan sangat efektif diajarkan dan dibagikan (Learning and sharing). Tentu forum learning and sharing ini harus dilakukan secara regular agar ingatan publik tentang TPPO ini tidak lalu hilang sebatas periode program.

Sementara itu, Forum Perempuan yang diinisiasi Mitra Wacana dalam program sebelumnya, akan berperan lebih berperan dalam mengkoordinasikan kegitaan pencegahan TPPO di tingkat Pemerintahan Kabupaten, khususnya membangun kerjasama dan sinergi antar SKPD, juga dengan Lembaga keagamaan dan media massa. Dalam program sebelumnya, Forum Perempuan Kabupaten sudah meunjukkan kemampuannya dalam mengelola jaringan dan kerjasama dengan Lembaga-lembaga pemerintah dan NGOs. Ini merupakan salah satu pelajaran berharga yang dicapai Mitra Wacana pada program sebelumnya.

Pelajaran berharga lain yang bisa dipetik dari pelaksanaan proyek pada periode 2015 – 2018 adalah tampilnya P3A sebagai organisasi yang kuat yang dapat secara efektif berperan dalam pencegahan perdagangan orang di Kulon Progo. Kegiatan Organisasi P3A ini sudah terprogram dan dikolaborasikan dengan kegiatan pemerintah desa. Beberapa P3A bahkan sudah dikukuhkan secara formal dalam Surat Keputusan (SK) Desa, sehingga bisa mengakses dana desa. Hal ini menjadi inspirasi bagi desa-desa lain.

Dengan adanya SK Kepala Desa untuk P3A, maka P3A juga mempunyai relasi dan komunikasi yang hampir tidak berjarak antara anggota P3A dengan Pemerintah Desa, sehingga P3A bisa menyuarakan dan mengakomodir kepentingan perempuan, termasuk kampanye pencegahan TPPO. Selanjutnya P3A bersama Forum Perempuan Kulon progo bisa menggalang kerjasama dengan SKPD se Kabupaten Kulon Progo melakukan kampanye Pencegahan TPPO.

Peluang terjadinya praktek perdagangan orang di wilayah Kulon Progo sudah menjadi keprihatinan dan sumber kecemasan bagi banyak kalangan. Ini terjadi karena massifnya pembangunan infrastuktur ekonomi di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Kabupaten Kulon Progro yang sabelumnya sangat kental dengan kehidupan agraris dengan system kekerabatan yang sangat komunal, kini berubah menjadi kawasan industri padat modal yang mengandalkan keahlian teknis mekanikal engineering. Ironisnya prasyarat kerja ini sama sekali tidak dimiliki oleh sebagian besar penduduk usia kerja di Kulon Progo. Sebagian dari para pencari kerja di Kulon Progo adalah remaja dan pemuda usia 15 – 35 tahun lulusan SMA yang umumnya belum pernah mendapatkan pelatihan-pelatihan keterampilan yang dibutuhkan di sector industri dan jasa.

Akhirnya, sebagian besar tenaga kerja yang mampu mengakses lapangan kerja yang ada di pembangunan infrastruktur di Kulon Progo saat ini adalah para pekerja dari luar daerah. Yang terlihat secara kasat mata saat ini, gaya hidup yang ditunjukkan para pekerja pendatang ini adalah gaya hidup kaum urban yang berbeda kontras dengan kultur penduduk di kawasan itu. Salah satu gaya hidup kaum urban yang menjamur di kawasan industry baru di Kulon Progo adalah berkembangnya tempat-tempat hiburan malam, seperti karaoke dan hotel.

Sejak di bangunnya Bandara International Yogyakarta (NYIA), telah berdiri 12 tempat karaoke dan 15 hotel baru. Dari 12 karaoke ini hanya 1 yang memiliki ijin. Begitu juga dengan hotel, dari 15 hotel yang berdiri, hanya 1 yang memiliki izin usaha. Keberadaan karoke dan hotel ini merupakan ancaman kehidupan warga sekitar, karena sejatinya, kedua jenis usaha ini adalah tempat transaksi sex secara terselubung. Peluang terjadinya TPPO sangat besar.

Dalam konteks persoalan seperti dijabarkan di atas, proposal ini merupakan upaya Mitra Wacana untuk mencegah terjadinya praktek perdagangan manusia dan melindungi pencari kerja di Kulon progo dari  praktek perdagangan manusia. Upaya ini akan dilakukan melalui dua level: pertama di level masyarakat, program ini akan secara khusus focus pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap praktek perdagangan manusia dan mengorganisir masyarakat untuk melindungi hak-haknya sebagai warga negara. Di tingkat pemerintah dan penegak hukum, program ini secara aktif akan mendorong dilaksanakannya undang-undang perlindungan tenaga kerja dan pencegahan praktek perdagangan manusia.