web analytics
Connect with us

Opini

Pendidikan dan Sarjana Pengangguran

Published

on

Pendidikan dan Pengangguran. Gambar: http://kaltim.prokal.co
Arif Rahman Hakim

Arif Rahman Hakim

Oleh Arif Rahman Hakim (pernah menjadi pendamping komunitas di Mitra Wacana WRC)

MUNGKIN semua orang pernah berpikir tentang pendidikan yang kita jalani sampai jenjang yang cukup tinggi. Proses panjang, menghabiskan usia, dan biaya cukup mahal. Lantas seberapa banyak dan dalam ilmu yang kita peroleh dapat mengantarkan perubahan kehidupan berarti bagi sendiri dan orang lain?

Pertanyaan ini menyadarkan kita tentangoutput sistem pendidikan yang terus menjadi polemik. Berbicara pendidikan selalu terkait perubahan kehidupan menuju arah kualitas dan kuantitas peserta didik serta lingkungan yang mengitarinya.

Itu harapan semua orang. Tetapi, kenyataannya tidaklah selalu demikian. Sering kita dengar pernyataan yang muncul dari masyarakat dengan kelas ekonomi menengah ke bawah, “Untuk apa sekolah tinggi-tinggi, toh banyak sarjana menjadi pengangguran. Lebih baik bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga.”

Persoalannya sekarang adalah mengapa banyak sarjana yang seharusnya menjadi harapan justru menjadi beban bangsa? Mengapa? Apakah ketika menjadi mahasiswa, mereka belajar setengah-setengah, atau dosen tidak mampu mengantarkan mahasiswa ke arah yang diharapkan, atau sistem pendidikan kurang menguntungkan bagi mahasiswa?

Ada beberapa kemungkinan mengapa hal itu terjadi. Pertama, tak sedikit mahasiswa kuliah di perguruan tinggi hanya murni akademis dalam arti belajar hanya tatap muka dengan dosen dalam ruang kelas. Mereka jarang, bahkan tidak pernah mengikuti kegiatan intra atau ekstra-kampus, karena khawatir akan merusak nilai akademisnya. Padahal, dua kegiatan tersebut dengan kuliah saling melengkapi.

Kedua, mungkin dosen pengampu mata kuliah tidak memiliki kualifikasi profesional atau di bawah standar kompetensi, karena kesalahan perekrutan sehingga efek yang terjadi pada materi ajarnya terkesan melangit dan sulit dipraktikkan di masyarakat. Artinya, keilmuan yang dipelajari di ruang kelas sebatas teori untuk teori, bukan untuk menjawab problematika kehidupan.

Berorientasi Angka

Ketiga, sistem pendidikan formal yang diterapkan di Indonesia hanya berorientasi pada angka-angka yang tertuang dalam ijazah sebagai bentuk prestasi peserta didik. Sistem pendidikan model seperti ini lebih mengedepankan kecerdasan intelektual dan mengesampingkan sisi kecerdasan lain.

Secara praktis, ini bukti bahwa sistem pendidikan masih percaya pada anggapan bahwa orang yang mempunyai kecerdasan intelektual tinggi dapat menggapai kesuksesan. Namun, hal ini dibantah oleh Daniel Golmen. Menurutnya, kecerdasan intelektual hanya memberikan kontribusi 6 – 20 persen terhadap kesuksesaan dan selebihnya adalah kecerdasan emosional.

Menurut Golman, kecerdasan emosional sangat penting untuk dimiliki siapa pun dalam menggapai kesuksesan. Sebab jika seseorang berinteraksi dengan siapa pun hanya menggunakan kecerdasan intelektual dan tumpul secara emosional, maka proses itu akan menjadi gagal, karena dia tidak mampu bersikap simpatik dan persuasif.

Oleh karena itu, sistem pendidikan yang mengukur keberhasilan peserta didik dengan menggunakan angka-angka sebaiknya tidak terus dipertahankan, karena model pendidikan tersebut secara kejiwaan menafikan sisi kemanusiaan yang lain.

*Opini pernah dipublikasikan di https://www.korantransaksi.com/2017/01/pendidikan-dan-sarjana-pengangguran.html?m=1

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Opini

25 Juta Jiwa Jadi Korban Perdagangan manusia

Published

on

Pegiat Mitra Wacana

   Wahyu Tanoto

Oleh Wahyu Tanoto

Perdagangan manusia adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang maha serius dan bersifat global. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), perdagangan manusia adalah “perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang dengan cara seperti ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lainnya. Pemaksaan, penculikan, penipuan atau penipuan untuk tujuan eksploitasi.” Eksploitasi tersebut dapat berupa kerja paksa, perbudakan, pelacuran, atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya.

Rumit dan Multidimensi

Perdagangan manusia adalah masalah yang terbilang rumit dan multidimensi. Pelakunya boleh jadi berasal dari berbagai latar belakang, termasuk individu, kelompok, atau bahkan organisasi. Korban perdagangan manusia juga berasal dari berbagai latar belakang, termasuk laki-laki, perempuan, dan anak-anak.

Merujuk United Office on Drugs and Crime (UNODC) dan International Labour Office (ILO), terdapat hampir 25 juta korban; perempuan, laki-laki dan anak-anak di seluruh dunia untuk tujuan eksploitasi seksual dan kerja paksa. Karenanya, perdagangan manusia merupakan pelanggaran berat terhadap martabat manusia dan menargetkan kelompok rentan seperti migran, serta pengungsi pada khususnya. Salah satu tren yang paling memprihatinkan adalah meningkatnya jumlah anak-anak yang menjadi korban, meningkat tiga kali lipat dalam 15 tahun. Kejahatan ini dilaporkan menghasilkan lebih dari $150 miliar per tahun di seluruh dunia. Hal ini semakin dianggap sebagai masalah keamanan global karena memicu korupsi, migrasi tidak teratur, dan terorisme.

Pada 2023, Indonesia masih dihadapkan dengan tantangan besar dalam mengatasi kasus Tindak Pidana Perdagangan manusia (TPPO). Menurut data yang dihimpun oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), mencatat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, terdapat 1.418 kasus dan 1.581 korban TPPO yang dilaporkan. Dari data tersebut  menunjukkan sebanyak 96% korban perdagangan orang adalah perempuan dan anak

Bahkan, yang paling gres sebanyak 1.047 mahasiswa dari 33 universitas di Indonesia diduga menjadi korban eksploitasi kerja dengan modus magang di Jerman (ferienjob) pada Oktober sampai Desember 2023. Diadaptasi dari Tempo.co, perihal kronologi kejadiannya, para mahasiswa mendapat sosialisasi dari CVGEN dan PT. SHB. Mereka dibebankan biaya pendaftaran sebesar Rp 150.000, dan membayar 150 Euro untuk membuat LOA (Letter of Acceptance).

Dampak yang mengerikan

Perdagangan manusia memiliki dampak yang menghancurkan bagi korban. Mereka, para korban perdagangan manusia kerapkali mengalami kekerasan fisik, psikologis, seksual (termasuk di ranah luring). Mereka juga mengalami kerugian ekonomi dan sosial.

Meskipun perdagangan manusia merupakan masalah yang bersifat global, namun, hal ini sering kali terlupakan dan luput dari perhatian. Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap ketidaktahuan masyarakat tentang perdagangan manusia, termasuk: (1) Perdagangan manusia sering terjadi di belakang layar dan sulit dideteksi; (2) Korban perdagangan manusia kerap takut untuk bersuara dan melapor; (3) Masyarakat sering tidak menyadari bahwa perdagangan manusia sebagai masalah serius yang bisa menimpa siapa saja; (4) Peraturan perundangan-undangan dan kebijakan belum sepenuhnya dipahami oleh semua lapisan masyarakat, dan (5) Bentuk dan upaya pencegahan biasanya  dianggap seremonial.

Upaya Negara

Untuk mengatasi masalah perdagangan manusia, diperlukan upaya dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga internasional, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat umum. Upaya-upaya tersebut diantaranya mencakup: 1) Peningkatan kesadaran masyarakat tentang perdagangan manusia, 2) Peningkatan dukungan bagi korban perdagangan manusia.  3) Peningkatan upaya penegakan hukum untuk memerangi perdagangan manusia.

Sebagaimana diketahui, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk menangani masalah perdagangan manusia. Indonesia menetapkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan manusia. Undang-undang tersebut didukung oleh pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan manusia melalui ditetapkannya Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2008.

Meskipun begitu, masih banyak hal yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah perdagangan manusia di Indonesia. Pemerintah memiliki kewajiban mengoptimalkan pencegahan, pemantauan berkala, mengimplementasikan penegakan hukum, dan berkolaborasi dengan warga masyarakat demi meningkatnya kesadaran tentang kerentanan, bahaya dan dampak perdagangan manusia. Hadirnya organisasi masyarakat sipil yang konsen terhadap isu perdagangan manusia memang relatif belum massif, namun, pemerintah perlu memberikan apresiasi terhadap mereka yang telah berkontribusi-memiliki kepedulian-untuk memerangi perdagangan orang. ***

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Twitter

Trending