web analytics
Connect with us

Opini

Press conference

Published

on

Mitra Wacana

Preventing radicalism, extremism and terrorism for village communities, as well as optimising the role of women.

Radicalism, extremism and terrorism (RET) has become a discourse that is sucking up the energy of Indonesia. Discussions about radicalism, extremism and terrorism are not new in Indonesia. Since the beginning of independence, until reformasi, terrorist actions have appeared in various forms, movements as well as counter-terrorism policies. During the period of the old order, the government approached security in a way that subverted the law. The new order period wasn’t much different, with the government just to emphasise security and strengthening intelligence operations. Meanwhile in the reformasi period, there are significant differences, people are able to freely express their opinion, the government has become a democracy, and a human rights perspective is used in influencing policy, and law enforcement. This was symbolised with the creation of Law 15, 2003, about Eradicating Terrorists Acts, after the 2002 Bali Bomb tragedy.

The National Agency of Counter Terrorism notes that having a radical attitude and understanding alone does not necessarily make a person fall into the ideology and acts of terrorism. There are other factors that cause a person to join in with terrorism networks. First, domestic, that is situation and conditions in the country, such as poverty, injustice or feeling dissatisfied with the government. Second, international influence, namely the influence of the foreign environment that provides the impetus for the growth of religious sentiments such as global injustices, arrogant foreign policy, and modern imperialism in other countries. Third, cultural factors that are linked with not having a comprehensive understanding of religion, and textual scripture interpretation. Radical attitudes are often motivated by the above factors, and are often the reasons people will choose to join in a terrorism network as well as commit terrorist actions.

Sharing knowledge to audiences about the dangers of RET, its roots, impacts and the scope of it is one of the methods to prevent the spread of networks, and the dangers of RET. Besides this thing, preventing RET through various methods is done through including all of the elements, either instituational or village communities, as well as optimising womens groups, especially those that are in the village. Remember, at this moment the village is suspected to become a new recruiting groud for groups or people that want to spread radical ideas.

Mitra Wacana WRC notes that there are two important issues that need to be addressed in the prevention of radicalism, extremism and terrorism, starting from the village, as well as encouraging the optimisation of the role of womens groups in the village. First, Mitra Wacana WRC encourages village governments to start including RET prevention programs to be discussed in village development planning meetings, so that the community is increasingly alert and aware of the importance of preventing the spread of radicalism. Second, to encourage all elements of society to not ignore the role of women’s groups. Women have shown that they have the ability to strongly consolidate either in organisations, groups or activities that include their communities. For example, at this moment there are 9 villages that have an organisation known as Children and Women’s Learning Center (P3A) that is supported by Mitra Wacana WRC. Through these P3A we have seen that there is the potential to include them as conveyors of the message about preventing RET.

There are several goals from carrying out this seminar, such as; First, describing the results of Mitra Wacana WRC’s research, which was carrried out in 3 District of Kulonprogo Regency about the potential for village resilience to tackle RET and discuss a prevention model through community organizing. Second, to share information about the importance of preventing RET. Third, describe the RET prevetion strategy in Kulonprogo regency. Fourth, optimise the role of women in preventing RET.

In this, Mitra Wacana WRC feels we need a role in carrying out RET prevention measures, through activities that are aimed to create awareness, caring and increase the capacity of society in the village through seminars, public campaigns, cadre training as well as distributing RET prevention material. Mitra Wacana WRC views it as necessary that there are cadres in the village, especially women’s groups that have been supported so that they consider, and understand the message, and we also aim to build their resilience so that they are not impacted by unfriendly religious discourse, and the presence of violent actions.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Opini

Sunat Perempuan, Praktik “Budaya” yang Berdampak Negatif pada HKSR

Published

on

Sumber gambar: BBC

Oleh Wahyu Tanoto

Sunat perempuan, atau yang juga dikenal sebagai Mutilasi Genital Perempuan (FGM), adalah praktik pemotongan atau melukai alat kelamin perempuan secara parsial atau keseluruhan. Praktik ini telah lama menjadi “tradisi” di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia.

Menurut UNICEF, terdapat sekitar 200 juta perempuan dan anak perempuan di dunia yang telah disunat. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan prevalensi sunat perempuan tertinggi di dunia, dengan perkiraan jumlah perempuan yang disunat mencapai 4,8 juta orang. Praktek sunat perempuan masih marak dilakukan di Indonesia, baik di pedesaan maupun perkotaan. Hal ini terungkap dalam survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021.

Survei yang dilakukan di 160 kabupaten dan kota di 10 provinsi tersebut melibatkan responden berusia 15 hingga 64 tahun. Hasilnya menunjukkan bahwa 55 persen anak perempuan dari kelompok usia 15-49 tahun yang tinggal bersama orang tua menjalankan praktik sunat perempuan.

Ada berbagai alasan mengapa sunat perempuan masih kerap terjadi di Indonesia, diantaranya yaitu:

  1. Alasan ajaran agama. Praktik sunat perempuan sering dikaitkan dengan ajaran agama tertentu. Namun, perlu ditegaskan bahwa tidak ada ajaran agama yang mewajibkan sunat perempuan.
  2. Alasan budaya. Dalam beberapa budaya, sunat perempuan dianggap sebagai bagian dari tradisi yang telah mengakar. Praktik ini sering kali dianggap sebagai tanda kebersihan, kesucian, dan sebagai bentuk menjaja “kehormatan” perempuan.
  3. Alasan mitos dan kepercayaan. Ada berbagai mitos dan kepercayaan yang melatarbelakangi praktik sunat perempuan. Beberapa mitos tersebut antara lain bahwa sunat perempuan mengontrol hasrat seksual, dan melindungi anak perempuan dari perkosaan.

Sebagaimana dipahami, bahwa praktik sunat perempuan memiliki dampak negatif bagi kesehatan perempuan dan anak perempuan, antara lain:

  1. Nyeri dan perdarahan. Praktik sunat perempuan sering kali dilakukan tanpa anestesi, sehingga dapat menyebabkan rasa sakit dan perdarahan yang parah.
  2. Praktik sunat perempuan dapat meningkatkan risiko infeksi, seperti tetanus, sepsis, dan rentan terpapar virus HIV.
  3. Gangguan fungsi seksual: Sunat perempuan dapat menyebabkan gangguan fungsi seksual, seperti nyeri saat berhubungan seksual, kesulitan mencapai orgasme, dan bahkan ketidaksuburan.
  4. Masalah psikologis. Sunat perempuan dapat menyebabkan masalah psikologis, seperti trauma, depresi, dan kecemasan.

Memang, pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai kebijakan untuk mencegah dan menghapus praktik sunat perempuan. Misalnya pada 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2006 yang melarang praktik sunat perempuan. Namun, kebijakan ini kemudian dicabut pada 2010 dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13636/MENKES/PER/XI/2010 yang mengatur prosedur sunat perempuan oleh tenaga medis.

Kebijakan kontroversial ini akhirnya menuai protes dari berbagai kalangan, karena dianggap tidak konsisten dengan komitmen Indonesia untuk menghapus praktik sunat perempuan. Pada 2014, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan baru dengan mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13636/MENKES/PER/XI/2010 Tentang Sunat Perempuan.

Kebijakan-kebijakan tersebut tampaknya sedikit banyak menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghapus praktik sunat perempuan. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya yang kuat dan masif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait.

Berikut adalah beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menghapus praktik sunat perempuan di Indonesia:

  1. Pemerintah wajib memperkuat regulasi dan penegakan hukum untuk mencegah dan menghapus praktik sunat perempuan.
  2. Pemerintah juga wajib mencabut regulasi atau kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia.
  3. Masyarakat diedukasi tentang bahaya dan dampak negatif praktik sunat perempuan mulai dari ranah individu hingga publik.
  4. Menjalin kolaborasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk memberikan dukungan dan pendampingan kepada perempuan dan anak perempuan yang menjadi korban sunat perempuan.

Hemat penulis, dengan kerja sama yang kuat dari berbagai pihak, kebijakan yang jelas dan implementatif serta ketersediaan sumber daya yang komprehensif, praktik sunat perempuan di Indonesia bisa dihapuskan. Akhirnya, perempuan dan anak perempuan terlindungi dari segala bentuk kekerasan.

 

Referensi

Komnas Perempuan (2022). Sunat Perempuan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (2020). Hapuskan Praktek Berbahaya Sunat bagi Perempuan dan Anak Perempuan Karena Pelanggaran Hak

UNICEF (2022). Female Genital Mutilation/Cutting

WHO (2022) Female Genital Mutilation

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Twitter

Trending