web analytics
Connect with us

Opini

Press conference

Mitra Wacana WRC

Published

on

Mitra Wacana

This post is also available in: Indonesia

Waktu dibaca: 3 menit

Preventing radicalism, extremism and terrorism for village communities, as well as optimising the role of women.

Radicalism, extremism and terrorism (RET) has become a discourse that is sucking up the energy of Indonesia. Discussions about radicalism, extremism and terrorism are not new in Indonesia. Since the beginning of independence, until reformasi, terrorist actions have appeared in various forms, movements as well as counter-terrorism policies. During the period of the old order, the government approached security in a way that subverted the law. The new order period wasn’t much different, with the government just to emphasise security and strengthening intelligence operations. Meanwhile in the reformasi period, there are significant differences, people are able to freely express their opinion, the government has become a democracy, and a human rights perspective is used in influencing policy, and law enforcement. This was symbolised with the creation of Law 15, 2003, about Eradicating Terrorists Acts, after the 2002 Bali Bomb tragedy.

The National Agency of Counter Terrorism notes that having a radical attitude and understanding alone does not necessarily make a person fall into the ideology and acts of terrorism. There are other factors that cause a person to join in with terrorism networks. First, domestic, that is situation and conditions in the country, such as poverty, injustice or feeling dissatisfied with the government. Second, international influence, namely the influence of the foreign environment that provides the impetus for the growth of religious sentiments such as global injustices, arrogant foreign policy, and modern imperialism in other countries. Third, cultural factors that are linked with not having a comprehensive understanding of religion, and textual scripture interpretation. Radical attitudes are often motivated by the above factors, and are often the reasons people will choose to join in a terrorism network as well as commit terrorist actions.

Sharing knowledge to audiences about the dangers of RET, its roots, impacts and the scope of it is one of the methods to prevent the spread of networks, and the dangers of RET. Besides this thing, preventing RET through various methods is done through including all of the elements, either instituational or village communities, as well as optimising womens groups, especially those that are in the village. Remember, at this moment the village is suspected to become a new recruiting groud for groups or people that want to spread radical ideas.

Mitra Wacana WRC notes that there are two important issues that need to be addressed in the prevention of radicalism, extremism and terrorism, starting from the village, as well as encouraging the optimisation of the role of womens groups in the village. First, Mitra Wacana WRC encourages village governments to start including RET prevention programs to be discussed in village development planning meetings, so that the community is increasingly alert and aware of the importance of preventing the spread of radicalism. Second, to encourage all elements of society to not ignore the role of women’s groups. Women have shown that they have the ability to strongly consolidate either in organisations, groups or activities that include their communities. For example, at this moment there are 9 villages that have an organisation known as Children and Women’s Learning Center (P3A) that is supported by Mitra Wacana WRC. Through these P3A we have seen that there is the potential to include them as conveyors of the message about preventing RET.

There are several goals from carrying out this seminar, such as; First, describing the results of Mitra Wacana WRC’s research, which was carrried out in 3 District of Kulonprogo Regency about the potential for village resilience to tackle RET and discuss a prevention model through community organizing. Second, to share information about the importance of preventing RET. Third, describe the RET prevetion strategy in Kulonprogo regency. Fourth, optimise the role of women in preventing RET.

In this, Mitra Wacana WRC feels we need a role in carrying out RET prevention measures, through activities that are aimed to create awareness, caring and increase the capacity of society in the village through seminars, public campaigns, cadre training as well as distributing RET prevention material. Mitra Wacana WRC views it as necessary that there are cadres in the village, especially women’s groups that have been supported so that they consider, and understand the message, and we also aim to build their resilience so that they are not impacted by unfriendly religious discourse, and the presence of violent actions.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

Pentingnya Mengampanyekan Isu Perdagangan Manusia

Mitra Wacana WRC

Published

on

This post is also available in: Indonesia

Waktu dibaca: 3 menit

Dewi Mastuarina                         Mahasiswa

Kasus “perdagangan manusia” sudah sering kita dengar dari dulu baik di media cetak maupun media elekrtonik. Isu perdagangan manusia seperti tidak pernah ada habisnya dan terus bertambah dari tahun ke tahun.

Belakangan ini kasus perdagangan manusia sering sekali diberitakan, seperti “suami jual istri, perempuan dijual oleh pacarnya, kasus prostitusi online, dan lain sebagainya”.

Sangat disayangkan bahwa kebanyakan dari korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Dengan berbagai modus pelaku menarik korban ke dalam jebakannya, mulai dari bujuk rayu, iming-iming diberikannya pekerjaan dengan gaji besar hingga dengan cara paksaan dan penculikan.

Berdasarkan Protokol Palermo PBB, “Human Trafficking/Trafficking in person shall mean the recruitment, transportation, transfer, harboring, or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person for the purpose of exploitation”.

Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan definisi mengenai perdagangan manusia dengan mentransplantasi Protokol Palermo PBB.

“Perdagangan manusia ialah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”.

Tindakan eksploitasi meliputi prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, pengedar narkotika dan obat-obatan terlarang, bekerja tidak sesuai pekerjaan yang dijanjikan, perbudakan, bekerja tanpa batas waktu, gaji tidak pernah dibayar, penyeludupan bayi, adopsi illegal, penjualan bayi/anak, pelajar dijadikan ABK (Awak Badan Kapal) kapal ikan atau di jermal, dan pengambilan organ tubuh.

Dalam sebuah penelitian menyebutkan faktor-faktor penyebab perdagangan manusia diantaranya, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor penegak hukum, dan ketidaksetaraan gender.

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab utama atas terjadinya perdagangan manusia. seperti pernyataan Forrel “Traffickers are motivated by money” yang artinya pelaku perdagangan manusia termotivasi oleh uang.

Faktor ekonomi ini mencakup kemiskinan, lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai, kesenjangan tingkat kesejahteraan antar daerah dan antar negara, dan gaya hidup elit dan konsumtif.

Hal-hal tersebut menyebabkan rawannya perdagangan manusia karena beratnya kemiskinan dan sulitnya mendapatkan pekerjaan mendorong orang-orang untuk merantau ke berbagai daerah maupun bermigrasi hingga keluar negeri agar dapat menghidupi diri sendiri maupun keluarganya.

Faktor penegak hukum juga menjadi salah satu faktor perdagangan manusia bahkan bisa langgeng hingga sekarang. Meskipun peraturan mengenai perdagangan manusia sudah termuat di dalam Undang-Undang, namun dalam praktiknya penegakan hukum masih kurang terlaksana dengan baik terutama dalam mengadili pelaku.

Faktor ketidaksetaraan gender merupakan faktor yang cukup luas untuk dijadikan sebagai faktor terjadinya perdagangan manusia, mengingat kebanyakan korban dari perdagangan manusia adalah perempuan dan anak-anak.

Nilai sosial budaya patriarki yang masih kuat menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Perempuan sering kali dianggap sebagai warga kelas dua yang posisi dan derajatnya berada di bawah laki-laki.

Dalam masyarakat sering kali pernikahan dini dijadikan cara untuk keluar dari kemiskinan. Dalam keluarga, anak perempuan sering dianggap sebagai beban ekonomi sehingga dinikahkan pada usia muda.

Pernikahan dini menyebabkan anak memasuki eksploitasi seksual komersial, karena tingkat kegagalan pernikahan di usia dini sangat tinggi sehingga terjadi perceraian dan rentan terhadap perdagangan manusia.

Setelah bercerai anak harus menghidupi diri walaupun mereka masih anak-anak. Pendidikan rendah karena harus menikah di usia dini menyebabkan kurangnya keterampilan menyebabkan anak tidak memiliki tidak banyak pilihan. 

Dari segi mental, ekonomi maupun sosial, anak tidak siap untuk hidup mandiri, sehingga rentan memasuki dunia prostitusi sebagai salah satu cara yang paling potensial untuk mempertahankan hidup.

Ketidaksetaraan gender memberikan pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marjinalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan. Ketidaksetaraan gender membuat perempuan terpojok dan terjebak pada praktik perdagangan manusia.

Dari beberapa faktor penyebab perdagangan manusia, selain peran pemerintah, lembaga-lembaga sosial dan aparat penegak hukum yang dapat mengatur dan menangani masalah perdagangan manusia, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah bahkan mengatasi masalah tersebut.

Pertama, memberi pengetahuan dengan cara penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat secara kontinu. Pendidikan diberikan kepada semua kalangan, khususnya kalangan menengah ke bawah, perempuan dan anak-anak karena mereka sering manjadi korban dari perdagangan manusia.

Kedua, berperan aktif untuk mencegah. Berperan aktif dapat dilakukan dengan cara memberi tahu orang lain mengenai masalah perdagangan manusia serta melaporkan kasus yang anda ketahui kepada pihak berwajib agar segera mendapat penanganan.

Perdagangan manusia merupakan kejahatan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang harus diatasi secara serius, mengingat dampak buruk yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan para korban dan orang-orang sekitarnya, baik dampak dari segi fisik maupun psikis.

Pengetahuan, kesadaran dan kepedulian mengenai isu perdagangan manusia sangat penting untuk terus dilakukan secara kontinu agar masyarakat lebih waspada dan diharapkan agar angka kasus perdagangan manusia dapat terus berkurang sehingga menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang lebih baik lagi.

Sumber: https://www.qureta.com/next/post/pentingnya-mengampanyekan-isu-perdagangan-manusia, dengan izin penulis

Continue Reading

Who is Online

No one is online right now

Advertisement
Advertisement

Twitter

Trending

Gedongan Baru RT.06/RW.43 Pelemwulung No. 42 Banguntapan, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta 55198
Telpon: +62 274 451574 Email: plip_mitrawacana@yahoo.com or mitrawacanawrc@gmail.com
Copyright © 2019 Divisi Media Mitra Wacana
Tim Redaksi | Kebijakan Privasi | Disclaimer | Tata cara penulisan

Mari bergabung bersama Mitra Wacana

Silahkan bergabung dan menjadi bagian dari Mitra Wacana.
Akan ada penghargaan untuk tulisan yang terpilih.
Terima Kasih

Gabung