Connect with us

Berita

Harapan dan Impian Lentera Hati Berta

Published

on

Dokumentasi diskusi buku PKSTA di Banjarnegara

Oleh Parwati, Pupi Rahayu, Tarni

Harapan dan Impian P3A Lentera Hati adalah

1. Karena tugas pemerintah desa adalah sebagai pelayan masyarakat, mau tidak mau dan mampu tidak mampu pemerintah desa harus mau dan mampu menjadi pelayan masyarakat

2. Sehubungan dengan dana tahun 2017, semoga bisa dianggarkan untuk P3A Lentera Hati sebesar dua juta rupiah

3. Untuk penggunaan dana anggaran diserahkan sepenuhnya kepada Lentera Hati yang penting setelah dana diterima Lentera Hati dapat menyerahkan surat pertanggung jawabannya (SPJ)

4. Untuk dana cadangan yang penting SPJ-nya masuk. Dana perlu dipertanggungjawabkan,karena semua itu adalah dana negara, sepeserpun harus dipertanggungjawabkan

5. Untuk tindak lanjut Peraturan Desa (Perdes) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di masing-masing desa sangat dibutuhkan, karena Perdes mempunyai kekuatan hukum. Tanpa adanya Perdes, perlindungan perempuan dan anak di desa masih kurang kuat, karena tergantung iktikad baik dari Kepala Desa.

Continue Reading
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Berita

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

Published

on

Red backdrop. Sumber gambar: https://pixabay.com

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Membentuk Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang
Disabilitas.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Maksud dan tujuan Pembentukan Komite ini adalah :
a. memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak
Penyandang Disabilitas;
b. mendorong pengarusutamaan Penyandang Disabilitas dalam kebijakan
dan pelayanan publik;
c. membantu terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak
Penyandang Disabilitas yang meliputi hak :
1. hidup;
2. bebas dari stigma;
3. privasi;
4. keadilan dan perlindungan hukum;
5. pendidikan;
6. pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi;
7. kesehatan;
8. politik;
9. keagamaan,
10. Keolahragaan;
11. kebudayaan dan pariwisata;
12. kesejahteraan sosial,
13. aksesibilitas;
14. pelayanan publik;
15. perlindungan dari bencana;
16. habilitasi dan rehabilitasi;
17. konsesi;
18. pendataan;
19. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
20. berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi;
21. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan

22. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan
eksploitasi.

d. mendorong terwujudnya kesamaan kesempatan bagi Penyandang
Disabilitas.

 

Selengkapnya silahkan unduh peraturan walikota Yogyakarta tersebut di bawah ini:

Continue Reading

Trending