Connect with us

Opini

Pro-Kontra Legalisasi Aborsi

Published

on

gambar ilustrasi
Wahyu Tanoto

Wahyu Tanoto

Oleh Wahyu Tanoto

Pasca ditanda tangani Peraturan Pemerintah N0.61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada bulan Juli lalu, tampaknya wacana ini sedikit banyak menimbulkan diskursus di tengah masyarakat; baik secara sosiologis, filosofis maupun secara religius. Salah satu perdebatan yang agak kencang kalau diperhatikan adalah mengenai pasal yang melegalkan aborsi bagi korban perkosaan.

Setiap Bayi Berhak Hidup

Ada sebagian kalangan yang merasa bahwa peraturan pemerintah ini akan menghilangkan hak hidup janin yang masih berada dalam kandungan. Bagi pendukung pendapat ini beralasan bahwa hamil-nya seorang perempuan tidak dapat dijadikan alasan utama untuk melakukan aborsi. Alasannya adalah karena, apresiasi terhadap eksistensi individu menjadi argumentasi mutlak. Memang benar, setiap janin yang dikandung oleh perempuan berhak untuk hidup. Menurut hemat saya persoalan aborsi bagi korban perkosaan haruslah dilihat secara menyeluruh, tidaklah bijak kalau kita hanya melihat tindakan aborsinya saja. Kenapa demikian? Saya tidak bisa membayangkan apabila ada korban perkosaan harus menjadi korban kedua kalinya karena harus mengandung janin yang “tidak diinginkan”. Bayangkanlah seandainya kita berada posisi tersebut.

Pada dasarnya setiap orang memang dilarang melakukan aborsi, demikian yang disebut dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Namun, larangan tersebut dikecualikan berdasarkan (Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan) karena: a.  indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau b.   kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Dan yang lebih penting lagi dalam PP tersebut telah diatur mengenai tindakan aborsi akibat perkosaan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir, kata pasal 31 ayat (2).

Oleh karenanya tindakan aborsi bagi korban perkosaan tidaklah semudah yang kita bayangkan, karena sendainya ada korban perkosaan yang berniat melakukan aborsi maka harus melalui berbagai macam tahapan. Salah satu tahapan yang harus dilalui adalah melakukan konseling secara mendalam. Selain itu harus ada pertimbangan medis yang sangat kuat, jadi tidak bisa sembarangan. Sedangkan penentuan adanya indikasi kedaruratan medis dilakukan oleh tim kelayakan aborsi, paling sedikit dari 2 orang tenaga kesehatan yang diketuai oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan, begitu setidaknya bunyi kalimat dalam pasal 33 ayat (1,2) PP tersebut.

Rawan Diselewengkan

Menurut hemat saya setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan, tua-muda, kaya-miskin, sipil-non sipil selalu memiliki peluang yang sama untuk melakukan penyelewengan. Namun, dalam konteks perbincangan mengenai aborsi bagi korban perkosaan ada baiknya kita mencoba belajar untuk berperspektif korban, yang mengajarkan kepada kita seolah-olah mengalami menjadi korban. Lebih dari itu sesungguhnya memupuk rasa empati terhadap korban perkosaan atau setidak-tidaknya kita bersedia belajar memahami apa yang di alami oleh korban. Menurut saya ini lebih bijak daripada kita “menghujat” dan mensalahkan korban.

Dalam tinjauan kacamata sosiologis, kita selalu memiliki tiga buah opsi; pro-life (mendukung kehidupan) atau pro-choice (mendukung pilihan) atau bahkan pro right (mendukung hak) yang memberikan kebebasan bagi seseorang untuk menentukan pilihan hidupnya. Boleh jadi benar adanya bahwa pelarangan aborsi dapat dilihat sebagai perlindungan kepada janin, yaitu terhadap bayi yang belum dilahirkan. Namun, disisi lain kita harus perhatikan dan berpikir kritis apabila hukum itu untuk melindungi seluruh rakyat, bukankah aturan legalisasi aborsi bagi korban perkosaan cenderung kurang ramah dan relative tidak mengindahkan hak-hak perempuan? Lebih-lebih bagi anak yang dilahirkan tanpa adanya ikatan pernikahan.

Akhirnya, biar bagaimanapun juga peraturan pemerintah ini telah terbit sebagai salah satu jawaban tentang persoalan aborsi bagi korban kekerasan. Sesungguhnya ada pekerjaan rumah lain yang telah menunggu dan tentu saja lebih berat, yaitu bagaimana dengan persoalan pengamatan dan pengawasan di lapangan untuk memastikan tidak adanya penyelewengan legalisasi aborsi bagi korban perkosaan.

 

Continue Reading
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Opini

Marah Bolehkah?

Published

on

mitra wacana
Mitra wacana

Mei Sofia

Oleh Mei Sofia (Penggiat Rifka Annisa)

Ada seorang anak yang tidak pernah kena marah orang tuanya, kebetulan ayah ibunya semuanya penyabar. Jadilah anak tersebut tumbuh dalam keluarga yang seharusnya sangat nyaman dan mampu memupuk karakter anak secara baik. Namun terjadi masalah ketika awal masuk kuliah, ada ritual orientasi studi dan pengenalan kampus (ospek) dimana semua yang tidak pernah ada dalam hidupnya terjadi. Kata – kata caci maki dengan suara membentak dan perintah dengan suara kasar.

Setelah kejadian itu anak ini menjadi mogok kuliah, dan menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk di teras rumah sambil melamun. Kata ibunya, anak perempuannya itu terganggu kesehatan jiwanya sejak ospek. Anaknya sering terlihat senyum sendiri saat duduk. Si ibu menganalisa bahwa anaknya syok berat menjalani masa orientasi kampus yang betul – betul di luar perkiraan.

Sayangnya bagaimana perasaan dan pikiran anak dari ibu itu tidak pernah tergali lebih dalam. Sedih ternyata si anak perempuan ini meninggal dunia dalam usia relatif muda (45th) dalam kondisi psikis yang masih sama. Penulis menjadi saksi bagaimana anak tersebut melamun setiap harinya, akan tetapi penulis tidak paham apa yang sebenarnya terjadi karena masih berusia (7) tahun.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua dalam mengasuh anak sebagai berikut; Pertama, kadang pola asuh di dalam keluarga tidak selaras dengan dunia luar sana yang kejam dan tak kenal pilih kasih maka persiapkanlah anak-anak kita untuk menghadapinya. Berikan pengetahuan yang lengkap betapa diluar sana anak kita harus kuat karena menjadi anak manis saja tidak cukup.

Kedua, perkenalkan anak dengan berbagai emosi, salah satunya ekspresi marah orang tuanya. Kenalkan apa itu marah, kecewa, sedih, bahkan apa itu pura pura karena dunia tidak selugu pikiran anak-anak. Tujuannya agar anak terbiasa melihat dan menghadapi berbagai jenis emosi tanpa dia harus merasa syok (tertekan) dengan berbagai perlakuan yang berbeda dengan pola asuh yang diterima selama ini.

Ketiga, biasakan membantu anak mengekspresikan emosi dengan baik dan mendiskusikan perasaan anak ketika terluka, kecewa sedih agar apa yang dirasakan tidak dipendam dan menjadikan gangguan dalam pikirannya.

Ke-empat, menurut penulis menjadi orang tua yang tidak pernah marah (seperti dalam kasus ini) punya pe-er bagaimana mengenalkan dunia luar, sementara orang tua yang sering marah-marah tinggal nunggu hasil anaknya akan lebih galak dari ortunya (pengalaman penulis)

Menurut hemat penulis, orang tua perlu mengubah pola asuh anak dengan menyelaraskan dengan dunia luar, membantu anak untuk mengekspresikan emosi dirinya. Memperkenalkan anak dengan berbagai ekspresi emosi, salah salah satunya marah. Saat orang tua marah hendaknya katakan anda sedang marah tanpa mengucapkan kata – kata kasar, tanpa membanting sesuatu dan lain sebagainya.

Apabila terjadi permasalahan antara orang tua dan anak hendaknya diakhiri dengan meminta maaf dan dilanjutkan untuk mendiskusikannya. Kita tidak pernah tau alasan orang tua / anak marah kalau tidak paham situasinya. Untuk itu diskusi tersebut wajib dilakukan agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.

Continue Reading

Trending