Publikasi
Rapat Kerja Daerah KID 2023 membahas Data Kemiskinan DIY
Ruliyanto
Belakangan ini ramai diperbincangkan terkait data kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Dari profil kemiskinan di Indonesia bulan September 2022 mengungkapkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah termiskin di pulau jawa tercatat sebesar 11,49 %. Persentase ini berada di atas rerata nasional yaitu 9,57%.
Selasa, 7 Februri 2023 Komisi Informasi Daerah (KID) DIY mengadakan rapat kerja daerah dengan mengundang perwakilan dari OPD di setiap kabupaten, CSO / LSM, Organisasi Masyarakat sampai dengan media masa. Mitra Wacana hadir sebagai partisipan dari lembaga swadaya masyarakat. Kegiatan yang bertemakan Transparansi Data Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta diisi oleh tiga narasumber. Narasumber pertama dari Badan Pusat Statistik (BPS) DIY yang membawakan materi tentang Transparansi Data Kemiskinan di DIY.
Narasumber menyampaikan bahwa dalam kategori sangat miskin lebih didominasi dari masyarkat perdesaan sedangkan dalam kategori miskin lebih banyak dari masyarakat perkotaan. Narasumber juga menyampaikan bahwa faktor penyebab kemiskinan ini multidimensi, tidak hanya dari salah satu faktor saja. Kemiskinan tidak dilihat hanya dari aspek ekonomi saja tetapi juga dari aspek individu, sosial, dan lingkungan. Saat ini yang sedang diupayakan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan adalah dengan memperbaiki basis data. Pemerintah akan meluncurkan program RESOSEK (Registrasi Sosial Ekonomi) untuk mewujudkan satu data yang terintegrasi dengan gugus data lainnya agar dapat berbagi pakai dan saling memutahirkan data. Program ini bertujuan untuk mewujudkan satu pusat rujukan data sehingga intervensi kebijakan menjadi lebih tepat sasaran.
Narasumber selanjutnya dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY membawakan materi tentang Upaya pemerintah Daerah DIY dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan transparansinya. Dalam diskusi tersebut Bappeda menjelaskan bahwa angka masyarakat miskin lebih banyak berasal dari desa, sehingga pemerintah daerah akan memfokuskan pengentasan di wilayah-wilayah dengan angka kemiskinan tinggi.
Dengan berbagai program yang dilakukan tersebut diharapkan mampu mengangkat angka pertumbuhan ekonomi sehingga tidak lagi menjadi daerah miskin. Pemerintah DIY saat ini memiliki system informasi pembangunan DIY dalam penanggulangan kemiskinan. System informasi ini dapat digunakan untuk perangkingan data terpadu kesejahteran sosial (DTKS) yang akan digunakan sebagai bahan untuk verval selanjutnya oleh kabupaten / kota. Selain itu juga dapat digunakan untuk pendaftaran warga miskin dan pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
Untuk narasumber terakhir dari Combine Resource Information (CRI) yang menyampaikan materi tentang pengelolaan satu data. saat ini masih banyak sekali data data masyarakat yang belum terintegrasi. Hampir setiap Lembaga / kementrian melakukan pendataan masing-masing yang langsung turun ke desa / kota. Pemerintah haruslah memiliki keadilan data. Ada tiga pilar keadilan data yaitu visibility, engagement with technologi, dan non discrimination.
Setelah pemaparan dari ketiga narasumber narasumber moderator mempersilahkan peserta untuk bertanya kepada narasumber, ada beberapa orang yang mengajukan pertanyaan salah satunya perwakilan dari Mitra Wacana. Tiga pertanyaan di sampaikan oleh perwakilan Mitra Wacana untuk ketiga narasumber tersebut. Pertanyaan tersebut terkait indikator kemiskinan yang digunakan selama ini, data yang digunakan sebagai basis data penentun bantun dan yang terakhir terkait sinergitas data lintas sektoral serta keamanan data pribadi.
Yogyakarta — Dalam rangka memperingati International Women’s Day (IWD) 2026, Solidaritas Perempuan Kinasih Yogyakarta menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Pertanian Lestari: Gerakan Kedaulatan Pangan dan Keadilan Agraria” pada Sabtu (7/3/2026) di Kantor DPRD Kota Yogyakarta.
Kegiatan ini menjadi ruang bersama untuk memperkuat peran perempuan dalam perjuangan kedaulatan pangan, keadilan agraria, serta merespons tantangan perubahan iklim.
Diskusi dipandu oleh Hikmah Diniyah sebagai moderator dan menghadirkan sejumlah pemantik diskusi, yakni Sisil dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Yogyakarta, Yohana dari Kelompok Perempuan Petani Kharisma, serta Nasih, dosen pertanian dari Universitas Gadjah Mada.
Para pemantik memaparkan pandangan mengenai praktik pertanian berkelanjutan, tantangan yang dihadapi perempuan petani, serta pentingnya dukungan kebijakan untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang adil dan berkelanjutan.
Selain paparan dari para narasumber, kegiatan ini juga diisi dengan sesi berbagi pengalaman dari peserta yang berasal dari berbagai organisasi masyarakat sipil, lembaga pemerintah, komunitas, hingga kelompok perempuan petani.
Dalam sesi ini, para peserta saling bertukar cerita mengenai pengalaman bertani, tantangan yang dihadapi di lapangan, hingga strategi mempertahankan praktik pertanian yang ramah lingkungan dan berpihak pada petani kecil.
Istiatun dari Solidaritas Perempuan Kinasih Yogyakarta menyampaikan bahwa diskusi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat suara perempuan dalam isu pangan dan agraria. Menurutnya, perempuan memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan pangan keluarga sekaligus merawat ekosistem pertanian.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai lembaga dan organisasi, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta, Forum LSM Yogyakarta, LBH Yogyakarta, PKBI DIY, Rifka Annisa, serta Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Yogyakarta. Turut hadir pula komunitas perempuan petani dari Kulonprogo dan Umbulharjo serta berbagai organisasi masyarakat sipil lainnya.
Selain itu, sejumlah lembaga pendidikan dan media kampus juga ikut berpartisipasi, seperti LPM Arena, LPM Ekspresi UNY, LPM Sikap UPN Veteran Yogyakarta, dan LPM Teropong STPMD. Organisasi lain yang hadir di antaranya Arkom Indonesia, IDEA Indonesia, SETAM, YASANTI, LKIS, serta Mitra Wacana.
Diskusi ini ditutup dengan rencana penyampaian press release sebagai bentuk diseminasi hasil pembahasan kepada publik. Melalui kegiatan ini, para peserta berharap isu kedaulatan pangan, keadilan agraria, serta peran strategis perempuan dalam menjaga keberlanjutan pertanian dapat semakin mendapat perhatian luas dari masyarakat maupun pembuat kebijakan. (Tnt).
