web analytics
Connect with us

Publikasi

Resiliensi Perempuan Desa dalam Menghadapi IRET

Published

on

Rindang Farihah PSG UNU Yogyakarta

Rindang Farihah

Bagian 1 Buku Menyuarakan Kesunyian

Gambaran umum

Kasus kekerasan berlatar belakang agama menjadi wacana baru dalam gerakan perempuan, manakala menemukan data tentang aksi kekerasan terorisme yang melibatkan perempuan dan anak di dalamnya. Tahun 2012, masyarakat dikejutkan teror bom gas LPG di Mapolsek Pasar Kliwon Solo. Saat itu, kedua istri pelaku menyatakan bahwa baru mengetahui jika suaminya selama ini bergabung dengan jaringan kelompok terorisme. Hal ini menunjukkan pada tahun- tahun tersebut belum menunjukkan adanya keterlibatan perempuan dalam jaringan terorisme.

Pada tahun 2016,  Dian  Yulia  Novi,  perempuan yang merencanakan bom bunuh diri di Istana Negara. Dalam kasus Dian Yulia Novi ditemukan adanya proses indoktrinasi yang dinamakan sebagai jihad qital. Perkembangan teknologi informasi, rupanya telah menjadi satu faktor pendukung bertambahnya perempuan yang terlibat dalam jaringan aksi terorisme.

Dari kasus Dian Yulia Novi di atas, selanjutnya kasus ekstremisme bertambah. Pada 2017, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menerima deportan total berjumlah 300 orang, hampir separuhnya adalah perempuan. Haula Noor  menyebutkan faktor yang membuat perempuan dan anak masuk dalam gerakan terorisme, adalah keluarga mereka sendiri. Relasi atau ikatan keluarga memiliki kedekatan emosional tersendiri, hal ini menjadikannya sebagai model perekrutan secara langsung.

Sebagaimana diketahui, keluarga selama ini menjadi tempat untuk melakukan transfer nilai-nilai dari ideologi yang dianut, sehingga ini sebuah strategi efektif dalam proses perekrutan. Hal lain adalah kelompok muda millennial yang khas dengan penggunaan internet sebagai rujukan banyak hal. Perilaku seperti mereka mudah terpapar ideologi ektremisme, ideologi jihad menyajikan informasi yang mudah dipahami, hitam dan putih. Dengan data tersebut, maka keluarga harus mampu menjadi tempat ternyaman dan menyajikan figur yang kharismatik, menjadi panutan dan rujukan mereka.

Selain perempuan dan anak, terdapat pekerja migran sebagai kelompok rentan terpapar ekstremisme. Menurut Musdah Mulia, berada pada situasi yang asing (merasa teralineasi) di lingkungan yang jauh dari rumah tinggal membuat mereka sangat mudah didekati. Kasus Ika Puspita Sari (36 tahun) ditangkap Densus 88 di Purworejo pada tahun 2016 merupakan contoh pekerja migran yang terpapar ektremisme.

Aksi kekerasan berlatar belakang fundamentalisme dalam beragama juga beberapa kali terjadi di Yogyakarta. Pada 2012, telah terjadi penyerangan oleh massa dari Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) di kantor Yayasan LKiS. Kasus ini berawal dari penyelengaraan diskusi buku karya Irshad Manji berjudul “Beriman Tanpa Rasa Takut”. Korban kurang lebih berjumlah 6 orang yang segera dilarikan ke RS. Sedangkan massa MMI sendiri diperkirakan sejumlah 100an orang. Yogyakarta yang selama ini dijuluki sebagai City of Tolerance nyatanya mengalami kenaikan data dari 2015-2016. Pada 2016 Intoleransi ditemukan sebanyak 23, berupa penyerangan hak kebebasan beragama dan ekspresi.

Program yang dijalankan

Terhitung sejak akhir 2014, Mitra Wacana bekerja di 3 desa yang berada di  3  kecamatan  Kabupaten Kulon Progo. Awal mulanya, Mitra Wacana masuk di Kulon Progo merespon isu pekerja migran. Program bertujuan melakukan pencegahan human trafficking dengan  melakukan   penyadaran   pada   masyarakat dan pemerintah desa tentang kerentanan dan risiko perdagangan manusia. Program ini memiliki dua sasaran yakni pemerintah desa dan perempuan mantan pekerja migran yang rentan meninggalkan desa untuk mencari pekerjaan dan menginginkan berangkat ke luar negeri.

Pengambilan data awal di lapangan menunjukkan bahwa faktor terbesar yang menjadi latar belakang perempuan menjadi pekerja migran adalah kebutuhan ekonomi. Mereka memutuskan berangkat ke luar negeri, karena memiliki hutang. Setiap hari harus menghadapi para penagih hutang. Pada saat yang sama, suami mereka “menghilang” atau sengaja bersembunyi. Kondisi ini memposisikan perempuan sebagai istri yang tidak berdaya secara ekonomi dan tertekan dalam belitan hutang. Faktor selanjutnya adalah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), menjadi korban KDRT membuat mereka nekad meninggalkan rumah. Pendekatan gender dan inklusi dalam melakukan baseline riset, berhasil menguak beberapa data dimana perempuan dihadapkan pada situasi sulit sehingga memutuskan berangkat keluar negeri.

Program pencegahan intoleransi, radikalisme, ektremisme dan terorisme (IRET) berbasis masyarakat desa oleh Mitra Wacana diawali dengan riset. Tujuan riset yaitu: (1) Mengungkapkan organisasi, kelompok, atau orang yang dianggap memiliki pola pemikiran, sikap, atau gerakan IRET berbasis keagamaan di masyarakat, (2) Menjelaskan secara deskriptif potensi-potensi IRET di masyarakat, dan (3) Menjelaskan secara deskriptif modal sosial yang masih hidup di masyarakat untuk menyusun strategi pencegahan IRET berbasis masyarakat.

Program  pencegahan   IRET   berlangsung   selama 12 bulan. Sebanyak 9 desa- sebagaimana  dijelaskan pada paragraf sebelumnya-menjadi desa dampingan Mitra Wacana untuk pencegahan human trafficking (perdagangan orang). Pelaksanaan program dimulai dengan pengambilan data awal. Setelah itu secara maraton dilanjutkan dengan berbagai even, diantaranya; Diseminasi dan diskusi publik hasil pengambilan data, pelatihan, diskusi tematik dan pertemuan-pertemuan penguatan kapasitas kelompok sasaran. Loka karya pencegahan IRET dengan mengundang tokoh agama, tokoh perempuan, dinas terkait dan perempuan komunitas dampingan.

Berdasarkan data yang diperoleh, keterkaitan program pencegahan ektremisme dengan pekerja migran menjadi relevan. Kasus Novi sebagai perempuan pengantin bom pertama dan Ika Puspita Sari perempuan pekerja migran menjadi dasar pentingnya melaksanakan program yang bertujuan mendorong partisipasi perempuan pekerja migran untuk penguatan kapasitas dan meningkatkan kesadaran perempuan. Proses bagaimana resiliensi perempuan terbangun sehingga mampu menghadapi sekaligus memberikan pendidikan kepada anak-anak dan keluarga terdekat mereka.

Dalam perspektif kesetaraan gender, perempuan dipandang memiliki potensi yang sama dengan warga masyarakat lainnya. Pandangan kesetaraan gender memperjuangkan perempuan sebagai subyek, baik dalam pembangunan maupun proyek sosial berbasis kemasyarakatan lainnya. Program pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan perspektif kesetaraan gender inilah yang kemudian berhasil membantu para perempuan menggali dan mendayagunakan potensi yang mereka miliki.

Program yang telah dijalankan oleh Mitra Wacana memiliki 3 tujuan besar, yaitu: pertama perempuan komunitas mampu melakukan pemetaan potensi IRET melalui perilaku warga di sekitarnya. Deteksi dini terhadap perilaku IRET disekitarnya ini dilakukan dengan mencermati pendidikan anak, ceramah agama, kelompok agama dan seterusnya. Kedua, perempuan memiliki resiliensi (kelenturan) sebagai bentuk ketahanan mereka untuk tidak mudah terpengaruh dengan aksi-aksi IRET dan istilah-istilah keagamaan yang menstigma negatif kelompok tertentu, misalnya sesat dan kafir (istilah yang kerap digunakan oleh kelompok fundamentalis). Ketiga, perempuan komunitas menjadi mitra pemerintah desa mempromosikan nilai-nilai perdamaian dan bekerja bersama mencegah IRET.

Sistem Peringatan Dini Ekstremisme

Kegiatan dalam rangka mewujudkan pencegahan IRET,  meliputi:  pertama  peningkatan  kapasitas, kedua mewujudkan kesadaran komunitas dan ketiga meningkatnya keterampilan melakukan monitoring sebagai upaya deteksi dini ancaman-ancaman kekerasan akibat aksi radikalisme dan terorisme. Menjadi pengetahuan penting, bahwa dalam praktik radikalisme dan terorisme mengandung praktik kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut, maka deteksi dini merupakan hal yang urgent karena bisa melindungi anggota keluarga mereka dan secara luas membantu desa mereka terbebas dari ancaman radikalisme dan terorisme.

Pertama, terkait memperkuat pengetahuan. Kegiatan ini diawali dengan langkah memberikan referensi pengetahuan pada komunitas terkait perbedaan istilah- istilah. Dikarenakan aksi-aksi intoleran rentan mengarah pada aksi radikalisme, ektremisme dan terorisme inilah kemudian program Mitra Wacana menjadikan keempat hal tersebut menjadi satu kesatuan yang kemudian disebut dengan istilah IRET.

Pemahaman agama yang humanis juga dikenalkan kepada komunitas dampingan. Contohnya, pandangan- pandangan atau dalil agama yang ramah, atau sebaliknya dalil yang tidak ramah juga dalil mana saja yang kerap menjadi argumen kelompok ekstremis ketika melakukan aksi propaganda-memengaruhi-publik. Dengan pemahaman agama yang kritis diyakini bisa menjadi bekal atau benteng dari ajakan-ajakan para jihadis dan simpatisannya. Dalam hal ini, ada beberapa pertanyaan bagaimana Islam memandang jihad, aksi kekerasan terhadap sesama, praktik Sweeping, pembubaran paksa acara ibadah umat lain yang dianggap berbeda, serta tradisi-tradisi masyarakat karena dianggap sesat.

Pembedaan aksi IRET dan pemahaman agama yang ramah di atas, bertujuan agar komunitas memiliki keterampilan mengidentifikasi gejala IRET dan mampu memberikan penilaian ketika ada organisasi atau lembaga serta kegiatan keagamaan yang mengancam desa.

Kedua, menumbuhkan kesadaran komunitas. Setelah memiliki kemampuan melakukan identifikasi IRET, mereka memiliki kepekaan serta kepedulian jika terdapat kegiatan atau hal-hal yang dirasa mengarah pada aksi IRET. Misalnya dalam program ini ada informasi dari penerima manfaat bahwa sekitar tahun 1980an, di Kulon Progo pernah ada seorang laki-laki yang di anggap aneh, karena menolak mengibarkan dan hormat pada bendera merah putih.

Ketiga, menjadi agen perdamaian. Dalam program ini Mitra Wacana membagikan buku saku kepada perempuan komunitas. Buku saku disusun dengan tujuan menjadi bacaan bagi perempuan. Buku ini berisikan beberapa penjelasan perbedaan IRET yang dilengkapi tools berupa pertanyaan-pertanyaan kunci yang memandu komunitas mengenali radikalisme di desa. Perempuan komunitas juga bisa mengisi lampiran-lampiran dalam tools yang akan menjadi bahan monitoring terhadap aksi IRET di desa.

Penutup

Dalam aksi IRET, perempuan memiliki posisi beragam sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapinya masing-masing. Namun dengan pendekatan pemberdayaan yang dilakukan Mitra Wacana, perempuan bisa memiliki kesadaran dan mengambil keputusan agar mampu melindungi dirinya terlibat dari aksi IRET. Jika sebelumnya perempuan menjadi korban, namun seiring perkembangannya perempuan melibatkan dirinya secara sadar atau sebagai pelaku.

Dalam konteks ini ketika perempuan mengalami tekanan psikis dan beban ekonomi akibat tindakan suaminya, istri menjadi korban. Praktik deteksi dini melalui buku saku yang diterbitkan Mitra Wacana untuk mendukung implementasi program  pencegahan  IRET di desa-desa membantu para perempuan komunitas melakukan deteksi dini dan kemudian melaporkan hasil pengamatannya kepada pemerintah desa. Langkah- langkah bersama bersifat konsolidatif ini yang kemudian membuat perempuan menjadi bagian dari early warning system (sitem deteksi dini) di desanya masing-masing.

 

Sumber referensi :

  • https://iqra.id/transformasi-peran-perempuan-dalam-kasus- terorisme-234314/
  • https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/perempuan-dan-terorisme-ketidakberdayaan-relasi-kuasa-dan- stigma
  • https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/perempuan-dan-terorisme-ketidakberdayaan-relasi-kuasa-dan- stigma
  • https://www.tribunnews.com/nasional/2016/12/20/ika-puspitasari-calon-pengantin-kedua-dari-purworejo
  • R  V  =  2  /  R  E  =  1  6  5  8  2  3  7  2  5  3  /  R  O  =  1  0  /RU=https%3a%2f%2fnasional.tempo.co%2fread%2f403134%2 fdiskusi-irshadmanji -mmi-dilaporkan-ke-polda/RK=2/ RS=zKrlApAtUCuBq11aZxILlO0yO6k-
  • Catatan ANBT (Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika). https://kumparan.com/tugujogja/kasus-intoleransi-di-yogyakarta- meningkat-10-kampus-ini-akan-jadi-bahan-riset/1
  • https://www.suara.com/wawancara/2017/10/30/070000/ irfan-idris-perempuan-di-lingkaran-terorisme
  • https://theconversation.com/bagaimana-perempuan-anak-muda-terlibat-dalam-aksi-terorisme-158378

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Opini

Dilema Seorang Pemimpin: Antara Netralisme dan Nepotisme

Published

on

Sumber gambar: Freepik

Zahid Fatiha
Mahasiswa tahun kedua dan pengamat organisasi mahasiswa

Tulisan ini diawali oleh statement menggelegar dari Pemimpin dari sebuah Negara Kepulauan di bagian Asia Paling tenggara. Pemimpin atau Presiden Indonesia, Joko Widodo dalam pernyataannya beberapa hari yang lalu mengemukakan statement ‘Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Yang paling penting, presiden itu boleh lho kampanye, boleh memihak’.Statement ini tentu memberi dampak atau impact yang lebih besar dari yang kita kira. Sebagaimana pemimpin yang pastinya menjadi contoh dari orang-orang yang dipimpinnya, tentunya nanti akan banyak orang-orang yang mencontoh atau mengapliksikan tindakan dari apa yang disampaikan oleh pemilunya. Dalam konteks ini, maka dengan statement yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo ini seolah-olah menjadi lampu hijau yang memberi jalan bagi munculnya nepotisme dalam suksesi kepemimpinan di lingkup organisasi, komunitas, dan tidak menutup kemungkinan sampai pada tingkat perusahaan dan pemerintahan.

Mengapa demikian? karena sepengamatan saya apabila pemimpin sudah bersifat subjektif dalam mengeluarkan statement atau dalam tindakannya. Maka sudah pasti identitas dari suatu organisasi akan menjadi sama dengan identitas dari individu pemimpin tersebut. Sedangkan secara etika, seorang pemimpin sudah tidak memiliki ranah pribadi lagi dalam memimpin kelompok yang ia pimpin. Segala kepentingan pribadi harus ia kubur dalam-dalam dan harus selalu memprioritaskan kepentingan organisasi. Semisalnya tidak ada suara kepentingan yang keluar dari kelompok yang ia pimpin, etikanya adalah aktif menanyakan dan meminta suara. Sehingga suara pribadi dari pemimpin ini memang benar-benar menjadi opsi terakhir.

Sebelum membahas terkait ‘Netralitas’ dan ‘Nepotisme lebih lanjut, perlu dijelaskan terlebih dahulu akar permasalahan dari kedua kata tersebut yaitu ‘Etika’. Etika sebagaimana dijelaskan dalam KBBI diartikan sebagai ‘Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak)’. Sehingga yang bisa disimpulkan dari kalimat tersebut adalah melahirkan suatu kata kunci untuk mendefinisikan etika itu sendiri, yaitu ‘Akhlak’. Dalam penjelasan yang lebih sederhana menurut Rushworth M. Kidder dalam buku ‘How Good People Make Tough Choices’ (2009), definisi etika adalah ‘Ilmu karakter manusia yang ideal atau ilmu kewajiban moral yang mengacu pada faktor-faktor seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, rasa hormat, dan kasih sayang’. Penjelasan dari Rushworth M. Kidder ini seolah-olah mempersempit sudut pandang kita terkait etika ini, yang mana apabila merunut kepada penjelasa dari KBBI yang menuntut kita untuk mengartikan mana yang baik dan yang buruk, penjelasan dari Rushworth M. Kidder ini setidaknya memberikan gambaran bahwa aspek-aspek atau sebuah akhlak yang dimaksud dalam etika ialah: kejujuran, keadilan, tanggung jawab, rasa hormat, dan kasih sayang. Maka merunut pada pembahasan topik kali ini,ada beberapa aspek yang dapat dimasukkan kedalam pembahasan terkait etika seorang pemimpin dalam mengatur suksesi dalam kelompok yang ia pimpin. Perlu dijunjung tinggi aspek keadilan,tanggung jawab,serta rasa hormat dari pemimpin itu sendiri kepada calon-calon penerusnya. Pemimpin harus bersifat adil dan memberikan kesempatan yang sama untuk para calon-calon pemimpin yang ada. Pemimpin juga harus memiliki tanggung jawab untuk mengawal proses suksesi dan memastikan bahwa proses suksesi berjalan sesuai dengan tata cara yang telah disepakati. Dan terakhir, seorang pemimpin harus menghormati anggota-anggotanya dan tidak memandang rendah anggotanya.

Selanjutnya memasuki pembahasan terkait ‘Netralisme’ dan ‘Nepotisme’.

Netralitas dalam KBBI diartikan sebagai ‘Keadaan dan sikap netral (tidak memihak atau bebas).’ Netralitas berarti menuntut seseorang atau kelompok untuk tidak memilih apabila diberikan suatu pilihan. Dalam suatu kelompok, netralitas sangatlah tidak disarankan kepada anggota-anggotanya. Karena apabila anggota-anggotanya bersifat netral, lantas tidak akan ada keputusan atau langkah yang dapat diambil. Lain ceritanya bagi pemimpin, pemimpin etikanya harus bersifat netral dan hanya menjadi muka bagi kelompoknya saja di muka umum. Pemimpin lah yang mendengar aspirasi kelompoknya, menyampaikan dengan suaranya. Pemimpin juga menjadi mata bagi para anggota-anggotanya dan menjadi kulit untuk melindungi kesalahan-kesalahan anggotanya. Namun, ada kalanya seorang pemimpin harus mengabaikan sikap netralitas yang ia junjung tinggi itu apabila memang masa depan kelompok tersebut dipertaruhkan dalam proses suksesi kepemimpinan. Apabila memang dirasa akan adanya potensi perubahan arah kelompok dari suksesi yang akan tiba,maka pemimpin dapat mengabaikan sikap netralitasnya dan mengeluarkan kebijakan atau tindakannya. Namun dengan catatan bahwa hal tersebut didasari atas keinginan anggota kelompok.

Terakhir, mengenai Nepotisme itu sendiri. Dalam KBBI dapat disimpulkan sebagai ‘Perilaku yang memperlihatkan kesukaan yang berlebihan kepada kerabat dekat — Kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan, pangkat di lingkungan pemerintah — Tindakan memilih kerabat atau sanak saudara sendiri untuk memegang pemerintahan’. Nepotisme ini dapat diartikan juga sebagai keberpihakan yang mana kecendrungan untuk memilih seseorang berdasarkan hubungan atau keuntungan yang akan diberikan dan bukan berdasar pada kompetensi yang ia miliki. Nepotisme ini secara pandangan singkat, merupakan suatu hal yang sangat buruk dan melambangkan kepentingan penguasa untuk memilih siapa penerusnya. Namun, pada kenyataannya tidak semua nepotisme merupakan hal yang buruk. Pada beberapa kesempatan, seorang pemimpin harus menunjukkan sedikit keberpihakannya agar dapat memberi motivasi bagi anggotanya agar suksesi dapat berjalan dengan baik. Karena pada kenyataanya, tidak semua suksesi berjalan dengan mulus. Bahkan pada kenyataannya ,banyak suksesi yang berjalan mulus karena adanya keberpihakan dari pemimpin itu sendiri. Sehingga pada akhirnya, tidak ada kesalahan apabila pemimpin menunjukkan sikap nepotisme atau keberpihakannya dengan catatan apabila hal tersebut memang dikehendaki anggotanya.

Sampai pada titik ini, jujur saja pada awal mula akan menulis saya merasa bahwa kedua hal ini merupakan hitam dan putih ataupun baik dan buruk. Namun seiring diasahnya pemikiran dan diperbanyaknya kata-kata, terlihat bahwa kedua hal ini (Netralitas dan Nepotisme) pada akhirnya hanyalah sebuah bentuk atau upaya pemimpin dalam mengawal proses suksesi kepemimpinan. Selama kedua hal tersebut saat dilakukan memprioritaskan etika dan keinginan anggota, maka tidak ada yang salah dari yang dilakukan oleh pemimpin tersebut. Yang menjadi catatan dan perlu diperhatikan ialah, apakah tindakan pemimpin tersebut didasari untuk kepentingan kelompok ataukah kepentingan pribadi.

Sehingga pada titik ini, akan dikembalikan kepada pembaca untuk menilai. Bagaimanakah idealnya pemimpin bertindak dalam mengawal suksesi kepemimpinan? Hal apa yang harus dioptimalkan baik oleh anggota ataupun pemimpin suatu kelompok agar dapat melahirkan regenerasi yang baik?

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Twitter

Trending