web analytics
Connect with us

Berita

SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KAB. KULON PROGO OLEH MITRA WACANA

Published

6 years ago

on

Mitra Wacana WRC (Woman Resource Centre) melalui Divisi Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Kulon Progo bagi masyarakat Desa Demangrejo, Kapanewon Sentolo. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari MInggu, 26 Januari 2019, bertempat di Balai Desa Demangrejo, dimulai jam 20.00 – 22.00 Wib

Sosialisasi yang menghadirkan nara sumber dari Dinas Nakertrans Kabupaten Kulon Progo (hadir Kepala Dinas Nakertrans Bapak Eko Wisnu Wardhana, SE) dan dari Mitra Wacana WRC (Bapak Muadzin) diikuti oleh pemuda pemudi usia 18 – 30 tahun, perwakilan lembaga desa dan organisasi di desa serta perwakilan pemerintah desa

Sosialisasi bertujuan untuk :

  1. Meningkatkan pemahaman peserta terkait tindak pidana perdagangan orang
  2. Mendiskusikan upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat
  3. Membangun kesepahaman bersama untuk meningkatkan program pencegahan perdagangan orang
  4. Menyusun rencana tindak lanjut

Kepala Dinas Nakertrans Kabupaten Kulon Progo menyampaikan tentang program kegiatan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, baik yang telah dilaksanakan tahun 2019 dan sebelumnya maupun tahun 2020. Terkait dengan penempatan tenaga kerja, tetap mengacu pada mekanisme penempatan AKL (Antar Kerja Lokal), AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKAN (Antar Kerja Antar Negara), dan diharapkan masyarakat pencari kerja untuk bisa mempunyai kartu AK 1 (kartu pencari kerja), serta berhati-hati dalam mencari pekerjaan.

Eko menambahkan bahwa :

  1. Dalam proses penempatan tenaga kerja (job fair/ Bursa Kerja Terbuka, sosialisasi, rekruitmen dan seleksi), pencari kerja tidak boleh dipungut biaya
  2. Masyarakat bisa memahami mekanisme/ prosedur penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri
  3. Mencari informasi ke instansi yang memang berwenang terkait dengan ketenagakerjaan (Dinas Ketenagakerjaan Provinsi / Kabupaten / Kota / BP3TKI)
  4. Jangan mudah terbujuk janji manis para calo tenaga kerja

Pada kesempatan kedua, Muadzin dari Mitra Wacana WRC menyampaikan tentang Skema Tindak Pidana Perdagangan Orang :

  1. Proses : Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman, Pemindahan, Penerimaan (seseorang)
  2. Cara : Ancaman, Kekerasan, Penculikan, Penyekapan, Pemalsuan, Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, Penjeratan Utang
  3. Tujuan : Eksploitasi seksual, Eksploitasi tenaga kerja, Perdagangan organ tubuh, Pornografi, Pedofil, Adopsi illegal, Anak Jalanan (mengemis), Pengedar Narkoba

Berdasarkan Pasal 1, UU nomor 21 Tahun 2007, Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseoarang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi

Kebijakan dan dasar Hukum Pemberantasan TPPO di Indonesia :

  1. UU nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
  2. PP Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban TPPO
  3. PP nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban
  4. Perpres nomor 69 Tahun 2008 tentang GT PPTPPO
  5. Permen PPPA nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur, Standard an Operasional Pelayanan Saksi dan/atau korban TPPO
  6. Permen PPPA nomor 10 Tahun 2012 tentang Panduan dan Penguatan GT PPTPPO
  7. Permenko PPK nomor 2 Tahun 2016 tentang Ran TPPO Tahun 2015 – 2019
  8. Inmendagri nomor 183/373/Sj tentang PPTPPO tetanggal 5 Pebruari 2016
  9. Perkaha GT PPTPPO nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Keanggotaan Gugus Tugas PPTPPO

Disampaikan pula tentang Penyebab Terjadinya TPPO :

  1. Dari sisi korban TPPO umumnya
    • Tingkat pendidikan dan pengetahuan rendah
    • Kemampuan ekonomi terbatas/kemiskinan
    • Kurangnya kesempatan kerja di daerah asal
    • Gaya Hidup Konsumerisme
    • Pengalaman seksual dini
    • Perkawinan usia dini (usia anak)
    • Ketiadaan Akte Kelahiran
  1. Dari sisi keluarga
    • Disintegrasi keluarga
    • Kekerasan dalam Rumah Tangga
    • Ketidaksetaraan Gender dalam keluarga
  1. Dari sisi aparat pemerintah dari tingkat desa – pusat
    • Mudah disogok dalam pengurusan dokumen dokumen kependudukan (akte kelahiran, KK, KTP, surat nikah, paspor, dll)
  1. Dari sisi masyarakat
    • Masih kentalnya budaya patriarkhi dan praktek diskriminasi
  1. Dari sisi pelaku
    • Untuk mendapatkan keuntungan dengan mencari tenaga kerja yang dapat digaji murah/gratis (pekerja rumah tangga, industry perkebunan, industry perikanan, industry hiburan dan pariwisata)
    • Mendapatkan istri/pasangan melalui kawin pesanan atau kawin kontrak
    • Mendapatkan organ manusia dengan harga murah

Sosialisasi diakhiri dengan ikrar bersama Tolak Miras dan Narkoba

Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang :

  1. Keluarga/orang terdekat
  2. Perusahaan tenaga kerja
  3. Oknum Aparat
  4. Agen/calo

Pemebentukan dan Pelatihan K-PP-TPPO :

  • TPPO banyak terjadi di tingkat hulu (desa) sementara Gugus Tugas hanya sampai tingkat kabupaten/kota
  • Dibentuk komunitas peduli TPPO di tngkat kalurahan/desa yang didampingi oleh lembaga pendamping dan GT Kabupaten/Kota hingga Propinsi
  • Mandat dari UU 21 Tahun 2007 dan PermenPPPA nomor 11 tahun 2012 tentang Panduan PP-TPPO berbasis masyarakat dan komunitas

Pencegahan Yang Dapat Dilakukan :

  • Melakukan pendataan warga desa yang “merantau” keluar negeri maupun luar daerah
  • Mengawasi lalu lintas informasi tawaran pekerjaan baik instansi, agen maupun sponsor
  • Melakukan penyaringan dan pendampingan warga yang akan bekerja keluar negeri
  • Koordinasi terkait layanan identitas warga agar tidak disalahgunakan
  • Membentuk dan menguatkan komunitas peduli tindak pidana perdagangan orang
  • Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya TPPO

Komunitas dan Muda Mudi :

  • Menjadi alarm dini jika terjadi dugaan perdagangan orang
  • Menyebarluaskan informasi secara intensif tentang bahaya TPPO
  • Menerbitkan informasi tentang berbagai jenis pekerjaan yang menjadi modus TPPO
  • Mensosialisasikan bahaya TPPO terhadap masayarakat

Keluarga :

  • Melindungi anak dan anggota keluarga dari perdagangan orang
  • Menhhgarahkan pengurusan dokumen sesuai prosedur dan legal
  • Melaporkan ke pemerintah jika ditemukan indikasi penawaran kerja yang manipulative, tidak masuk akal dan menjebak

Sumber: https://nakertrans.kulonprogokab.go.id/detil/2527/sosialisasi-pencegahan-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-kab-kulon-progo-oleh-mitra-wacana-wrc

 

 

 

Related Topics:
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Berita

SIARAN PERS MITRA WACANA untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Published

7 days ago

on

6 June 2026

By

Sumber foto: Tempo

Insiden Pembubaran Perkemahan Ahmadiyah di Karanganyar

Pada Jumat malam, 5 Juni 2026, sebuah kegiatan perkemahan pemuda yang diselenggarakan oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Watu Gambir Park, Karangpandan, Karanganyar, Jawa Tengah, dibubarkan paksa oleh aparat kepolisian. Kegiatan yang sedianya berlangsung selama tiga hari (5–7 Juni 2026) dan diikuti oleh ratusan anak serta remaja ini terpaksa dihentikan lebih awal setelah muncul tekanan dari sekitar 100 orang yang mengatasnamakan Forum Ukhuwah Umat Islam Solo Raya (FUUI-SOYA).

Menurut keterangan panitia, perkemahan tersebut berisi agenda olahraga, hiking, permainan tradisional, serta salat tahajud bersama—kesemuanya bersifat internal, damai, dan tidak melanggar ketertiban umum. Sementara itu, pihak penolak menyatakan keberatan karena mengkhawatirkan adanya penyebaran paham Ahmadiyah, dengan merujuk pada fatwa MUI sebagai dasar moral mereka. Aparat kepolisian yang hadir di lokasi akhirnya memutuskan membubarkan kegiatan dan memulangkan seluruh peserta, dengan alasan menjaga situasi agar tidak memanas.

Peristiwa ini menjadi sorotan karena kembali memperlihatkan bagaimana kegiatan keagamaan kelompok minoritas di Indonesia dapat dihentikan hanya karena adanya penolakan massa, tanpa adanya pelanggaran hukum yang terbukti.

Pernyataan Sikap Mitra Wacana

Mitra Wacana mengecam keras pembubaran paksa perkemahan pemuda Ahmadiyah di Karanganyar tersebut. Kami memandang bahwa tindakan aparat yang memilih mengakomodasi tekanan kelompok intoleran, alih-alih melindungi hak konstitusional warga negara, merupakan bentuk kegagalan negara dalam menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) sebagaimana diamanatkan UUD 1945.

Kejadian ini bukanlah insiden terisolasi. Hal ini merupakan mata rantai panjang dari praktik diskriminasi sistematis yang selama puluhan tahun dialami oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia, mulai dari penutupan rumah ibadah, pengusiran dari komunitas, hingga pembubaran kegiatan-kegiatan damai seperti perkemahan anak-anak. Alih-alih hadir sebagai pelindung, aparat keamanan justru kerap menjadi pelaksana kehendak massa intoleran yang menggunakan kekuatan kolektif untuk memveto hak-hak kelompok minoritas.

Mitra Wacana menolak segala bentuk pembenaran yang menggunakan dalih menjaga ketertiban umum dalam kasus ini. Menjaga ketertiban umum seharusnya berarti melindungi semua pihak dari intimidasi dan ancaman, bukan mengorbankan hak kelompok rentan demi menghindari konflik sesaat. Ketika negara memilih jalan pintas dengan membubarkan kegiatan yang sah dan damai, sesungguhnya negara sedang mengirimkan pesan bahwa intoleransi dan tekanan massa adalah cara yang efektif untuk mengalahkan hukum dan konstitusi.

Peristiwa Karanganyar juga menunjukkan kesenjangan mencolok antara retorika toleransi pemerintah di panggung domestik dan internasional dengan realitas di lapangan. Di berbagai forum, Indonesia kerap mempromosikan diri sebagai negara yang demokratis dan menghormati keberagaman. Namun kenyataannya, warga negara dari kelompok minoritas masih harus hidup dalam ketidakpastian: kapankah kegiatan keagamaan mereka berikutnya akan dibubarkan hanya karena ada pihak yang merasa terganggu secara doktriner.

Tuntutan Mitra Wacana

Sehubungan dengan hal tersebut, Mitra Wacana menyampaikan lima tuntutan kepada pemangku kepentingan:

  1. Presiden Republik Indonesia untuk mengambil langkah konkret dan terukur, tidak sekadar imbauan, guna memastikan tidak ada lagi pembubaran kegiatan keagamaan yang sah dan damai akibat tekanan kelompok intoleran di wilayah mana pun.
  2. Kapolri untuk memeriksa seluruh aparat yang terlibat dalam pembubaran di Karanganyar, memberikan sanksi institusional yang tegas jika terbukti ada pelanggaran prosedur, serta mempublikasikan hasil pemeriksaan kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas.
  3. Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Jemaat Ahmadiyah Indonesia atas kegagalan perlindungan hak konstitusional warga negara di wilayahnya, serta membuat kebijakan pencegahan yang bersifat mengikat bagi seluruh aparatur.
  4. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama untuk segera menyusun protokol baku bagi pemerintah daerah dalam merespons penolakan terhadap kegiatan keagamaan minoritas, dengan prinsip bahwa tekanan massa tidak boleh menjadi dasar pelarangan.
  5. Dewan Perwakilan Rakyat untuk menginisiasi peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit melarang diskriminasi berdasarkan keyakinan, serta memberikan sanksi pidana bagi tindakan intimidasi, ancaman, atau pembubaran paksa kegiatan keagamaan yang tidak melanggar hukum.

Penutup

Mitra Wacana mengingatkan bahwa insiden ini terjadi di bulan Pancasila—sebuah ironi yang mendalam. Semangat bhinneka dan ketuhanan yang maha esa seharusnya melindungi setiap warga negara dalam menjalankan keyakinannya, bukan justru menjadi tameng bagi kelompok intoleran untuk membungkam mereka yang berbeda. Tanpa keberanian politik untuk menegakkan hukum secara adil, maka setiap warga negara minoritas akan selalu hidup dalam bayang-bayang ketakutan.

Mitra Wacana akan terus memantau perkembangan kasus ini dan mendorong akuntabilitas aparat. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk tidak menormalisasi pembubaran kegiatan keagamaan yang sah dan damai.

Kontak:
Perkumpulan Mitra Wacana

Email: mitrawacanawrc@gmail.com

Continue Reading
Advertisement NYL2026
Advertisement
Advertisement

Twitter

Trending