Kulonprogo
Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) menjadi isu yang sedang hangat dibicarakan oleh Organisasi Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak (P3A) Putri Pertiwi Kalurahan Nomporejo. Isu ini diangkat karena dinilai penting sebagai bentuk kepedulian dan tindakan preventif atas perbuatan yang merendahkan harkat, martabat, dan derajat manusia khususnya wanita dan anak-anak. Tanpa kita sadari TPPO sejatinya sangat dekat dengan kita atau bahkan mungkin pernah kita alami namun tanpa kita sadari. Oleh karena itu, P3A Putri Pertiwi mengadakan sosialisasi terkait Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di lingkungan internal organisasi dan kemudian mampu menyebarluaskannya ke masyarakat Kalurahan Nomporejo supaya keluarga dan orang-orang di sekitar supaya berhati-hati dalam mencari informasi ketika mau bekerja ke dalam atau ke luar negeri melalui jalur yang legal. Kegiatan sosialisasi dilakukan pada hari Jum’at, 15 Oktober 2021 di Cafe Kepoeh, Bumirejo, Lendah, Kulonprogo.
Dalam kegiatan tersebut, di dampingi oleh Mitra Wacana selaku Lembaga Swadaya Masyarakat dengan ruang lingkup kerja pada tindakan pencegahan perdagangan orang. Mitra Wacana yang diwakili oleh M. Mansur sebagai pembicara, menyampaikan bahwa pentingnya pemahaman terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ini dalam lingkup organisasi terlebih dahulu yaitu P3A Putri Pertiwi kemudian baru bisa kita sebar luaskan di lingkungan masyarakat Kaluarahan Nomporejo. Pembicara dari Mitra Wacana juga menyampaikan evaluasinya bahwa di Kalurahan Nomporejo belum ada sistem pendataan, pengontrolan, dan pemantauan terhadap warganya yang tinggal dan bekerja di luar negeri atau di dalam negeri sebagai pekerja. Sehingga diharapkan ke depannya Kalurahan Nomporejo mampu menyelenggarakan hal tersebut agar tidak ada lagi kasus orang hilang atau kasus perdagangan orang.
Artikel : Monita Rahayu (Tim media desa)
Foto : Yusuf (Tim media desa)
(25/Maret/2022, Kulonprogo) Beberapa Organisasi Perangkat, Organisasi Masyarakat dan Beberapa LSM Daerah Kulonprogo mengadakan diskusi merampungkan Rancangan Peraturan Bupati Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Perbub GT PTPPO. Perbub ini dianggap perlu dan urgen bagi Kabupaten kulon Progo sebagaimana yang di mandatkan dalam UU No 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, sekaligus antisipasi dalam menjawab tantangan dampak “negative” dari pembangunan apalagi Kulon Progo menuju kota Aerotropolis.Mitra Wacana bekerja sama dengan OPD Kulon Progo menggagas terbitnya Perbub GT TPPO. Melalui proses panjang dari 2020 sampai 2022 dengan 12 kali pertemuan yang melibatkan stakehoder terkait baik dari pemerintah, LSM, Ormas dan juga masyarakat.
Diskusi tersebut dilaksanakan di Joglo Girli Kulonprogo berfokus pada perubahan diksi dan juga penambahan redaksi di beberapa pasal yang masih dianggap kurang jelas. “Dari bagian hukum sudah mengkaji, secara subtansi sudah sesuai, namun ada beberapa pasal yang perlu kita diskusikan dan disepakati di forum ini” ungkap Eko dari bagian Hukum Setda Kulonprogo. Harapan untuk segera di sahkanya Perbub ini juga disampaikan oleh Sri Hartini dari Dinsos PPA Kulonprogo “Kulon Progo memang sudah sangat membutuhkan perbub ini, karena untuk merespon perkembangan kulonprogo saat ini kita dari pemerintah kabupaten belum memiliki aturan soal ini”.
Pertemuan yang digagas Mitra Wacana dan dinsos PPA ini selalu melibatkan berbagai stakeholder baik dari kedinasan, NGO, dan pelaku usaha. Dengan melibatkan banyak pihak, Perbub ini menggali kebutuhan dan masalah yang dihadapi dalam pencegahan dan penanganan TPPO, mencermati dan merumuskan bersama, sehingga Perbub ini dapat dijalankan.
Mitra Wacana melalui Muazim juga menyampaikan harapan bahwa hadirnya Perbub ini bisa segera mengisi kekosongan kebijakan ditengah maraknya pembangunan dan juga kerentanan warga kulonprogo dari tindak pidana perdangan orang. Dinsos PPA Listiyani juga menyampaikan bahwa para penggagas dan pendukung dari perbub ini bisa selalu bersinergi untuk mengawal perbub sampai ada rencana aksi daerah. “kami magharapkan kolaborasi ini untuk tetap mengawal sampai terumuskannya RAD, biar semakin jelas tugas dari gugus tugas nantinya”. Dengan adanya peraturan bupati ini, dan hadirnya gugus tugas pencegahan dan penanganan mampu dilaksanakan untuk melakukan perlindungan kepada warga Kulonprogo.
