Kulonprogo
Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) menjadi isu yang sedang hangat dibicarakan oleh Organisasi Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak (P3A) Putri Pertiwi Kalurahan Nomporejo. Isu ini diangkat karena dinilai penting sebagai bentuk kepedulian dan tindakan preventif atas perbuatan yang merendahkan harkat, martabat, dan derajat manusia khususnya wanita dan anak-anak. Tanpa kita sadari TPPO sejatinya sangat dekat dengan kita atau bahkan mungkin pernah kita alami namun tanpa kita sadari. Oleh karena itu, P3A Putri Pertiwi mengadakan sosialisasi terkait Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di lingkungan internal organisasi dan kemudian mampu menyebarluaskannya ke masyarakat Kalurahan Nomporejo supaya keluarga dan orang-orang di sekitar supaya berhati-hati dalam mencari informasi ketika mau bekerja ke dalam atau ke luar negeri melalui jalur yang legal. Kegiatan sosialisasi dilakukan pada hari Jum’at, 15 Oktober 2021 di Cafe Kepoeh, Bumirejo, Lendah, Kulonprogo.
Dalam kegiatan tersebut, di dampingi oleh Mitra Wacana selaku Lembaga Swadaya Masyarakat dengan ruang lingkup kerja pada tindakan pencegahan perdagangan orang. Mitra Wacana yang diwakili oleh M. Mansur sebagai pembicara, menyampaikan bahwa pentingnya pemahaman terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ini dalam lingkup organisasi terlebih dahulu yaitu P3A Putri Pertiwi kemudian baru bisa kita sebar luaskan di lingkungan masyarakat Kaluarahan Nomporejo. Pembicara dari Mitra Wacana juga menyampaikan evaluasinya bahwa di Kalurahan Nomporejo belum ada sistem pendataan, pengontrolan, dan pemantauan terhadap warganya yang tinggal dan bekerja di luar negeri atau di dalam negeri sebagai pekerja. Sehingga diharapkan ke depannya Kalurahan Nomporejo mampu menyelenggarakan hal tersebut agar tidak ada lagi kasus orang hilang atau kasus perdagangan orang.
Artikel : Monita Rahayu (Tim media desa)
Foto : Yusuf (Tim media desa)
Berita
Workshop DRPPA: Dalam Diskusi Bahas Strategi Pemberdayaan Perempuan di Tengah Efisiensi Anggaran
Workshop Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang diinisiasi oleh Mitra Wacana, Senin, (24/3/2025). Kegiatan yang diadakan di Balai Langit, Kalurahan Salamrejo ini merupakan transformasi dari program Rumah Bersama Indonesia (RBI), disesuaikan dengan perubahan kebijakan pemerintah terbaru. Meski berganti nama, komitmen untuk mewujudkan desa yang inklusif bagi perempuan dan anak melalui pemenuhan hak serta perlindungan dari kekerasan tetap menjadi inti agenda.
Acara dihadiri oleh perwakilan tiga kalurahan (Salamrejo, Sentolo, Demangrejo), dan Mitra Wacana. Denagn tema “Strategi Pemberdayaan Perempuan di Tengah Kebijakan Efisiensi Anggaran” mengemuka, menyoroti dampak kebijakan nasional seperti Inpres No. 1/2025, MBG (Makan Bergizi Gratis) dan efisiensi dana desa terhadap program pemberdayaan.
Dampak Kebijakan Pusat pada Perencanaan Desa
Pak Teguh, Lurah Sentolo, menjelaskan bahwa perubahan kebijakan pusat seringkali mengganggu perencanaan jangka panjang desa. “RPJMKal (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan) yang disusun 8 tahun harus menyesuaikan instruksi baru, seperti program ketahanan pangan yang tiba-tiba memerlukan penyertaan modal BUMDes. Ini berdampak pada alokasi anggaran untuk pemberdayaan perempuan dan anak,” ujarnya.
Aji Jogoboyo, mewakili Lurah Demangrejo, menambahkan bahwa efisiensi anggaran tidak hanya mengalihkan dana tetapi memotongnya langsung. “Contohnya, anggaran untuk kelompok P3A (Pemberdayaan Perempuan dan Anak) sempat tertunda, sehingga kami harus berkolaborasi dengan mitra seperti Mitra Wacana untuk menjaga keberlanjutan program,” paparnya.
Suara dari Kelompok Perempuan: Tantangan Nyata di Lapangan
Ibu Sri Hari Murtiati dari Tim Penggerak PKK Salamrejo menyoroti dampak langsung pemangkasan anggaran pada program pemberdayaan perempuan. “Terus terang, dampaknya terasa hingga ke tingkat bawah. Misalnya, program cor blok jalan dua jalur yang tidak ramah bagi ibu hamil atau kurangnya polisi tidur yang aman. Padahal, infrastruktur yang inklusif adalah hak dasar perempuan,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan keprihatinan atas kasus perundungan (bullying) di Sentolo. “Kami berencana mengadakan sosialisasi di sekolah, tetapi anggaran yang dipotong membuat kegiatan ini terancam. Meski begitu, PKK berkomitmen untuk tetap bergerak, sekalipun dengan dana terbatas.”
Lebih lanjut, Ibu Sri menekankan pentingnya membangun ketangguhan perempuan. “Perempuan tangguh bukan hanya mampu mengelola ekonomi, tetapi juga menjadi ‘penyejuk’ dan ‘pemanas’ keluarga. Tanggung jawab kami besar: merawat suami, anak, sekaligus aktif di masyarakat. Karena itu, dukungan untuk PKK sebagai ujung tombak pemberdayaan perempuan dan anak harus tetap menjadi prioritas,” tandasnya.
Strategi Kolaborasi dan Inovasi Lokal
Pak Dani, Lurah Salamrejo, menekankan pentingnya memberdayakan perempuan sebagai kunci pembangunan. “65% penduduk kami adalah perempuan. Mereka adalah garda terdepan dalam pendidikan anak dan penguatan ekonomi keluarga. Kami fokus pada program non-fisik seperti pelatihan dan pendampingan,” tegasnya.
Sementara itu, Alfi dari Mitra Wacana mengapresiasi upaya desa melibatkan perempuan dalam forum diskusi. “Budaya ‘bisu’ pada perempuan masih jadi tantangan. Kehadiran perempuan sebagai pembicara hari ini adalah langkah progresif untuk membuka ruang partisipasi,” ujarnya.
Solusi di Tengah Tantangan
Beberapa solusi yang mengemuka antara lain:
- Kolaborasi dengan BUMDes dan Mitra: Memanfaatkan BUMDes untuk program MBG dan usaha lokal seperti peternakan ayam petelur di Demangrejo.
- Penguatan Kelembagaan Perempuan: Memastikan kelompok seperti KWT (Kelompok Wanita Tani) dan P3A mendapat pendampingan berkelanjutan.
- Advokasi Kebijakan Berperspektif Gender: Mendesak pemerintah pusat mempertimbangkan dampak efisiensi anggaran pada program pemberdayaan.
Workshop ditutup dengan komitmen bersama untuk terus mendorong terwujudnya Generasi Emas 2045 melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Perubahan nama dari DRPPA ke RBI bukanlah hambatan, selama esensi pemenuhan hak perempuan dan anak tetap menjadi prioritas.
ANALISIS SOSIOLOGI SASTRA DALAM NOVEL BERGOLAK DERITA ANAK NEGERI
Ironi dan Sarkasme dalam Cerpen AYAH, ANJING Karya Yusrizal KW
