Connect with us

Uncategorized @id

Jalur Hukum bagi Perempuan dan Anak Pedesaan Korban Kekerasan

Published

on

Pelatihan penyusunan peraturan desa pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Banjarnegara. Foto oleh Septy W

This post is also available in: idIndonesia

Di Indonesia, terutama di kawasan pedesaan, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak lebih banyak diselesaikan lewat jalur kekeluargaan. Pilihan ini sebenarnya sangat merugikan korban.

BANJARNEGARA —Ibu Andini, warga Bondolharjo, Banjarnegara di Jawa Tengah paham betul bagaimana posisi perempuan korban kekerasan di sekitar tempat tinggalnya. Sudah menjadi semacam tradisi untuk menutupi tindakan kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak-anak. Jika pun ada upaya untuk melaporkan ke aparat desa, tujuannya justru untuk melakukan perdamaian.

“Karena di sini, kalau ada masalah seperti itu, seperti kekerasan para perempuan, itu kan dibilang sebagai aib. Jadi, kalaupun dari korban itu ada yang meminta pertolongan kepada perangkat desa, itu juga dilakukan secara diam-diam. Dan jika memang mereka maunya itu berdamai, ya perangkat desa melakukan mediasi untuk menjembatan permasalahan itu, sehingga masalah itu tidak sampai tersebar keluar,” ujarnya.

Kondisi ini tentu tidak ideal, apalagi di banyak kawasan pedesaan Banjarnegara yang jauh dari pusat kota. Akses terhadap bantuan hukum sangat kurang, dan kesadaran untuk memperkarakan tindakan kekerasan masih belum ada.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Mitra Wacana Women Crisis Centre berupaya merubah kondisi itu. Caranya dengan melakukan pelatihan kesadaran hukum, dimana Ibu Andini menjadi salah satu pesertanya. Tujuannya adalah menciptakan peraturan desa yang melindungi perempuan dan anak korban kekerasan.

Eka Septi Wulandari, manajer program Mitra Wacana di Banjarnegara kepada VOA mengatakan, program ini mendorong masyarakat membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Desa.

“Kita memang masih menggali potensi masalah yang ada, kemudian apa saja yang perlu untuk dimasukkan dalam pasal-pasal dan diatur dalam Peraturan Desa. Sebagai contoh, adalah adanya ketetapan jika ada korban kekerasan di desa, itu bagaimana pola penanganannya. Kita mendorong semua itu masuk dalam pasal-pasal Peraturan Desa. Selain itu, tentu kita mendorong lahirnya PPT Desa,” ujarnya.

Pusat Pelayanan Terpadu Desa ini penting karena banyak kasus di Banjarnegara tak tertangani dengan baik. Layanan terpadu ini mengumpulkan peran tokoh masyarakat, mulai aparat desa, polisi, pemuka agama dan aktivis perempuan desa.

Desa bahkan didorong agar menggunakan sebagian dana yang dimiliki untuk menjalankan lembaga pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat ini. Tujuannya adalah menekan aksi kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terus terjadi.

“Di Banjarnegara itu ada banyak kasus. Yang terakhir ada gadis yang disekap selama lima hari di hutan. Kemudian ada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimana perempuan tidak diberi nafkah oleh suaminya, sampai ditemukan pingsan di tengah hutan. Kasus ini seringkali terjadi di desa-desa yang ada di pedalaman, di gunung-gunung yang lokasinya jauh,” katanya.

Salri Zulhendra, pegiat hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta yang turut mengisi pelatihan mengaku langkah ini tidak akan mudah. Ada kendala budaya yang harus dihadapi, dimana masyarakat punya cara sendiri untuk menyelesaikan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Cara ini sudah dipraktekkan bertahun-tahun. Buruknya, kata Salri, masyarakat kurang memahami bahwa cara kekeluargaan semacam itu justru menyuburkan tindakan kekerasan.

“Ini semua butuh penyesuaian-penyesuaian. Cara penyelesaian yang dipakai oleh masyarakat selama ini, itu sebenarnya juga tidak murni muncul dari masyarakat. Justru cara penyelesaian secara kekeluargaan itu, inisiatifnya lebih banyak muncul dari perangkat desa atau polisi di sektor kecamatan. Yang namanya masyarakat desa itu, ya sudah, kalau pamong desa sudah bicara, polisi sudah bicara, ya mereka tidak bisa menolak,” katanya.

Salri menambahkan, dorongan agar masyarakat menyelesaikan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak lewat jalur hukum tidak bisa menuai hasil secara cepat. Selain langsung ke masyarakat, kesadaran juga harus dimiliki perangkat desa dan aparat kepolisian. Tindakan penyelesaian yang mendukung korban, dalam hal ini perempuan dan anak, harus diambil dengan tetap melindungi mereka agar terhindar dari kemungkinan tuduhan mengumbar aib keluarga.

Sumber: http://www.voaindonesia.com/a/jalur-hukum-perempuan-anak-desa-korban-kekerasan/3743125.html

Continue Reading
Click to comment

Tinggalkan Balasan

hksr

Mitra Wacana akan Adakan Semiloka bersama 83 Stakeholder di 3 Kecamatan (Jetis, Mergangsan, & Tegalrejo)

Published

on

This post is also available in: idIndonesia

   Kerangka Acuan

Semiloka UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Untuk Multi Stakeholder 3 Kecamatan; Jetis, Tegalrejo dan Mergangsan

Yogyakarta, 26 Juni 2019

 

Latar Belakang

Mitra Wacana adalah Lembaga sosial yang bergerak untuk penguatan informasi dan pendidikan bagi perempuan dan anak. Wilayah kerja Mitra Wacana berada di kota Yogyakarta dan Kulon Progo. Saat ini Mitra Wacana bekerjasama dengan Yayasan Inisiatif  Perubahan Akses Menuju Sehat (IPAS) Indonesia  sedang menjalankan program di wilayah Kota Yogyakarta dalam Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Perempuan Terintegrasi  (PEKERTi).

Penerima manfaat langsung  program ini adalah perempuan dan perempuan muda di 3 Kecamatan (Jetis, Tegalrejo dan Mergangsan) Kota Yogyakarta dengan wilayah sebagai berikut; Kecamatan Jetis (Kelurahan Bumijo, Cokrodiningratan dan Gowongan), Kecamatan Tegalrejo (Kelurahan Karangwaru, Kricak, Tegalrejo dan Bener), dan Kecamatan Mergangsan ( Kelurahan Brotokusuman, Keparakan, dan Wirogunan).

Tujuan dari program ini untuk penurunan kematian dan kesakitan ibu melalui pemberian informasi Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) komprehensif, termasuk tentang perencanaan kehamilan dan kontrasepsi, pencegahan dan penanganan Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD), termasuk diantaranya tentang Asuhan Paska Keguguran (APK) komprehensif dalam kerangka mencapai kesetaraan dalam aspek kesehatan reproduksi.

Kesehatan Reproduksi telah dimasukkan di dalam UU no 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya di dalam bagian keenam, Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan (pasal 71 ayat 1). Kesehatan reproduksi adalah hak bagi setiap orang tanpa terkecuali.  Dalam   UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ini telah diatur tentang hak masyarakat dan juga kewajiban Pemerintah dalam pelayanan Kesehatan Reproduksi. Pemerintah juga telah mengeluarkan aturan pelaksanaan tentang Kesehatan Reproduksi ini melalui Peraturan Pemerintah No.61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi,

Walaupun telah 10 tahun diundangkan, namun banyak aparat pemerintah / pemerintah daerah maupun masyarakat yang belum mengetahui tentang UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maupun PP No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi tadi, Sebagai akibatnya, dapat menimbulkan pelayanan yang bleum maskimal dalam hal Kespro, juga tidak maksimalnya partisipasi masyarakat ataupun penggunaan pelayanan kespro oleh masyarakat.

Melihat kondisi tersebut diatas Mitra Wacana bermaksud membangun sinergitas multi stakeholder dari 3 Kecamatan (Mergangsan, Jetis dan Tegalrejo) untuk bersama-sama mempelajari Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan maupun PP 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

 

Tujuan

Semiloka ini bertujuan untuk sosialisasi UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan khususnya tentang Kesehatan Reproduksi dan PP No.61 tentang Kesehatan Reproduksi bagi stakeholder di 3 Kecamatan (Mergangsan, Jetis, dan Tegalrejo).

 

Tujuan Khusus:

  1. Meningkatkan pengetahuan peserta tentang UU N0 36 Tahun 2019 tentang Kesehatan dan PP No 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
  2. Meningkatkan kepedulian peserta tentang program Kespro di wilayah kerja peserta

 

Output

  1. Peserta mendapatkan informasi tentang UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP No. 61 tentang Kesehatan Reproduksi
  2. Peserta dapat mengidentifikasi program Kespro yang perlu diselenggarakan atau ditingkatkan sesuai dengan UU No 36 Tahun 2009 maupun PP No 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

 

Peserta

Peserta semiloka  ini akan diikuti oleh 83 peserta terdiri dari 68 Stakeholder dari 3 Kecamatan (Mergangsan, Jetis, dan Tegalrejo),  4 narasumber, 1 moderator, 7 Mitra Wacana.

 

Narasumber

  1. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
  2. Kepala Puskesmas Jetis
  3. Kepala Puskesmas Mergangsan
  4. Kepala Puskesmas Tegalrejo

Panduan Pertanyaan untuk Dinkes Kota Yogya :

  1. Sosialisasi UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan terutama bagian keenam tentang kesehatan reproduksi
  2. Sosialisasi PP. No 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi
  3. Program kespro yang sudah ada di kota Yogyakarta
  4. Pengalaman dan tantangan implementasi UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan PP. No 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi

 

Panduan pertanyaan untuk Kepala Puskesmas Jetis, Mergangsan dan Tegalrejo:

  1. Data Kespro di Kecamatan
  2. Program kespro di kecamatan
  3. Pengalaman dan tantangan dalam pelaksanaan dan sosialisasi program kespro di kecamatan

 

 

  1. Waktu dan Tempat

Waktu

Pelatihan ini akan diselenggarakan Hari Rabu, 26 Juni 2019.

Jam 08.30 – 14.00 WIB

Tempat :

Hotel Arjuna

Jl. P Mangkubumi No. 44 Yogyakarta

Telp. (0274)4469444

 

Konfirmasi Kehadiran :

Ning : 085786813009

 

 

 

 

Daftar Peserta

  1. Camat Mergangsan
  2. Kepala KUA Mergangsan
  3. Kepala Puskesmas Mergangsan
  4. Kepala Polsek Mergangsan
  5. Danramil Mergangsan
  6. Lurah Wirogunan
  7. Lurah Keparakan
  8. Lurah Brontokusuman
  9. Ketua Karangtaruna Wirogunan
  10. Ketua Karangtaruna Brontokusuman
  11. Ketua Karangtaruna Keparakan
  12. Ketua PKK Kecamatan Mergangsan
  13. Ketua PKK Kelurahan Wirogunan
  14. Ketua PKK Kelurahan Keparakan
  15. Ketua PKK Kelurahan Brontokusuman
  16. Tokoh Agama Kelurahan Wirogunan
  17. Tokoh Agama Kelurahan Brontokusuman
  18. Tokoh Agama Kelurahan Keparakan
  19. Tokoh Masyarakat Kelurahan Wirogunan
  20. Tokoh Masyarakat Kelurahan Keparakan
  21. Tokoh Masyarakat Kelurahan Brontokusuman
  22. Camat Jetis
  23. Kepala KUA Jetis
  24. Kepala Puskesmas Jetis
  25. Kepala Polsek Mergangsan
  26. Danramil Jetis
  27. Lurah Bumijo
  28. Lurah Gowongan
  29. Lurah Cokrodiningratan
  30. Ketua Karangtaruna Bumijo
  31. Ketua Karangtaruna Gowongan
  32. Ketua Karangtaruna Cokrodiningratan
  33. Ketua PKK Kecamatan Jetis
  34. Ketua PKK Kelurahan Bumijo
  35. Ketua PKK Kelurahan Gowongan
  36. Ketua PKK Kelurahan Cokrodiningratan
  37. Tokoh Agama Kelurahan Bumijo
  38. Tokoh Agama Kelurahan Cokrodiningratan
  39. Tokoh Agama Kelurahan Gowongan
  40. Tokoh Masyarakat Kelurahan Bumijo
  41. Tokoh Masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan
  42. Tokoh Masyarakat Kelurahan Gowongan
  43. Camat Tegalrejo
  44. Kepala KUA Tegalrejo
  45. Kepala Puskesmas Tegalrejo
  46. Kepala Polsek Tegalrejo
  47. Danramil Tegalrejo
  48. Lurah Tegalrejo
  49. Lurah Bener
  50. Lurah Kricak
  51. Lurah Karangwaru
  52. Ketua Karangtaruna Tegalrejo
  53. Ketua Karangtaruna Bener
  54. Ketua Karangtaruna Kricak
  55. Ketua Karangtaruna Karangwaru
  56. Ketua PKK Kecamatan Tegalrejo
  57. Ketua PKK Kelurahan Tegalrejo
  58. Ketua PKK Kelurahan Bener
  59. Ketua PKK Kelurahan Kricak
  60. Ketua PKK Kelurahan Karangwaru
  61. Tokoh Agama Kelurahan Tegalrejo
  62. Tokoh Agama Kelurahan Bener
  63. Tokoh Agama Kelurahan Kricak
  64. Tokoh agama Kelurahan Karangwaru
  65. Tokoh Masyarakat Kelurahan Tegalrejo
  66. Tokoh Masyarakat Kelurahan Karangwaru
  67. Tokoh Masyarakat Kelurahan Kricak
  68. Tokoh Masyarakat Kelurahan Bener
  69. 7 Mitra Wacana
  70. 1 Moderator
  71. 4 Narasumber
Continue Reading

Trending